| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MASOHI | |||||||||||||||||||||||||
4 | tahun : 2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | File | |||||||||||||||||||
6 | A. | PROSES (60) | 60 | 54,32 | 90,53% | |||||||||||||||||||||
7 | I. | MANAJEMEN PERUBAHAN | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
8 | 1 | Tim Kerja (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | YA | 1 | 1. SK TIM Pembangunan Zona Integritas 2. Struktur TIM ZI | |||||||||||||||||||||
10 | b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | A | 1 | 1. Dokumen Pembentukan TIM ZI 2. SK Syarat dan Memkanisme Pemilihan TIM | |||||||||||||||||||||
11 | 2 | Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? | YA | 1 | SK Rencana Kerja Pembangunan ZI | |||||||||||||||||||||
13 | b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | A | 1 | 1. Rencana Aksi Pembangunan ZI 2. Target-target Prioritas | |||||||||||||||||||||
14 | c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | A | 1 | 1. Dokumen Sosialisasi Pembangunan Zi 2.Dokumen Pencanangan ZI 3. Liputan Media 4. Spanduk Pencanangan | |||||||||||||||||||||
15 | 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
16 | a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | A | 1 | 1. Laporan pelaksanaan Pembangunan ZI 2. Dokumen Rencana Pembangunan ZI | |||||||||||||||||||||
17 | b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | 1. Laporan Monitoring Pembangunan ZI | |||||||||||||||||||||
18 | c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | A | 1 | 1. Lanporan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ZI | |||||||||||||||||||||
19 | 4 | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
20 | a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | YA | 1 | 1. SK Role Model 2. Baner Role Model | |||||||||||||||||||||
21 | b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | A | 1 | 1. SK Penunjukan Agen Perubahan 2. Dokumen Penilaian Agen Perubahan 3. SK Tim Penilai Agen Perubahan 4. Sk syarat dan ketentuan pemilihan agen prubahan 5. Roll Banner Agen Perubahan | |||||||||||||||||||||
22 | c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | A | 1 | 1. Baner 5R 2. Baner 3S 3. Sertifikat A Excellent TAPM 4. SK tentang Standart pelayanan | |||||||||||||||||||||
23 | d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | A | 1 | 1. Daftar Pencanangan Pembangunan ZI 2. Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas 3. Dokumen Penandatangan Komitmen Bersama 4. Dokumen Apel Pagi dan Apel Sore | |||||||||||||||||||||
24 | II. | PENATAAN TATALAKSANA | 5 | 4,17 | 83,40% | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1,5) | 1,5 | 1,17 | 78,00% | |||||||||||||||||||||
26 | a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | B | 0,67 | 1. Peta Bisnis Pengadilan 2. Daftar SOP 3. Manual Mutu | |||||||||||||||||||||
27 | b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | B | 0,67 | 1. Dokumen sosialisasi SOP 2. Daftar Induk SOP | |||||||||||||||||||||
28 | c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | 1. Rapat Monev SOP PTSP 2. SK Pemberlakuan SOP Kepaniteraan Dirjen Badilum 3. SK Revisi SOP 4. SK Tim revisi SOP | |||||||||||||||||||||
29 | 2 | E-Office (2) | 2 | 1,5 | 75,00% | |||||||||||||||||||||
30 | a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | B | 0,5 | 1. Formulir aplikasi SKP 2. Statistik penyelesaian perkara dari SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) 3. Dokumen daftar kehadiran aplikasi komdanas 4. E-monev aplikasi SMART untuk monitoring kinerja dipa 03 dan 01 | |||||||||||||||||||||
31 | b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | B | 0,5 | 1. dokumen aplikasi SIKEP | |||||||||||||||||||||
32 | c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | A | 1 | 1. Dokumen aplikasi SIWAS 2. Dokumen aplikasi PTSP 3. Dokumen aplikasi SIPP 4. Dokumen SK Petugas PTSP 5. Aplikasi E-binaiya | |||||||||||||||||||||
33 | d. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | A | 1 | 1. SK Penunjukan pejabat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi) 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi) 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi 3. Laporan | |||||||||||||||||||||
34 | 3 | Keterbukaan Informasi Publik (1,5) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | a. | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | YA | 1 | 1. SK tentang pejabat pelaksana PPID 2. Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi publik | |||||||||||||||||||||
36 | b. | b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | YA | 1 | Laporan monitoring dan evaluasi informasi pada pengadilan | |||||||||||||||||||||
37 | III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | 15 | 14,01 | 93,40% | |||||||||||||||||||||
