PR Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan���untuk SMK/MAK�Kelas XII�oleh:��Khilya Fa’izia�Sigit Dwi Nuridha�Nur Khasanah�

Bab I

Bab III

Bab IV

Bab II

Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab I��Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Perhatikan gambar di atas! Kegiatan pada gambar menunjukkan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pemilu. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilu.

Tujuan Pembelajaran

• Setelah membaca materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara, peserta didik mampu menjelaskan pengertian serta macam-macam hak dan kewajiban warga negara dengan benar.
• Setelah mempelajari berbagai macam hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, peserta didik mampu menyebutkan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai ideal, nilai instrumental, serta nilai praksis dalam sila-sila Pancasila dengan tepat.
• Setelah mempelajari materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat.
• Setelah melakukan kegiatan dalam rubrik aktivitas peserta didik, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat.
• Setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik mampu menganalisis upaya pemerintah maupun warga negara dalam mengatasi maupun mencegah terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat.

A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

B. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

C. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak secara sosial

• hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Hak secara individu

• hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
• hak mendapatkan perlindungan

1. Hak Warga Negara

Pengklasifikasian Hak

Aspek politik

Aspek

sosial budaya

Aspek ekonomi

Hak Politik Warga Negara

• Berpartisipasi dalam pemilihan umum.
• Berpartisipasi membangun roda pemerintahan.
• Membentuk partai politik.

Hak dalam Bidang Sosial Budaya

• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat (2)).
• Hak atas kebebasan beragama dan beribadah (pasal 29 ayat (2)).
• Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat (1)).
• Hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya (pasal 32 ayat (1–2)).
• Hak mendapatkan kesejahteraan sosial (pasal 34 ayat (1–4)).

Hak dalam Bidang Ekonomi

Pasal 33 ayat (1–5)

UUD NRI Tahun 1945

Menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang menyejahterakan rakyat.

Hak dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan

Peraturan Operasional yang Mengatur Jaminan Perlindungan Hak Warga Negara

UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

​

​

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

​

​

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

​

​

​

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

​

2. Kewajiban Warga Negara Indonesia

• Patuh kepada peraturan perundang-undangan.
• Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
• Menghormati hak orang lain.
• Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

Sebelum mempelajari hak dan kewajiban warga negara dalam nilai sila-sila Pancasila, nyanyikan lagu berikut.

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

• UUD NRI Tahun 1945
• Peraturan perundang-undangan

Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945

• Kewarganegaraan (pasal 26 ayat (1))
• Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan (pasal 27 ayat (1))
• Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan (pasal 27 ayat (2))
• Bela Negara (pasal 27 ayat (3))
• Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (pasal 28)
• Kemerdekaan Memeluk Agama (pasal 29 ayat (1) dan (2))
• Pendidikan (pasal 31 ayat (1) dan (2))
• Pertahanan dan Keamanan Negara (pasal 30 ayat (1) dan (2))
• Kebudayaan Nasional Indonesia (pasal 32 ayat (1))
• Perekonomian Nasional (pasal 33 ayat (1–5))
• Kesejahteraan Sosial (pasal 34 ayat (1–4))

​

5. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah.

Sila Keempat

Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing.

Sila Pertama

Bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat.

Sila Kedua

Bersikap hemat dan rajin menabung.

Sila Kelima

Menjalin pertemanan dengan setiap orang.

Sila Ketiga

Nilai praksis merupakan realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Faktor Internal

• Sikap egois.
• Rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan.
• Sikap tidak toleran.
• Penyalahgunaan kekuasaan.

Faktor Eksternal

• Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
• Adanya kesempatan.
• Terjadinya krisis moral dan karakter bangsa.
• Penyalahgunaan teknologi.

2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

3. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Melanggar aturan berlalu lintas

Menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan

Unjuk rasa berakhir ricuh

Putus sekolah

Mengabaikan tugas piket kelas

C. Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

​

• Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi.
• Mempertegas peran lembaga penegak hukum.
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
• Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik.
• Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara.
• Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
• Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok.

