1 of 11

WOKSHOP �ACADEMIC WRITING

TEDI SUDRAJAT

​

​

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCA SAKTI

6 OKTOBER 2022

​

​

2 of 11

PARADIGMA KEILMUAN :

ILMU

KAIDAH

HUKUM

  1. HUKUM NORMATIF
  2. HUKUM EMPIRIS

ILMU

KENYATAAN

HUKUM

I

2

I

L

M

U

​

L

A

I

N

N

Y

A

3 of 11

PENGERTIAN PENELITIAN

PENELITIAN

  • Adalah SUATU METODE STUDI YANG DI-

LAKUKAN SESEORG MELALUI PENYELI-

DIKAN YANG HATI-HATI, SEMPURNA &

KRITIS THD SUATU MASALAH UTK MEM-

PEROLEH KEBENARAN;

  • Adalah PENCARIAN ATAS SESUATU SE-

CARA SISTEMATIS YANG DILAKUKAN

THD MASALAH YANG DPT DIPECAHKAN

  • Adalah SUATU PENCARIAN FAKTA ME-

NURUT METODE ILMIAH UTK MENEMU-

KAN HUBUNGAN ANTAR FAKTA & MENG

HASILKAN DALIL-DALIL ATAU HUKUM.

CIRI-CIRI PENELITIAN :

  • USAHA PENCARIAN, PENYELIDIKAN,

ATAU INVESTIGASI THD PENGETAHU-

AN BARU, PENGATURAN BARU, ATAU

INTERPRETASI BARU;

  • SUATU METODE UTK MENEMUKAN

KEBENARAN DGN POLA PIKIR SECA-

RA KRITIS

PENELITIAN

NON-ILMIAH

PENELITIAN

ILMIAH

METODE

ILMIAH

UNSUR-UNSUR :

  • FAKTA HUKUM: Merupakan kerja dimana

Pengetahuan mengenai fakta-fakta diper-

oleh melalui realitas;

  • LOGIKA : Suatu kekuatan dengan mana

arti dari fakta-fakta, hubungan & interelasi

thd pengetahuan yang timbul, ditetapkan

sebagai Pengetahuan yang sekarang.

4 of 11

Langkah-langkah mengadakan penelitian

  1. Identifikasi isu hukum
  2. Memilih masalah
  3. Studi pendahuluan
  4. Merumuskan masalah
  5. Merumuskan kerangka teori
  6. Menyusun alur pikir penelitian
  7. Merumuskan hipotesis (jika perlu
  8. Menentukan metode
  9. Pengumpulan dan analisis data
  10. Menjawab permasalahan
  11. Menarik kesimpulan dan saran

​

5 of 11

POLA KERJA PENELITIAN

HUKUM DOKTRINAL (NORMATIF)

FAKTA

NORMATIF

KASUS

HUKUM

  • MEMAHAMI DUDUK PERMASALAHAN

KASUS HUKUMNYA;

  • MENCARI POSISI KASUS DALAM

KONTEKS HUKUM (LEGAL ISSUE);

  • MENEMUKAN NORMA HKM, DOKTRIN

HKM & TEORI HKM YG RELEVAN DGN

POKOK MASALAH;

  • MENGANALISIS & MENGINTERPRE-

TASIKANNYA;

  • MENEMUKAN BAHAN HKM (DATA) DR

KASUS HKM YANG ADA;

  • MENYUSUN ABSTRAKSI BAHAN HKM

(DATA) SESUAI KLASIFIKASINYA;

  • MENERAPKAN NORMA, DOKTRIN, TE-

ORI HKM ATAS KASUS YG TERJADI;

  • MENGEVALUASI, MENEMUKAN ARGU-

MENTASI & MEMPREDIKSI PENYELE –

SAIAN ATAS KASUS HUKUM TSB.

  • MEMBUAT FORMULASI YANG SESUAI

ATAS PENYELESAIAN KASUS HUKUM

TERSEBUT.

  • LATAR BLKANG MASLAH
  • PERUMUSAN MASALAH
  • TUJUAN PENELITIAN
  • KEGUNAAN PENELITIAN
  • KERANGKA TEORITIS

(TINJAUAN PUSTAKA)

  • METODE PENELITIAN
  • HASIL PENELITIAN DAN

ANALISIS

(PEMBAHASAN MSLAH)

  • KESIMPULAN AKHIR

PENELITI

Subjek

Objek

Peristiwa

Hubungan

Akibat

6 of 11

Isu Nasional :

  1. Korupsi
  2. Narkoba
  3. NKRI
  4. Bencana alam
  5. Bahasa daerah

​

Bisa dari isu SDGs :

  1. Tanpa kemiskinan;
  2. Tanpa kelaparan;
  3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
  4. Pendidikan berkualitas;
  5. Kesetaraan gender;
  6. Air bersih dan sanitasi;
  7. Energi bersih dan terjangkau;
  8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
  9. Industri, inovasi dan infrastruktur;
  10. Mengurangi kesenjangan di dunia;
  11. Keberlanjutan kota dan komunitas;
  12. Konsumsi dan produksi bertanggungjawab;
  13. Aksi terhadap iklim dan dampaknya;
  14. Kehidupan bawah laut;
  15. Kehidupan di darat;
  16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian;
  17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

​

ISU UMUM PENELITIAN

TEMUKAN IDEMU

7 of 11

PAJAK

HUKUM

ADMINISTRASI

NEGARA

AGRARIA

KETENAGA-KERJAAN

LINGKUNGAN

KEPEGAWAIAN

KEUANGAN NEGARA/DAERAH

ISU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

​

Hukum Administrasi Negara Hukum mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

8 of 11

ASPEK YANG DAPAT DIKAJI DALAM

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

​

  1. Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
  2. Urusan pemerintahan
  3. Tindakan Pemerintahan
  4. Diskresi
  5. Pengawasan
  6. Pembinaan
  7. Sanksi Administratif

9 of 11

ISU HAN SEKTORAL YANG DAPAT DIANGKAT

​

  1. Kepegawaian
  2. Isu perampingan birokrasi (reformasi struktural)
  3. Peralihan Tenaga Kontrak menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
  4. Pelanggaran Disiplin PNS
  5. Ketenagakerjaan
  6. Pemenuhan hak pekerja
  7. Perlindungan Pekerja (tetap/tidak tetap/outsource/borongan dll)
  8. Pekerja Migran
  9. Lingkungan
  10. Perizinan
  11. AMDAL
  12. Kelestarian kelautan dan perikanan

10 of 11

4. Pajak 🡪 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2O2I TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

  • Sistem Pemungutan Pajak
  • Pengurangan dan penghapusan pajak dan retribusi
  • Sanksi Administratif Pajak

5. Agraria

  • Tata ruang
  • Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  • Penguasaan dan sengketa tanah

6. Keuangan Negara/Daerah 🡪 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

  • Hubungan keuangan pusat dan daerah
  • Kebijakan dana desa
  • Pengelolaan asset daerah

11 of 11

Terima kasih