1 of 83

MEKANISME DAN TATA KERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DI PROVINSI NTT

Tim Percepatan Penurunan Stunting Prov. NTT

2 of 83

STUNTING adalah

Gangguan pertumbuhan & perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis & infeksi berulang, yg ditandai dg Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yg ditetapkan oleh menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

( Perpres No 72 Tahun ₂₀₂₁tentang _PPS)

3 of 83

3

270 hari selama kehamilan

730 hari kehidupan pertama bayi setelah dilahirkan

PENYELAMATAN MELALUI 1000 �HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Periode kritis dlm pembentukan masa emas (golden period) bg pertumbuhan & perkembangan tubuh & organ tubuh anak yg sehat & cerdas (80% Perkembangan Otak)
terjadi malnutrition pd periode ini akibatnya berjangka panjang
Perubahan yg terjadi pd 1000 HPK bersifat permanen

4 of 83

Masa Emas 730 Hari Baduta

730 hr berikutnya = masa2 ketika bayi tlh dilahirkan (0-2 thn), pd gambar diatas terlihat bahwa pertumbuhan & perkembangan otak anak pd umur 0-2 thn sangat cepat (garis orange), oleh sebab itu perkembangan yg sangat cepat ini perlu ditunjang dg asupan nutrisi yg cukup

5 of 83

Balita dg berat badan < 2,5 kg mengalami risiko stunting

Pengaruh Berat Badan Lahir Rendah

01

Balita dgn perbedaan usia yg dekat mengalami risiko stunting

Pengaruh Jarak Kelahiran Dekat

02

Rumah tangga tanpa fasilitasi air, rumah beratap jerami/rumput memiliki risiko stunting

Pengaruh Sanitasi yg buruk

03

Pemberian Gizi yg kurang sejak janin dlm kandungan hingga awal kehidupan anak (1000 HPK) memiliki risiko stunting

Pengaruh Gizi yg buruk

04

Faktor Penyebab Stunting

6 of 83

Balita yg tdk mendapatkan imunisasi yg lengkap memiliki risiko stunting

Pengaruh Imunisasi yg tdk lengkap

05

Balita pd Keluarga pendapatan rendah/kemiskinan memiliki risiko stunting

Pengauh Pendapatan Rendah/Kemiskinan

06

Balita yg tdk mendapatkan ASI eksklusif memiliki risiko stunting

Pengaruh ASI yg tdk eksklusif

07

Pendidikan Ibu yg rendah memiliki risiko stunting

Pengaruh Pendidikan Ibu

08

Faktor Penyebab Stunting

7 of 83

DAMPAK STUNTING TERHADAP ANAK

Anak berbadan lebih pendek dr anak seusianya,

Tinggi badan di bawah rata2, mengganggu metabolisme, pertumbuhan & massa otot

Tingkat kecerdasan anak rendah dg menurunnya daya serap yg berimbas pd produktivitas & kreativitas anak

Berisiko terkena penyakit degeneratif seperti jantung & hipertensi

Stunting pada anak dpt mempengaruhinya dr ia kecil hingga dewasa

8 of 83

TPPS NTT

”Data yg saya miliki ada perbaikan dlm prevalensi stunting dr 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019.

Ini ada penurunan yg cukup lumayan, tetapi saya kira ini tdk cukup.

Kita hrs menurunkan lebih cepat lg & target kita sesuai yg saya sampaikan, saya berikan pd Menteri Kesehatan di 2024 kita hrs bisa turun menjadi 14%,”

Presiden Jokowi, Rapat Terbatas, Rabu (5/8/2020)

9 of 83

DUA MASALAH TERKAIT

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI NTT

Jumlah Anak Stunting

Jumlah Keluarga Berisiko Stunting

77.338

anak

603.893

keluarga

10 of 83

WAKTU SANGAT PENDEK Tinggal 10 bln

(s/d akhir masa jabatan)

Thn 2023 12% - 10% Zero Stunting Thn 2024

PREVALENSI STUNTING

Agust. THN 2021 = 20,9%

PREVALENSI STUNTING

Agustus THN 2022 = 17,71%

INGAT!