​

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga.

Di Lingkungan Keluarga

Melerai teman yang sedang bertengkar

Di Lingkungan Sekolah

Menghormati hak tetangga.

Di Lingkungan Masyarakat

Menaati peraturan perundang-undangan.

Di Lingkungan Bangsa dan Negara

Bab II�Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Masyarakat selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai dapat tercapai apabila ada tata aturan dalam masyarakat, seperti hukum. Melalui materi ini Anda akan lebih memahami tentang perlindungan dan penegakan hukum.

Tujuan Pembelajaran

• Setelah mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan benar.
• Setelah mempelajari peran lembaga penegak hukum, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dengan tepat.
• Setelah mempelajari dinamika pelanggaran hukum, peserta didik mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat.
• Setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik mampu berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.

A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

C. Dinamika Pelanggaran Hukum

• Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
• Penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum

2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum

Faktor yang Memengaruhi Perlindungan dan Penegakan Hukum

Kebudayaan

Masyarakat

Sarana/Fasilitas

Penegak Hukum

Hukumnya

B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
• Menegakkan hukum.
• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia

• Menegakkan supremasi hukum.
• Perlindungan kepentingan umum.
• Penegakan hak asasi manusia.
• Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

• Lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas dua mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
• Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya.

4. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum

Melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

• Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu yang biasa.
• Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat.

​

C. Dinamika Pelanggaran Hukum

1. Berbagai Kasus Pelanggaran Hukum

Penyebab pelanggaran hukum

Contoh Pelanggaran Hukum

Di Lingkungan Keluarga

​

Menonton acara televisi yang tidak sesuai usia anak-anak.

Di Lingkungan Sekolah

​

Tidak mengikuti upacara.

Di Lingkungan Masyarakat

​

Mangkir tidak tugas ronda malam.

Di Lingkungan Bangsa dan Negara

​

Melakukan korupsi.

2. Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Mengapa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata?

Karena aturan norma hukum dibuat secara materiel dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.

Indonesia adalah negara hukum. Persoalan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.�Untuk mengetahui contoh persoalan hukum di Indonesia, simaklah video berikut!

3. Partisipasi dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum

Bab III�Menuju Pemerintahan yang Baik

Pernahkah Anda melihat adegan seperti pada gambar di atas? Ya, itulah penghitungan suara saat pemilihan umum. Proses penghitungan suara mencerminkan sikap keterbukaan pemerintah. Keterbukaan merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Apakah arti pemerintahan yang baik (good governance)?

Tujuan Pembelajaran

• Setelah membaca materi, peserta didik dapat melaksanakan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan baik.
• Setelah melihat video tentang harapan rakyat kepada penyelenggara negara, peserta didik dapat berperilaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan baik.
• Setelah mempelajari materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan benar.
• Melalui kegiatan membuat kliping, peserta didik dapat menunjukkan pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance di lingkungan masyarakat dengan benar.

A. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

B. Sikap Keterbukaan dan Keadilan Menuju Pemerintahan yang Baik

A. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

• Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
• Adanya upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
• Adanya keseimbangan kekuatan (balance of forces).
• Menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Ciri-ciri

Mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik (good governance)?

Melalui pemerintahan yang baik, pembangunan secara merata dapat terlaksana. Melalui pembangunan merata, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkat. Peningkatan taraf hidup berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

1. Asas-asas Pemerintahan yang Baik

Kepastian Hukum

Keseimbangan

Ketidakberpihakan/Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Kecermatan

Motivasi

Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Keterbukaan

Kepentingan Umum

Pelayanan yang Baik atau Asas Keadilan dan Kewajaran

2. Prinsip Pemerintahan yang Baik

• Akuntabilitas
• Transparansi
• Keterbukaan partisipasi masyarakat
• Efisiensi dan efektivitas
• Supremasi hukum

