Regulasi Implementasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan

KEMENKEU MELAYANI LEBIH BAIK

Direktorat Sistem Perbendaharaan

OUTLINE

1. Dasar Hukum/Peraturan
2. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
4. Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional
5. Karier Jabatan Fungsional
6. Progress Implementasi
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2024

2

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dasar Hukum/Peraturan

3

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dasar Hukum

• Peraturan Menteri PAN-RB 53/2018
• Peraturan Menteri PAN-RB 54/2018

• Peraturan BKN 18/2019
• Peraturan BKN 19/2019

• PMK 162/PMK.05/2022
• PMK 163/PMK.05/2022

PAKET PERATURAN AWAL JF PERBENDAHARAAN

PAKET PERATURAN TERBARU JF NASIONAL

• Peraturan Menteri PAN-RB 1/2023

REFORMASI KEBIJAKAN JF

• Penyederhanaan Birokrasi
• Perubahan Penilaian Kinerja JF
• Simplifikasi Pengelolaan JF

• Peraturan BKN 3/2023

(Pengelolaan Kinerja JF berlaku

sampai 30 Juni 2023)

(Sudah tidak berlaku)

(Pengelolaan Kinerja JF berlaku

sampai 30 Juni 2023)

4

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

5

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jabatan Fungsional Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PRANATA KEUANGAN APBN

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN

KATEGORI : KETERAMPILAN

PENDIDIKAN MINIMAL : D-3

RUMPUN : AKUNTAN DAN ANGGARAN

KATEGORI : KEAHLIAN

PENDIDIKAN MINIMAL : S-1/D-4

6

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

7

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

MEKANISME PENGANGKATAN

1

2

3

4

Pengangkatan

Pertama

Perpindahan dari Jabatan Lain

Penyesuaian

Promosi

TATA CARA PENGANGKATAN

Pengangkatan JF :

• Ahli Madya
• Ahli Muda
• Ahli Pertama
• Penyelia
• Mahir
• Terampil
• Pemula

Ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian K/L

Pengangkatan JF :

• Ahli Utama

Ditetapkan oleh Presiden

8

Pengangkatan Pertama

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pengangkatan Pertama merupakan mekanisme pengisian kebutuhan JF dari Calon PNS.

Lowongan untuk Pengangkatan Pertama :

1. JF Ahli Pertama;
2. JF Ahli Muda;
3. JF Pemula; atau
4. JF Terampil

Pada SK CPNS harus sudah tercantum nomenklatur JF-nya, dan diberikan kelas jabatan sesuai jenjang jabatannya.

Persyaratan Pengangkatan Pertama :

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki Integritas dan moralitas yang baik:
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah paling rendah;
1. S-1/D-4 untuk JF Keahlian;
2. D-3 untuk JF Keterampilan;
5. Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

9

Perpindahan dari Jabatan Lain

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Perpindahan dari Jabatan Lain dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi”

Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain (PJL) merupakan mekanisme perpindahan Horizontal, meliputi:

• Perpindahan antar kelompok JF; atau
• Perpindahan antar Jabatan

Persyaratan Perpindahan dari Jabatan Lain:

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki Integritas dan moralitas yang baik:
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah paling rendah;
1. S-1/D-4 untuk JF Keahlian;
2. D-3 untuk JF Keterampilan;
5. Mengikuti dan lulus UKOM sesuai standar Kompetensi yang telah disusun oleh IP;
6. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun; 🡪 kecuali dalam rangka penataan birokrasi, pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
7. Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. Berusia paling tinggi:
• 53 tahun untuk JF Keterampilan, JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda;
• 55 tahun untuk JF Ahli Madya
9. Syarat Lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

Ketentuan Umum

• Pengangkatan dalam JF dapat mempertimbangkan hasil evaluasi Kerja periodik minimal 6 bulan terakhir;
• Apabila memiliki predikat baik/sangat baik, perpindahan dari Jabatan lain dapat mempertimbangkan aspirasi JF bersangkutan;
• Predikat Kinerja sebelum diangkat pada JF, digunakan pada JF yang akan diduduki.
• Pangkat dalam JF sama dengan Pangkat yang dimiliki.

10

Perpindahan dari Jabatan Lain

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Perpindahan dari Jabatan Lain dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi”

(1) Perpindahan antar Kelompok JF

(2) Perpindahan antar Jabatan

• Perpindahan antar Kelompok JF, dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, Kompetensi, dan syarat Jabatan;
• Perpindahan antar Kelompok JF, dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan;
• Angka Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai AK JF yang akan diduduki.

