KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL MELALUI PENGUATAN KUPS, PENDAMPINGAN, KERJASAMA USAHA DAN SINERGI PARA PIHAK (IAD)

​

​

​

​

​

Jakarta, 26 Juli 2022

​

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Disampaikan Oleh:

​

Catur Endah Prasetiani P, S.Si, M.T.

Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Kebijakan dan Capaian

OUTLINE

02

Fasilitasi Pengembangan Usaha

03

01

04

Penguatan Kelembagaan Para pihak (IAD)

Digitaliasi Data dan Informasi

05

Pendampingan dan Kerjasama Usaha

1.

Kebijakan dan Capaian

​

• Luas Hutan di Indonesia 120,7 jt Ha (63,09 % dari luas daratan)
• Jumlah Desa di seluruh Indonesia terdapat 83.381 Desa dimana 25.853 Desa berada disekitar kawasan hutan (36,7% penduduknya miskin); konflik tenurial ±2.100 kasus; kesenjangan desa/kota (Gini Ratio): urbanisasi
• PROGRAM REFORMA AGRARIA: TORA/PERHUTANAN SOSIAL + PROGRAM PEMERATAAN EKONOMI (AKSES PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KERJASAMA MODAL DAN PASAR)

Ketidak Adilan Akses 🡺 KEMISKINAN 🡺 Reforma Agraria Perhutanan Sosial

Pengelolaan Perhutanan Sosial

• Kelola Kelembagaan
• Kelola Kawasan (Tata Hutan)
• Kelola Usaha

PETA INDIKATIF PERHUTANAN SOSIAL REVISI ViI

± 14,061 Juta Ha

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama

​

Meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya

​

UU Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Pasal 29A dan 29B)

PP No. 23 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Kehutanan

(BAB VI)

​

2

3

4

1

Meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% (setara dengan 12,7 juta ha) dalam bentuk hutan sosial.

1. Perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial;
2. Perbaikan modal sosial;
3. Perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro (BLU);
4. Pendampingan dan akses pasar terhadap produk masyarakat;
5. Peningkatan Kapasitas manajemen masyarakat.

1. Pengembangan Ekonomi Domestik;
2. Sentra produksi hasil hutan;
3. Penurunan konflik tenurial;
4. Kelestarian Hutan.

Terbangunnya pusat-pusat ekonomi domestik dan pertumbuhan desa sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.

TUJUAN

DAMPAK JANGKA PENDEK

DAMPAK JANGKA MENENGAH

DAMPAK JANGKA PANJANG

(Permen-LHK No. 9 Tahun 2021)

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama

​

Meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya

​

UU Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Pasal 29A dan 29B)

PP No. 23 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Kehutanan

(BAB VI)

​

(Permen-LHK No. 9 Tahun 2021)

Konservasi/perlindungan/produktifitas

Nilai tambah

Daya saing

PENDUKUNG

PENDUKUNG

• K/L dan para pihak bersinergi dalam menjalankan program
• Kejelasan lokasi
• Kejelasan peran

• Terbangun pusat-pusat ekonomi domestik dan pertumbuhan desa sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.

• Akses PS agar digunakan untuk kegiatan produktif sesuai potensi daerah, keberadaan off taker serta kepastian pasar sehingga kredit bisa dikembalikan.
• KUPS dibantu permodalan serta pendampingan, baik manajemen maupun teknologi.
• Agar dilakukan terobosan kebijakan yang terkonsolidasi dan terintegrasi antar K/L serta Pusat - Daerah.
• Siapkan sarana dan prasarana produksi serta pelatihan sehingga KUPS berkembang dengan baik dan bisa dijadikan benchmarking bagi KUPS lain.

​

ARAHAN YTH BAPAK PRESIDEN PADA PENYERAHAN SK PS, TORA, HUTAN ADAT

TANGGAL 7 JANUARI 2021

CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL S.D 25 JULI 2022

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha (P.9/2021)

​

_REALISASI

​

_{7,644 Unit SK Kelompok Perhutanan Sosial}

_{Seluas 5.019.111,09 Ha, dikelola ± 1.106.221 KK}

KUPS sebagai ujung tombak pelaku usaha di tingkat tapak

KUPS berkembang menjadi UKM berbasis potensi SDH

Bisnis Model 4P (people-public-private-partnership)

2.

Fasilitasi Pengembangan Usaha

FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

A. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPS/RKT

Dalam rangka penyusunan Rencana Perhutanan Sosial setelah KPS mendapaikan SK Izin

Fasilitasi RKPS di Sumba

Fasilitasi RKPS di Lampung

01

PENGUATAN KELEMBAGAAN

2. Fasilitasi Pembentukan KUPS

Di Kelompok Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu (GKMTB), Kerawang

​

3. Pelatihan budidaya dan pengolahan mangga petani Kulin KK di Kabupaten Majalengka

Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pengolahan mangga kepada Kelompok PS Kulin KK di Majalengka dari Bank Mandiri melalui kegiatan CSR�

02

RENCANA

PEMANFAATAN HUTAN

Pemanfaatan Kawasan

Pemanfaatan jasa lingkungan

Pemanfaatan dan Pemungutan HHK

Pemanfaatan dan Pemungutan HHBK

1

2

3

4

PEMANFAATAN RUANG KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

HUTAN LINDUNG

HUTAN PRODUKSI

1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemungutan HHBK

HUTAN LINDUNG

HUTAN PRODUKSI

1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemungutan HHBK

Kriteria areal Ruang Perlindungan :

• Hutan Alam;
• Sempadan Sungai, Pantai, Danau
• Sekitar Mata Air
• Areal dengan lereng lebih dari 40%
• Areal dengan ketinggian tempat lebih dari 2.000 mdpl
• Areal gambut dalam
• Areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi
• Situs Budaya.

1. Pemanfaatan jasa lingkungan
2. Pemungutan HHBK

1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan dan Pemungutan HHBK
4. Pemanfaatan dan Pemungutan HHK

*) sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya

PEMANFAATAN HUTAN PADA AREAL KERJA

PERSETUJUAN PEGELOLAAN PS

PENINGKATAN KELAS KELOMPOK PS

“Dari SILVER ke GOLD)

A. Fasilitasi Workshop Digital Marketing

​

KPS sudah memiliki akses modal (swadaya,hibah dan/atau pinjaman) dan memiliki pasar atau wisatawan lokal.

​

Menggunakan Marketplace “Tokopedia, Shoppe”

03

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS AREAL DAN NILAI TAMBAH PRODUK

• FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL (BANG PESONA) TAHUN 2022

a. KTH Panyangkiran Saja, Subang, Jawa Barat

B. FASILITASI PENGUATAN ASET USAHA, SARPRAS DAN PENGEMBANGAN PRODUK

a. LMDH Wono Lestari, Kabupaten

Ketel kayu putih di kab boyolali. Kapasitas 1 ton dan

Alat pencacah limbah dan perontok padi

c. KUPS Giriwening Lembang Bandung Peralatan camping

• FASILITASI BANTUAN ALAT EKONOMI PRODUKTIF

PENINGKATAN KELAS KELOMPOK PS

“Dari GOLD ke PLATINUM)

​

KPS sudah memiliki akses modal (swadaya,hibah dan/atau pinjaman) dan memiliki pasar atau wisatawan lokal dan Internasional

​

HKm Mandiri Kalibiru, Yogyakarta

Pengembangan Wisata Alam Kalibiru

04

PENGEMBANGAN

KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN

Pameran Nasional Indogreen di JCC

Pameran Internasional ODICOF di Turkey

Pameran Nasional Kopi Agroforrestry di Manggala Wanabakti, Jakarta

FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PEMASARAN MELALUI PAMERAN

PERHUTANAN SOSIAL

Kegigihan Kelompok Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dalam memproduksi minyak kayu putih yang panen 3x dalam setahun, sehingga disela itu, petani berinisiatif membudidayakan madu kayu putih secara swadaya.

Madu Kayu Putih merupakan Jenis madu unggulan untuk produk KUPS Petani lebah Madu Melifera yang berjenis Apis melifera, sp

Dengan jenis madu lebah tersebut KTH Wana Mulya bersama - sama anggota kelompok membudidayakan 400 setup madu tersebar di areal kawasan hutan 250 setup dan diluar kawasan hutan 150 setup. Panen madu yang dihasilkan 200 Kg per 2 minggu sekali pada waktu musim panas, sedangkan untuk musim penghujan dihasilkan tetap sebanyak 200 Kg tetapi dihasilkan selama 3-4 minggu sekali.

Multiusaha Rakyat “Madu Kayu Putih dan Minyak Kayu Putih” di IPHPS Grobogan, Jawa Tengah

4.

Pendampingan dan Kerjasama Usaha

Pengembangan Role Model Pendampingan

Pasca Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam situasi kelembagaan KPS belum kuat

Sosialisasi Persetujuan Perhutanan Sosial

Menyepakati Batas (kondisional)

Penandaan Batas

Pendataan & Identifikasi Potensi

Penyusunan & Penandaan Ruang Pengelolaan

Penguatan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)

Pembentukan & Penguatan KUPS

Kewirausahaan, Kerja Sama, Akses Modal, Akses Pasar

Monev Internal KPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

KELOLA KELEMBAGAAN

KELOLA KAWASAN

KELOLA USAHA

KELOLA KELEMBAGAAN

Buku Panduan Role Model (7 Seri-Pendampingan PS)

1

2

3

4

5

6

7

BUKU SAKU PENGEMBANGAN USAHA PS

Buku Saku Penyusunan Rencana Perhutanan Sosial dapat digunakan oleh Pendamping PS dan Pemegang Persetujuan PS sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen RKPS dan RKT. Dapat diunduh pada :

https://bit.ly/penyusunanRKPS

Buku Saku Pengembangan Agroforestry di Areal Perhutanan Sosial dapat digunakan oleh Pendamping PS dan Pemegang Persetujuan PS untuk Pengembangan Agroforestry. Dapat diunduh pada :

https://bit.ly/PengembanganAgroforestry

​

Buku Saku Digital Marketing digunakan sebagai metode untuk pemasaran produk KUPS dengan media berbasis digital untuk peningkatan kelas KUPS. Dapat diunduh pada : https://bit.ly/BukuSakuDigitalMarketing

KERJASAMA PENGEMBANGAN USAHA

Mitra Usaha :

• BUMN, BUMD, BUMS
• Perguruan Tinggi, Koperasi, BUMDes, LSM
• Perseorangan

4.�Penguatan Kelembagaan melalui IAD

Melalui : Pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial/Integrated Area Development untuk peningkatan skala ekonomi dan nilai tambah komoditas yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, akademisi, swasta, dan Masyarakat.

• Bertujuan untuk peningkatan pembangunan ekonomi ;
• Dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara KLHK bersama Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, akademisi, swasta dan masyarakat;
• Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan IAD, pemegang Persetujuan PS dapat melakukan kerjasama dengan para pihak melalui kemitraan usaha;
• Pemegang Persetujuan PS dapat membentuk koperasi untuk meningkatkan kelembagaan Pengelolaan PS

* Contoh IAD secara Nasional di Kab. Lumajang dan Kab. Belitung

PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

MELALUI INTEGRATED AREA DEVELOPMENT/IAD KLUSTER KOMODITI

Tipe 1

Tipe 2

• Kolaborasi Pemda untuk Pengembangan Wilayah, contoh : Lumajang
• 1 KK 🡪 7 KK
• Luas : 940 Ha 🡪 4.249 Ha

• Kolaborasi Pemda untuk Pengembangan Wisata, contoh Belitung
• 2 lokasi IUPKHm : Juru Sebrang dan Arsel Coomunity
• Luas : 872 Ha dan 8.622 Ha

Program

Program

• Awal : Susu AF, Wisata, Kopi AF, Pisang AF
• Konsep : Agrosilvopasture, Agroindustri, Wisata

• Awal : wisata mangrove di 2 lokasi
• Konsep : wisata alam terikoneksi dan digital, sylvofishery

Tipe 3

• Kebutuhan Offtaker akan bahan baku
• Perencanaan IAD berbasis Offtaker
• Pengembangan HTR Karet khususnya di Kab. OKI, Sumsel dan HTR Karet seluruh Indonesia

Program

• Awal : Getah karet “Lateks”
• Konsep : Pengembangan potensi HTR Karet terintergasi seluruh Indonesia membentuk LoI dengan Offtaker

• KONSEP INTEGRATED AREA DEVELOPMENT

• Percepatan Pembangunan antar Desa (pemanfaatan potensi ekonomi antar desa) contoh : Buleleng Bali
• 6 HPHD (1.553 Ha) : Wilayah Den Bukit (10.855 Ha)

• Awal : Air, HHBK, Wisata
• Konsep : Pengembangan potensi terintegrasi antar 8 desa (Kawasan Perdesaan Den Bukit), air sebagai pengikat

PENGEMBANGAN WILAYAH TERINTEGRASI BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN LUMAJANG

29

Contoh Hasil Kegiatan Agrosilvopastura

Contoh Hasil Kegiatan Interkoneksi Ekowisata

Bumi Perkemahan Glagaharum

​

Sumatera Utara, Kab. Langkat

Ekowisata Mangrove, Silvofishery

Sumatera Barat

• Kab. Lima Puluh Kota (Ekowisata (Bentang Harau - Taram))
• Kab. Pasaman (Rotan)

Jambi, Kerinci

Kopi dan Kayu Manis

Bali,

- Kab. Buleleng (Konservasi Air, HBBK dan Ekowisata)

- Kab. Jembrana (Ekowisata, HHBK, Kopi, Cengkeh)

Jawa Timur

• Kab.Jember (Kopi)
• Kab. Ngawi (Porang)
• Kab. Madiun (Porang)

Nusa Tenggara Barat, Kab. Lombok Tengah

Ekowisata dan Kayu Putih

Nusa Tenggara Timur, Kab. Sikka

Bambu

Kalimantan Barat

• Kab. Kapuas Hulu (Ekowisata)
• Kab. Sanggau (Adat)

Sumatera Selatan,

• Kab. OKI ((HTR Klaster Komoditi Karet)
• Kab. Musi Rawas (Kopi, Madu, Minyak Atsiri, Asap Cair)

Jawa Barat, Kab. Garut

Kopi

Banten, Kab. Lebak

Kopi dan budaya (HA)

Kalimantan Selatan,

Kab. Tanah Laut (Karet)

Sulawesi Selatan

• Kab. Maros (Techno Park UNHAS)
• Kab. Enrekang (Kopi, Wisatam Kemiri)

Sulawesi Tengah, Kab. Poso dan Sigi

Ekowisata (TN Lore Lindu)

Maluku Utara

• Kota Ternate (Ekowisata pendakian Gamalama)
• Kab. Halmahera Barat (Minyak Kelapa)

Sumatera Barat, Kab. Lima Puluh Kota

Ekowisata (Bentang Harau - Taram)

Total Lokasi Rencana Pengembangan IAD

24 Lokasi

TAHAP AWAL RENCANA PENGEMBANGAN IAD

Lampung,

Kab. Lampung Selatan

Kopi dan Madu

5.�Digitalisasi Data dan Informasi

Halaman Dhasboard

1. goKUPS sebagai sistem pemanfaatan Capaian Kinerja Program PSKL (Sistem Register Nasional Perhutanan Sosial)
2. Sumber Data & Informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (keterbukaan informasi publik)
3. Menentukan arahan kebijakan/intervensi program terhadap dinamika dan kondisi pengelolaan pada seluruh level
4. Dasar perencanaan anggaran dan kegiatan
5. Bahan Publikasi dan Promosi produk/komoditi Perhutanan Sosial

Fungsi goKUPS

Fasilitas Promosi dan Pemasaran Produk/Komoditas KUPS

Katalog Produk

goKUPS adalah Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi berbasis elektronik (online dan real time), berfungsi sebagai Sistem Register Nasional Perhutanan Sosial, updating data, monitoring, evaluasi, sumber informasi dan publikasi kinerja Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai dasar penentuan kebijakan.

TERIMA KASIH