1 of 14

Evaluasi Pengisian

RAPAT KERJA DAERAH

PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

16 - 17 JANUARI 2025

Oleh : Hendra Sari Atmaja

Aplikasi e-seMAr

dan Penyusunan

LKjIP serta SAKIP 2025

2 of 14

Dasar Hukum

Perpres

Mahkamah Agung

Permenpan RB

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tentang Pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Mahkamah Agung

3 of 14

Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja

Aplikasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja (SEMAR) adalah aplikasi dari Mahkamah Agung RI yang digunakan untuk mengevaluasi laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Manfaat aplikasi SEMAR: Mempermudah evaluasi laporan SAKIP, Meningkatkan kinerja satker dalam penyusunan SAKIP

4 of 14

Lembar Kerja Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Proses penyusunan rencana yang bertujuan untuk mengelola dan mengarahkan kinerja individu, tim, atau organisasi.

Rencana Kinerja

Kegiatan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PKT)

Pengukuran Kinerja

Pelaporan kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelaporan Kinerja

proses analisis, penilaian, dan pemberian apresiasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah

Evaluasi Kinerja

5 of 14

1. Perencanaan Kinerja

Sekma IKU
Pedoman teknis pelaksanaan kinerja
Pedoman teknis pelaksanaan anggaran
pedoman tekinis kinerja internal (turunan dari PTA)

Cetak Biru
Dokumen SAKIP
Program Kerja
Rencana Kerja Anggaran
Analisa IKU SMART
Pohon Kinerja
Cross Cutting
SKP seluruh pegawai

DIPA 01 dan 04
RKA/KL 01 dan 04
Matriks pendanaan renstra
laporan keuangan CALK 01 dan 04
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Perkara
Analisa Monev Rencana Aksi

Dokumen Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan

6 of 14

Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment

2. Pengukuran Kinerja

Pedoma Teknis Pengukuran Kinerja Internal
IKU
IKU Tambahan harus ada dasar hukum/SK Ketua Pengadilan
SOP Pengumpulan data
Pedoman Teknis pengumpulan Data Internal

Dokumen rapat Monev capaian kinerja (UANG)
Calk 01&04, Laporan Perkara
Pedoman teknis internal pengukuran capaian kinerja
Monev Capaian Kinerja SIPP, Komdanas dan Kinsatker
Laporan Monev

Dokumen pengusulan, pemotongan tukin 3 bulan terakhir
Dokumen Baperjakat
SK Inovasi
Gambaran umum strategi dan alasan dibuat inovasi
Laporan Monev Inovasi memuat analisa
Matriks semula menjadi (aplikasi sakti)
Analisa efisiensi anggaran dengan capaian kinerja
Rapat evaluasi capaian kinerja (UANG)

7 of 14

3. PELAPORAN KINERJA

LKjIP
Lampiran LKjIP
SK Tim dibedakan (Penyusun, Reviu, Evaluator)
SK Tim review LKjIP

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

SK Inovasi
SOP Inovasi
Gambaran umum strategi dan alasan dibuat inovasi

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Rapat evaluasi capaian kinerja (UANG)
Rapat evaluasi capaian kinerja mengungkap capaian kinerja baik dari perkara maupun realisasi anggaran
matriks semula menjadi
Laporan realisasi rencana aksi
Dokumen monev berkala
SK Inovasi

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

8 of 14

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

SK SESMA 878
Pedoman Teknis internal Evaluasi AKIP
LHE AKIP
SKP berjenjang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Pedoman teknis interna evaluasi AKIP
SK Tim Evaluator internal/Penilaian Mandiri
Monev berkala
LHE internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Monev berkala (UANG)
mencantumkan hasil monev dan tindak lanjut

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

9 of 14

PENYUSUNAN SAKIP

Rancangan Rencana Strategis

Rencana Kerja Tahunan 2026

Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

AKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Tujuan SAKIP adalah untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui pertanggungjawaban. SAKIP juga bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar perencanaan anggarannya lebih berdampak

Indikator Kinerja Utama

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

10 of 14

PENETAPAN IKU

Target ditentukan dengan memperhatikan capaian kinerja 3 tahun terakhir

Target Kinerja yang relevan

Pastikan Target IKU dapat dicapai

11 of 14

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

Mentapkan Visi, Misi dan Tujuan dan sasaran Strategis

Prioritas jangka waktu

Breakdown IKU

12 of 14

Rencana Kinerja Tahunan breakdown dari IKU

Rencana Aksi breakdown IKU dengan target triwulan

Perjanjian kinerja pimpinan dengan mencantumkan kegiatan dan anggaran

13 of 14

Penyusunan LKjIP

Ringkasan Eksekutif

Penjelasan sasaran kinerja

Analisis Efisiensi Kinerja dengan anggaran

SK SESMA 878/VII/2022