1 of 9

Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 20 Oktober 2023

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

2 of 9

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

  1. Pendapatan dan Hibah
  2. Realisasi Pendapatan dan Hibah mencapai Rp3.934,47 Miliar, diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp2.808,4 Miliar, Cukai Rp24,34 Miliar dan PNBP Rp1.126,05 Miliar. PPh berkontribusi 51,4% dari keseluruhan penerimaan perpajakan, diikuti PPN (41,6%) dan PBB (3,5%). Sementara PNBP didominasi oleh pendapatan satker BLU sebesar Rp779,5 Miliar dan PNBP Lainnya Rp346,6 Miliar.
  3. Secara yoy Pendapatan dan Hibah mengalami peningkatan 5,19%, didorong dari meningkatnya PNBP. Sementara penerimaan perpajakan masih belum menyamai pencapaian tahun lalu yang disebabkan besarnya basis penerimaan pajak dan meningkatnya harga barang komoditas di tahun 2022. Terlihat dari menurunnya penerimaan PPh mencapai -11,30% dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar -67,37%.
  4. Pendapatan PNBP mengalami peningkatan 39,41%, yang ditopang dari peningkatan Penerimaan BLU (74,74%) dan PNBP Lainnya (6,5%).

B. Belanja Negara

  1. Pagu Belanja Negara TA 2023 di Sulawesi Utara sebesar Rp22,44 Triliun dengan realisasi Rp16,61 Triliun atau 74,0%, terjadi ekspansi 2,53% (yoy) (K/L dan TKD). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp6.509,5 Miliar terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.587,26 Miliar (82,33%), Belanja Barang sebesar Rp2.780,27 Miliar (65,17%), Belanja Modal sebesar Rp1.118,13 Miliar (55,8%), dan Belanja Bansos Rp23,89 Miliar (94,4%). Belanja TKD terealisasi sebesar Rp10.097,8 Miliar (77,65%) yang berasal dari seluruh jenis transfer ke daerah.
  2. Kementerian dengan pagu terbesar sekaligus memiliki realisasi tertinggi adalah Kementerian PUPR dengan realisasi mencapai Rp1.042,43 Miliar atau 55,8% dari pagu. Kementerian dengan pagu dan realisasi terendah didominasi oleh satker dengan kewenangan DK/TP.
  3. KPPN Manado mengelola 59,6% dari keseluruhan APBN di Sulawesi Utara. Realisasi telah mencapai Rp9.704.,7 Miliar atau 58,4% dari keseluruhan realisasi Sulut. Kontribusi realisasi terendah berada di KPPN Bitung.

​

C. Laporan Tematik

  1. Total alokasi DAU Earmarked untuk pembayaran P3K mencapai Rp549,21 miliar.
  2. Masih terdapat pemda yang belum melakukan penyaluran sama sekali, lainnya bertahap berdasarkan realiasasi pembayaran untuk dilakukan reimburse ke Pusat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3 of 9

Executive Summary

2. Analisis/Isu Strategis

  1. Isu pada pendapatan adalah belum pulih sepenuhnya perekonomian di masyarakat pasca pandemi yang berdampak kepada penerimaan pajak yang belum optimal. Demikian juga harga komoditas yang telah kembali normal yang berdampak pada penurunan pendapatan cukai. Satker khususnya BLU mampu meningkatkan kinerja satker dalam meningkatkan PNBP pasca pandemi.
  2. Isu pada Belanja Negara, diantaranya:
  3. Penambahan pagu yang cukup signifikan di pertengahan tahun berjalan, sementara menunggu progress pekerjaan
  4. Kecukupan waktu penyelesaian pekerjaan/kegiatan atas blokir belanja barang dan modal yang masih cukup besar
  5. Telah masuk fase akhir tahun, memastikan satker memahami tanggal-tanggal penting
  6. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap II hingga akhir batas waktu
  7. DAK Fisik penugasan yang jangka waktu pengajuan hingga Desember