• Perpindahan antar Jabatan, dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT, meliputi:
• JPT Utama, JPT Madya, JPT Pratama ke JF Ahli Utama;
• Administrator ke JF Ahli Madya;
• Pengawas ke JF Ahli Muda;
• Pelaksana ke JF Ahli Pertama dan JF Keterampilan;
• JF Ahli Utama ke JPT Pratama; atau
• JF Keterampilan dan Keahlian kecuali Ahli Utama ke JA.

11

Penyesuaian

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketentuan Umum

Pengangkatan melalui penyesuaian dilaksanakan untuk :

• Penetapan JF Baru;
• Perubahan Ruang Lingkup Tugas JF; dan/atau
• Kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.

“Pengangkatan dalam JF melalui Penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB”

Persyaratan Penyesuaian :

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki Integritas dan moralitas yang baik:
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah paling rendah;
1. S-1/D-4 untuk JF Keahlian;
2. D-3 untuk JF Keterampilan;
5. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun; 🡪 kecuali dalam rangka penataan birokrasi, pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
6. Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Syarat Lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

• Pengangkatan dalam JF melalui penyesauaian mempertimbangkan lowongan.
• Diberikan AK sesuai PermenpanRB 1/2023 dan diberikan 1 (satu) kali selama masa penyesuaian

12

Penyesuaian

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penataan Birokrasi

Penyetaraan Jabatan, meliputi :

• Administrator ke JF Ahli Madya;
• Pengawas ke JF Ahli Muda; dan
• Pelaksana Eselon V ke JF Ahli Pertama.

“Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke dalam JF dapat dilakukan melalui penyetaraan Jabatan dengan persetujuan Menteri”

Persyaratan Penyetaraan Jabatan :

1. PNS masih menduduki Jabatan Eselon III, Eselon IV, atau Eselon V;
2. Berijazah paling rendah S-1;
3. Memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas JF

Diberikan AK sesuai PermenPANRB 1/2023 dan diberikan 1 (satu) kali selama masa penyesuaian

13

Promosi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Promosi

Promosi ke dalam atau dari JF

Kenaikan Jenjang

Persyaratan Promosi :

1. Mengikuti dan lulus UKOM sesuai standar yang telah disusun oleh IP;
2. Memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. Memiliki rekam jejak yang baik;
4. Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
5. Tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
6. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Promosi ke dalam atau dari JF merupakan perpindahan Diagonal.

14

Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional

15

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kebijakan Penilaian Angka Kredit

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Juli 2022

• PAK Periode I 2022 AK Konvensional
• Masa peralihan Permenpan 13 Tahun 2019 berakhir

Agustus 2022

PER-BKN 11 Tahun 2022 ditetapkan

Januari 2023

• Penyesuaian AK Konvensional 🡪 AK Integrasi
• PAK Periode II 2022 AK Integrasi
• Penerapan batasan max 150%
• Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2023 ditetapkan
• Penyampaian IKI Mandatory (S-39/PB.7/2023)

​

Juli 2023 – saat ini

Penilaian AK Konversi 🡪 Konversi Predikat Kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung JF)

• PER-BKN 3 Tahun 2023 ditetapkan
• Pengembangan aplikasi eJafung menyesuaikan regulasi terbaru

16

Sasaran Kinerja Pegawai

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun”

Dalam proses penyusunan SKP, Pimpinan dan Pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi, yang berisi:

1. rencana kinerja yang terdiri atas:
1. rencana hasil kerja Pegawai beserta ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target; dan
2. perilaku kerja Pegawai yang diharapkan;

2. sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja Pegawai;
3. skema pertanggungjawaban kinerja Pegawai; dan
4. konsekuensi atas pencapaian kinerja Pegawai.

Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi dituangkan dalam dokumen SKP.

17

Sasaran Kinerja Pegawai JF APK APBN dan JF PK APBN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Perencanaan kinerja terdiri atas:

• Penyusunan SKP
• Penetapan SKP

SKP JF APK/PK APBN terdiri atas:

• Tugas Utama di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN:
• IKI Mandatory dari Instansi Pembina; dan/atau
• IKI Lainnya dari atasan langsung.
• Tugas Tambahan

Instansi Pembina memiliki tugas untuk menyusun standar kualitas hasil kerja.

​

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja pegawai sesuai dengan ruang lingkup JF APK APBN dan JF PK APBN serta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan APBN yang efektif dan efisien, Instansi Pembina telah menyusun daftar IKI Mandatory tahun 2025 bagi JF APK APBN dan JF PK APBN sesuai dengan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan nomor S-16/PB.7/2025.

​

IKI Mandatory tersebut dapat diakses pada : https://jafungperbendaharaan.info/link/iki_2025

Untuk periode berikutnya, Instansi Pembina akan menyampaikan IKI Mandatory bagi JF APK APBN dan JF PK APBN kepada K/L selaku Instansi Pengguna paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berjalan.

