PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPAARIS PENYETARAAN

Oleh :

DIYAH KUSWARDANI

(ARSIPARIS MADYA)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

​

​

Nama : Dra. Diyah Kuswardani, MM (NINA)

Lahir : Banyumas, 11 Juli 1966

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV b)

Jabatan : Arsiparis Ahli Madya

HP : 081-3305-66014

Pengalaman Kerja :

- Arsiparis Arsip Nasional RI (1994-1998)

- Kasubid Diklat ANRIWIL Jatim (1998-2001)

- Kasubid Bina Aparatur Kearsipan Badan Arsip Prov.

(2001-2003)

- Kasubid Penerbitan naskah sumber arsip (2003-2005)

- Kasubid Akuisisi (2005-2009)

- Kasubid. Pemasyarakatan Kearsipan Bapusip (2009-2017)

- Kasi Pembinaan Kearsipan Disperpusip ( 2017 – Maret

2021)

- ARSIPARIS AHLI MADYA (April 2021 – Sekarang)

Status : M + 3

​

​

​

​

1. PENINGKATAN PEMAHAMAN KEARSIPAN TERKAIT

TERKAIT :

1. Teknis Tata Kelola Kearsipan
2. Memahami Tugas-tugas Arsiparis

c. Memahami Penilaian Kinerja Arsiparis

2. MENDORONG AGAR ARSIPARIS DAPAT MENYELENGGARAKAN

TATA KELOLA KEARSIPAN DI INSTANSINYA SESUAI KAIDAH

KEARSIPAN, SEHINGGA DAPAT TERWUJUD TERTIB ARSIP.

​

​

TUJUAN

DASAR TUPOKSI DAN PENILAIAN JABFUNG ARSIPARIS

• UU NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
• PP NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
• PERMENPAN NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS, Jo PERMENPAN NO. 13 TAHUN 2016.
• PERMENPAN RB NO 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYETARAAN JABATAN (dicabut), PERMENPAN RB No. 17/2021 (dicabut) PERMAN RB NO. 7 TAHUN 2022.
• SE MENPAN RB NO 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS
• SE BKN NO. 3/SE/II/2021 TENTANG PENYUSUNAN SKP JABATAN YANG DITUGASKAN SEBAGAI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR.
• PERKA ANRI No. 4 Tahun 2017 ttg TUGAS JABFUNG ARSIPARIS.
• PERKA ANRI NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA JABFUNG ARSIPARIS
• PERKA ANRI NO 23 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA (SKHK)

​

​

​

​

​

ARSIPARIS ?

(UU 43/2009 Pasal 1 butir 10 dan PP 28/2012 Pasal 1 butir 8)

adalah SESEORANG yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui Pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan KEGIATAN KEARSIPAN

ARSIPARIS

Arsiparis PNS merupakan PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(PP 28/2012 Pasal 149 Ayat 1)

Arsiparis non PNS merupakan pegawai non PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan kearsipan di lingkungan organisasi TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi , Swasta, Perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

​

(PP 28/2012 Pasal 149Ayat 3)

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN KEWENANGAN ARSIPARIS

KEDUDUKAN ARSIPARIS

(PP 28/2012 Pasal 151 Ayat 1)

• Sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya

TUGAS DAN FUNGSI ARSIPARIS

(PP 28/2012 Pasal 151 Ayat 2)

• Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh LN, Pemda, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Orpol dan Ormas;
• Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
• Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan UU ;
• Menjaga keamanan dan keselamatan arsip untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat.
• Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sbg bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasy, berbangsa, dan bernegara;
• Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang eksosbudhankam sebagai identitas dan jati diri bangsa;
• Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik .

KE WE NANGAN ARSIPARIS (PP 28/2012 Pasal 152)

• Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi dan/atau fisik arsip;

​

• Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

​

• Melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip.

TUJUAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

FUNGSI DAN TUGAS ARSIPARIS

KEAHLIAN

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN

ARSIPARIS

KETERAMPILAN

1. Terampil;
2. Mahir;
3. Penyelia.

​

1. Ahli Pertama;
2. Ahli Muda;
3. Ahli Madya;
4. Ahli Utama.

KEAHLIAN

JENJANG JABATAN, PANGKAT, BATAS USIA PENSIUN, SERTA TUNJANGAN

TERAMPIL

II/c-II/d

Rp.