C. Isu pada Laporan Tematik:

  • Pemda Bolmong sampai saat ini belum mengajukan penyaluran di karenakan masih dalam tahap Penginputan data PPPK di database, pemda lain sedang menyusun Laporan Realisasi  Pembayaran belanja Pegawai PPPK, dikarenakan sifat pembayaran PPPK ini reimburse
  • Kota Bitung : Pembayaran gaji bulan Oktober 2023 dan bulan September belum dibayarkan karena Sistem pembayaran reimburse jadinya nanti akan sekalian ditagih Desember. Tapi kalau harus dibayarkan segera akan ajukan pembayarannya.
  • Kab.Minahasa Utara : Laporan pembayaran P3K telah disampaikan untuk bulan agustus, september dan oktober 2023 tapi yang disalurkan baru bulan agustus 2023
  • Kab. Kepl. Talaud : Untuk pembayaran bulan sept sudah diajukan tinggal menunggu penyaluran dari kantor pusat
  • Lambatnya proses pengangkatan P3K

3. Kesimpulan/rekomendasi

  • Satker dengan Sumber Dana PNBP (termasuk BLU) perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki
  • Satker memonitor progress pelaksanaan kegiatan dan mendorong penyedia untuk segera menyelesaikan
  • Satker perlu mematuhi ketentuan pada langkah-langkah akhir tahun, KPPN perlu memonitor dan memberikan pendampingan dan segera merespon kendala yang dihadapi oleh Satker
  • KPPN agar segera meminta perbaikan dokumen persyaratan DAK Fisik tahap II sebelum batas waktu
  • Pemda untuk segera menyelesaikan kebutuhan administrasi pengangkatan P3K (termasuk SK) dan segera mengajukan reimburse penyaluran selanjutnya ke Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4 of 9

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�per tanggal 20 Oktober 2023

Isu Pendapatan APBN

Kinerja Pendapatan APBN

Pendapatan Dalam Negeri mengalami kenaikan 5,19 yoy, didorong peningkatan PNBP ditengah penerimaan perpajakan yang berkurang.

Penerimaan Perpajakan mengalami penurunan -5,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu disebabkan berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Penerimaan Cukai mengalami peningkatan 11,64% disebabkan terdapat peningkatan produksi MMEA Golongan A

PNBP mengalami peningkatan 45,99% yang didorong oleh kinerja BLU Sektor Kesehatan dan Pendidikan

​

​

​

Uraian

TA 2022

TA 2023

 

(miliar Rp)

Target*

Realisasi**

Target*

Realisasi**

Growth (yoy)

Pendapatan dan Hibah

4.602,10

3.740,37

5.068,22

3.934,47

5,19%

I. Penerimaan Dalam Negeri

4.602,10

3.740,37

5.068,22

3.934,47

5,19%

1. Penerimaan Perpajakan

3.453,11

2.969,04

3.870,01

2.808,42

-5,41%

a. Pajak Dalam Negeri

3.443,83

2.879,30

3.852,99

2.779,14

-3,48%

i. Pajak Penghasilan

1.755,41

1.630,19

1.858,96

1.445,93

-11,30%

ii. Pajak Pertambahan Nilai

1.488,36

1.158,60

1.723,93

1.167,79

0,79%

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

101,48

23,37

160,79

98,14

319,90%

iv. Cukai

18,86

21,80

34,61

24,34

11,64%

v. Pajak Lainnya

79,72

45,34

74,70

42,95

-5,27%

b. Pajak Perdagangan Internasional

9,27

89,74

17,02

29,28

-67,37%

2. PNBP

1.148,99

771,33

1.198,21

1.126,05

45,99%

II. Hibah

​

 

​

 

 

*Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�**Sumber: OM SPAN, run 20 Oktober 2023 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

Basis pendapatan tahun lalu yang cukup besar karena Progam Pengungkapan Sukarela

Dibandingkan tahun lalu, perekonomian di masyarakat telihat membaik, namun belum terlalu berpengaruh pada penerimaan pajak dan cukai

PNBP pada satuan kerja (termasuk BLU) yang belum maksimal, sangat mempengaruhi realisasi belanja SD PNBP dan BLU

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

5 of 9

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�per tanggal 20 Oktober 2023

Isu Pelaksanaan APBN

  • Penambahan pagu yang cukup signifikan di pertengahan tahun berjalan, sementara menunggu progress pekerjaan
  • Kecukupan waktu penyelesaian pekerjaan/kegiatan atas blokir belanja barang dan modal yang masih cukup besar
  • Telah masuk fase akhir tahun, memastikan satker memahami tanggal-tanggal penting
  • Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap II hingga akhir batas waktu
  • DAK Fisik penugasan yang jangka waktu pengajuan hingga Desember