18

Penetapan SKP JF PK/APK APBN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pasal 14 PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022:

Penetapan SKP dilakukan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

19

Indikator Kinerja Individu/IKI Mandatory

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“DAFTAR IKU/IKI MANDATORY TAHUN 2025 BAGI JF PK APBN DAN JF APK APBN (DITUGASKAN SEBAGAI PPK)”

20

Indikator Kinerja Individu/IKI Mandatory

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“DAFTAR IKU/IKI MANDATORY TAHUN 2025 BAGI JF PK APBN DAN JF APK APBN (DITUGASKAN SEBAGAI PPSPM)”

21

Indikator Kinerja Individu/IKI Mandatory

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“DAFTAR IKU/IKI MANDATORY TAHUN 2025 BAGI JF PK APBN DAN JF APK APBN (DITUGASKAN SEBAGAI Bendahara Pengeluaran)”

22

Indikator Kinerja Individu/IKI Mandatory

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“DAFTAR IKU/IKI MANDATORY TAHUN 2025 BAGI JF PK APBN DAN JF APK APBN (DITUGASKAN SEBAGAI Bendahara Pengeluaran Pembantu)”

23

Indikator Kinerja Individu/IKI Mandatory

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“DAFTAR IKU/IKI MANDATORY TAHUN 2025 BAGI JF PK APBN DAN JF APK APBN (DITUGASKAN SEBAGAI Bendahara Penerimaan)”

24

Indikator Kinerja Individu/IKI Mandatory

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“DAFTAR IKU/IKI MANDATORY TAHUN 2025 BAGI JF PK APBN DAN JF APK APBN (DITUGASKAN SEBAGAI PPABP)”

25

Indikator Kinerja Individu/IKI Mandatory

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“DAFTAR IKU/IKI MANDATORY TAHUN 2025 BAGI JF PK APBN DAN JF APK APBN (DITUGASKAN SEBAGAI Penyusun Laporan Keuangan)”

DAFTAR IKI DAPAT DIAKSES PADA https://baru.jafungperbendaharaan.info/link/iki_2025

26

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Menteri PAN-RB nomor 6 tahun 2022:

“Setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai”

27

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Apa yang dimaksud dengan Pengelolaan Kinerja JF?”

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional merupakan pengelolaan kinerja pejabat fungsional yang terdiri atas:

1. Perencanaan Kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
3. Penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi evaluasi kinerja Pejabat Fungsional; dan
4. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

28

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Apa orientasi Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional?”

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional berorientasi pada:

1. Pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
2. Pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
3. Dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional;
4. Pencapaian kinerja organisasi; dan
5. Hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.

29

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Apa yang dimaksud dengan Evaluasi Kinerja?”

Evaluasi kinerja merupakan proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.

“Kapan evaluasi kinerja pejabat fungsional dilaksanakan?”

Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, dan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

“Apa yang dimaksud dengan Evaluasi Kinerja Periodik?”

Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pejabat Fungsional berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional.

30

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Apa yang dimaksud dengan Evaluasi Kinerja Tahunan?”

Evaluasi kinerja tahunan Pejabat Fungsional adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pejabat Fungsional berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional.

“Bagaimana menghitung evaluasi kinerja periodik pejabat fungsional?”

Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang memenuhi Ekspektasi. Sebagai contoh evaluasi kinerja periodik dapat dilaksanakan secara triwulanan atau semester, atau berdasarkan bulan dilaksanakan evaluasi kinerja periodik.

31

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Apa yang dimaksud dengan predikat kinerja?”

Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.

“Apa saja predikat kinerja pejabat fungsional?”

Predikat Kinerja terdiri atas:

1. Sangat baik;
2. Baik;
3. Cukup/butuh perbaikan;
4. Kurang; atau
5. Sangat kurang

“Siapa yang menetapkan predikat kinerja JF?”

Penetapan predikat kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja.

“Apakah DUPAK masih ada?”

DUPAK sudah tidak lagi digunakan dalam mekanisme penilaian angka kredit, sehingga pejabat fungsional tidak perlu lagi menyusun DUPAK dalam penilaian angka kredit, karena angka kredit ditetapkan berdasarkan predikat kinerja.

32

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Bagaimana cara menghitung angka kredit?”

Penghitungan angka kredit dilakukan dengan mengkonversikan predikat kinerja ke dalam angka kredit sesuai dengan jenjang JF

KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

KEAHLIAN

KETERAMPILAN

33

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“BERAPA ANGKA KREDIT YANG DIBUTUHKAN UNTUK NAIK PANGKAT/JENJANG?”

