KEDUDUKAN PROPINSI
SBG. DAERAH OTONOM
DAN WIL. ADMINISTRASI
MEMELIHARA HUBUNGAN
PEM. PUSAT & DAERAH
DALAM KERANGKA NKRI
MENYELENGGARAKAN
OTODA LINTAS DAERAH
KAB & KOTA
MELAKS KEWENANGAN
OTODA YANG BELUM
DILAKS OLEH KAB & KOTA
MELAKS TUGAS-TUGAS
DEKONSENTRASI
KEWENANGAN
OTONOMI LUAS
= SEMUA BIDANG
PEMERINTAHAN
KECUALI
POLITIK LUAR NEG
PERTAHANAN KEAMANAN
PERADILAN
MONETER & FISKAL
AGAMA
- PEMERINTAH SENTRAL
- POLITIK
- EKONOMI
- TIDAK BERTENTANGAN
PER-UU-AN
- KEUTUHAN NKRI
JAMIN KEUTUHAN
NKRI
PEREKAT KEUTUHAN
NKRI
MENGAKOMODASI &
MEWUJUDKAN
KEPENTINGAN
MASYARAKAT
SPIRIT OTODA
FILOSOFI OTODA
PERMASALAHAN KESIAPAN DAERAH
PERANGKAT DAERAH
* KARAKTERISTIK & KEBUTUHAN
* SIKAP KEDAERAHAN
* KUALITAS & PROFESIONAL
* PENEMPATAN PNS
KEWENANGAN DAERAH
* SESUAI PP 25 / 2000
* SESUAI KARAKTERISTIK & KEBUTUHAN NYATA
KEUANGAN DAERAH
* KEMAMPUAN → POTENSI
* BERDAYAKAN + FASILITASI
D P R D
* KAPABILITAS & KREDIBILITAS
* PEMAHAMAN TTG PEMERINTAHAN
MENINGKATKAN PERAN & FUNGSI DPRD → LEGIS, WAS & ANGGARAN
KONDISI OTODA YANG DIHARAPKAN
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH & KESE JAHTERAAN MASY
SESUAI UUD’45 DALAM NKRI
PERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN, POTENSI, ANEKA RAGAM DAERAH
SESUAI PRINSIP OTONOMI LUAS, NYATA, BER-TG JAWAB
PEMBERDAYAAN SISTEM PEMERINTAHAN DI DAERAH
POLITIK
VISI OTODA
EKONOMI
SOSBUD
* OTODA HRS DIPAHAMI SBG PRO SES LAHIRNYA KEPALA PEM.DAERAH SCR DEMOK
* PENYELENGG PEM YG RES PONSIF THD MASY
* MEKANISME KEPUTUSAN YG TAAT ASAS PER-TG-JAWA BAN PUBLIK
* BANGUN STRUK PEM. SESUAI KEBUTUHAN DAERAH
* BANGUN SIS & POLA KARIR POL & ADMINISTRASI
* SIS MEN PEM→ EFEKTIF
* MENJAMIN PELAKS EKONO- MI NAS DI DAERAH & ME-NGEM BANGKAN KEBIJAKAN REGIONAL & LOKAL UTK OP- TIMALKAN POTENSI EKON DI DAERAH
* MEMUNGKINKAN PRAKARSA PEMDA UTK INVESTASI, ME- MUDAHKAN PERIJINAN DAN MEMBANGUN INFRASTRUK- TUR
* MENCIPTAKAN & MEMELIHA RA KEHARMONISAN SOSIAL
* MEMELIHARA NILAI LOKAL YG KONDUSIF
METODE PEMBERDAYAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
PELAKS KEWENANGAN PROPINSI DLM PELAYANAN LINTAS KABUPATEN / KOTA
* TERJAMINNYA KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PROPINSI
* TERJANGKAUNYA PELAYANAN PEMERINTAHAN BAGI SELURUH PENDUDUK PROPINSI SCR MERATA
* TERSEDIANYA PELAYANAN PEMERINTAHAN YG LEBIH EFISIEN JIKA OLEH KABUPATEN / KOTA
KEBIJAK SANAAN
* MEMILIKI KUALITAS & KEMAMPUAN DIK, PENGALAMAN, MORAL & ETIKA, KEMAUAN & DISIPLIN
PEMBERDAYAAN APARAT PEMDA
* SBG PEMBANTU KEPALA DAERAH
* KEMANDIRIAN DAERAH SESUAI PRA- KARSA, ASPIRASI & KEPENT MASY
PEMBERDAYAAN KEWENANGAN DAERAH
* TDK BOLEH BERTENTANGAN DGN PRINSIP PEMBERIAN OTODA
* PENINGKATAN EFEKTIFITAS, KELEMBA GAAN → KEKUATAN & KEKUASAAN POL
PEMBERDAYAAN
DPRD
* PENINGKATAN KUALITAS ANGGOTA
STRATEGI & UPAYA
STRATEGI
