PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH

IMPLEMENTASI PERGUB SULAWESI TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH

DARI PEDOMAN PERADILAN ADAT MENUJU HARMONISASI DENGAN HtTUKUM PIDANA NASIONAL

Latar Belakang

PERADILAN ADAT TUMBUH DARI KEBUTUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK MENYELESAIKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA MELALUI MEKANISME YANG DEKAT DENGAN KEHIDUPAN KOMUNITAS.

PERGUB SULAWESI TENGAH NO. 42 TAHUN 2013 DISUSUN UNTUK MEMPERKUAT KELEMBAGAAN ADAT DAN MENJADI PEDOMAN BAGI PEMANGKU ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA.

SEJAK 2 JANUARI 2026, UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP BERLAKU; PP NO. 55 TAHUN 2025 MULAI BERLAKU 3 JANUARI 2026; DAN UU NO. 1 TAHUN 2026 MENGATUR PENYESUAIAN KETENTUAN PIDANA.

​

2013

2026

Sumber: analisis berdasarkan peraturan yang tercantum pada slide.

2

Landasan Konstitusional

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Pengakuan tersebut bersyarat: sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pidana, UU No. 1 Tahun 2023 kemudian memberikan kerangka khusus bagi “hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Konstitusi

Pasal 18B ayat (2)�Pengakuan & penghormatan MHA

Hukum Nasional

KUHP + PP 55/2025 + UU 1/2026

Hukum Adat

Norma yang hidup di komunitas

Peradilan Adat

Penyelesaian sengketa adat

Sumber: UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2); UU 1/2023.

3

Pergub Sulteng No. 42 Tahun 2013

JUDUL: PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH; DITETAPKAN DI PALU PADA 29 MEI 2013.

TUJUAN: MENJADI PEDOMAN PEMANGKU ADAT, MEMUAT PRINSIP DASAR PERADILAN ADAT, DAN MENJADI REFERENSI BAGI PENEGAK HUKUM FORMAL.

PERADILAN ADAT DIDEFINISIKAN SEBAGAI KELEMBAGAAN YANG DITUGASKAN/DIBERI KEWENANGAN MENERIMA, MEMERIKSA, DAN MEMUTUS SENGKETA BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG HIDUP.

PASAL 5 MENEGASKAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT MENDAMAIKAN PIHAK YANG BERSENGKETA DAN TIDAK MENGURANGI KEWENANGAN PENGADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PUBLIK.

Sumber: Pergub 42/2013, Pasal 1–5 dan Lampiran.

4

Pengertian & Unsur

MASYARAKAT HUKUM ADAT: KELOMPOK YANG BERMUKIM TURUN-TEMURUN DALAM WILAYAH TERTENTU, MEMILIKI IKATAN ASAL-USUL, HUBUNGAN DENGAN TANAH/SUMBER DAYA ALAM, PRANATA PEMERINTAHAN ADAT, DAN TATANAN HUKUM ADAT.

LEMBAGA ADAT: PERANGKAT ORGANISASI YANG TUMBUH BERSAMA SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK MENGATUR, MENGURUS, DAN MENYELESAIKAN PERMASALAHAN MENURUT HUKUM ADAT.

PERADILAN ADAT: KELEMBAGAAN UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA, DAN MEMUTUS SENGKETA BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG HIDUP.

HUKUM ADAT: NORMA/ATURAN TERTULIS ATAU TIDAK TERTULIS YANG HIDUP DAN BERLAKU, DENGAN SANKSI ADAT ATAS PELANGGARANNYA.

MHA

LEMBAGA ADAT

PERADILAN ADAT

PENYELESAIAN

Sumber: Pergub 42/2013, Pasal 1.

5

Prinsip-Prinsip Peradilan Adat

MENYELESAIKAN SECARA DAMAI DAN MEMULIHKAN SITUASI SOSIAL YANG TERGANGGU.

AMANAH DAN BERTANGGUNG JAWAB; PEMANGKU ADAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENYELENGGARAAN KEPADA MASYARAKAT.

KESETARAAN DI DEPAN HUKUM DAN NON-DISKRIMINASI.

CEPAT, MUDAH, DAN MURAH; IKHLAS DAN SUKARELA; MUSYAWARAH MUFAKAT.

KETERBUKAAN UNTUK UMUM DENGAN PENGECUALIAN TERTENTU; JUJUR DAN BERKOMPETENSI; MENGHORMATI KEBERAGAMAN HUKUM ADAT; PRADUGA TAK BERSALAH; DAN BERKEADILAN.

DAMAI • SETARA • MUSYAWARAH • PEMULIHAN

Sumber: Lampiran Pergub 42/2013, Bab III.

6

Kewenangan & Ruang Lingkup

PERGUB MEMANDANG PERKARA ADAT TIDAK SELALU TERPISAH TEGAS MENJADI PIDANA DAN PERDATA; YANG PENTING ADALAH PELANGGARAN TERHADAP NORMA YANG HIDUP DALAM KOMUNITAS.

PERADILAN ADAT MENANGANI HUBUNGAN ANTARMANUSIA DAN HUBUNGAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGAN/ALAM DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT.

PERGUB JUGA MENGATUR PELIMPAHAN PERKARA KE PERADILAN FORMAL KETIKA PERKARA BERADA DI LUAR KOMPETENSI/YURISDIKSI ADAT, TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA ADAT, ATAU PIHAK MEMILIH JALUR FORMAL.

PERKARA PIDANA BERAT YANG DICONTOHKAN DALAM PEDOMAN—SEPERTI PEMBUNUHAN, PEMERKOSAAN, NARKOBA, DAN PERAMPOKAN DENGAN KEKERASAN—DIARAHKAN UNTUK DIBERITAHUKAN KEPADA KEPOLISIAN DAN DITANGANI MELALUI JALUR FORMAL.

Sumber: Lampiran Pergub 42/2013, Bab IV & VII.

7

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

TAHAPAN DALAM LAMPIRAN PERGUB BERSIFAT PEDOMAN, BUKAN PENYERAGAMAN SELURUH PRAKTIK ADAT.

ALUR UMUM: PENGADUAN → PENERIMAAN/PEMERIKSAAN AWAL → PEMANGGILAN PIHAK TERKAIT → PEMBAHASAN/MUSYAWARAH LEMBAGA ADAT → PEMERIKSAAN KETERANGAN/BUKTI → KEPUTUSAN/KESEPAKATAN → PELAKSANAAN DAN PEMULIHAN.

PEDOMAN MENEKANKAN BAHWA SETIAP WILAYAH DAPAT MEMILIKI VARIASI MEKANISME SESUAI HUKUM ADAT SETEMPAT.

KEPUTUSAN/KESEPAKATAN DIANJURKAN DITULIS DAN DIARSIPKAN AGAR PELAKSANAANNYA DAPAT DIAWASI DAN DIKETAHUI PIHAK TERKAIT.

Pengaduan

Pemeriksaan

Pemanggilan

Musyawarah

Keputusan

Pemulihan

Sumber: Lampiran Pergub 42/2013, Bab V–VI.

8

Putusan & Sanksi Adat

KEPUTUSAN PERADILAN ADAT MERUPAKAN HASIL MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI KEDAMAIAN; SANKSI DIARAHKAN PADA PEMULIHAN KEADAAN YANG TERGANGGU.

PEDOMAN MENYEBUT CONTOH SANKSI: NASIHAT, PERINGATAN, PERMINTAAN MAAF, GANTI RUGI, DENDA, DAN UNTUK PELANGGARAN BERAT DAPAT BERUPA PENGUSIRAN ATAU BENTUK LAIN SESUAI HUKUM ADAT SETEMPAT.

BENTUK DAN BERAT SANKSI DAPAT BERBEDA ANTARWILAYAH KEADATAN.

PRINSIP UTAMA: SANKSI BUKAN SEKADAR PEMBAYARAN DENDA, TETAPI PEMULIHAN KORBAN DAN HUBUNGAN SOSIAL.

Tujuan utama: pemulihan korban + harmoni sosial

Sumber: Lampiran Pergub 42/2013, Bab VI.

9

KUHP Nasional: Hukum yang Hidup

UU NO. 1 TAHUN 2023 BERLAKU SEJAK 2 JANUARI 2026 DAN BUKU KESATUNYA MENJADI DASAR UMUM BAGI BUKU KEDUA, UU DI LUAR KUHP, DAN PERDA PIDANA.