REVOLUSIONER/

OUT OF THE BOX

PERLU TINDAKAN

77.338 (17,71)

Jika ke 12% =

Harus kan 25.003

Jika ke 10% = Harus kan 33.725

Jumlah Balita Stunting

Rerata kemempuan penurunan 3,4%

11 of 83

TARGET & REALISASI PENURUNAN STUNTING DALAM RPJMD

20.9%

Balita di NTT

mengalami Stunting (e_PPGMB Agustus 2021)

17,7% Balita NTT mengalami stunting (e PPGMB Agustus 2022)

REALISASI				TARGET
2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023
30%	24,2%	20,9%	17,7%	20%	16%	12-10 %

TERJADI PENURUNAN BALITA STUNTING DI PROVINSI NTT SELAMA 4 TAHUN BERTURUT – TURUT DARI TAHUN 2018 –2022 DENGAN RATA-RATA PENURUNAN SETIAP TAHUN SEBESAR 4,4 % hingga pengukuran terakhir

pada bulan timbang Agustus 2022

Target Nasional 2024 : 14%

12 of 83

smm

Kondisi Stunting Data Hasil Sementara Agustus di NTT 2022

KENAIKAN % STUNTING:

Terdapat 2 Kabupaten yg mengalami kenaikan prosentase stunting periode Agust 2021 – Agust 2022, yaitu: Kab. Manggarai Barat & Sumba Tengah

13 of 83

Cakupan Balita Ditimbang pada Agustus 2022

12 Kabupaten dengan cakupan balita ditimbang 100%, yiatu: Sabu raijua, Nagekeo, Sumba Tengah, Manggarai Barat, Ngada, Ende, belu, TTU, TTS, Kab. Kupang, Sumba Timur dan Sumba Barat;
10 Kab./Kota dengan cakupan balita ditimbang di bawah 100%, yaitu: Manggarai Timur, Malaka, Rote Ndao, Alor, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Sikka, Manggarai, Lembata dan Kota Kupang.
4 Kabupaten dan Kota Kupang berada di bawah rerata Provinsi.

14 of 83

Matriks Indikator Lintas Sektor Sesuai Indikator dalam 5 Pilar Perpres 72/2021

15 of 83

BKKBN NTT

16 of 83

BKKBN NTT

17 of 83

BKKBN NTT

18 of 83

Matriks Indikator Lintas Sektor Sesuai Indikator dalam RAN PASTI

19 of 83

BKKBN NTT

20 of 83

BKKBN NTT

21 of 83

BKKBN NTT

22 of 83

TUGAS DAN FUNGSI

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

(TPPS)

23 of 83

�PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN �PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

01

02

03

Penguatan perencanaan dan penganggaran

Peningkatan kualitas pelaksanaan

Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

04

Kementerian/ Lembaga

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pemerintah Desa

PELIBATAN SECARA KONVERGEN DAN TERINTEGRASI

Konvergensi : Pendekatan intervensi yg dilakukan secara terorganisir, terintegrasi & secara bersama2 utk cegah stunting pada sasaran prioritas

Pemerintah Desa

24 of 83

Tugas TPPS : mengkoordinasikan, mensinergikan, & mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di wilayahnya.

Pasal 15 – 19 : Terdiri atas Pengarah dan Pelaksana

Pasal 20 : Ditetapkan oleh Gubernur. Terdiri atas perangkat daerah, & Pemangku Kepentingan termasuk TP-PKK.
Pasal 21 : Ditetapkan oleh bupati/wali kota. Terdiri atas perangkat daerah, & Pemangku Kepentingan termasuk TP-PKK) .
Per. BKKBN (hal 129) Pembentukan difasilitasi oleh TPPS tkt kab/kota.
Pasal 22 : Ditetapkan oleh Kades. Melibatkan nakes, PKB/PLKB, TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD/unsur masyarakat Lain.

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PPS 🡺 TPPS

Tingkat Pusat

1.

Tingkat Provinsi

2.

Tingkat kabupaten/kota

3.

Tingkat kecamatan

4.

Tingkat Desa

5.

25 of 83

Psl. 21 (1) Dlm rangka menyelenggarakan PPS di tkt kab/ kota, bupati/wali kota menetapkan TPPS tkt kab/ kota.