350.000

MAHIR

III/a-III/b Rp.

420.000

PENYELIA

III/c-III/d

Rp.

700.000

AHLI PERTAMA

III/a-III/b Rp.

520.000

AHLI

MUDA

III/c-III/d Rp.

800.000

AHLI MADYA

IV/a-IV/c

Rp.

1.100.000

AHLI UTAMA

IV/d-IV/e Rp.

1.300.000

KETERAMPILAN

Pendidikan serendah- rendahnya D3

BUP 58

BUP 58

BUP 58

BUP 58

BUP 58

Pendidikan serendah-

rendahnya D4/S1

BUP 60

BUP 65

MEKANISME PENCIPTAAN/PENGANGKATAN DALAM JABATAN ARSIPARIS

ARSIPARIS PENYETARAAN?

Adalah merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi :

• Administrator (Eselon III) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang AHLI MADYA;
• Pengawas (Eselon IV) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Arsiparis jenjang AHLI MUDA; dan
• Pejabat pelaksana yang merupakan Eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional Arsiparis AHLI PERTAMA.

PERMENPAN RB NO.17 TAHUN 2021

ARSIPARIS PENYETARAAN

• Arsiparis Hasil Penyetaraan dalam menyusun kinerjanya /SKP dan pengajuan penilaian SKP pada Tim Penilai maka prosedur dan tahapannya sama seperti yang dilakukan fungsional Arsiparis lainnya.
• Arsiparis Hasil Penyetaraan mendapatkan tambahan bonus nilai kinerja 25 %.
• Arsiparis Hasil Penyetaraan tetap harus mengikuti Diklat Kearsipan yang di persyaratkan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Arsip Nasional RI.

PERMENPAN RB NO.17 TAHUN 2021

ARSIP ADALAH REKAMAN KEGIATAN ATAU PERISTIWA DALAM BERBAGAI BENTUK DAN MEDIA SESUAI DGN PERKEMBANGAN T.I. YANG DIBUAT DAN DITERIMA OLEH LEMBAGA NEGARA, PEMDA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORSOSPOL DAN PERORANGAN DALAM PELAKSANAAN KEHIDUPAN BERMASYARAKATAN, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

Ismi. sosialisasi layanan arsip 2015.

PENGERTIAN ARSIP

PEMAHAMAN TEKNIS KEARSIPAN:

Arsip yang tercipta dari kegiatan Lembaga Negara dan kegiatan yang menggunakan Sumber Dana Negara dinyatakan sebagai Arsip Milik Negara.

Arsip Negara

Psl. 33 UU No. 43/2009

Arsip Negara adalah arsip yang dhasilkan dari dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, BUMN/BUMD dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan yang didanai dari dana negara baik APBN maupun APBD.

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN ARSIP NEGARA�(SESUAI UU No. 43/2009 TENTENG KEARSIPAN)

Menjadi Tanggungjawab PENCIPTA ARSIP (OPD)

Menjadi Tanggungjawan LEMBAGA KEARSIPAN (Arsip Nas RI, LKD Provinsi, LKD Kab/Kota dan PT.

PEMBEDAAN ARSIP DINAMIS

Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui

Dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang

Arsip aktif arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus menerus

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannnya telah menurun (penggunaannya 10 kali/tahun)

-arsip aset, sertifikat, BPKB, kebijakan

IN AKTIF

AKTIF

ARSIP

DINAMIS

I

Berada di

UNIT PENGOLAH

(Pusat Berkas)

Disimpan di

UNIT KEARSIPAN

( RECORD CENTER)

STATIS

LEMBAGA KEARSIPAN

P

I

N

D

A

H

ALUR PENYIMPANAN ARSIP :

KONSEKUENSINYA : MAKA UNIT PENGOLAH HARUS MENYIAPKAN PUSAT BERKAS (SIMPAN ARSIP AKTIF) DAN UNIT KEARSIPAN MENYIAPKAN RECORD CENTER (SIMPAN ARSIP INAKTIF).