ANGKA KREDIT JF PK APBN DAN APK APBN

KEAHLIAN

KETERAMPILAN

34

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

“Siapa yang melakukan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan penetapannya?”

Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

“Bagaimana jika pejabat fungsional mendapatkan ijazah/gelar Pendidikan formal yang lebih tinggi? Apakah mendapat angka kredit?”

Dalam hal Pejabat Fungsional memperoleh ijazah Pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian dan hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah Baik.

35

Pengelolaan Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penilaian kinerja Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN dilakukan oleh Atasan Langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja terhadap:

Hasil Kerja SKP

Perilaku Kerja JF

Alur Penilaian AK

36

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Alur Modul Pelaporan JF APK APBN dan JF PK APBN

1. Rekam Pelaporan (PAK dari Aplikasi K/L)

2. Kirim Pelaporan

3. Verifikasi

Angka Kredit

Setuju

Perbaikan

Targeted Peserta Ukom Kenaikan Jenjang

37

Karier Jabatan Fungsional

38

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

POLA KARIR

(PERMENPAN RB NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG POLA KARIER PNS)

DIAGONAL

Perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi.

Cth : promosi dalam JF, JA, JPT

Cth: Kenaikan jenjang dlm JF

Perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam JF.

Cth: JA -> JF, JF -> JA, JA&JF -> JPT

VERTICAL

JPT : JPT -> JPT, JPT -> JF

JF : JF -> JF, JF -> JA, JF -> JPT

JA : JA -> JA, JA -> JF

Jenis Jabatan dalam Pola Karier :

• Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT),
• Jabatan Administrasi (JA),
• Jabatan Fungsional (JF)

Bentuk Pola Karier PNS:

• Horizontal
• Vertikal
• DIagonal

39

Kenaikan Jenjang Jabatan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja.

​

Kenaikan jenjang jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (SK dari Sekjen atau pejabat yang diberi kewenangan).

Syarat

Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan antara lain:

1. tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki;
2. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
3. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan;
5. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. Persyaratan lain yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada JF tersebut.

Jika JF memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

Penetapan

Ketidaktersediaan Lowongan

Kelebihan AK

• Kenaikan jenjang JF yang telah memenuhi syarat satu tingkat lebih tinggi, contoh: dari Terampil ke Mahir, dari Ahli Muda ke Ahli Madya, termasuk Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme Promosi.

Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang dituju, JF yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang* dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, dan dapat melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjang JF.

*telah memenuhi syarat huruf c, d, dan e.

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 yang diberlakukan mulai 1 Juli 2023, ketentuan mengenai Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, dan unsur pengembangan profesi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

40

Kenaikan Pangkat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat yang bersamaan dengan kenaikan jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu, dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat.
• Jika formasi pada jenjang yang dituju belum tersedia, JF yang telah memenuhi AKK dapat diberikan KP satu tingkat lebih tinggi.

Contoh: dari Terampil II/d ke Terampil III/a.

Syarat

Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional harus memperhatikan:

1. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
2. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
4. Rekomendasi PAK

• Kenaikan pangkat JF ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN

Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Berbeda

Penetapan dan Persetujuan Teknis

Merupakan kenaikan pangkat JF yang telah memenuhi syarat dalam satu jenjang. Contoh:

• dari Terampil II/c ke Terampil II/d
• dari Ahli Pertama III/a ke Ahli Pertama III/b

Jika JF memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sepanjang dalam jenjang yang sama.

Kelebihan AK

Kenaikan Pangkat Istimewa

• JF yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF dapat diberikan penghargaan berupa Kenaikan Pangkat istimewa.
• JF yang memperoleh Kenaikan Pangkat istimewa yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, diberikan Kenaikan Pangkat istimewa tanpa diberikan kenaikan jenjang jabatan.
• Dalam hal JF mendapatkan Kenaikan Pangkat istimewa yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, dapat diusulkan kenaikan jenjang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• JF yang diberikan Kenaikan Pangkat istimewa ditetapkan Angka Kredit berdasarkan pangkat/golongan yang diduduki setelah kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Penetapan Angka Kredit JF yang mendapatkan Kenaikan Pangkat istimewa dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat istimewa yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

*)sesuai Surat Edaran BKN Nomor 5 Tahun 2022.

41

Pemberhentian dari JF

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Huruf b – e :

Huruf a: Pengunduran Diri

Huruf a dan f :

Huruf f: Tidak memenuhi syarat Jabatan

Sesuai PermenPAN-RB 1 Tahun 2023

Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. mengundurkan diri dari jabatan;
2. diberhentikan sementara sebagai PNS;
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan;
5. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana; atau
6. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

​

​

• Huruf b s.d. e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF.