​

Uraian �(miliar Rp)

TA 2022

TA 2023

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

Growth (yoy)

Belanja Negara

23.835,29

16.198,10

67,96%

22.443,52

16.607,36

74,00%

2,53%

1. Belanja K/L *

9.558,46

6.251,83

65,41%

9.439,07

6.509,54

68,96%

4,12%

51- Belanja Pegawai

3.269,38

2.652,73

81,14%

3.142,50

2.587,26

82,33%

-2,47%

52- Belanja Barang

3.715,21

2.306,67

62,09%

4.265,93

2.780,27

65,17%

20,53%

53- Belanja Modal

2.551,86

1.279,89

50,16%

2.005,33

1.118,13

55,76%

-12,64%

57- Bantuan Sosial

22,01

12,53

56,96%

25,29

23,89

94,44%

90,57%

  1. TKD **

14.276,83

9.946,27

69,67%

13.004,45

10.097,82

77,65%

1,52%

61- DBH

1.512,56

395,87

26,17%

469,60

245,44

52,27%

-38,00%

62- DAU

8.035,43

6.668,06

82,98%

8.369,29

6.773,31

80,93%

1,58%

63- DAK Fisik

1.757,71

740,17

42,11%

1.173,63

659,59

56,20%

-10,89%

64- DID,Otsus & DIY

188,66

108,57

57,55%

171,64

89,79

52,31%

-17,30%

65- DAK Non Fisik

1.693,98

1.124,21

66,36%

1.691,16

1.439,69

85,13%

28,06%

66- Dana Desa

1.088,50

909,41

83,55%

1.103,29

890,00

80,67%

-2,13%

Sumber:

  • data belanja K/L dari OM SPAN run 20 Oktober 2023 pukul 18.00 WITA

** data TKD dari SIMTRADA run 20 Oktober 2023 pukul 18.00 WITA

Kinerja Belanja APBN

  • Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 2,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan peningkatan realisasi belanja barang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya
  • TKD mengalami peningkatan sebesar 1,52% dibanding periode yang sama tahun lalu, penyaluran masih tertahan pemenuhan dokumen persyaratan oleh pemda dan gagal kontrak

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6 of 9

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terendah

Isu dan Permasalahan

  • Masih terdapat blokir pagu
  • Proses revisi DIPA Terpusat oleh Eselon I K/L Pusat dan atau menunggu petunjuk teknis kegiatan
  • Kegiatan pada satker DK/TP berupa rapat koordinasi yang dilakukan sesuai jadwal/bertahap
  • 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Rata-rata realisasi mencapai 69,1%. K/L dengan realisasi tertinggi adalah Kementerian Pariwisata (91,2%), Kementerian KUKM (84,8%), Badan Koordinasi Penanaman Modal (76,4%). Realisasi terendah berada pada Perpusnas RI (44,1%). Sebagian besar realisasi digunakan untuk belanja perjalanan dinas, belanja barang, honor operasional satker dan serta pembayaran gaji (KD)

Uraian �(miliar Rp)

Pagu

Realisasi s.d (20 Okt 2023)

% terhadap pagu

Growth (%)

% terhadap total

1. Kementerian PUPR

1.868,96

1.042,43

55,78%

-19,84%

15,99%

2. Kementerian Pertahanan

1.090,28

861,97

79,06%

-18,44%

13,23%

3. Kementerian Pendidikan

1.061,74

597,35

56,26%

0,56%

9,17%

4. Kepolisian Negara RI

1.044,23

851,72

81,56%

-8,10%

13,07%

5. Kementerian Kesehatan

896,03

615,61

68,70%

6,74%

9,45%

6. Kementerian Perhubungan

771,48

584,19

75,72%

36,06%

8,96%

7. Kementerian Agama

510,70

411,85

80,64%

2,99%

6,32%

8. Komisi Pemilihan Umum

370,75

264,39

71,31%

467,16%

4,06%

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan

209,82

145,24

69,22%

2,78%

2,23%

10. Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia

196,97

147,54

74,90%

12,19%

2,26%

Total (sisa) K/L Lainnya

1.455,32

995,17

68,38%

 

15,27%

Total Seluruh K/L

9.476,29

6.517,45

68,78%

 

