Penguatan Kelembagaan Dalam Pengawasan

Sejarah Panwaslu/Bawaslu

TAHUN 1982

• PANITIA PENGAWAS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM(PANWASLAK PEMILU) DI BAWAH DEPERTEMEN DALAM NEGARI
• PANWASLAK MUNCUL KARENA PEMILU SEBELUMNYA PENUH DENGAN KECURANGAN YANG DI LAKUKAN OLEH PETUGAS PEMILU YG DI KOOPTASI OLEH PENGUASA WAKTU ITU

TAHUN 1998

• ATAS DESAKAN REFORMASI, LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DI UBAH MENJADI KOMISI PEMILIHAN UMUM(KPU) SELANJUTNYA PANWASLAK BERUBAH MENJADI PANWASLU DAN TIDAK BERADA DI BAWAH DEPDAGRI.
• TAHUN 2003 PANWASLU MENJADI LEMBAGA ADHOCK YANG TERPISAH DARI KPU DENGAN HADIRNYA UU NOMOR 12 TAHUN 2003. STRUKTURNYA PANWASLU PUSAT,PROVINSI,KABUAPTEN DAN KECAMATAN

Lanjut……

​

TAHUN 2007

• PENGAWASAN PEMILIHAN MAKIN KUAT DENGAN ADANYA UU NOMOR 22 TAHUN 2007 DIMANA PANWASLU MENJADI LEMBAGA TETAP SEHINGGA BERUBAH MENJADI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAU BAWASLU DAN DI TINGKATAN PROVINSI,KABUPATEN/KOTA HINGGA KECAMATAN BERSIFAT ADHOCK, TETAPI UNTUK PEREKRUTAN PANWASLU PROVINSI HINGGA KECAMATAN SEBAGIAN BESAR ADALAH KEWENANNGAN KPU. SEHINGGA BAWASLU MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW ATAS UU NOMOR 22 TAHUN 2007 DI MK DAN PERMOHONANNYA DI KABULKAN.

TAHUN 2011

• KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU MAKIN KUAT DAN KOKOH DENGAN ADANYA UU NOMOR 15 TAHUN 2011. DIMANA KELEMBAGAAN DI TINGKATAN PROVINSI YANG SEBELUMNYA BERNAMA PANWASLU DAN BERSIFAT ADHOCH BERUBAH MENJADI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI DAN UNTUK KABUPATEN/KOTA HINGGA KELURAHAN/DESA MASIH BERSIFAT ADHOCK

Lanjut……

​

​

KEWENANGAN UTAMA BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELAIN UNTUK PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU, MENERIMA PENGADUAN, MENANGANI KASUS PELANGGARAN ADMINSTRATI, PELANGGARAN PIDANA PEMILU DAN PELANGGARAN KODE ETIK YAKNI MENANGANI ENGKETA PEMILU YANG DI PERKUAT JUGA DENGAN UU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

​

TAHUN 2016 – 2017

• RANCANGAN UNDANG PENYELENGGARAAN PEMILU YANG SEDANG DI BAHAS DAN KEMUNGKINAN BESAR AKAN RAMPUNG DAN PARIPURNA APRIL 2017 MENDATANG AKAN SEMAKIN KOKOH KARENA PADA PASAL 72 YANG DI AJUKAN PEMERINTAH, DIMANA PERSONIL KELEMBAGAAN BAWASLU MENJADI 7 ORANG, PROVINSI DAN KABUPATEN MENJADI 5 ORANG DAN BERSIFAT TETAP DAN KECAMATAN 3 ORANG BERSIFAT ADHOCK. DALAM PENJELASAN RUU INI MENITIK BERATKAN KEPADA JUMLAH PERSONIL BAWASLU RI, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERTAMBAH MENJADI 5 ORANG DAN PANWASLU KABUPATEN/KOTA MENJADI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAU BAWASLU KAB/KOTA

​

​

Apa yang dipahami tentang jadi diri pengawas pemilu…??

KEKUATAN YANG DIMILIKI BAWASLU YANG BERAKAR DARI BAWASLU ITU SENDIRI, YANG MENJADI IDENTITAS, KARAKTER, ATAU CIRI BAWASLU ITU SENDIRI YANG MENJADI MODAL DASAR UNTUK MEMBANGUN DIRINYA.

JATI DIRI

Mengapa Jati Diri Pengawas Pemilu Diperlukan…??

JATI DIRI MERUPAKAN KEKUATAN UNTUK MEMPENGARUHI, MENGETAHUI POSISI DAN PERAN DALAM BERINTERAKSI

UNTUK MEMBEDAKAN SUATU LEMBAGA TERHADAP LEMBAGA LAIN SEHINGGA MANTAP DALAM BERPOLA PIKIR, BERSIKAP, BERTINDAK MENGHADAPI PERUBAHAN.

Perlunya Jati Diri

KAPAN JATI DIRI PENGAWAS PEMILU MUNCUL…??

JATI DIRI MUNCUL, KETIKA SESEORANG ATAU KELOMPOK MELAKUKAN INTERAKSI

JATI DIRI TERSEBUT MUNCUL DISEBABKAN OLEH BEBERAPA HAL YAITU SEBAGAI REFLEKSI HATI NURANI, KERAMAHAN YANG TULUS DAN SANTUN, KETAKWAAN KEPADA TUHAN, KEULETAN DAN KETANGGUHAN, KECERDASAN YANG ARIF DAN HARGA DIRI.

APA SAJA PERWUJUDAN JATI DIRI DARI PENGAWAS PEMILU…???

1. ETOS KERJA PENGAWAS PEMILU YANG TINGGI DEMI TERWUJUDNYA EXCELLENCE WITH INTEGRITY.
2. TIDAK AROGAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PENGAWASAN DAN MAMPU MENGENDALIKAN DORONGAN NAFSU DESTRUKTIF YANG BERPOTENSI MENCIDERAI JATI DIRI PENGAWAS PEMILU
3. MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEJUJURAN, KETERBUKAAN, KEIKHLASAN, PROFESSIONALISME, DAN TANGGUNG JAWAB
4. BERKEPRIBADIAN TANGGUH DALAM MEMBELA DAN MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN.

​

Mengapa Pengawas Pemilu Harus Memiliki Integritas Yang Menjadi Inti Dari Jati Diri Pengawas Pemilu

1. UNTUK MENJAMIN KUALITAS KEPEMILUAN
2. MENENTUKAN MASA DEPAN PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LEBIH BAIK
3. MENCIPTAKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS DAN BERKESINAMBUNGAN

Relasi Antara Pengawas Pemilu Harus Dilandasi Solidaritas, Sinegritas Dan Soliditas

1. SOLIDARITAS, PENGAWAS PEMILU HARUS MEMILIKI RASA KESETIA KAWANAN YANG TINGGI, PERASAAN SAMA RASA, DAN EMPATI KEPADA SESAMA PENGAWAS PEMILU
2. SINERGITAS, PENGAWAS PEMILU DI BERBAGAI TINGKATAN HARUS MENGGUNAKAN CARA PANDANG KELEMBAGAAN SEBAGAI SATU KESATUAN YANG UTUH DI BAWAH PAYUNG LEMBAGA PENGAWAS PEMILU.
3. SOLIDITAS, PANWAS HARUS MAMPU MEMBANGUN SEBUAH PONDASI, PERISAI, ATAP YANG KOKOH, KUAT DAN RAPAT TERHADAP KEPEMILUAN.

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

• LANGSUNG, BERARTI PEMILIH DIHARUSKAN MEMBERIKAN SUARANYA SECARA LANGSUNG DAN TIDAK BOLEH DIWAKILKAN.

​

• UMUM, BERARTI PEMILIHAN UMUM DAPAT DIIKUTI SELURUH WARGA NEGARA YANG SUDAH MEMILIKI HAK MENGGUNAKAN SUARA.

​

• BEBAS, BERARTI PEMILIH DIHARUSKAN MEMBERIKAN SUARANYA TANPA ADA PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN.

​

• RAHASIA, BERARTI SUARA YANG DIBERIKAN OLEH PEMILIH BERSIFAT RAHASIA HANYA DIKETAHUI OLEH SI PEMILIH ITU SENDIRI.

​

​

​

• ASAS "JURDIL" YANG MERUPAKAN SINGKATAN DARI "JUJUR DAN ADIL". ASAS JUJUR MENGANDUNG ARTI BAHWA PEMILIHAN UMUM HARUS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN ATURAN UNTUK MEMASTIKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA YANG MEMILIKI HAK DAPAT MEMILIH SESUAI DENGAN KEHENDAKNYA DAN SETIAP SUARA PEMILIH MEMILIKI NILAI YANG SAMA UNTUK MENENTUKAN WAKIL RAKYAT YANG AKAN TERPILIH.

​

• ASAS ADIL ADALAH PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP PESERTA PEMILU DAN PEMILIH, TANPA ADA PENGISTIMEWAAN ATAUPUN DISKRIMINASI TERHADAP PESERTA ATAU PEMILIH TERTENTU. ASAS JUJUR DAN ADIL MENGIKAT TIDAK HANYA KEPADA PEMILIH ATAUPUN PESERTA PEMILU, TETAPI JUGA PENYELENGGARA PEMILU.