PASAL 2 MENGAKUI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT YANG MENENTUKAN SESEORANG PATUT DIPIDANA MESKIPUN PERBUATAN TIDAK DIATUR DALAM KUHP.

HUKUM YANG HIDUP TERSEBUT BERLAKU DI TEMPAT HUKUM ITU HIDUP DAN SEPANJANG TIDAK DIATUR DALAM KUHP SERTA SESUAI PANCASILA, UUD 1945, HAM, DAN ASAS HUKUM UMUM YANG DIAKUI.

PASAL 2 AYAT (3) MENJADI DASAR PEMBENTUKAN PP MENGENAI TATA CARA DAN KRITERIA PENETAPANNYA.

Pasal 2 UU 1/2023

Sumber: UU 1/2023 Pasal 2; status berlaku 2 Jan 2026.

10

PP No. 55 Tahun 2025

PP NO. 55 TAHUN 2025 MERUPAKAN PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (3) UU NO. 1 TAHUN 2023 DAN BERLAKU SEJAK 3 JANUARI 2026.

KRITERIA HUKUM YANG HIDUP: SESUAI PANCASILA, UUD 1945, HAM, DAN ASAS HUKUM UMUM; SERTA DIAKUI DAN DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT SETEMPAT YANG TELAH DIAKUI/DITETAPKAN SESUAI PERATURAN.

TINDAK PIDANA ADAT HARUS MELAWAN HUKUM/BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG HIDUP, DIANCAM DENGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT, TIDAK DIATUR DALAM KUHP, DAN BERLAKU BAGI SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ADAT DI WILAYAH HUKUM ADAT TERSEBUT.

JENIS TINDAK PIDANA ADAT YANG MEMENUHI KRITERIA DIATUR DENGAN PERDA.

KRITERIA → PERDA → PENANGANAN

Sumber: PP 55/2025 Pasal 4–6.

11

UU No. 1 Tahun 2026: Penyesuaian Pidana

UU NO. 1 TAHUN 2026 BERLAKU SEJAK 2 JANUARI 2026.

MATERI POKOKNYA MENCAKUP PENYESUAIAN KETENTUAN PIDANA DALAM UU DI LUAR KUHP DAN PERATURAN DAERAH DENGAN BUKU KESATU KUHP, SERTA PENYESUAIAN KETENTUAN TERTENTU DALAM KUHP.

UU INI JUGA MENGUBAH BEBERAPA KETENTUAN TERKAIT PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

RELEVANSINYA BAGI PEMBAHASAN PERADILAN ADAT TERUTAMA BERADA PADA HARMONISASI KETENTUAN PIDANA DAERAH DENGAN KERANGKA UMUM KUHP

Fokus: harmonisasi ketentuan pidana dengan Buku Kesatu KUHP

Sumber: UU 1/2026; JDIH BPK, status berlaku 2 Jan 2026.

13

Analisis Harmonisasi

PERGUB 42/2013 BERFOKUS PADA PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ADAT; PP 55/2025 BERFOKUS PADA PENETAPAN TINDAK PIDANA ADAT SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT.

KARENA OBJEK DAN INSTRUMENNYA BERBEDA, KEDUANYA TIDAK TEPAT DIPOSISIKAN SEBAGAI ATURAN YANG IDENTIK.

UNTUK TINDAK PIDANA ADAT YANG HENDAK DITEMPATKAN DALAM KERANGKA PASAL 2 KUHP, PP 55/2025 MENSYARATKAN KRITERIA DAN PENETAPAN MELALUI PERDA.

HARMONISASI PERLU MELIHAT BATAS KEWENANGAN PERADILAN ADAT, HUBUNGAN DENGAN PENGADILAN NEGARA, ASAS LEGALITAS, HAK PARA PIHAK, SERTA KESESUAIAN SANKSI.

KUNCI: bedakan ‘peradilan adat’ dari ‘tindak pidana adat’

Sumber: analisis berdasarkan peraturan yang tercantum pada slide.

15

Isu Hukum yang Perlu Diperhatikan

KEDUDUKAN PERGUB SEBAGAI REGULASI KEPALA DAERAH DAN RUANG MATERI MUATANNYA.