(2) TPPS tkt. kab/kota bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, & mengevaluasi penyelenggaraan PPS di tkt kab/ kota & kec.

(3) TPPS tkt. kab/kota terdiri atas perangkat daerah & Pemangku Kepentingan, termasuk TP PKK.

(4) Susunan keanggotaan TPPS tkt kab/kota disesuaikan dg kebutuhan Pemda kab/ kota.

PERPRES NO. 72 THN /2021

26 of 83

PENGARAH

Ketua: Bupati/Walikota

Anggota:

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

PELAKSANA

Ketua: Wakil Bupati/Wakil Walikota

Wakil Ketua:

Sekda,
Ka. Bappeda,
Ka. TP PKK

Sekretaris:

Ka. OPD Bid. Dalduk & KB

BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU & PENDAMPINGAN KELUARGA

Koord: OPD Bid Dalduk & KB

Anggota: OPD bidang terkait & Pemangku Kepentingan

BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK

Koord: OPD Bid. Kesehatan

Anggota: OPD bidang terkait & Pemangku Kepentingan

BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI & PERENCANAAN

Koord: Bappeda

Anggota: OPD bidang terkait & Pemangku Kepentingan

BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT

Koord: Perguruan Tinggi

Anggota: OPD bidang terkait & Pemangku Kepentingan

SEKRETARIAT PELAKSANA:

Kepala OPD Dalduk & KB

Satgas:

Tim Pakar & Tim Teknis/Lapangan

TPPS KECAMATAN

Keanggotaan bidang2 dlm TPPS kab/kota dpt menyesuaikan dg kebutuhan & potensi wilayah

STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KAB./KOTA

BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF

Koord: OPD Bid. P3A/asisten/Dinas lain

Anggota: OPD bidang terkait & Pemangku Kepentingan

27 of 83

TUGAS TPPS KABUPATEN/KOTA

Mengoordinasikan, mensinkronisasikan, & memastikan pelaksanaan kebijakan, progr & keg. PPS antar OPD & Pemdes, maupun dg pemangku kepentingan lainnya di tkt kab/ kota;
Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan & SDM di tkt kab/kota, kec, hingga tkt desa/kel yg dibutuhkan utk PPS;
Menyelenggarakan kerjasama & kemitraan dg pemangku kepentingan dlm penyelenggaraan PPS tkt kab/kota;
Merumuskan & memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan utk PPS di tkt kab/kota, kec, hingga tkt desa/kel;
Mengkoordinasikan pemantauan & evaluasi penyelenggaraan PPS Stunting bersama secara lintas sektor di tkt kab/kota;
Membentuk TPPS di tk kec & TPPS desa/kel;
Melaporkan penyelenggaraan PPS kpd Tim Pengarah 1 x dlm 1 bln atau sewaktu2 apabila diperlukan.

28 of 83

TPPS Tkt Kec dibentuk oleh TPPS Kab/Kota utk membantu koordinasi & operasionalisasi penyelenggaraan PPS dlm rangka mendekatkan pelayanan koordinasi & konvergensi PPS kab/kota kpd desa/kel.

Secara lebih spesifik, TPPS Kec bertugas memberikan pendampingan & pengawasan perencanaan & pemanfaatan dana desa & alokasi dana desa utk PPS.

Susunan organisasi TPPS Tk Kec terdiri dr pengarah & pelaksana, sedangkan pelaksana terdiri dr ketua, wakil ketua, sekretaris & bidang2

PER BKKBN NO. 12 THN 2021

29 of 83

PENGARAH

TPPS KAB/KOTA

DANRAMIL+KAPOLSEK

PELAKSANA

Ketua : Camat

Wakil: Kepala Puskesmas

Ka.UPT KB Kec/Koord. PKB

BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN

Koord:Ketua TP. PKK

Anggota

Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKM, Toma, Toga, Todat, & Pemangku Kepentingan

BIDANG KOORDINAS PELAYANAN SPESIFIK & SENSITIF

Koord: Ketua IBI

Anggota:

Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Link. Puskesmas, Kader Posyandu & Pemangku Kepentingan

