ABCDEFGHIJKLMNOP
1
No.UraianPengajuan SPM pada Bulan ... Tahun 2024Keterangan
2
JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes
3
1UP/TUP/GUP/GU Nihil/PTUP DIPA 0110
12
15
23		2113
25		4
22
30		16145
10		5
26		6
24		17
23		13
26		5●Tanggal SP2D GUP terakhir: 6 Desember 2024
Batas revolving: 31 Desember 2024
(OM SPAN: Modul Pembayaran → Karwas UP)
4
●Catatan:
--- (misalnya terkait penghapusan kuitansi)
5
2UP/TUP/GUP/GU Nihil/PTUP DIPA 0315
19
30		20
27		14
26		22
26		16755
27		2623
29		265●Tanggal SP2D GUP terakhir: 6 Desember 2024
Batas revolving: 31 Desember 2024
(OM SPAN: Modul Pembayaran → Karwas UP)
6
●Catatan:
--- (misalnya terkait penghapusan kuitansi)
7
3Gaji ASN (PNS dan PPPK) Induk/THR/Ke-131
11
17		12
15		7
14
22
25		1
1
1		8
8
14
27
27
27
27
27
27		3
11
13
13		9
9		14
14		10
10
10		3
7
7		8
8
15		-●Pengadministrasian belanja pegawai berupa penginputan data pegawai yang terkait dengan pembayaran gaji, perhitungan gaji, dan rekonsiliasi gaji dilakukan melalui aplikasi Gaji Web yang beralamat di https://gaji.kemenkeu.go.id.
8
●Diajukan antara tanggal 1 s.d. 15 bulan sebelumnya.
9
●SP2D tampil pada OM SPAN sekitar di atas tanggal 15 bulan pada saat pengajuan.
10
●Nilai SPM di atas Rp5 miliar → RPD.
11
●Selesaikan kelengkapan data NIK dan No. KK masing-masing pegawai dan anggota keluarganya.
12
4Gaji ASN (PNS dan PPPK) Susulan/Terusan4
8		2
12
15		11
1
1		63
19		112
13
13		4
5		11
4		10●Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Terusan ke-… untuk … pegawai / … jiwa a.n. ……….. meninggal dunia tanggal ………..
Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Terusan ke… bulan ….. Tahun …. a.n. …
13
●Yang berhak memperoleh gaji terusan, yaitu ....
14
5Gaji ASN (PNS dan PPPK) Kekurangan4
25		19
22
23		2516--1122
22
22
22		-4
14		610●Jenis SPM kekurangan THR tahun berjalan: 251. THR Gaji PNS/TNI/Polri, 252. THR PPPK
15
●Jenis SPM kekurangan gaji reguler dan THR/Ke-13 tahun lalu: 222. Kekurangan Gaji, 228. Kekurangan Gaji PPPK
16
6Uang Makan Gaji ASN (PNS dan PPPK)
(Induk, Susulan, dan Kekurangan)		4
5		2
15		412
8
14		3
3
3
3
5		4
4
5
8		7
7
7
21
21
21		3
3
3
6
6		2
2
2
3		4
4
4
4
5		3
3
3
4
4
12
12
13		●Pengajuan pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya, misalnya, uang makan bulan Januari dibayarkan bulan Februari.
17
●Pada akhir tahun terdapat dua pengajuan yaitu untuk bulan November (reguler) dan Desember (melalui mekanisme TUP).
18
7Honor Operasional Satker-11123112112
2		●Pengajuan pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya, misalnya, honor bulan Januari dibayarkan bulan Februari.
19
●Pada bulan Desember terdapat dua pengajuan yaitu untuk bulan November dan Desember.
20
●Khusus pembayaran bulan Desember, dilengkapi dengan SPTJM yang ditandatangani KPA.
21
8Langganan Air (PDAM Tirta Moedal)555365455454●Tagihan dikirim melalui WA ke Abu Sahid/faksimile dan pos (surat cetakan).
22
●Narahubung: Adum PDAM Smg (081228084038) atau Pak Sobari (085225365133).
23
●Uraian pada SPM sesuai yang tercantum pada tagihan, misalnya, pada tagihan bulan Februari tercantum tagihan untuk bulan Februari maka uraian SPM menyebutkan "... Tagihan Rekening Air Minum Februari 20xx untuk Pemakaian Bulan Januari 20xx Sesuai Surat Tagihan Nomor ............ Tanggal .........."
24
●Pada akhir tahun akan muncul akrual karena pada realitanya tagihan untuk pemakaian bulan Desember baru akan terbit pada bulan Januari tahun berikutnya karena langganan air/PDAM menggunakan sistem pascabayar.
25
●Tagihan dikirim sekira tanggal 5–6 bulan berikutnya.
26
9Langganan Telepon (PT Telkom Persero)8775131210139889●Tagihan dikirim melalui surel keuangan.ptsemarang@gmail.com dan rkaklptsemarang@gmail.com.
27
●Narahubung: Mas Fauzi (08122895828).
