2 of 23

DASAR ATAU ATURAN

UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PP NO 98 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS

PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS

PP NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDEPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PNS

PERMENPAN RB NO 23 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PNS DAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN 2019

PP NO 12 TAHUN 1961 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

PERKA BKN NO 12 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 99 TAHUN 2000 TENTANG KP PNS SEABAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NO 12 TAHUN 2002

3 of 23

PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN YANG SERING MENYEBABKAN KESALAHAN DALAM PEMBAYARAN�

USULAN CUTI DAN KGB YANG MENJADI KEWENANGAN OPD TIDAK DIKIRIM KE BKPP SEHINGGA BKPP TIDAK MAMPU MENGONTROL
BANYAKNYA KASUS HUKUMAN DISIPLIN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN GAJI TIDAK SEGERA DILAPORKAN KE BPKPAD
KASUS PERCERAIAN SUDAH SYAH TETAPI GAJI SUAMI/ISTRI LAMA MASIH TERCANTUM
JIKA ADA PEGAWAI YANG MUTASI TIDAK SEGERA MELAPOR KE BPKPAD UNTUK PENERBITAN SKPP
USULAN KP YANG SALAH PENGHITUNGAN DALAM MASA KERJA I DAN BERKEPANJANGAN
KESALAHAN DALAM PENDELEGASIAN WEWENANG

4 of 23

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESALAHAN BAYAR:

KETIDAK TAHUAN

KELALAIAN

KESENGAJAAN

KESALAHAN AKIBAT KELALAIAN DAN KESENGAJAAN DAPAT DIKENAI SANKSI SESUAI PP 53 TAHUN 2010 DAN PP 94 TAHUN 2021

5 of 23

PENYEBAB KESALAHAN PENGHITUNGAN BAYAR

MENERIMA SK SALAH

PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN TIDAK SEGERA LAPOR

6 of 23

CON’T………

MEMBUAT SPTKG SECARA MANUAL

SPTKG SEHARUSNYA DIBUAT DENGAN E-KGB SESUAI DENGAN SE SEKDA TTG SIM ASN & e-KGB_-988235070 (1).pdf

7 of 23

MASING-MASING PIHAK MEMAINKAN PERAN �MEMINIMALISIR KESALAHAN

KA. OPD

FUNGSI CONTROL
MENGKAJI DENGAN ATURAN YANG ADA

SEKRETARIS

FUNGSI ADMINISTRATIF
MEMAHAMI SETIAP USULAN DAN SEMUA URUSAN ADMINISTRATIF

KASUBBAG UMPEG

FUNGSI TEKNIS
MEMAHAMI ALUR PENGUSULAN MULAI A-Z

8 of 23

JENIS MASA KERJA

MASA KERJA KESELURAHAN (MKS)

Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil

MASA KERJA GOLONGAN (MKG)

Masa kerja golongan (MKG) adalah masa kerja PNS pada golongan/ ruang tertentu. MKG ini umumnya digunakan untuk menghitung besaran gaji pokok PNS

9 of 23

KONDISI YANG MENGURANGI MASA KERJA

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
PP NOMOR 11 TAHUN 2017 PASAL 337 SELAMA MENJALANKAN CTLN TIDK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI MASA KERJA

PEJABAT NEGARA
PP NO 11 TAHUN 2017 PASAL 344 SELAMA MENJADI PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN ATAU ANGGOTA NONSTRUKTURAL, MK SEBAGAI PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN LEMBAGA NON STRUKTURAL TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI MK

10 of 23

YANG DIMAKSUD PEJABAT NEGARA� ( PASAL 343 PP NO 11 TAHUN 2017)

Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung;
Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Menteri dan jabatan setingkat menteri;
Kepala perwakilan RI di LN yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
Pejabat negara lain yang ditetapkan UU

11 of 23

SISTEM PENGHITUNGAN MASA KERJA

MENGANUT SISTEM PENGHITUNGAN MASA KERJA SEGARIS

Artinya dalam daftar gaji pokok PNS tersebut, MKG dalam Golongan I bila ditarik garis lurus ke MKG dalam golongan ruang II akan berkurang 6 tahun dan MKG dalam golongan II bila ditarik garik lurus ke MKG dalam golongan ruang III akan berkurang 5 tahun

PMK TIDAK BISA DILAKUKAN SENDIRI OLEH PNS, HARUS ADA KEPUTUSAN TERTULIS TENTANG PMK OLEH BKN

12 of 23

TABEL GAJI PNS MENURUT PP NO 15 TAHUN 2019

TABEL GAJI MENUNJUKKAN CARA PENGHITUNGAN GAJI POKOK SEGARIS

13 of 23

MENGANUT SISTEM PENGHITUGAN SEGARIS ARTINYA BAHWA BESARAN GAJI DIHITUNG BERDASARKAN MASA KERJA DAN GOLONGAN YANG DAPAT DILIHAT SEGARIS SESUAI DENGAN TABEL