PEMBEDAAN SENGKETA ADAT, SANKSI ADAT, DAN TINDAK PIDANA ADAT DALAM PENGERTIAN KUHP/PP 55/2025.

KRITERIA HUKUM YANG HIDUP DAN KEBUTUHAN PENGAKUAN/PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

ASAS LEGALITAS, HAM, NON-DISKRIMINASI, PRADUGA TAK BERSALAH, DAN KEPASTIAN HUKUM.

POTENSI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN SERTA KEBUTUHAN KOORDINASI LEMBAGA ADAT, PEMDA, SATPOL PP, KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PENGADILAN.

LEGALITAS • HAM • KEWENANGAN • KEPASTIAN HUKUM

Sumber: analisis berdasarkan peraturan yang tercantum pada slide.

17

Rekomendasi Implementasi

INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HUKUM ADAT YANG MASIH HIDUP SERTA WILAYAH DAN KOMUNITAS PENDUKUNGNYA.

PEMETAAN LEMBAGA ADAT DAN PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA DI SETIAP WILAYAH KEADATAN.

HARMONISASI PERGUB DAN REGULASI DAERAH DENGAN KUHP NASIONAL, PP 55/2025, DAN UU 1/2026.

JIKA DIPERLUKAN PENETAPAN TINDAK PIDANA ADAT, GUNAKAN PROSEDUR PP 55/2025 DAN INSTRUMEN PERDA.

PENGUATAN KAPASITAS PEMANGKU ADAT DAN MEKANISME KOORDINASI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM.

PASTIKAN PROSEDUR MELINDUNGI KORBAN, PIHAK TERLAPOR, PEREMPUAN, ANAK, SERTA HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT.

DOKUMENTASI → HARMONISASI → KAPASITAS → KOORDINASI

Sumber: analisis berdasarkan peraturan yang tercantum pada slide.

19

Studi Kasus / Simulasi

Studi Kasus apabila terjadi pelanggaran norma adat dalam komunitas masyarakat hukum adat di Sulawesi Tengah.

Langkah 1 — identifikasi apakah perkara merupakan sengketa/norma adat yang dapat ditangani melalui mekanisme adat.

Langkah 2 — cek apakah perbuatan sudah diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP; bila ya, gunakan kerangka hukum pidana nasional.

Langkah 3 — bila hendak diperlakukan sebagai Tindak Pidana Adat yang tidak diatur KUHP, uji kriteria PP 55/2025 dan keberadaan Perda yang menetapkannya.

Langkah 4 — pastikan mekanisme penyelesaian, kewajiban adat, dan hubungan dengan pengadilan negara tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Catatan: simulasi ini untuk tujuan akademik, bukan pendapat hukum untuk kasus konkret.

Sumber: analisis berdasarkan peraturan yang tercantum pada slide.

20

Kesimpulan

PERGUB NO. 42 TAHUN 2013 MEMBERIKAN PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI SULAWESI TENGAH.

KUHP NASIONAL MENGAKUI RUANG BAGI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, DENGAN BATAS DAN SYARAT TERTENTU.

PP NO. 55 TAHUN 2025 MEMBERIKAN KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN TINDAK PIDANA ADAT MELALUI PERDA.

UU NO. 1 TAHUN 2026 MENATA PENYESUAIAN KETENTUAN PIDANA DENGAN BUKU KESATU KUHP, TERMASUK YANG BERKAITAN DENGAN PERDA.

IMPLEMENTASI KE DEPAN MEMBUTUHKAN HARMONISASI: MEMPERTAHANKAN FUNGSI PERADILAN ADAT SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA SEKALIGUS MEMASTIKAN TINDAK PIDANA ADAT YANG MASUK SISTEM NASIONAL MEMENUHI KERANGKA KUHP DAN PP 55/2025.

HARMONISASI, BUKAN ASUMSI PENCABUTAN OTOMATIS

Sumber: analisis berdasarkan peraturan yang tercantum pada slide.

21

Referensi

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2).

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — khususnya Pasal 2 dan ketentuan umum yang relevan.

PP No. 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pergub Sulawesi Tengah No. 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah, termasuk Lampiran.

​

​

​

​

TERIMAKASIH

​

Sumber: analisis berdasarkan peraturan yang tercantum pada slide.

22