28
●Uraian pada SPM sesuai yang tercantum pada tagihan, misalnya, pada tagihan bulan Februari tercantum tagihan untuk bulan Februari maka uraian SPM menyebutkan "... Tagihan Telkom Bulan Februari 20xx untuk Periode Pemakaian Januari 20xx Sesuai Surat Tagihan Nomor ............ Tanggal .........."
29
●Pada akhir tahun akan muncul akrual karena pada realitanya tagihan untuk pemakaian bulan Desember baru akan terbit pada bulan Januari tahun berikutnya karena langganan telepon menggunakan sistem pascabayar.
30
●Tagihan dikirim sekira tanggal 5–6 bulan berikutnya.
31
10PPNPN Hakim Ad Hoc1
23		2121
22		2221242221232126-●Tunjangan hakim ad hoc dibayarkan pada awal bulan bekerja karena pembuat SK-nya adalah pejabat kepegawaian, dalam hal ini, yaitu presiden.
32
●Sebelum mengajukan SPM harus melakukan rekonsiliasi perhitungan gaji melalui https://gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id pada bulan sebelumnya.
33
●SPM diajukan antara tanggal 21 s.d. 26 bulan sebelumnya dengan melampirkan SPTJM yang ditandatangani PPK.
34
●Apabila SPM tidak diajukan antara tanggal 21 s.d. 26 bulan sebelumnya maka SPM baru bisa diajukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya tanpa melampirkan SPTJM.
35
●SP2D terbit sekira tanggal 21 bulan pada saat pengajuan.
36
11PPNPN Pramubakti/Satpam/Pengemudi222121
25		22212422212321265●Honor dibayarkan pada bulan berikutnya setelah bekerja (kerja dulu baru dibayar, misalnya honor Januari 20xx dibayarkan pada bulan Februari 20xx) karena pembuat SK-nya adalah kuasa pengguna anggaran.
37
●Sebelum mengajukan SPM harus melakukan rekonsiliasi perhitungan gaji melalui https://gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id pada bulan sebelumnya.
38
●SPM diajukan antara tanggal 21 s.d. 26 bulan sebelumnya dengan melampirkan SPTJM yang ditandatangani PPK.
39
●Apabila SPM tidak diajukan antara tanggal 21 s.d. 26 bulan sebelumnya maka SPM baru bisa diajukan pada hari kerja pertama bulan berikutnya tanpa melampirkan SPTJM.
40
●SP2D terbit sekira tanggal 21 bulan pada saat pengajuan.
41
●Pada akhir tahun terdapat dua pengajuan yaitu untuk bulan November dan Desember.
42
12Sewa Rumah Dinas2
4
8		-203
3
3
3
3
3
3		--1
1
1
1
1
1
1		6-1
1
1
1
1
1		--●Pembayaran biaya sewa rumah dinas dapat dilakukan setiap bulan atau maksimal setiap 6 (enam) bulan dan tidak boleh melewati tahun anggaran dengan mekanisme pembayaran GU atau LS pihak ketiga (pemilik rumah).
43
●Dokumen pertanggungjawaban biaya sewa rumah dinas antara lain:
a. Kuitansi pembayaran sewa rumah dinas;
b. Surat pernyataan dari hakim yang akan menempati rumah dinas bahwa yang bersangkutan benar tidak memiliki rumah pribadi di wilayah hukum satuan kerja tempat penugasan;
c. Fotokopi KTP pihak yang menyewakan;
d. Surat pernyataan kepemilikan rumah/kuasa untuk menyewakan dari pemilik rumah/pihak yang menyewakan;
e. Surat Perjanjian Sewa Rumah Dinas;
f. Foto rumah yang disewa;
g. SK Penempatan dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) hakim yang bersangkutan;
h. Bukti pembayaran pajak sewa rumah dinas yaitu PPh final pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan/atau bangunan, dengan menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran, dan disetor menggunakan kode akun pajak 411128, jenis setoran 403, dan tarif 10%.
44
●Koordinasikan terkait pengajuannya pada hakim yang bersangkutan.
45
Daftar Kontrak
46
Kontrak DIPA 01
47
1Pengadaan Langganan Internet Pengadilan Tinggi Semarang TA 20245-----1---20-●
●		Tagihan per pembayaran Rp51.200.000.
Dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.
48
2Pekerjaan Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Pada Pengadilan Tinggi Semarang TA 2024-11163113112
4		●
●		Pembayaran per tagihan Rp13.098.750.
Dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.
49
3Paket Pekerjaan Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang TA 2024-1-----2----●

●		Tagihan termin ke-1 = Rp1.800.064.714.
Tagihan termin ke-2 = Rp1.200.043.142.
Dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.
50
4Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim Pada Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2024-23----------●
●		Tagihan dibayar sekaligus = Rp64.900.000.
Dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN.
51
5Pekerjaan Jasa Tenaga Pengemudi pada Pengadilan Tinggi Semarang TA 2024---163113112
4		●
●
●		Pembayaran tagihan ke-1 = Rp4.347.200
Pembayaran tagihan ke-2–10 = Rp2.173.600
Dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.
52
6Pekerjaan Backdrop Ruang PTSP Kantor Pengadilan Tinggi Semarang----------26-●
●		Tagihan dibayar sekaligus = Rp64.900.000.
Dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.
53
54
Kontrak DIPA 03
55
Nihil