14 of 23

CONTOH PENGHITUNGAN MASA KERJA SEGARIS

MR X Sebelum kenaikan pangkat terakhir pada Oktober 2016 berada pada Golongan II/d dengan MKG 9 tahun 0 bulan dan gaji pokok Rp. 2.507.800,- . Ketika Oktober tahun 2020 yang bersangkutan naik pangkat menjadi III/a maka MKGnya setelah diperhitungkan menurut daftar gaji pokok PNS menjadi 4 tahun 0 bulan (berkurang 5 tahun dengan gaji pokok Rp. 2. 613.800,-.
MR Y mendapatkan kenaikan pangkat per 1 April 2016 pada golongan II/c dengan MKG 9 tahun 0 bulan dengan gaji pokok Rp. 2. 261.300,-Selanjutnya ybs mengikuti tubel dan setelah tamat mendapatkan PI serta KP dalam golongan III/a. Maka MKGnya setelah diperhitungkan menurut daftar gaji PNS menjadi 4 tahun (berkurang 5 tahun) dengan gaji pokok Rp. 2.613.800,-. Pada kasus ini MKG berkurang bukan karena tubel tapi karena kenaikan golongan dari II ke III

15 of 23

KAPAN MKG DAN MKS SAMA???

MKG AKAN SAMA DENGAN MKS KETIKA SESEORANG DIANGKAT CPNS PADA GOLONGAN III

Misal : Si Fulan Pada Bulan Januari Tahun 2000 diangkat menjadi CPNS golongan III/a di Tahun 2020 ini maka dia akan memiliki MKG dan MKS sebesar 20 tahun

16 of 23

PEMBAYARAN GAJI

Menurut PP Nomor 15 Tahun 2019

Kepada PNS yang diangkat dalam suatu pangkat menurut aturan Pemerintah diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat ini sebagaimana dalam lampiran PP Nomor PP Nomor 15 Tahun 2019

Masa Kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok CPNS dan PNS ditetapkan menurut aturan perUUngan yang berlaku

17 of 23

KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

KENAIKAN GAJI BERKALA ADALAH PENGHARGAAN

TELAH MENCAPAI MKG YANG DITENTUKAN UNTUK KGB

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN NILAI SEKURANG-KURANGNYA CUKUP

KGB DIBERIKAN TIAP 2 TAHUN SEKALI

18 of 23

KOMPONEN GAJI

GAJI POKOK

TUNJANGAN KELUARGA

TUNJANGAN JABATAN

19 of 23

TUNJANGAN KELUARGA

KEPADA PNS YANG BERISTRI/BERSUAMI DIBERIKAN TUNJANGAN ISTRI, SUAMI SEBESAR 10 % (LIMA PERSEN) DARI GAJI POKOK, DENGAN KETENTUAN APABILA SUAMI ISTRI KEDUA-DUANYA BERKEDUDUKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, MAKA TUNJANGAN INI HANYA DIBERIKAN KEPADA YANG MEMPUNYAI GAJI POKOK LEBIH TINGGI;

KEPADA PNS YANG MEMPUNYAI ANAK ATAU ANAK ANGKAT YANG BERUMUR KURANG DARI 18 TAHU, BELUM KAWIN, TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGANNYA, DIBERIKAN TUNJANGAN ANAK SEBESAR 2 % DARI GAJI POKOK TIAP-TIAP ANAK

TUNJANGAN ANAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DIBERIKAN SEBANYAK-BANYAKNYA UNTUK 2 ORANG ANAK TERMASUK 1 ANAK ANGKAT

20 of 23

CON’T………

Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan wajib lapor jika anak yang awalnya masuk dalam tanggungan tersebut telah tidak memenuhi syarat atau telah meninggal dunia.

Batasan usia anak dapat diperpanjang dari 21 tahun ke usia 25 tahun jika keadaannya anak tersebut masih sekolah/kuliah dengan dilampiran surat keterangan dari Perguruan Tinggi

21 of 23

MEMINIMALISIR KESALAHAN �DALAM PENGHITUNGAN MASA KERJA

Menyadari setiap perubahan status kepegawaian

Meneliti setiap SK apapun yang diterima

Jalin komunikasi, konsultsi dan koordinasi dengan semua pihak terkait secara intensif

22 of 23

JIKA TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN MASA KERJA� (SK DITERBITKAN OLEH BKPP)

Lapor kasubbag kepegawaian setempat

Umpeg Melaporkan ke Ka OPD

Membuat Pengantar ke BKPP

Proses di BKPP

SK yang Benar Jadi dan Siap Diterimakan

1 of 23