1 of 21

PENGELOLAAN JDIH�Dalam Rangka Mendukung Smart City dan SPBE

BIRO HUKUM

SETDA Provinsi Jawa Tengah

2 of 21

​

SUPREMASI HUKUM

(MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR)

semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum

​

Latar Belakang

TUJUAN

Indonesia

Negara Hukum

(UUD Ps. 1 ayat 3)

MASALAH REGULASI:

  • hyper-regulation;
  • Overlapping;
  • Inconsistency;
  • Multitafsir;
  • High Cost Economy
  • Tidak efektif

Pembangunan hukum nasional

menghasilkan puluhan ribu peraturan per-uu

REFORMASI HUKUM

Jilid II

Agenda Penataan Regulasi

Kebijakan

Konsekuensi

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

3 of 21

Agenda �Penataan Regulasi

3

Penguatan pembentukan peraturan per-uu

Evaluasi seluruh peraturan per-uu

Pembuatan database peraturan per-uu terintegrasi

Tugas besar dan tanggung jawab semua Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

4 of 21

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

5 of 21

Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional

( JDIHN )

  • Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan
  • Sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

6 of 21

01

PERPRES 33 TAHUN 2012

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

02

PERMENKUMHAM 8 TAHUN 2019

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

03

PERMENDAGRI 2 TAHUN 2014

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

04

PERGUB JATENG 11 TAHUN 2021

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah

Dasar Hukum

Pengelolaan JDIH

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

7 of 21

ORGANISASI

JDIHN

PUSAT JDIHN

​

BPHN Kemenkumham

ANGGOTA JDIHN

  • Kementerian Negara
  • Sekretariat Lembaga Negara
  • Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
  • Pemerintah Provinsi
  • Pemerintah Kabupaten/Kota
  • Setwan Provinsi Dan Kab/Kota
  • Perpustakaan Hukum Pada PTN dan PTS
  • Lembaga lain yg ditetapkan oleh Menteri

Perpres 33 th 2012 ps 4

8 of 21

JDIH TINGKAT PROVINSI

JDIHN

JDIH JATENG

PERGUB NO. 11/2021

PUSAT JDI

Biro Hukum

Setda Prov

ANGGOTA JARINGAN

  • Perangkat Daerah
  • Kabupaten/Kota
  • Perpus Fak Hukum Universitas Negeri/Swasta
  • Sekretaris DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pergub jateng 11 th 2021 ps 3

9 of 21

  • Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan
  • Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
  • Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Permenkumham 8 th 2019

(standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum)

Pasal 2 Permenkumham 8 th 2019

BARU

10 of 21

  • Pada Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum , terdapat pengelolaan Website JDIH dan Metadata.

​

  • Data dan Sistem Pelayanan Pada Website tersebut yang digunakan sebagai pendukung Smart City dan SPBE

11 of 21

KETERKAITAN JDIH DENGAN SMART CITY DAN SPBE (SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK)

12 of 21

SPBE = Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelenggaraan pemerintahan yg memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna

Smart City = Kota Cerdas

Kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

13 of 21

01

PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

02

PERDA PROV JATENG NO. 11 TAHUN 2019

Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas

03

PERGUB JATENG 89 TAHUN 2016

Sistem Manajeman Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dasar Hukum

E-GOVERNMENT

03

04

Permenpan RB Nomor 59 tahun 2020

Pedoman Evaluasi SPBE

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

14 of 21

JDIH MASUK PADA ASPEK 8 INDIKATOR KE 44

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

15 of 21

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

16 of 21

SMART CITY

Smart city merupakan

wilayah kota yang telah

mengintegrasikan tekno

logi informasi dan komu

nikasi dalam tata kelola

sehari-hari, dengan tuju

an untuk mempertinggi

efisiensi, memperbaiki

pelayanan publik, dan

meningkatkan kesejah

teraan warga

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

17 of 21

DALAM MENDUKUNG SMART CITY,

JDIH MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER MASUKAN UNTUK OPEN DATA YANG BERUPA PRODUK HUKUM

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

18 of 21

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

19 of 21

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

20 of 21

​

  • YOUTUBE JDIH Provinsi Jawa Tengah

​

  • INSTAGRAM jdihprovjateng

​

  • TWITTER jdihprovjateng

​

  • FACEBOOK JDIH Provinsi Jawa Tengah

​

  • WHATSAPP 0895 0228 1199

Media Sosial

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com

21 of 21

TERIMA KASIH

https://www.jdih.jatengprov.go.id

This presentation uses a free template provided by FPPT.com

www.free-power-point-templates.com