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintahan yang Baik

• Partisipasi pemerintah
• Partisipasi masyarakat
• Sarana dan prasarana
• Sumber daya manusia

Faktor Pendukung

• Integritas pelaku pemerintahan yang rendah
• Kondisi politik dalam negeri yang kurang demokratis
• Krisis ekonomi
• Kurangnya partisipasi masyarakat
• Sistem hukum yang lemah

Faktor Penghambat

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Penghambat

B. Sikap Keterbukaan dan Keadilan Menuju Pemerintahan yang Baik

​

Upaya Meningkatkan Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

​

• Memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sesuai prinsip keterbukaan.
• Memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan.
• Membiasakan budaya keterbukaan dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara.

1. Upaya Meningkatkan Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

• Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan.
• Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan keadilan.
• Membiasakan diri bertindak adil dalam keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Upaya Meningkatkan Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

2. Merealisasikan Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

• Mendengarkan nasihat orang tua.
• Mencurahkan isi hati kepada orang tua atau kakak.
• Menonton berita di televisi dan membaca surat kabar untuk memperluas cakrawala berpikir.

Di Lingkungan Keluarga

• Mematuhi tata tertib yang berlaku.
• Menghargai karya teman.
• Jujur pada saat ulangan.

Di Lingkungan Sekolah

• Menjaga kebersihan lingkungan.
• Membina kerukunan bertetangga secara baik.
• Menghargai keberadaan orang lain.

Di Lingkungan Masyarakat

• Bekerja sama dengan bangsa lain.
• Bersikap selektif terhadap budaya asing yang masuk ke dalam negeri.
• Tidak main hakim sendiri.

Di Lingkungan Bangsa dan Negara

Bab IV��Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Gambar di atas menunjukkan suatu perkembangan teknologi transportasi darat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti memiliki pengaruh, baik pengaruh negatif maupun positif terhadap kehidupan manusia. Bagaimana pengaruh negatif dan positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Tujuan Pembelajaran

• Setelah membaca materi, peserta didik dapat menyikapi pengaruh kemajuan iptek dengan tetap memegang nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan baik.
• Melalui kegiatan membuat poster, peserta didik dapat bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik.
• Setelah mempelajari materi pengaruh iptek, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar.
• Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan berbagai usaha yang dilakukan untuk menyikapi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar.

A. Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI

B. Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek

A. Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI

Aspek Politik

• Kemajuan teknologi memudahkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

1. Pengaruh Positif Kemajuan Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Perhatikan gambar berikut!

Apa fungsi web tersebut?

Ruang tanya jawab pada web tersebut dapat digunakan untuk bertanya ataupun berdiskusi masalah yang berhubungan dengan instansi terkait.

Aspek Ekonomi

• Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita.
• Makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri.
• Meningkatkan kesempatan kerja.
• Meningkatkan devisa negara.
• Meningkatkan kemakmuran masyarakat.

​

Bandingkan kedua gambar berikut!

Apa perbedaan yang tampak pada gambar?

Melalui perkembangan teknologi, kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat. Pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menarik. Kemajuan teknologi dalam pendidikan sangat membantu menjelaskan materi yang sulit. Selain itu, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan.

Gambar A

​

kegiatan belajar konvensional

Gambar B

​

kegiatan belajar berbasis teknologi

Aspek Sosial Budaya

• Munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi.
• Perkembangan berita dunia dapat diakses melalui internet.
• Memudahkan pemerintah belajar strategi-strategi yang diterapkan negara lain dalam menghadapi masalah.
• Memudahkan proses pembelajaran, seperti mengakses berbagai sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar.
• Sistem pembelajaran menjadi bervariasi dengan memanfaatkan internet.

Aspek Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

• Menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia.
• Menguatnya regulasi hukum.
• Menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum.
• Menguatnya supremasi sipil.