​

• Pengangkatan kembali dalam JF: AK terakhir + AK dari penilaian pelaksanaan tugas bidang JF selama diberhentikan.

​

• Huruf e, disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan apabila tersedia kebutuhan JF.

​

​

Terhadap huruf a dan f :

• dilaksanakan pemeriksaan;
• mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya; dan
• tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

​

1. Dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF.
2. Wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional dan melaporkan kepada Instansi Pembina.

​

Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal:

1. Predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat Fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. Tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki.

​

42

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor PER-1/PB/2024

43

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pendahuluan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Penyesuaian dengan peraturan terbaru.

Permen PAN & RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS dicabut dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Peraturan teknis Permen PAN & RB tersebut diatur dalam peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

2. Amanat dari peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 39 ayat (3) PMK Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis JF APK APBN Pasal 38 ayat (3) PMK Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis JF PK APBN bahwa bagi DirjenPerbendaharaan menerbitkan pengaturan terkait penyelenggaraan uji kompetensi.

​

3. Tahun 2023 telah dilakukan penilaian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023

Telah dilakukan penialian kinerja menggunakan SK P sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 1 Tahun 2023 dan uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang periode I dan II serta perpindahan dari jabatan lainya pada bulan November 2023.

tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Latar Belakang

PERDIRJEN 14/PB/2021

tentang Pedoman Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsionalanalis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pengaturan:

1. mekanisme pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit (AK) menggunakan DUPAK (Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit) berdasarkan butir kegiatan.
2. Penilaian kinerja oleh tim penilai yang meliputi pejabat fungsional dan perwakilan instansi pembina (Kantor Pusat DJPb, Kanwil, dan KPPN).

PERDIRJEN 4/PB/2022

Pengaturan:

1. penyelenggaraan uji kompetensi meliputi penyelenggara, metode, dan jenis kompetensi
2. mekanisme pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain

Peraturan sebelumnya

44

Latar Belakang: Perubahan Tata Kelola JF

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PERMENPANRB 1/2023

PERMENPANRB 13/2019

Perpindahan dilakukan dalam satu rumpun

Tugas JF berbasis penyelarasan butir kegiatan dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Penetapan target angka kredit awal tahun berbasis penyelarasan butir kegiatan dalam SKP

Berbasis penilaian angka kredit per butir kegiatan dan DUPAK

Kenaikan Pangkat Luar Biasa hanya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi (JA)

Instansi Pembina memiliki 19 tugas antara lain: diklat, kurikulum diklat, formasi, Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), ukom, organisasi profesi, kode etik dan perilaku JF, juklak, juknis dll

Tugas JF berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja

Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility

Target angka kredit Tahunan ditetapkan sbg koefisien untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun

Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja (evaluasi dilakukan oleh atasan langsung)

Ada ketentuan kenaikan pangkat istimewa bagi JF dengan penilaian kinerja dan keahlian luar biasa dalam menjalankan tugas JF

Instansi Pembina melakukan pengembangan kompetensi meliputi menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi.

Instansi Pembina memiliki 19 tugas yang masih sama

​

45

Perencanaan dan Penilaian Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Perencanaan Kinerja

​

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Penilaian Kinerja

Konversi Nilai SKP

Penetapan Angka kredit

Predikat Kinerja JF dikonversikan menjadi angka kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik

SKP disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan

Perencanaan kinerja terdiri atas:

• Penyusunan SKP
• Penetapan SKP

• Dilakukan melalui evaluasi kinerja

Angka kredit ditetapkan dalam dokumen Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh PPK

46

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

tugas utama

2. Perilaku Kerja yang Diharapkan.

• Tugas utama meliputi:
• Tugas utama mandatory bidang Pengelolaan Keuangan APBN
• Tigas utama lainnya
• Tugas utama mandatory di bidang Pengelolaan Keuangan APBN disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan disampaikan kepada Instansi Pengguna paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan
• Tidak mencantumkan tugas utama mandatory : dipertimbangkan untuk tidak diikutsertakan dalam Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi
• Tugas utama dan/atau tugas tambahan diberikan oleh atasan langsung untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target organisasi.

1. Rencana Hasil Kerja

Instansi Pembina memiliki tugas untuk menyusun standar kualitas hasil kerja.

​

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja pegawai sesuai dengan ruang lingkup JF APK APBN dan JF PK APBN serta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan APBN yang efektif dan efisien, Instansi Pembina telah menyusun daftar IKI Mandatory tahun 2025 bagi JF APK APBN dan JF PK APBN sesuai dengan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan nomor S-16/PB.7/2025.