38 | 1 | Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | a. | a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | YA | 1 | 1. Dokumen Peta Jabatan 2. Dokumen Analisis Beban Kerja 3. SK Tim Penyusunan Beban Kerja | |||||||||||||||||||||
40 | b. | b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | A | 1 | 1. SK Penempatan CPNS 2. Dokumen Analisis Jabatan 3. Dokumen Penerimaan Tenaga kontrak 4. SK Penempatan Tenaga Kontrak | |||||||||||||||||||||
41 | c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | YA | 1 | 1. Monev penempatan Honorer | |||||||||||||||||||||
42 | 2 | Pola Mutasi Internal (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | a. | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | YA | 1 | 1. SK Kebijakan Mutasi internal 2. SK mutasi antar pegawai 3. Dokumen Baperjakat | |||||||||||||||||||||
44 | b. | b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | A | 1 | 1. Dokumen Baperjakat | |||||||||||||||||||||
45 | c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | YA | 1 | Laporan Monev Mutasi dalam kaitan dengan perbaikan kinerja | |||||||||||||||||||||
46 | 3 | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
47 | a. | a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | YA | 1 | 1. Daftar nama hakim dan pegawai yang mengikuti diklat 2. Pemanggilan Peserta diklat | |||||||||||||||||||||
48 | b. | b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | A | 1 | 1.DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI | |||||||||||||||||||||
49 | c. | c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | 1. Dokumen Analisa Jabatan 2. Dokumen kompetensi Pegawai | |||||||||||||||||||||
50 | d. | d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | A | 1 | 1. Usulan diklat 2. Pemanggilan peserta diklat 3. Surat tugas diklat | |||||||||||||||||||||
51 | e. | e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | A | 1 | 1. Usulan Diklat 2. Surat tugas mengikuti diklat | |||||||||||||||||||||
52 | f. | f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | A | 1 | 1. dokumen Monev kompetensi dalan kaitan dengan perbaikan kinerja | |||||||||||||||||||||
53 | 4 | Penetapan Kinerja Individu (4) | 4 | 4 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
54 | a. | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | A | 1 | 1. Perjanjian Kinerja Panitera, Sekretaris, Panmud, kasubag, PP dan JS 2. Perjanjian kinerja PN. Masohi 3. IKU PN Masohi | |||||||||||||||||||||
55 | b. | b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | 1.PKP Panitera dan Panmud 2. PKP Sekretaris dan Kasubag | |||||||||||||||||||||
56 | c. | c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | 1. Rekapan PKP bulanan 2. PKP panitera 3. PKP Sekretaris | |||||||||||||||||||||
57 | d. | d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | A | 1 | 1. SK Reward and Punishment PNS 2. SK Penunjukan Agen Perubahan 3. Dokumen pemilihan Agen Perubahan | |||||||||||||||||||||
58 | 5 | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (3) | 3 | 2,01 | 67,00% | |||||||||||||||||||||
59 | a. | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | B | 0,67 | 1. SK Jam Kerja 2. Laporan penegakan disiplin hakim ke bawas 3. Sosialisasi perma 7, 8 dan 9 tahun 2016 4. Sosialisasi Maklumat KMA No. 1 tahun 2017 5. Rencana Inovasi | |||||||||||||||||||||
60 | 6 | Sistem Informasi Kepegawaian (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | a. | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | A | 1 | 1. Dokumen SIKEP | |||||||||||||||||||||
62 | IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 10 | 8,96 | 89,60% | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | Keterlibatan Pimpinan (5) | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | a. | a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | YA | 1 | 1. Dokumen Rapat Penyusunan RKA-KL 2. Dokumen RKA-KL | |||||||||||||||||||||
65 | b. | b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | YA | 1 | Dokumen rapat penyusunan SAKIP | |||||||||||||||||||||
66 | c. | c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | YA | 1 | 1. Dokumen E-monev Smart 2. Dokumen pencapaian kinerja melalui MIS 3. Dokumen PKP secara berjenjang | |||||||||||||||||||||
67 | 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | 5 | 3,96 | 79,25% | |||||||||||||||||||||
68 | a. | a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada | A | 1 | 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen RKT 3. Dokumen PKT 4. Dokumen LKjIP | |||||||||||||||||||||
69 | b. | b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | B | 0,67 | 1. Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2019 (LKjIP tahun 2020 masih dalam penilaian) 2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 3. Dokumen Renstra 2020 | |||||||||||||||||||||
70 | c. | c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | A | 1 | 1. SK Tim Penyusunan Indikator Kinerja 2. SK. Penetapan Indikator Kinerja 3. Dokumen review IKU | |||||||||||||||||||||