100,00%

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi

  • Belanja Kementerian PUPR sebesar 1.042,43 Miliar atau 15,99% dari pagu total. Penurunan realisasi sebesar -19,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Minggu ini terdapat pembayaran Angsuran XII (71,4%) Pek. Revitalisasi Danau Tondano Tahap I sebesar Rp12,9 M pada Satker SNVT Pembangunan Bendungan BWSS I.
  • Belanja Kementerian Pertahanan sebesar Rp861,97 Miliar penurunan sebesar -18,44%, realisasi didorong oleh pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan TNI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7 of 9

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Uraian �(miliar Rp)

Pagu

Realisasi s.d (20 Oktober 2023)

% terhadap pagu

Growth (%)

% terhadap total

1. Kementerian PUPR

1.868,96

1.042,43

55,78%

-19,84%

15,99%

2. Kementerian Pertahanan

1.090,28

861,97

79,06%

-18,44%

13,23%

3. Kepolisian Negara RI

1.044,23

851,72

81,56%

-8,10%

13,07%

4. Kementerian Kesehatan

896,03

615,61

68,70%

6,74%

9,45%

5. Kementerian Pendidikan Nasional

1.061,74

597,35

56,26%

0,56%

9,17%

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Uraian �(miliar Rp)

Pagu

Realisasi s.d (20 Oktober 2023)

% terhadap pagu

Growth (%)

% terhadap total

1. Kementerian Desa, PDT

0,085

0,058

68,38%

-27,11%

0,0009%

2. Perpustakaan Nasional

0,370

0,163

44,10%

-39,46%

0,0025%

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal

0,281

0,214

76,36%

14,70%

0,0033%

4. Kementerian Koperasi dan PKM

0,610

0,517

84,81%

-88,74%

0,0079%

5. Kementerian Perdagangan

1,172

0,615

52,47%

-44,72%

0,0094%

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi

Kinerja Belanja 5 K/L Terendah

Isu dan Permasalahan

  • Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.042,43 Miliar atau 15,99% dari realisasi total yang didominasi oleh Belanja Modal Jaringan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
  • Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Realiasasi belanja didominasi pembayaran honor operasional satker dan perjadin
  • Keterlambatan penunjukan pengelola keuangan
  • Belum atau terlambat menerima Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan
  • pagu yang masih terblokir

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8 of 9

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

Kinerja Belanja KPPN Tertinggi

  • Belanja K/L di KPPN Manado sebesar Rp4.818,84 Miliar atau 74,0% dari total realisasi belanja Satker K/L di Provinsi Sulawesi Utara. Satuan Kerja di KPPN Manado yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pengesahan Belanja Barang BLU Satker RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada Universitas Sam Ratulangi

Kinerja Belanja KPPN Terendah

  • Belanja K/L KPPN Bitung sebesar Rp547,4 Miliar atau 8,4% dari total realisasi belanja Satker K/L di Provinsi Sulawesi Utara Satuan kerja di KPPN Bitung yang memberikan kontribusi terbesar adalah Belanja Pegawai pada satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Isu dan Permasalahan

  • Satker Kementerian PUPR yang memiliki alokasi Belanja Modal yang cukup besar serta terus mendapat penambahan pagu
  • Kendala redaksi bulan pada aplikasi GPP saat pengajuan Tukin
  • Kurangnya pemahaman satker terkait data supplier
  • Terdapat blokir pagu yang cukup besar: Belanja Barang total Rp36,8 M, Belanja Modal total Rp38,7 M (Pelaksana Prasarana Permukiman, KPU Provinsi, KPU Kab Bolsel, KPU Kab Boltim, IAKN Manado, Unima, BPTD Wil XXII, BKIPM)

Uraian �(miliar Rp)

TA 2023

Pagu

Realisasi

%

KPPN MANADO

7.030,56

4.818,84

68,54%

51- Belanja Pegawai

2.404,50

1.969,93

81,93%

52- Belanja Barang

3.335,68

2.160,93

64,78%

53- Belanja Modal

1.265,09

664,09

52,49%

57- Bantuan Sosial

25,29

23,89

94,44%

KPPN TAHUNA

924,02

600,10

64,94%

51- Belanja Pegawai

153,37

132,99

86,71%

52- Belanja Barang

236,73

150,49

63,57%

53- Belanja Modal

533,92

316,62

59,30%

57- Bantuan Sosial

-

-

​

KPPN KOTAMOBAGU

792,36

551,11

69,55%

51- Belanja Pegawai

240,23

210,10

87,46%

52- Belanja Barang

337,16

222,18

65,90%

53- Belanja Modal

214,98

118,84

55,28%

57- Bantuan Sosial

-

-

​

KPPN BITUNG

729,34

547,40

75,05%

51- Belanja Pegawai

339,95

274,24

80,67%

52- Belanja Barang

352,23

250,77

71,19%

53- Belanja Modal

37,17

22,40

60,26%

57- Bantuan Sosial

-

-

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9 of 9

Analisis Tematik :