2. Pengaruh Negatif Kemajuan Iptek bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Aspek Politik

​

• Globalisasi membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila, seperti ideologi liberalis dan komunis.
• Ideologi liberalis dianut banyak negara Barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara Timur. Ideologi liberal memengaruhi pola pikir masyarakat untuk serbapraktis dan melaksanakan hak tanpa memedulikan hak orang lain.

Jika masyarakat Indonesia terpengaruh liberalisme dan komunisme, Indonesia akan kehilangan jati dirinya.

Aspek Ekonomi

• Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar.
• Kesenjangan sosial akan muncul akibat persaingan bebas.
• Penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan.

• Munculnya gaya hidup konsumtif.
• Munculnya sikap hidup hedonis.
• Munculnya sikap individualisme.
• Munculnya kesenjangan sosial.
• Munculnya gaya hidup westernisasi.
• Memudarnya semangat gotong royong.

Aspek Sosial Budaya

Aspek Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

​

Munculnya aksi radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat.

​

B. Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek

Akan tetapi, memanfaatkan kemajuan teknologi harus dibarengi dengan sikap tanggung jawab.

Perkembangan teknologi mempermudah komunikasi antarindividu, hubungan antarmasyarakat, bangsa, dan negara.

1. Sikap Tanggung Jawab dalam Perkembangan Iptek

Setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Jika iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar.

Di Bidang Politik

​

• Menyeleksi informasi atau berita sebelum disalurkan melalui media sosial.
• Menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat melalui media sosial.

2. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek

• Memanfaatkan perkembangan iptek untuk melakukan perdagangan antarnegara.
• Kemudahan mendapatkan barang secara online harus disesuaikan dengan kebutuhan demi mencegah budaya konsumerisme.

Di Bidang Ekonomi

Adapun budaya yang harus diseleksi sebagai berikut.

• Sikap, pola, dan gaya hidup.
• Penampilan dan gaya pakaian.
• Dasar ikatan hidup bermasyarakat.

Di Bidang Sosial Budaya

Menyeleksi budaya yang pantas diterima atau ditolak dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Bab V�Perkembangan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Mempertahankan NKRI

Apa perbedaan gambar di atas? Sebatang lidi akan sangat mudah jika dipatahkan. Berbeda dengan seikat lidi yang berjumlah banyak dan terikat kuat. Lidi yang berjumlah banyak dan terikat dalam satu ikatan kuat akan sangat sulit dipatahkan. Gambar di atas mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimanakah perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa dalam lingkup NKRI?

Tujuan Pembelajaran

• Setelah mempelajari materi tentang makna kesatuan wilayah Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam berbagai bidang dengan benar.
• Setelah membuat rangkuman, peserta didik mampu mengindentifikasi implementasi konsep wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan dengan benar.
• Setelah melakukan pembiasaan sikap toleransi, peserta didik mampu menjelaskan kembali dinamika persatuan dan kesatuan bangsa serta berbagai bentuk ancaman yang dihadapi dengan tepat.
• Setelah mempelajari materi tentang faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan prinsip persatuan dan kesatuan dengan tepat.
• Setelah membuat poster dengan tema persatuan dan kesatuan, peserta didik mampu mengampanyekan prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.

A. Kesatuan Wilayah Indonesia

B. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa

C. Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

A. Kesatuan Wilayah Indonesia

1. Makna Wilayah Kesatuan Indonesia dalam Berbagai Bidang

Wilayah Indonesia sebagai Kesatuan Politik

Wilayah Indonesia sebagai Kesatuan Ekonomi

Kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia.

Wilayah Indonesia sebagai Kesatuan Sosial Budaya

Keberagaman budaya yang dimiliki setiap daerah merupakan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa.

​

Wilayah Indonesia sebagai Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman seluruh bangsa dan negara.

B. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa

1. Tahap Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

• Budi Utomo
• Sarekat Islam
• Indische Partij
• Perhimpunan Indonesia

Beberapa pergerakan nasional yang muncul pada masa kebangkitan nasional

Kongres Pemuda I

​

• Tanggal: 30 April–2 Mei 1926 di Jakarta.
• Tujuan: menanamkan semangat kerja sama antarperkumpulan pemuda sebagai dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas.

Sumpah Pemuda

Kongres Pemuda II

​

• Tanggal: 27–28 Oktober 1928.
• Hasil: para pemuda menghasilkan kesepakatan bersejarah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Sumpah Pemuda

• Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
• Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
• Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dapat tercapai dengan adanya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia.

2. Persatuan dan Kesatuan Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Adanya pemberontakan yang berupaya ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya.

3. Ancaman Persatuan dan Kesatuan dalam Berbagai Bidang

Contohnya: masuknya ideologi liberal

Ideologi

Contohnya: aksi unjuk rasa yang rusuh dan adanya kelompok atau golongan yang mengoordinasi massa untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah.

Politik

Contohnya: agresi, spionase, sabotase, teror bersenjata, serta sengketa wilayah negara.

Pertahanan dan keamanan

Contohnya: kegemaran masyarakat berbelanja produk asing, mudahnya produk asing masuk ke dalam negeri melalui pasar bebas, serta banyaknya pengangguran.

Ekonomi

Contohnya: munculnya sikap hedonisme, perilaku yang berorientasi kebarat-baratan, serta memudarnya semangat gotong royong.

Pertahanan dan keamanan

Sosial dan budaya

4. Strategi Menghadapi Ancaman Persatuan dan Kesatuan

Bidang ekonomi

​

• Memperkuat produksi domestik di dalam negeri.
• Berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
• Melakukan kerja sama dengan sesama negara.

Bidang ideologi dan politik

• Bersikap partisipatif dalam demokrasi politik.
• Menegakkan supremasi hukum.
• Mengadakan reformasi terhadap lembaga politik.

• Kondisi Geografis
• Ketimpangan Pembangunan Nasional
• Keberagaman Masyarakat Indonesia
• Munculnya Gejala Etnosentrisme
• Tergesernya Budaya Bangsa Indonesia

C. Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Faktor Penghambat Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

2. Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan

• Prinsip Wawasan Nusantara.
• Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab.
• Prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
• Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.
• Prinsip nasionalisme Indonesia.

3. Penerapan Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Lingkungan Keluarga

Lingkungan Sekolah

Lingkungan Berbangsa dan Bernegara

Lingkungan Masyarakat

Memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk berpendapat.

Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin.

Menjaga kerukunan antarwarga masyarakat.

Bangga terhadap hasil karya anak bangsa.

Bab VI��Peranan Pers �dalam Negara Demokrasi

Apa yang ada dalam benak Anda jika melihat gambar di atas? Penyiaran informasi dan berita melalui media-media tersebut merupakan hasil karya insan pers. Apakah pers itu? Bagaimanakah kondisi pers di Indonesia? Apakah pengertian pers yang bebas dan bertanggung jawab? Mari temukan jawabannya dalam pembahasan pada bab ini!

Tujuan Pembelajaran

• Setelah mempelajari materi tentang pers di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan prinsip-prinsip pers dengan benar.
• Setelah menjelaskan pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan prinsip-prinsip pers, peserta didik mampu menyebutkan landasan hukum, peranan, dan perkembangan pers di Indonesia dengan benar.
• Setelah mempelajari pers yang bebas dan bertanggung jawab, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan tepat.
• Setelah menjelaskan pengertian pers yang bebas dan bertanggung jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dengan tepat.
• Setelah mempelajari materi tentang penyalahgunaan kebebasan pers dan dampaknya dalam masyarakat, peserta didik mampu menguraikan aspek-aspek pembatas kebebasan pers, hambatan pelaksanaan kebebasan pers, dan dampak penyalahgunaan kebebasan pers dengan baik.

A. Pers di Indonesia

B. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

C. Penyalahgunaan Kebebasan Pers dan Dampaknya dalam Masyarakat Demokrasi

A. Pers di Indonesia

Pers dalam arti luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, siaran radio, dan siaran televisi.

Pers dalam arti sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yaitu surat kabar, majalah, dan buletin.

1. Pengertian dan Ciri-Ciri Pers

Pengertian Pers Berdasarkan Undang-Undang tentang Pers

Ciri-Ciri Pers

Periodisitas

Publisitas

Aktualitas

Universalitas

Objektivitas

2. Fungsi Pers

• Media informasi atau menyiarkan informasi.
• Pendidikan atau mendidik.
• Hiburan atau menghibur.
• Kontrol sosial.
• Lembaga ekonomi.

3. Prinsip-Prinsip Pers

Idealisme

Komersialisme

Profesionalisme

4. Landasan Hukum Pers di Indonesia

Pancasila

Landasan Idiil

Pasal 28 dan pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Landasan Konstitusional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Landasan Yuridis Formal

5. Peranan Pers

• Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui yang dilakukan melalui transfer informasi dalam berbagai bidang.
• Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi.
• Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM).

6. Perkembangan Pers di Indonesia

Masa Penjajahan

Masa Penjajahan Belanda

Masa Pendudukan Jepang

Pers bertujuan untuk menegakkan penjajahan, menentang pergerakan rakyat, dan melancarkan perdagangan.

Pers dijadikan sebagai alat propaganda dengan maksud memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam perangnya melawan tentara Sekutu.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Masa Revolusi Fisik

(1945–1949)

Pers pada periode ini dikembangkan untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh wilayah Republik Indonesia.

Masa Orde Lama

(1949–1966)

• Pers masa demokrasi liberal (1949–1956) dijadikan sebagai propaganda partai politik.
• Pers masa demokrasi terpimpin (1956–1966) bersifat otoriter.

Masa Orde Baru

(1966–1998)

Pada periode ini lahir pers Pancasila yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, hanya berlangsung selama delapan tahun.

Masa Reformasi

Pers diberi kemerdekaan dengan landasan hukum kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

Pers yang bebas dan merdeka dalam menyajikan berita harus diikuti kesadaran tentang pentingnya penyampaian berita yang santun, berkaidah jurnalistik, dan menjunjung supremasi hukum.

1. Pengertian Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

• Authoritarian press (pers otoritarian)
• Libertarian press (pers libertarian)
• Soviet communist press (pers komunis soviet)
• Social responsibility press (pers dengan tanggung jawab sosial)

Teori Pers

2. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik

Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Ketentuan Pers dalam Kode Etik Jurnalistik

Larangan bagi Wartawan Indonesia

• Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
• Tidak menulis �atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi

C. Penyalahgunaan Kebebasan Pers dan Dampaknya dalam Masyarakat Demokrasi

Berhubungan dengan kepekaan hati nurani seorang wartawan.

Insan pers harus berpegang teguh pada kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Jurnalistik sehingga tidak melewati batas yang seharusnya telah ditentukan.

1. Aspek-Aspek Pembatas Kebebasan Pers

Aspek Moral Individu

Aspek Kode Etik Profesi

Aspek Prinsip Ekonomi Bisnis

Media massa yang tidak membuat sajian yang berkualitas tidak akan diminati oleh khalayak dan akibat lanjutnya para pengusaha enggan memasang iklan di penerbitan itu. Sebaliknya, media massa yang berkualitas akan diminati oleh masyarakat sehingga banyak pengusaha tertarik memasang iklan di media tersebut.

2. Hambatan-Hambatan bagi Pelaksanaan Kebebasan Pers

• Distorsi peraturan perundang-undangan.
• Perilaku aparat.
• Pengadilan massa.
• Perilaku pers sendiri.

disebabkan oleh

• Penyiaran berita/informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik dan merugikan orang lain.
• Peradilan oleh pers (trial by the press).
• Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana (KUHP).

3. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers

​

Bagi Kepentingan Pribadi

Melalui jasa media pers seseorang dapat menuai popularitas dengan citra positif.

Bagi Kepentingan Masyarakat

Kurang adanya keseimbangan sumber informasi dan kalimat yang mengandung multitafsir sehingga menimbulkan makna berbeda-beda dalam masyarakat.

Bagi Kepentingan Negara

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang dan kepercayaan luar negeri luntur sehingga minat kerja sama terutama kerja sama ekonomi, penanaman investasi, pemberian bantuan, dan pemberian pinjaman akan menurun.

Bab VII��Evaluasi Etos Kerja Masyarakat Indonesia

Perhatikan kedua gambar di atas! Apakah TKI akan kalah saing dengan TKA? Bagaimana etos kerja TKI? Apakah mampu bersaing dengan TKA? Simak penjelasannya dalam bab berikut.

Tujuan Pembelajaran

• Setelah memahami materi tentang evaluasi etos kerja masyarakat Indonesia dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi etos kerja masyarakat Indonesia dengan tepat.
• Melalui berbagai ilustrasi terkait kondisi etos kerja masyarakat Indonesia, peserta didik mampu mengambil sikap untuk meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia dengan membiasakan hal-hal positif dalam kehidupan.
• Setelah mengerjakan tugas secara mandiri, peserta didik mampu mengevaluasi etos kerja masyarakat Indonesia dengan tepat.
• Melalui pengerjaan tugas dan soal-soal secara jujur dan disiplin, peserta didik telah menunjukkan upaya meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia mulai dari diri sendiri secara berkelanjutan.

A. Tenaga Kerja dan Etos Kerja

B. Etos Kerja Masyarakat Indonesia

A. Tenaga Kerja dan Etos Kerja

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yaitu angkatan kerja atau penduduk yang berada dalam batas usia kerja.

2. Etos Kerja

Etos kerja dapat diartikan sebagai semangat kerja atau karakter dalam bekerja

Kriteria untuk Mengukur Etos Kerja

• Mempunyai penilaian yang positif terhadap hasil kerja manusia.
• Menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia.
• Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia.
• Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita.
• Kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah.

Kriteria Etos Kerja Tinggi

Kriteria Etos Kerja Rendah

• Kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani diri.
• Kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia.
• Kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan.
• Kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan.
• Kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup.

Faktor yang Memengaruhi Etos Kerja

• Agama
• Budaya
• Sosial politik
• Kondisi lingkungan (geografis)
• Pendidikan
• Motivasi dari dalam

B. Etos Kerja Masyarakat Indonesia

• Enggan bersusah-susah.
• Hipokritis atau munafik.
• Enggan bertanggung jawab.
• Berjiwa feodal.
• Berjiwa artistik.

1. Karakter Masyarakat Indonesia dan Etos Kerjanya

2. Meningkatkan Etos Kerja Masyarakat Indonesia

• Cara meningkatkan etos kerja.
• Menumbuhkan sikap optimis.
• Percaya diri.
• Tidak takut gagal.
• Menghargai waktu.

Kemampuan Teknis yang Perlu Dimiliki Bangsa Indonesia

• Meningkatkan kemampuan diri.
• Mengembangkan motivasi kewirausahaan.
• Menjadikan kejayaan masa lalu sebagai motivasi.

Peran Pemerintah dalam Membangun Etos Kerja Masyarakat Indonesia

​

Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi.

Bidang politik

Bidang Ekonomi

​

​

Menegaskan arah politik bebas aktif Indonesia, meningkatkan persiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang, serta memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

Bidang Politik

​

Meningkatkan peran serta dan fungsi lembaga, memperkukuh jati diri kepribadian bangsa, dan memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bidang Agama

Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

Bidang Pendidikan

​

Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional.

Bidang Sosial Dan Budaya

Terima Kasih