UPAYA
1. WASANTARA & TANNAS SBG PEN DEKATAN IMPLEMENTASI OTODA
* OTODA SBG SALAH SATU KEBIJA- KAN NAS UTK INTEGRITAS NKRI
* TANNAS DGN TITIK BERAT MENING KATKAN PUAN & TANGGUH MEWU- JUDKAN KEMANDIRIAN DAERAH
* KEBIJAKS OTODA DI PUSAT DR HAN & HAR IDENTITAS, INTEGRITAS BGS & KEUTUHAN NKRI
* DI DAERAH DIDASARI PEMIKIRAN UTK HAR KEUTUHAN BGS & NKRI
* OTODA → WUJUDKAN KEMANDIRI AN, KESEJ MASY, JUGA KONTRIBUSI ME- NINGKATKAN TANNAS. PERTIMBANGAN GEO, DEMO, SKA, IPOLEK SOSBUD HANKAM
* NILAI BUDAYA LOKAL SESUAI NILAI DASAR PANCASILA
* ASPIRASI & KEPENT MASY UTK KERUKU- NAN HDP BERMASY, BERBGS & BERNEG
STRATEGI
UPAYA
2. FASILITASI PEMERINTAH YG BERDA- YA GUNA & BERHASIL GUNA PADA DAERAH OTONOM
* SELF REGULATING POWER
* SELF MODIFYING POWER
* CREATING LOCAL POLITICAL SUPPORT
* MANAGING FINANCIAL RESOURCES
* DEVELOPING BRAIN POWER
* PEMBERIAN PEDOMAN
* PEMBERIAN BIMBINGAN
* PELATIHAN
* PEMBERIAN ARAHAN
* SUPERVISI
STRATEGI
UPAYA
3. IMPLEMENTASI OTODA DGN PENDEKATAN LOKAL
* KERAGAMAN KARAKTERISTIK DAE- RAH MELAHIRKAN PERBEDAAN KE- MAMPUAN & KEBUTUHAN DAERAH + KEWENANGAN
* DGN CARA AKOMODATIF SESUAI ASPIRASI & KEPENTINGAN MASY
* MEMILIKI PETA POTENSI DAERAH + KARAKTERISTIK SIS BUDAYA MASY
* MENGAKOMODASI ASPIRASI & KEPENT MASY
* IMPLEMENTASI & OPERASIONALISASI SESUAI SISTEM BUDAYA LOKAL
* PERILAKU & GAYA KEPEMIMPINAN DA ERAH MENCERMINKAN KETELADANAN BUDAYA DAERAH
STRATEGI
UPAYA
4. PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT PEMDA
* PEMBINAAN PNS DISUSUN SESUAI SITUASI & KONDISI DAERAH
* ADMINISTRASI PNS :
* BERPERAN SCR BENAR, BERKONSEN TRASI PD TUGAS & NETRAL THD KEKUATAN POL. PERLU DITUNJANG PENGHASILAN YG MEMADAI
* SIS BIN DITITIK BERATKAN PD PRESTA SI KERJA → PENGANGKATAN DLM JABATAN SESUAI KOMPETENSI, PRES- TASI, KEPANGKATAN, OBYEKTIF
* PERLU DEWAN / BADAN
- KEWENANGAN PENUH PD KABU- PATEN / KOTA
- SESUAI PER-UU-AN
- PROPINSI MENGAWASI ADMINIS TRASI & KARIER PNS
* FUNGSI PERENCANAAN & PENGEM BANGAN PNS AGAR KOMPOSISI TE PAT SCR KUANTITAS, KUALITAS & PROFESIONAL
* PENDIDIKAN & PELATIHAN
- SKALA STRAT & NAS = PUSAT
- DIKLAT STRUKTURAL & FUNG STRAT & NAS = PUSAT
- UTK KEBUTUHAN DAERAH OTONOM = PEMDA
STRATEGI
UPAYA
5. PENINGKATAN KEMAMPUAN DPRD
* REVITALISASI & PENINGKATAN AKTIVITAS
* RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN
* MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KELEM- BAGAAN
* OPTIMALKAN DPRD DLM PEMBUATAN PERDA & LEMBAGA KONTROL SOSIAL
* USUL & PERTIMBANGAN THD PENGISI- AN JABATAN PEMDA
* PENINGKATAN KUALITAS SDM → SELEKSI, KRITERIA, PENGETAHUAN
* PERLU STAF AHLI
- DPRD SANGAT KUAT THD PEMDA
- KONDISIKAN LINGKUNGAN PEMDA
* MENINGKATKAN KUALITAS ASPEK INTELEKTUAL, JASMANI, ROHANI
* MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN WAWASAN
SEKIAN
&
TERIMA KASIH