GAMBARAN KONDISI KEARSIPAN�(BELUM 3-D : Dipilah, Ditata, Dinilai)�

KOMDISI TERTIB ARSIP

Penataan arsip aktif Penataan arsip personal Penataan arsip audio visual

Penataan arsip aktif di FC Penataan arsip Inaktif di RC Penataan arsip Statis

SARANA SIMPAN PENATAAN ARSIP AKTIF

• Memiliki PUSAT BERKAS/CF
• SEKAT/GUIDE
• OUT GUIDE
• OUT SHEET

-FOLDER

-ODNER

ROLL OPEC FILING CABINET

PENYIMPANAN ARSIP

IN AKTIF DI PUSAT ARSIP/RECORD CENTER

DAFTAR ARSIP INAKTIF

CONTOH :

SARANA PENYIMPANAN ARSIP VITAL/ASET

PIPA UNTUK ARSIP PETA

DAFTAR ARSIP VITAL/ASET

LEMARI BESI

BRANGKAS/ LEMARI BESI

UNIT KERJA YANG TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS? (Pergub Jatim No. 7/2016)

KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

MANAJERIAL

TEKNIS

• Integritas
• Kerjasama
• Orientasi pada Hasil
• Pelayanan Publik
• Komunikasi
• Pengembangan diri &

orang lain

• Mengelola Perubahan
• Pengambilan Keputusan

SOSIAL KULTURAL

• Perekat Bangsa

• Pengelolaan Arsip Dinamis
• Pengelolaan

Arsip Statis

• Pembinaan Kearsipan
• Pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi

KOMPETENSI JABATAN ARSIPARIS� Aspek Pengetahuan (Knowlegde)

1. Pendidikan Profesi
2. Diklat yang di Persyaratkan
3. Pengetahuan dan Pengalaman

KOMPETENSI : Aspek Sikap (Atitude)

1. Performa selama di tempat kerja
2. Tanggapan lingkungan kerja
3. Penghargaan
4. Penilaian

PEMBINAAN KEARSIPAN

adalah tugas yang dilakukan Arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerjanya

​

Ditetapkan berdasarkan:

Tugas Kinerja Unit Kerja yang telah

ditetapkan;

​

Tugas yang dilaksanakan sesuai jenjang

jabatan Arsiparis yang bersangkutan

​

​

PERKA ANRI NO. 5 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA JFA

PERKA ANRI NO. 4 TAHUN 2017

TENTANG PELAKSANAAN TUGAS JABATAN

FUNGSIONAL ARSIPARIS

MULAI DARI

REGISTRASI S/D EVALUASI DAN PENILAIAN PAD

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

​

PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN ARSIP MENJADI INFORMASI

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

AKUISISI, PENGOLAHAN, PRSERVASI DAN LAYANAN

TUGAS POKOK

KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

(DAUR HIDUP ARSIP)

PENCIPTAAN ARSIP

PENYUSUTAN ARSIP

PEMELIHARAAN ARSIP

PENGGUNAAN ARSIP

UU NO. 43/2009 Pasal 40

Ayat ( 2)

�URAIAN KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS�

PENCIPTAAN

ARSIP

Kegiataannya :

1. PENERIMAAN dan PEMBUATAN NASKAH DINAS
2. Berdasarkan : TND dan KLASIFIKASI ARSIP

​

​

PEMELIHARAAN

ARSIP

​

1. Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif
2. Penataan Arsip Inaktif
3. Penyimpanan Arsip dan
4. Alih Media Arsip

PENYUSUTAN

ARSIP

1. Pemindahan arsip inaktif
2. Pemusnahan arsip
3. Penyerahan arsip statis

Meliputi : :

Kegiatannya :

KegiataN Penyusutan dasar : JRA

Penggunaan arsip : Pimp. UP Bertanggungjawab terhadap ketersediaan, pengolahan dan penyajian arsip aktif dan inaktif untuk kepentingan pengguna arsip.

PENGGUNAAN

ARSIP

• Kegiatan unit kerja tetapi tidak ada dalam SKP yang telah ditetapkan

• Kegiatan yang bersumber dari kreativitas, ide, gagasan, inovasi Arsiparis yang bersifat pengembangan profesi Kearsipan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi atau negara

PERKA ANRI NO. 5 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA JFA

a. Peran serta dalam kegiatan ilmiah;

b. Kajian, telaah/analisis kearsipan

c. Menemukan dan mengembangkan teknologi tepat guna bidang kearsipan;

4. Menjadi anggota organisasi profesi arsiparis;
5. Anggota tim penilai kinerja arsiparis;
6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
7. Gelar kesarjanaan lainnya yg sederajat;
8. Mengajar/melatih;
9. Membuat materi penyuluhan, bintek dan sosialisasi

j. Menulis karya ilmiah

• Tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya denganKearsipan

PERKA ANRI NO. 4 TAHUN 2017

TENTANG PELAKSANAAN TUGAS JABATAN

FUNGSIONAL ARSIPARIS

BAGAIMANA ARSIPARIS MENILAIKAN KINERJANYA?

• Penilaian kinerja dilakukan oleh PEJABAT PENILAI KINERJA (Atasan Langsung Arsiparis)
• Di verifikasi oleh Tim Penilai Kinerja Instansi (Tim Penilai di Dispusip Prov. (Arsiparis Terampil s/d Arsiparis Muda) atau pada Tim Penilaian Kinerja Instansi Pembina (Arsip Nasional RI untuk Arsiparis Madya s/d Utama).
• Penilaian Kinerja dilakukan terhadap :

1. SKP (Tugas Pokok + Tugas Tambahan) dengan memberi NILAI

KUALITAS terhadap kualitas hasil kerja Arsiparis sesuai SKHK.

2. Nilai Perilaku Arsiparis

​

PENILAIAN KINERJA ARSIPARIS

• Menetapkan SKP yg disusun Arsiparis pada AWAL TAHUN
• Memberikan penilaian kinerja Arsiparis (NILAI SKP dan NILAI PERILAKU)

( Arsiparis Terampil s/d Muda pada Kabid. Sedang Arsiparis Madya pada Kepala Dinas)

• MEMVERIFIKASI hasil penilaian SKP Pejabat Penilai (khusus NILAI PERILAKU kewenangan milik Pejabat Penilai)
• PENETAPAN Angka Kredit /

Kinerja (PAK) Arsiparis

• Memberikan bahan pertimbangan (REKOMENDASI) Hasil Penilaian.

PEJABAT PENILAI

(Atasan Langsung)

TIM PENILAI KINERJA

(Tim Penilai Kinerja di Disperpusip)

APA YANG HARUS DISIAPKAN ARSIPARIS DALAM RANGKA MENGAJUKAN PENILAIAN KINERJA PADA TIM PENILAI ?

• Mengajukan surat permohonan Penilaian Kinerja Arsiparis pada Tim Penilai Kinerja Arsiparis (Tim Penilai Kinerja Arsiparis Provinsi di Dispusip Prov Jatim)
• Menyertakan kelengkapan:

a. Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja Arsiparis (Formulir DUPNK sesuai jenjang

Jabatan Arsiparis)

b. Foto Copy PAK (Penetapan Angka Kredit) tahun terakhir

c. Foto Copy SKP Tahun terakhir

d. Menyertakan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Kearsipan (SPMK)

e. Copy Bukti hasil kerja pelaksanaan kegiatan (mengacu pada Perka Anri No.

23 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabfung Arsiparis/SKHK).

f. Surat tugas melaksanakan kegiatan (SPT/Surat tugas)

g. Pengajuan DUNPK dilakukan setiap AWAL TAHUN selambat-lambatnya pada

Akhir Bulan Maret.

PENILAIAN PRESTASI KERJA/KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

SKP

PERILAKU KERJA

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA JFA

(Perka ANRI No. 5 Tahun 2017)

Penilaian dilakukan dengan memberi NILAI KUALITAS terhadap hasil kerja Arsiparis sesuai STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ARSIPARIS (SKHK)

60%

40%

APA SAJA YANG DINILAIKAN?

​

• Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana Kinerja dan Target yang akan di capai oleh Arsiparis.
• Bahan penyusunan SKP adalah : Renstra, Uraian Jabatan /Tusi pada SOTK, DIPA Program Kegiatan, Perjanjian Kinerja, Butir kegiatan arsiparis, dll.
• Kehadiran Arsiparis adalah untuk mendukung kinerja unit kerja dimana Arsiparis ditempatkan/mendukung kinerja organisasi.
• SKP disusun disepakati antara Arsiparis dengan Atasan Langsung selaku Pejabat Penilai

APA ITU SKP ARSIPARIS?