BIDANG KOORDINASI DATA

Koord: Sekretaris Camat/ Penyuluh KB/PLKB

Anggota

Koord Statistik Kec., Petugas Data Kec., & Pemangku Kepentingan

Keanggotaan bidang2 dlm TPPS Kec. dpt menyesuaikan dg kebutuhan & potensi wilayah

STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN

30 of 83

TUGAS TPPS KECAMATAN

Penyediaan data penyelenggaraan PPS di tkt kec;

Menggerakan & pendampingan lapangan utk PPS di tkt kec;

Pendampingan & pengawasan perencanaan & pemanfaatan dana desa & alokasi dana desa utk PPS;

Monitoring & evaluasi Stunting di tkt kec;

Mengoordinasikan peningkatan kerja sama & kemitraan dg pemangku kepentingan dlm penyelenggaraan PPS;

Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bg kader terkait PPS di tkt kec;

Melaksanakan mini loka karya di tk kec minim 1 x dlm 1 bln;

Melaksanakan rembuk Stunting di tkt kec minimal 1 x dlm 1 thn atau sewaktu2 apabila diperlukan;

Melaporkan penyelenggaraan PPS kpd Tim Pengarah 1 x dlm 1 bln atau sewaktu2 apabila diperlukan.

31 of 83

Pasal 22 (1) Dlm rangka menyelenggarakan PPS di tkt desa/kel, ka. desa/lurah menetapkan TPPS tkt desa/ kel.

(2) TPPS tkt desa/kel bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, & mengevaluasi penyelenggaraan PPS di tkt desa/kel.

(3) TPPS tkt desa/ kel melibatkan : a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, & tenaga kesehatan lingkungan; b. Penyuluh KB &/ PLKB; c. TP-PKK; d. PPKBD &/ Sub-PPKBD/ KPM, &/ unsur masyarakat lainnya.

Susunan keanggotaan TPPS tkt desa/kel di se suai kan dg kebutuhan Pemdes/ kel

PERPRES NO. 72 THN /2021

32 of 83

PENGARAH

TPPS KAB/KOTA

Kepala Desa/Lurah

PELAKSANA

Ketua: Ketua TP PKK

Wakil: Sekretaris Desa/Lurah

Sekretaris: PPKBD

KOORDINATOR LAPANGAN

TIM PENDAMPING KELUARGA

Koord: Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK

KOORDINATOR LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

Koord : KPM/Kader Sub PPKBD/Koord. Posyandu

TIM PENDAMPING KELUARGA

(BIDAN, KADER TP PKK, KADER KB)

TIM PENDAMPING KELUARGA

(BIDAN, KADER TP PKK, KADER KB)

TIM PENDAMPING KELUARGA

(BIDAN, KADER TP PKK, KADER KB)

STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT DESA/KELURAHAN

33 of 83

TUGAS TPPS DESA/KELURAHAN

Memfasilitasi & memastikan pelaksanaan kegiatan PPS di tkt desa/kel;

Memfasilitasi TPK berisiko Stunting dlm pendampingan ,pelayanan & rujukan Stunting bg kelompok sasaran dlm PPS di tkt desa/kel;

Melakukan pendataan, pemantauan & evaluasi secara berkala dlm pendampingan, & pelayananan bg kelompok sasaran PPS di tkt desa/kel;

Melaksanakan rembuk Stunting di tkt desa/kel minimal 1 x dlm 1 thn atau sewaktu2 apabila diperlukan;

Melaporkan penyelenggaraan PPS kpd Pengarah 1 x dlm 1 bln atau sewaktu2 apabila diperlukan.