​

IKI Mandatory tersebut dapat diakses pada :

https://baru.jafungperbendaharaan.info/link/iki_2025

• SKP 2025 ditetapkan paling lambat  pada akhir bulan Januari pada tahun berjalan.

Indikator Kinerja Individu Mandatory

SKP

ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh APK APBN dan PK APBN setiap tahun.

47

Penilaian Kinerja dan Konversi Predikat Kinerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Penilaian kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja
• Dilakukan melalui evaluasi kinerja
• Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja
• Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik maupun tahunan

• Predikat Kinerja dituangkan dalam hasil evaluasi kinerja dan dokumen evaluasi kinerja.
• Hasil evaluasi kinerja dan/atau dokumen evaluasi kinerja diunggah pada eJafung

Penilaian Kinerja

Predikat Kinerja

Hasil Evaluasi Kinerja

Konversi Predikat Kinerja

Apabila penilaian kinerja dan penetapan Angka Kredit dilaksanakan secara periodik, konversi Angka Kredit diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah bulan pelaksanaan tugas.

48

Angka Kredit Pendidikan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

​

1. Syarat tambahan angka kredit: Pejabat fungsional dengan predikat kinerja paling rendah baik.
2. Tambahan angka kredit: perolehan ijazah yang belum pernah digunakan dalam urusan kepegawaian.
1. belum tercantum pada surat keputusan pengangkatan ke dalam JF PK APBN atau JF APK APBN.
2. belum digunakan dalam pendaftaran seleksi ke dalam JF PK APBN atau JF APK APBN; atau
3. belum pernah diakui pada periode penilaian angka kredit sebelumnya
3. Tidak diberikan tambahan Angka Kredit: Ijazah sebagai pemenuhan syarat pendidikan:
1. Ijazah pendidikan D3 bagi JF PK APBN yang diangkat melalui mekanisme inpassing dengan menggunakan ijazah pendidikan SMA/D1/D2.
2. Ijazah pendidikan D4 atau sarjana bagi JF APK APBN yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan jabatan dengan menggunakan ijazah pendidikan SMA/D1/D2/D3.
4. Ijazah pendidikan formal harus sesuai dengan bidang pendidikan ekonomi,keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum.

JF APK APBN atau JF PK APBN yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 kali penilaian.

​

• PK APBN dan APK APBN yang memperoleh peningkatan pendidikan dan lulus dalam ujian penyesuaian ijazah dapat diberikan tambahan angka kredit.
• Ketentuan pemberian tambahan angka kredit:
• PK APBN dengan pangkat dibawah III/a dengan pendidikan sarjana diberikan tambahan kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat ke III/a;
• PK APBN atau APK APBN dengan pangkat di bawah III/b dengan pendidikan magister diberikan tambahan kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat ke III/b.

Tambahan Angka Kredit

Penyesuaian Ijazah

49

Penetapan Angka Kredit Pendidikan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dokumen hasil konversi predikat kinerja ke angka kredit dan dokumen akumulasi angka kredit ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Angka kredit hasil konversi predikat kinerja dan angka kredit yang diperoleh dari ijazah pendidikan formal ditetapkan dalam dokumen hasil konversi predikat kinerja ke angka kredit.

Angka kredit hasil konversi predikat kinerja dan perolehan ijazah pendidikan diakumulasikan untuk kebutuhan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang dituangkan dalam dokumen akumulasi angka kredit.

Dalam hal akumulasi angka kredit sudah mencapai angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan Penetapan Angka Kredit

50

Uji Kompetensi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF PK APBN dan JF APK APBN
• Uji Kompetensi promosi:
• Uji Kompetensi promosi ke dalam JF PK APBN dan JF APK APBN
• Uji Kompetensi kenaikan jenjang JF PK APBN dan JF APK APBN

​

​

PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI

1. Unit Penyelenggara Uji Kompetensi adalah Direktorat Sistem Perbendaharaan.
2. Unit Penyelenggara diketuai oleh Direktur Sistem Perbendaharaan.
3. Tugas Unit Penyelenggara :
1. menyusun dan mengusulkan Tim Uji Kompetensi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. mengumumkan penyelenggaraan Uji Kompetensi;
3. menetapkan dan mengumumkan peserta Uji Kompetensi;
4. menetapkan dan mengumumkan hasil kelulusan Uji Kompetensi; dan
5. menyusun dan menyampaikan rekomendasi pengangkatan ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Tim Uji Kompetensi ditetapkan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan/atau kompetensi sosial kultural dari seorang pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

JENIS UJI KOMPETENSI

Definisi

51

Tim Uji Kompetensi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
2. Keanggotaan Tim Uji Kompetensi berisikan paling sedikit 1 (satu) orang perwakilan dari DJPb c.q. DSP.
3. Syarat Tim Uji Kompetensi:
1. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah 1 tingkat di atas jabatan atau pangkat PNS/JF APK APBN/JF PK APBN yang akan mengikuti Uji Kompetensi;
2. memiliki keahlian dan kemampuan di bidang:
1. pengelolaan keuangan APBN;
2. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
3. pendidikan dan pelatihan.
3. memiliki keahlian dan kemampuan dalam melakukan Uji Kompetensi.