Realisasi DAU earmarked Penggajian P3K s.d. September 2023

Analisis

Realisasi dalam miliar

Isu dan Permasalahan

Policy Responses

Daerah

Alokasi

Realisasi

Sisa Salur

Potensi Tidak Salur

Penyebab Tidak Salur

SULAWESI UTARA

                      193,43 

      0 

                      193,43 

​

​

KAB. MINAHASA

                        42,33 

         0 

                        42,33 

​

​

KAB. BOLAANG MONGONDOW

                        41,38 

                             - 

                        41,38 

Jan- Mar

TMT Pengangkatan P3K April 2023

KAB. KEPULAUAN SANGIHE

                        29,07 

                             - 

                        29,07 

Jan-Jul

TMT Pengangkatan P3K Agustus 2023

KAB. KEPULAUAN TALAUD

                        16,95 

                     0.61 

                        16,34 

​

​

KAB. MINAHASA SELATAN

                        32,66 

         0 

                        32,66 

​

​

KAB. MINAHASA UTARA

                        26,78 

                  1.18  

                        25.6

​

​

KAB. MINAHASA TENGGARA

                           6,94 

         0 

                           6,94 

​

​

KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

                        13,20 

                           - 

                        13,20 

Jan- Jul

TMT Pengangkatan P3K Agust 2023

KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

                        13,55 

                             - 

                        13,55 

Jan-Juni

TMT Pengangkatan P3K Juli 2023

KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

                        16,44 

                      2,95 

                        13,49 

Jan- Mar

TMT Pengangkatan P3K April 2023

KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR

                        31,37 

                      6,20 

                        25,17 

Jan- Mar

TMT Pengangkatan P3K April 2023

KOTA MANADO

                        51,24 

         0 

                        51,24 

​

​

KOTA TOMOHON

                        14,65 

                1,63 

                        14,65 

​

​

KOTA BITUNG

                        12,88 

                             - 

                        12,88 

​

​

KOTA KOTAMOBAGU

                           6,34 

                      0,55 

                           5,79 

Jan- Mei

TMT Pengangkatan P3K Juni 2023

Total

549,21

9,70

45.614,12

​

​

  • Pemda Bolmong sampai saat ini belum mengajukan penyaluran di karenakan masih dalam tahap Penginputan data PPPK di database, sedangkan pemda lain sedang menyusun Laporan Realisasi  Pembayaran belanja Pegawai PPPK, dikarenakan sifat pembayaran PPPK ini reimburse
  • Kota Bitung : Pembayaran gaji bulan Oktober 2023 dan bulan September belum dibayarkan karena Sistem pembayaran reimburse jadinya nanti akan sekalian ditagih Desember. Tapi kalau harus dibayarkan segera akan ajukan pembayarannya.
  • Kab.Minahasa Utara : Laporan pembayaran P3K telah disampaikan untuk bulan agustus, september dan oktober 2023 tapi yang disalurkan baru bulan agustus 2023
  • Kab. Kepl. Talaud : Untuk pembayaran bulan sept sudah diajukan tinggal menunggu penyaluran dari kantor pusat
  1. Kab. Bolmong belum ada yang dibayarkan
  2. Kab. Bolmut Bulan Agust
  3. Kab. Bolsel Bulan Aprl, Mei, Jun, Jul, Agus dan Gaji Ke-13
  4. Kab. Boltim Bulan Apr, Mei, Jun, Jul, Agust dan Gaji Ke-13
  5. Kotamobagu  Bulan Juni Juli
  6. Kab Talaud baru dibayar agustus
  7. Kab Minahasa Utara baru dibayar bulan agustus

​

Kanwil mendorong Pemda untuk segera menyelesaikan kebutuhan administrasi pengangkatan P3K (termasuk SK) dan segera mengajukan reimburse penyaluran selanjutnya ke Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan