2 of 25

Kebijakan Umum Belanja KL


Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan Meningkatkan kualitas SDM melalui dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan, akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas pendidikan Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas yang mendukung transformasi ekonomi Melanjutkan reformasi birokrasi untuk mendukung adaptasi pola kerja baru yang efektif dan efisien Mendukung pelaksanaan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas dan daya saing Mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan transisi energi

3 of 25

A. Review Capaian Kinerja 2022

NO	KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA
1	Zona Integritas	Mendapat anugrah WBBM dan WBK dari Kementerian PAN RB sebanyak 6 Satker (Dilmil Yogyakarta, Badimiltun, PTA Medan, PTA Kendari, PA Unaaha, PA Timika)
2	Peningkatan Kelas/Type Pengadilan	Terwujud peningkatan kelas/type pengadilan dari Kemenpan RB sebanyak 73 satuan kerja
3	Penyusunan Standar Biaya Masukan Lainnya	Terwujud Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tenaga Ahli Mahkamah Agung
4	Pembentukan 13 Satker Tingkat Banding	Terwujud pembentukan 13 satker Tk. Banding dan telah di operasionalkannya pada tanggal 5 Desember 2022

5	Penatausahaan Hibah	Terwujud Perma 5 Tahun 2022 untuk penatausahaan hibah yang lebih tertib

4 of 25

B. Nilai Kinerja Anggaran

96,29

91,5

94,75

75,27

NKA

Rank Seluruh KL

Peringkat dihitung dari seluruh K/L tanpa memperhatikan total pagu

*Sumber Data SMART 14 Desember 2022

Perkembangan Kinerja Anggaran

Mahkamah Agung RI TA 2019 s.d. TA 2022

NILAI KINERJA TA 2022

Peringkat Kinerja Mahkamah Agung RI mengalami peningkatan sejak TA. 2021.

Namun nilai kinerja TA 2022 masih belum maksimal apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan upaya perbaikan yang telah dilakukan di TA. 2021 secara konsisten ditingkatkan di TA. 2022 untuk perbaikan kinerja anggaran yang tidak maksimal pada sisa waktu 2 minggu menjelang akhir Tahun Anggraan

5 of 25

C. Alokasi Anggaran (DIPA MA) TA. 2023

Rp 12,2

Triliun

B Peg Rp7,74 T

BB Ops Rp2,20 T

B Non Ops (BB & BM) Rp2,31 T

DIPA Induk Mahkamah Agung

Belanja Operasional

Belanja Pegawai Rp 7,7 T

Belanja Barang Ops Rp 2,2 T

Belanja Non Operasional

BB Non Ops Rp 0,5 T

Belanja Modal Rp1,83 T

Rp.886.688.454.000

Automatic Adjustmen (AA)

6 of 25

KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH TAHUN 2023

1. Percepatan pelaksanaan Keg. IKN – Pembangunan IKN Th 2023 : 22,9 T. Koordinator Otorita IKN

Fungsi Pemb.IKN : menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi, meredam efek resesi ekonomi global, merefleksikan pertumbuhan pemerataan pembangunan

2. Fokus pada pembangunan infrastruktur yg sedang berjalan

3. Anggaran utk mendukung Pemilu 2024

4. Anggaran utk mendukung pelksanaan Inpres 7/2022 ttg Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis bateray

5. Mengoptimalkan penggunaan komponen dalam negeri.

7 of 25

KONDISI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023

DIPA MA th 2023 : 12,2 T

Kena Automatic Ajustment (Pemotongan) sebesar : Rp. 886.891.789,-

Diambil dari :

1. Belanja Pegawai : Rp. 344.771.293

2. Belanja Barang : Rp. 57.025.372

3. Belanja Modal : Rp. 484.891.789

8 of 25

PEMBATASAN TAHUN 2023

1). Rapat2, Seminar2, lokakarya, peresmian kantor/proyek

2). Pembangunan gedung baru yg tdk langsung menunjang Tusi spt. Pemb Mess dll

3). Pengad. Kendaraan Bermotor, kecuali kend.Gungsional, kend utk satker baru, penggantian kend yg rusak berat

9 of 25

NO	URAIAN KOMPONEN/DETIL		TOTAL BIAYA
			1.800.301.838.000
A	GEDUNG BANGUNAN 2023		1.580.820.419.000
	1	Pembangunan Pengadilan Tingkat pertama tahap IV (15 dari 22 satker)	490.347.164.000
	2	Pembangunan Pengadilan Tingkat Banding Baru Tahap I (8 dari 13 satker)	257.078.503.000
	3	Lanjutan Pembangunan 26 satker baru dampak AA TA. 2022	342.902.701.000
	4	Lanjutan Pembangunan/Renovasi Pasca Bencana	175.332.656.000
	5	Penyelesaian sarling 26 satker baru	38.455.876.000
	6	Penyelesaian sarling 37 satker baru	77.727.819.000
	7	Penyelesaian Gedung Parkir tahap II (MYC)	113.439.077.000
	8	Prasarana Disabilitas	6.053.096.000
	9	Renovasi mendesak	49.077.818.000

10 of 25

NO	URAIAN KOMPONEN/DETIL		TOTAL BIAYA
			1.800.301.838.000
	SATKER PUSAT (BIRO UMUM - BUA)
	1	Renovasi gedung Sekretariat MA Lt 3 -10 (Renov Ruang kerja Hakim Agung)	20.000.000.000
	3	Renovasi Flat Kampung Rambutan	1.841.709.000
	5	Renovasi Rumah Dinas Sunter (3 unit)	8.564.000.000
B	TANAH		52.000.000.000
	1	Pengadilan Tinggi Agama Medan	26.000.000.000
	2	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	26.000.000.000

11 of 25

Capaian Pengelolaan SDM 2022

No.	KEGIATAN
1
	Pengisian SDM pada 13 Pengadilan tingkat Banding yang baru dioperasionalkan

2	Pengisian 16 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
3	Upaya peningkatan disiplin pegawai dengan pengembangan system presensi pegawai pada
	SIKEP dengan menambahkan swafoto dan mengunci koordinat lokasi
4
	Pendataan PPNPN Mahkamah Agung sejumlah 11.145 orang

5	Migrasi data Pegawai pada SIKEP, SAPK dan my SAPK menjuju SIASN dalam rangka satu data
	pelayanan Kepegawaian
6	Penilaian Kompetensi Pegawai dalam rangka talent pool MA dan Nasional terhadap 1.771
	pegawai

12 of 25

Capaian Pengelolaan SDM 2022 (lanjutan…)

No.	KEGIATAN
7
	Untuk perbaikan perencanaan TH 2024, kita sdh harus menggunakan Aplikasi E-IPLANS ( Electronik Integrated Palanning System)

8	MOU MA dengan BPJS, untuk jaminan perlindungan kesehatan. Hakim sbg Pejabat Negara, Karyawan sbg Peg MA
9	Kiat agar Nilai kinerja kita tinggi : konsistensi antara program kerja dengan realisasi, Konsistensi RPD.

13 of 25

Pengembangan presensi dengan foto dan penguncian koordinat

14 of 25

Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan

Melakukan Perbaikan Perencanaan

Mempercepat Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek

Melakukan Percepatan Pelaksanaan PBJ

Mempercepat dan Meningkatkan Ketepatan

Penyaluran Dana Bansos dan Banper

Meningkatkan Kualitas Belanja melalui Peningkatan Efisiensi dan

Efektivitas Belanja (Value for Money)

Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Internal

Pelaksanaan Anggaran

15 of 25

Penerapan Value For Money Dalam Belanja

A. Membatasi belanja yang urgensinya rendah seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim

B. Melakukan

prioritas

kegiatan yang akan dilaksanakan

D. Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan

E. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran

C. Mengoptimalkan

pemanfaatan informasi

teknologi

dalam

pelaksanaan kegiatan

16 of 25

PENCAPAIAN MAHKAMAH AGUNG

17 of 25

PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG

18 of 25

REALISASI ANGGARAN 2019-2021

No	Eselon 1	2019	2020	2021	2022
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	97,98%	95,32%	97,91%	94,91%
2	KEPANITERAAN	99,46%	98,99%	99,86%	114,18%
3	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	98,65%	96,08%	96,95%	92,07%
4	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	99,03%	98,56%	98,78%	95,64%
5	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	97,60%	93,14%	95,02%	91,89%
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN	99,69%	98,33%	99,89%	91,36%
7	BADAN PENGAWASAN	99,81%	91,59%	96,19%	94,37%
		98,07%	95,45%	97,96%	95,14%

19 of 25

D. Perbaikan Perencanaan Anggaran TA. 2024

Hitung kebutuhan belanja

pegawai, Barang maupun Modal secara cermat

Fokus pada prioritas, orientasi pada hasil (result based)

Penuhi data dukung segera saat mengusulkan kebutuhan anggaran

^{melalui Peningkatan Efisiensi dan}5

Meningkatkan Kualitas Belanja

Efektivitas Belanja (Value for Money)

Reviu pelaksanaan

kegiatan dan identifikasi masalah/hambatan yang dihadapi

Perbaiki pola distribusi baik distribusi pagu maupun distribusi target RO

Pengusulan Anggaran TA, 2024 menggunakan Aplikasi E-IPLANS ( Electronic Integrated Planning System)

20 of 25

Langkah-langkah yang harus dilakukan satker dalam Perencanaan

Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja (Keluaran dan Outcome oriented) bukan berdasarkan struktur organisasi. Pemegang Portofolio satker adalah KPA, anggaran dialokasikan hanya sampai Unit satker selaku pemilik output..
Dalam rangka percepatan perencanaan anggaran, pada bulan Desember tahun 2022 sudahdimulai merencanakan dan menginventaris kebutuhan anggaran TA 2024 sampai dengan level satker.
Lengkapi data dukung usul kebutuhan anggaran (RKBMN, Perhitungan PU, Clearance Kominfo/PAN RB, Reviu auditor terkait tunggakan)
Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami baik dalam perencanaan

21 of 25

Langkah-langkah yang harus dilakukan satker dalam Perencanaan

5. Pengalokasian anggaran pada keluaran yang bersifat berlanjut pada tahun berikutnya agar memperhatikan capaian keluaran dan efisiensi yang ada dgn memperhitungkan realisasi anggaran tahun sebelumnya

6. Evaluasi kembali Penetapan Target Kegiatan Prioritas dan Non Prioritas, agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal dan target yang ditetapkan dapat dicapai.

7. Sampaikan kepada Biro/Bagian Perencanaan dengan disertai alasan dan urgensi mengapa harus dialokasikan

8. Hindari penggunaan akun Non Operasional Lainnya dan Operasional Lainnya

22 of 25

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT LAYANAN DJA

DJA berkomitmen memberikan LAYANAN PRIMA sesuai peraturan serta nilai-nilai, kode etik dan kode perilaku Kemenkeu
DJA menjaga INTEGRITAS dan memberikan layanan bebas KKN, Gratifikasi, Pungli, Percaloan, dan Diskriminasi serta menghindari Benturan Kepentingan

SALURAN PENGADUAN DJA

Telp Surel Laman

: 021-3866116

: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id

: wise.kemenkeu.go.id

#KEMENKEUTEPERCAYA

Melanjutkan efisiensi pada belanja barang terutama pada belanja perjalanan dinas, paket meeting, belanja bahan, honorarium dan jumlah tenaga honorer
Optimalisasi pemanfaatan sarana IT untuk pertemuan yang diadakan untuk konsultasi berbagai bidang, sehingga anggaran perjalanan dinas bisa diefisienkan
Konsumsi rapat hanya diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya, masyarakat atau instansi lain.
Akun dalam komponen 002 hanya diperuntukkan untuk akun yang berkarakteristik operasional
Lakukan revisi anggaran apabila terdapat kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi

Hal-Hal Yang Dapat Dilakukan Satker Dalam Pelaksanaan Anggaran

23 of 25