4. Tugas Tim Uji Kompetensi :
1. menyusun materi Uji Kompetensi;
2. menentukan metode Uji Kompetensi;
3. melakukan verifikasi usulan calon Peserta;
4. melaksanakan Uji Kompetensi;
5. mengolah hasil Uji Kompetensi; 
6. melaksanakan penilaian atas hasil Uji Kompetensi; dan
7. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara.

52

Syarat Peserta Uji Kompetensi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah paling rendah:
1. sarjana atau D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum, atau bidang lain yang relevan untuk JF APK APBN; atau
2. D3 atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum, atau bidang lain yang relevan untuk JF PK APBN.
5. Memiliki pangkat paling rendah:
• Pengatur, golongan ruang II/c untuk JF PK APBN; atau
• Penata Muda, golongan ruang III/a untuk JF APKAPBN.
6. Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun (jangka sepuluh tahun);
8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
9. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
10. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi; dan
11. Berusia paling tinggi:
• 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan; atau
• 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya.

Syarat Peserta Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan

53

Syarat Peserta Uji Kompetensi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu)tahun terakhir;
2. telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang; dan
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah paling rendah:
1. sarjana atau D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum, atau bidang lain yang relevan untuk JF APK APBN; atau
2. D3 atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum, atau bidang lain yang relevan untuk JF PK APBN.
5. Memiliki pangkat paling rendah:
• Pengatur, golongan ruang II/c untuk JF PK APBN; atau
• Penata Muda, golongan ruang III/a untuk JF APKAPBN.
6. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun (jangka sepuluh tahun);
7. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
8. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
9. Berusia paling tinggi:
• 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan; atau
• 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya.
10. memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
11. memiliki rekam jejak yang baik;
12. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
13. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
14. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Syarat Peserta Uji Kompetensi Promosi

Syarat Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang

54

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Materi, Metode, dan Periode Uji Kompetensi

Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan sesuai jenjang jabatan yang disusun oleh Tim Uji Kompetensi

Kompetensi Teknis

Kompetensi Manajerial

Kompetensi Sosial Kultural

Tes Tertulis (melalui CAT)

Assessment Center*

Portofolio

KOMPETENSI JF APK APBN & JF PK APBN

METODE UJI KOMPETENSI

• Uji Kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang Periode I Tahun 2025 dilaksanakan menggunakan aplikasi e-Jafung.
• Petunjuk penggunaan Aplikasi e-Jafung bagi Calon Peserta, Admin Satker, dan Admin Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengumuman
• Unit Penyelenggara tidak memungut biaya (gratis) terhadap seluruh proses penyelenggaraan Uji Kompetensi dan/atau Pelatihan.

*) wajib bagi peserta uji kompetensi kenaikan jenjang Ahli Muda ke Ahli Madya

55

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dokumen Persyaratan Utama Uji Kompetensi

5. SK dari PA/KPA atau Kepala Satker tentang Pengangkatan/Penetapan sebagai Pengelola Keuangan APBN (PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, dan/atau Tim SAI/Penyusun Laporan Keuangan) yang masih berlaku;
6. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja atau Pejabat paling rendah setara Pejabat Administrator (yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja) yang menyatakan bahwa pejabat fungsional yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
7. Dokumen Evaluasi Kinerja dan atau Hasil Evaluasi Kinerja tahun 2024 paling rendah bernilai Baik, yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai Kinerja dalam bentuk softcopy;
8. Dokumen/laporan hasil penilaian kompetensi Mansoskul melalui metode Assessment Center sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 khusus bagi APK APBN Ahli Muda yang akan naik pada jenjang Ahli Madya, dengan ketentuan:
1. Diselenggarakan oleh KL yang sudah mendapatkan akreditasi paling rendah B dari BKN atau Penyelenggara lain yang memiliki layanan utama dan kapasitas penilaian Kompetensi SDM, atas rekomendasi dari PPK KL; dan
2. Nilai total kompetensi minimal 68% dari 36 (khusus bagi peserta dari Kemenkeu, nilai total kompetensi minimal 72% dari 36).