34 of 83

TUGAS

TIM PENDAMPING KELUARGA

DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

35 of 83

Pembagian Tugas Sasaran Catin

BIDAN DESA	KADER PKK	KADER IMP/KB
Menjelaskan resume skrining kondisi risiko stunting pd catin berdasarkan output Aplikasi Pendampingan Keluarga. Menjelaskan treatment utk menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi catin. Menjelaskan treatment pencegahan stunting yg hrs dilakukan oleh catin sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga. Memantau & memastikan kepatuhan catin dlm mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran (jadwal konsumsi). Melakukan KIE & Komunikasi Antar Pribadi/Konseling terhadap PUS baru yg belum layak hamil utk menunda kehamilan dg menggunakan kontrasepsi (Pil atau Kondom).	Menginformasikan & memastikan catin mendaftarkan perkawinan paling sedikit 3 bln sebelum perkawinan. Menginformasikan & memastikan catin melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga. Menghubungkan catin kpd fasilitas & memastikan utk mendapatkan fasilitasi treatment pencegahan stunting utk meningkatkan status gizi dlm mempersiapkan kehamilan yg sehat. Menginformasikan & memastikan calon pengantin mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing2. Melakukan KIE & KAP/konseling kpd PUS baru yg belum layak hamil	Melaksanakan KIE & KAP/konseling, fasilitasi Pelayanan Program Bangga Kencana & pembinaan keluarga. Melakukan KIE & KAP/konseling dan memastikan catin mendapat informasi pencegahan stunting secara menyeluruh. Menginformasikan & memastikan catin melakukan pemeriksaan kesehatan ke faskes. Memfasilitasi & memastikan catin meng-input hsl pemeriksaan kesehatan di Aplikasi Pendampingan Keluarga secara benar. Mengecek & memastikan catin mengetahui kondisi risiko stunting pd dirinya. Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calon PUS mengetahui treatment (perawatan/penanganan) yg hrs dilakukan utk menurunkan faktor risiko stunting pd dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga. Melaporkan pelaksanaan pendampingan catin melalui aplikasi (status kesehatan, pelaksanaan rekomendasi, & KIE berkala min. 2 kali atau sesuai kebutuhan).

36 of 83

Pembagian Tugas Sasaran: Ibu Hamil

BIDAN Di DESA	KADER PKK	KADER IMP
Ibu Hamil: Melakukan skrining awal terhadap kondisi kesehatan & kehamilan. Melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kehamilan minimal 10 kali. Memastikan kelengkapan input ANC melalui surveilans ibu hamil & janin minimal 5 kali. Melakukan KIE & Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang kehamilan sehat. Memfasilitasi rujukan & koordinasi dg tim ANC Ibu Bersalin: Melakukan surveilans persalinan. Memfasilitasi rujukan.	Memastikan & memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali & memiliki buku KIA. Memastikan kepatuhan ibu hamil thd saran dokter. Memastikan asupan gizi ibu hamil. Melakukan KIE & KAP /Konseling tentang gizi & kesehatan reproduksi. Memastikan ibu hamil dg risiko menerima Program Bansos Stunting.	Memastikan & memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter saat TRIMESTER 1 (K1) & TRIMESTER 3 (K5). Memastikan asupan gizi ibu hamil. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang gizi & kesehatan reproduksi. KIE & KAP/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP). Memastikan Program Bansos tepat sasaran & tepat guna.

37 of 83

Pembagian Tugas Sasaran Ibu Pasca Persalinan

BIDAN DESA	KADER PKK	KADER IMP
Melakukan surveilans nifas. Memastikan ibu pasca persalinan sdh menggunakan KBPP MKJP. Memastikan tdk terjadi komplikasi masa nifas. Memfasilitasi rujukan. Melakukan KIE & KAP/ Konseling serta pelayanan KBPP (utamakan MKJP).	KIE & KAP/konseling tentang pemberian ASI Ekslusif. KIE KAP/Konseling tentang 1.000 HPK. Memastikan Program Bansos Stunting tepat sasaran. KIE dan KAP/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP).	Pendampingan pelayanan KBPP MKJP. KIE & KAP/konseling tentang 1000 HPK. KIE & KAP/konseling tentang KBPP (terutama MKJP).