​

Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Asas Penyelenggaraan Pemilu

MANDIRI, BERARTI PENGAWAS PEMILU TIDAK TERGANTUNG PADA ORANG ATAU PIHAK LAIN DALAM MENJALANKAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBANNYA.

​

JUJUR, BERARTI PENYELENGGARA PEMILU HARUS MENGIKUTI ATURAN YANG BERLAKU, TIDAK BERBOHONG, TULUS, DAN IKHLAS DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA SEBAGAI PENGAWAS PEMILU.

​

ADIL,PENGAWAS PEMILU HARUS BERTINDAK SECARA ADIL, DALAM ARTI TIDAK BERAT SEBELAH, TIDAK MEMIHAK, DAN TIDAK SEWENANG-WENANG TERHADAP PEMILIH, PESERTA PEMILU, PENYELENGGARA PEMILU, DAN SEMUA PIHAK LAIN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PEMILU.

​

KEPASTIAN HUKUM, BERARTI KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN.

​

TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, BERARTI PENYELENGGARA PEMILU SENANTIASA MELAKUKAN PEKERJAANNYA SECARA TERATUR, MENURUT ATURAN, BERSIKAP SOPAN, DAN BERTINDAK DENGAN SEPATUTNYA

​

KEPENTINGAN UMUM BERARTI BAHWA PENYELENGGARA PEMILU HARUS MENDAHULUKAN KEPENTINGAN UMUM DARI PADA KEPENTINGAN KELOMPOK, APALAGI KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.

KETERBUKAAN ,BERARTI PENGAWAS PEMILU SENANTIASA TERBUKA TERHADAP SEMUA PIHAK, TIDAK MELAKUKAN SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI.

​

PROPORSIONALITAS, BERARTI SESUAI DENGAN PORSINYA , PENGAWAS TIDAK BOLEH MELAKUKAN HAL-HAL YANG TIDAK SEPATUTNYA, BAIK DARI SEGI MORAL MAUPUN DARI SEGI HUKUM.

​

PROFESIONALITAS, BERARTI UNTUK DAPAT BERTINDAK SECARA PROFESIONALITAS, SESEORANG HARUS MENGUASAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN.

​

AKUNTABILITAS, BERARTI SETIAP TINDAKAN YANG DILAKUKAN HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN, TERUTAMA DARI SEGI HUKUMNYA.

​

EFISIENSI ,BERARTI SEMAKIN SEDIKIT MATERI ATAU BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH CAPAIAN PEKERJAAN TERTENTU.

​

EFEKTIVITAS, BERARTI KETEPATAN CARA YANG DIGUNAKAN UNUTK MENDAPATKAN CAPAIAN TERTENTU.

MEKANISME PENGAWASAN PEMILUKADA OLEH PENGAWAS PEMILUKADA

“Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan minilai proses penyelenggaraan Pemilukada sesuai Peraturan Perundang-undangan”

A. Definisi Pengawasan pemilu :

PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENGAWASAN PEMILUKADA

PENGAMATAN

PENGKAJIAN

PEMERIKSAAN

PENILAIAN

B. Tujuan Pengawasan Pemilukada

1. Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis;
2. Memastikan terselenggaranya Pemilukada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilukada secara menyeluruh.

C. Mekanisme Pengawasan Pemilukada

1. Pengawas Pemilukada melakukan pengawasan secara aktif;
2. Pengawasan secara pasif.

D. Strategi Pengawasan Pemilukada

• Pencegahan terhadap potensi pelanggaran;
• Penindakan terhadap dugaan pelanggaran.

• PENGAWASAN AKTIF ADALAH KEGIATAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN SECARA LANGSUNG (TEMUAN)
• PENGAWASAN PASIF ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN DENGAN PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERHADAP LAPORAN YANG DISERTAI DENGAN BUKTI(LAPORAN)

E. Kerjasama pengawasan pemilukada dalam bentuk :

1. Mendorong secara aktif peran masyarakat;
2. Menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai;
3. Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi;
4. Menjalin kerjasama dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan dan kelompok masyaraat lainnya;
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon di tiap kampanye pasangan calon;
6. Membangun sinergitas dengan media massa untuk mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan.

Kerjasama pengawasan Pemilukada antara Pengawas Pemilukada dan pemangku kepentingan pemilukada diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip :

1. Kemandirian;
2. Keterbukaan;
3. Keadilan;
4. Kepastian Hukum;
5. Profesionalitas;
6. Akuntabilitas;
7. Efisiensi;
8. Efektifitas.