1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. SK Jabatan terakhir;
3. PAK terakhir;
4. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

56

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dokumen Persyaratan Tambahan Uji Kompetensi

1. Sertifikat Kompetensi Teknis sebagai pengelola keuangan APBN:
• Sertifikat PNT, bagi yang melaksanakan tugas pada sub unsur Perikatan dan Penyelesaian Tagihan sebagai PPK;
• Sertifikat SNT, bagi yang melaksanakan tugas pada sub unsur Pelaksanaan Perintah Pembayaran sebagai PPSPM; 
• Sertifikat Bendahara Pengeluaran Negara Tersertifikasi (BNT), bagi JF PK APBN yang melaksanakan tugas pada sub unsur kebendaharaan sebagai BP/BPP; atau
• Sertifikat Bendahara Penerimaan Negara Tersertifikasi (BNT), bagi JF PK APBN yang melaksanakan tugas pada sub unsur kebendaharaan sebagai Bendahara Penerimaan; dan/atau

2. Dokumen/laporan hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui metode Assessment Center sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS, dengan ketentuan:
1. Nilai kompetensi minimal:
1. 68% dari 27 bagi APK APBN Ahli Pertama yang akan naik jenjang ke Ahli Muda atau PK APBN Mahir yang akan naik jenjang ke Penyelia.
2. 68% dari 18 bagi PK APBN Terampil yang akan naik jenjang ke Mahir.

Catatan: Bagi calon peserta dari Kemenkeu mengikuti ketentuan yang ditetapkan Menkeu.

• Diselenggarakan oleh:
• K/L yang telah mendapatkan akreditasi dari BKN:
• paling rendah kategori C bagi APK APBN Ahli Pertama yang akan naik jenjang ke APK APBN Ahli Muda; atau
• paling rendah kategori D bagi PK APBN; atau
• Penyelenggara lain atas rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing K/L.

57

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Prosedur Uji Kompetensi

PENGUMUMAN UJI KOMPETENSI

Paling sedikit memuat persyaratan dan waktu/jadwal uji kompetensi.

Disampaikan kepada K/L, Kanwil DJPb dan KPPN melalui surat, laman web, atau email.

58

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Kompetensi Manajerial

2. Kompetensi Sosial Kultural

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

59

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3. Kompetensi Teknis

a. Unsur Perikatan dan Penyelesaian Tagihan (PPK)

b. Unsur Pelaksanaan Perintah Pembayaran (PPSPM)

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

60

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

c. Unsur Kebendaharaan (BP, BPEN, BPP)

e. Unsur Analisis Laporan Keuangan Instansi (Penyusun LK)

d. Unsur PPABP

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

61

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Rujukan Regulasi Untuk Menyusun Soal Ukom Teknis

62

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Rujukan Regulasi Untuk Menyusun Soal Ukom Teknis

63

Sertifikat Kompetensi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peserta Uji Kompetensi sedang melaksanakan tugas sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilengkapi dengan:

1. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan; dan
2. Sertifikat Kompetensi sebagai pengelola keuangan APBN yang diterbitkan oleh Instansi Pembina.

Sertifikat Kompetensi meliputi:

1. Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT), bagi peserta yang akan diangkat ke dalam JF APK APBN atau JF PK APBN untuk melaksanakan tugas pada sub unsur Perikatan dan Penyelesaian Tagihan sebagai PPK;
2. Sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT), bagi peserta yang akan diangkat ke dalam JF APK APBN atau JF PK APBN untuk melaksanakan tugas pada subunsur Pelaksanaan Perintah Pembayaran sebagai PPSPM;
3. Sertifikat Bendahara Pengeluaran Negara Tersertifikasi (BNT Pengeluaran), bagi peserta yang akan diangkat ke dalam JF PK APBN untuk melaksanakan tugas pada sub unsur Kebendaharaan sebagai Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau
4. Sertifikat Bendahara Penerimaan Negara Tersertifikasi (BNT Penerimaan), bagi peserta yang akan diangkat ke dalam JF PK APBN untuk melaksanakan tugas pada sub unsur Kebendaharaan sebagai Bendahara Penerimaan.

64

Hasil Uji Kompetensi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Hasil uji kompetensi ditetapkan dengan mengacu pada standar kompetensi JF APK APBN dan PK APBN.
• Pengumuman kelulusan hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Kanwil DJPb, KPPN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian
• Rekomendasi hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
• Peserta yang lulus Uji Kompetensi dalam pengumuman kelulusan diberikan sertifikat Uji Kompetensi.
• Sertifikat Uji Kompetensi memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

65

Ringkasan :

Perubahan Pengaturan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

66

Ringkasan :

Perubahan Pengaturan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

67

KEMENKEU MELAYANI LEBIH BAIK

TERIMA KASIH