38 of 83

Pembagian Tugas Sasaran: Bayi Baru Lahir s.d 5 Tahun

BIDAN DESA	KADER PKK	KADER IMP
Melakukan skrining awal faktor risiko stunting pada bayi. Melakukan surveilans bayi baru lahir minimal 3 kali (saat lahir, usia 6 bln & 5 thn) utk verifikasi, validasi, & fasilitasi rujukan jika diperlukan.	Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak. Memastikan bayi mendapatkan ASI Ekslusif selama 6 bln. Memastikan bayi diatas 6 bln mendapatkan MPASI dg gizi cukup. Memastikan bayi mendapatkan imunikasi dasar lengkap sesuai jadwal. Memastikan Program Bansos Stunting tepat sasaran. Melakukan koordinasi dg Kader Posyandu & Kader BKB.	Memastikan bayi mendapatkan ASI Ekslusif selama 6 bln. Memastikan bayi diatas 6 bln mendapatkan MPASI dg gizi cukup. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. Memastikan Program Bansos tepat guna & tepat sasaran Melakukan pendampingan kpd keluarga balita utk melakukan pengasuhan sesuai dg usia anak. Memastikan anak mendapatkan stimulasi sesuai usia agar tumbuh kembangnya optimal. Melakukan koordinasi dg Kader Posyandu & Kader BKB

39 of 83

KALAU BUKAN KITA, SIAPA LAGI ?

KAL0 BUKAN SAKARANG, KAPAN LAGI ?

MAU TURUNKAN STUNTING?

TERIMA KASIH

40 of 83

41 of 83

42 of 83

INDIKATOR ( Indeks Kinerja Utama Daerah )	Target RPJMD-P 2018-2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7 – 7,3
PDRB per Kapita (Rp juta)	25 – 27
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	70 – 71
Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	15 – 12
Inflasi (%)	3 – 3,2
Prevalensi Stunting (%)	10 - 12
Indeks Gini (poin)	0,34 - 0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,9 – 1,5
Rasio PAD (%)	39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	71

KOMITMEN DAERAH: IKU DAERAH/INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI NTT 2018-2023

KESEPAKATAN GUBERNUR NTT DENGAN BUPATI/WALIKOTA SE-NTT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNANSTUNTING :

“Masing-masing Kabupaten/Kota menurunkan Stunting sampai 10% pada tahun 2023”

43 of 83

Kaitan RAN PASTI dan 8 aksi konvergensi

•

bkkb

#1. An allisls situasl Koordinator: Bappeda

Dilakukan penyesuaian form analisis situas i dari 20 menjadi 64 indicator.
Sasaran catin dan

utamanya, 1000 HPK

Memetakan program dan kegiatan berdasarka n perpres dan R AIN PASTI

#3. Rembuk Stunting Kabupaten/Kota Koordinator: sekretaris Daerah

Komitmen rencana abi

menjawab upaya

pencapaian 64 indicator untu k di muat da lam

RIKPD/ Renj a OPD tahun berikutnya .

#5. Pembinaan kader Koordinator: 1oe le gasi OPD

Sinkronisasi tugas KPM, TPK & kader lainnya.
legalitas dan

peningkatan kapasitas IKPM & TPK

Skema insentif

Juli

#7. Pengukuran & publikasi Koordinator: Dinas Kesehatan

Dilakukan pemantauan (tidak saja pertumbuhan) tetapi juga perkembangan balita dengan Kartu Kembang Anak (KKA ).

KKA menjadi parameter gangguan perkembangan baduta/baiita stunting.

Menjadi bahan audit lkasus stunting

#7. Pengukuran &

publikasi

#2, Menyusun rencana

kegiatan

Koordinator: Bappeda M emasika n rekomendasi program & kegiatan hasil analisis situasi dituang kan ke dalam dokumen perencanaan dan penga nggarain kabupaten/kota dan OPD

kewenangan desa Koordinator: Pemrakarsa/delegasi Berdasarkan hasil analisis situasi, min 10% APBDes, peran camat, penguatan kelembagaan (TPK, posyandu, BKB), capaian konvergensi layanan berbasis keluarga berisiko stunting*

* Sedaing diusul lan paket layanan di desa dengan mer ¹uju k pad a perp res dan RAN PASTI kep ad a Kemendes, PDT & Trn nsm igras i

#6. Manajemen data Koordinator: Bappeda

Kebutuhan & esenjangan data dari 64 indicator
Perluasan jangkauan & peningkatan

kualitas surve il ans keluarga beiri siko stunting-elsimil & eppgbm

Berbagipakai data/ inte roperaslbi lit as antar system data

#8 reviu tahunan Koordinator: Sekretaris Daerah dan Bappeda Fokus padla konvergensi tingkat keluarga dan rencana percepatan ke

depan.