71 | d. | d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) | B | 0,67 | 1. Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2019 (Evaluasi LKjIP tahun 2020 sementara dalam penilaian) 2. Dokumen Perjanjian Kinerja | |||||||||||||||||||||
72 | e. | e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | 1. Surat Permintaan LKjIP dari PT. Ambon 2. Surat Pengiriman LKjIP PN. Masohi Ke PT. Ambon | |||||||||||||||||||||
73 | f. | f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | Dokumen LKjIP 2020 | |||||||||||||||||||||
74 | g. | g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | A | 1 | Daftar Usulan Pegawai untuk mengikuti diklat SAKIP | |||||||||||||||||||||
75 | h. | h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | C | 0 | 1. SK Tim Penyusunan LKjIP (belum ada yang memiliki sertipikat diklat perencanaan) | |||||||||||||||||||||
76 | V. | PENGUATAN PENGAWASAN | 15 | 12,88 | 85,87% | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | 3 | 2,25 | 75,00% | |||||||||||||||||||||
78 | a. | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | 1. Sosialisasi melalui Baner 2. Sosialisasi melalui media cetak 3. Sosialisasi melalui media televisi 4. Public campaign 5.dokumen sosialisasi anti gratifikasi, penggunaan SIWAS, SPIP | |||||||||||||||||||||
79 | b. | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | B | 0,5 | 1. SK Tim Pengendali Gratifikasi 2. SK Pengendalian Gratifikasi 3. Portal Pengaduan SIWAS 4. CCTV 5. Ruang Tamu Terbuka 6. Monev Penanganan gratifikasi 7. SOP Pengedalian Gratifikasi | |||||||||||||||||||||
80 | 2 | Penerapan SPIP (3) | 3 | 2,13 | 71,00% | |||||||||||||||||||||
81 | a. | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | B | 0,67 | 1. SK Tim SPIP 2. Laporan Pelaksanaan SPIP 3. Prosedur Manajemen Resiko | |||||||||||||||||||||
82 | b. | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | B | 0,67 | 1. SK Tim Manajemen Resiko 2. Mitigasi dan Idientifikasi Resiko | |||||||||||||||||||||
83 | c. | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | B | 0,5 | 1. Ruang Publik Terbuka 2. Simulasi Pemadaman Kebakaran 3. Titik Kumpul dan jalur evakuasi 4. Zona Merah dan Hijau 5. Sosialisasi Maklumat KMA 6. CCTV | |||||||||||||||||||||
84 | d. | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | 1. Sosialisasi Manajemen Resiko 2. SK. Hakim Pengawas Bidang | |||||||||||||||||||||
85 | 3 | Pengaduan Masyarakat (3) | 3 | 2,75 | 91,75% | |||||||||||||||||||||
86 | a. | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | B | 0,67 | 1. SK Petugas Meja Pengaduan 2. Formulir Pengaduan 3. Dashboard Meja Pengaduan pada aplikasi Siwas 4. Kotak Pengaduan 5. Prosedur Pengaduan | |||||||||||||||||||||
87 | b. | b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | 1. Laporan pengaduan masyarakat | |||||||||||||||||||||
88 | c. | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | 1. Laporan Monev Penanganan Pengaduan | |||||||||||||||||||||
89 | d. | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | 1. Laporan monev penanganan pengaduan | |||||||||||||||||||||
90 | 4 | Whistle-Blowing System (3) | 3 | 2,75 | 91,75% | |||||||||||||||||||||
91 | a. | a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | YA | 1 | 1. SK TIM Whistle Blowing System 2. SK Layanan Whistle Blowing | |||||||||||||||||||||
92 | b. | b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | B | 0,67 | 1. Dokumen Sosialisasi Anti gratifikasi 2. Dokumen Sosialisasi Perma 7,8,9 tahun 2016 3. Banner Siwas 4. Dokumen Penggunaan Aplikasi SIWAS | |||||||||||||||||||||
93 | c. | c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | 1. Laporan Evaluasi SIWAS | |||||||||||||||||||||
94 | d. | d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | 1. Laporan Monev SIWAS | |||||||||||||||||||||
95 | 5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
96 | a. | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | YA | 1 | 1. SK Tim Benturan Kepentingan 2. SK Petunjuk Pelaksana Benturan Kepentingan 3. Dokumen Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan | |||||||||||||||||||||
97 | b. | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | 1. Dokumen Sosialisasi Benturan Kepentingan 2. Banner Benturan Kepentingan 3. Kode etik Pedoman dan perilaku hakim | |||||||||||||||||||||
98 | c. | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | 1. Laporan Penanganan Benturan Kepentingan 2. Dokumen Sosialisai Benturan Kepentingan 3. Dokumen Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan 4. SOP Penanganan Benturan Kepentingan | |||||||||||||||||||||
99 | d. | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | 1. Laporan Monev Penanganan Benturan Kepentingan | |||||||||||||||||||||
100 | e. | e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | 1. laporan hasil evaluasi monev benturan kepentingan | |||||||||||||||||||||