Berencana ltu Keren

@@ O @ @BKKBNofficial

44 of 83

45 of 83

Sumber: Laporan e-PPGBM 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT

TERJADI PENURUNAN PROSENTASE STUNTING SEBESAR 5,8 % DARI 30 % DI TAHUN 2019 MENJADI 24,2% DI PERIODE AGUSTUS 2020, MENJADI 20,9% DI PERIODE AGUSTUS 2021
SEBANYAK 9 KABUPATEN/KOTA DENGAN PROSENTASE STUNTING DI ATAS ANGKA PROVINSI DAN 13 KABUPATEN KOTA PROSENTASE STUNTINGNYA DIBAWAH ANGKA PROVINSI
PROSENTASE STUNTING TERTINGGI ADALAH KAB. TTS DAN TERENDAH MANGGARAI TIMUR

TREND PERSENTASE BALITA STUNTING 2018-2021 (MASUKAN TAMBAH DATA AGUSTUS)

46 of 83

DATA JUMLAH BALITA STUNTING DI NTT TAHUN 2018-2022 (CATATAN MASUKAN TAMBAH DATA PENGUKURAN AGUSTUS 2022)

47 of 83

CAPAIAN INDIKATOR SENSITIF PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021: Catin PUS

48 of 83

Capaian Indikator Sensitif Per Kabupaten/Kota Tahun 2021

Ibu Hamil dan Keluarga Beresiko

49 of 83

Capaian Indikator Sensitif Per Kabupaten/Kota Tahun 2021

Air Minum dan Sanitasi & Perlindungan Sosial

50 of 83

Matriks Indikator Lintas Sektor Sesuai Indikator dalam 5 Pilar Perpres 72/2021

06

51 of 83

BKKBN NTT

52 of 83

BKKBN NTT

53 of 83

BKKBN NTT

54 of 83

Dinkes, Dukcapil NTT

55 of 83

Dinkes, Dukcapil NTT

Kegiatan lainnya agar diisi oleh sendiri oleh OPD terkait

56 of 83

Bappelitbangda NTT

57 of 83

Kegiatan lainnya agar diisi oleh sendiri oleh OPD terkait

Bappelitbangda NTT

58 of 83

Dinas PMD NTT

59 of 83

Dinas PMD NTT

Kegiatan lainnya agar diisi oleh sendiri oleh OPD terkait

60 of 83

Dinsos

NTT

Kegiatan lainnya agar diisi oleh sendiri oleh OPD terkait

61 of 83

Kegiatan lainnya agar diisi oleh sendiri oleh OPD terkait

Infokom NTT

BPOM

NTT

62 of 83

PUPR NTT

63 of 83

PUPR NTT

Kegiatan lainnya agar diisi oleh sendiri oleh OPD terkait

64 of 83

DIKBUD NTT

65 of 83

KemenagNTT

Kegiatan lainnya agar diisi oleh sendiri oleh OPD terkait

66 of 83

Dinas P3A NTT

Dinas Pertanian

NTT

67 of 83

Dinas Perikanan NTT

Dinas Peternakan NTT

68 of 83

Kegiatan lainnya agar diisi oleh sendiri oleh OPD terkait

Univ./PT di NTT

Bulog

NTT

69 of 83

Matriks Indikator Lintas Sektor Sesuai Indikator dalam RAN PASTI

06

70 of 83

BKKBN NTT

71 of 83

BKKBN NTT

72 of 83

BKKBN NTT

73 of 83

Dinkes,Dukcapil NTT

74 of 83

Dinkes,Dukcapil NTT

75 of 83

Dinkes,Dukcapil NTT

76 of 83

Dinkes,Dukcapil NTT

77 of 83

Dinkes,Dukcapil NTT

78 of 83

BappelitbangdaNTT

79 of 83

Dinas PMD NTT

80 of 83

Dinas Sosial NTT

81 of 83

Dinas Sosial NTT

82 of 83

Dinas PUPR NTT

83 of 83

Dikbud- Risti NTT