TUGAS POKOK & TUGAS TAMBAHAN

SKP

• Sesuaikan dengan unit kerja dimana ditempatkan;
• Sesuaikan dengan jenjang jabatan Arsiparis;
• Lihat Perka ANRI Nomor 4/2017 tentang Pelaksanaan Tugas Arsiparis dan Perka ANRI Nomor 23/2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK).

• SKP disusun secara :

- Jelas (kegiatan dapat diuraikan dengan jelas)

- Relevan (kegiatan harus berdasar lingkup tupoksi masing2)

- Dapat diukur (kegiatan dapat diukur secara kuantitaif)

- Dapat dicapai (kegiatan disesuaikan dengan kemampuan Arsiparis)

- Memiliki target (kegiatan memiliki target waktu yang ditentukan)

SKP tiap tahun scor minimal terpenuhi = 75.000 menit

• Periode Penilaian : Penilaian SKP Arsiparis dilaksanakan setiap AWAL TAHUN.

​

SKP

LANJUTAN :

​

• Arsiparis dapat melaksanakan pekerjaan dibawah jenjang jabatannya sesuai dengan kategorinya (Keterampilan dan Keahlian)
• Arsiparis yang melaksanakan pekerjaan diatas jenjang jabatannya harus sudah tersertifikasi (baik itu sertifikasi dalam jabatan atau sertifikasi profesi/teknis)
• Bilamana Arsiparis melakukan pekerjaan tugas pokoknya yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya harus disertai dengan surat penugasan melaksanakan tugas pokok kearsipan
• Bilamana Arsiparis melakukan pekerjaan yang sebelumnya tidak tercantum dalam SKP maka dapat dimasukkan menjadi TUGAS TAMBAHAN

CONTOH FORM SKP

FORM PENILAIAN SKP

�MENENTUKAN KUALITAS HASIL KERJA ARSIPARIS (50-100)� DI SKP MEMAKAI STANDAR KUALITAS HASIL KERJA (SKHK) �PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS

• Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis, Persyaratan mutu suatu kegiatan kearsipan yang harus dipenuhi oleh Arsiparis untuk mendapatkan penilaian kinerja
• Panduan bagi :

1. Pejabat Fungsional Arsiparis, untuk menyiapkan bahan penilaian kinerja sesuai dengan SKP pada satuan unit kerja;

2. Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung), untuk mengotrol pencapaian tugas pokok Arsiparis dgn SKP dalam mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerja & tujuan organisasi

3. Tim Penilai Kinerja, untuk melakukan verifikasi hasil penilaian kinerja yg dilakukan Pejabat Penilai Kinerja Arsiparis.

Dasar : Perka ANRI NO. 23/2029 ttg SKHK

KRITERIA/KOMPONEN �STANDAR KUALITAS

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

KOMPONEN tersebut, merupakan persyaratan yg harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan kearsipan dan panduan dalam memberikan NILAI KUALITAS terhadap penilaian kinerja Arsiparis

​

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA (SKHK) ARSIPARIS

Hasil Kerja

Batasan

Ketentuan Teknis

Bukti Kerja

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Format

Norma

Waktu

Manfaat

NILAI KUALITAS

NILAI KUALITAS TUGAS POKOK

NILAI

URAIAN PENILAIAN

100

90

​

​

75

​

60

​

50

• Hasil kerja SKP sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan waktu dlm SKHK.
• Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun hasil kerja belum dimanfaatkan.
• Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format belum terpenuhi masih ada yg kurang lengkap.
• Hasil kerja masih ditemukan kesalahan besar.
• Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

CATATAN :

SEMAKIN NILAI KUALITAS HASIL KERJA TERPENUHI MAKA NILAI KUALITAS SEMAKIN BAIK

CONTOH HASIL KERJA ;�Kgiatan melakukan pemberkasan arsip aktif

• HASIL KERJA
• KETENTUAN TEKNIS

​

​

• NORMA WAKTU
• MANFAAT
• FORMAT

​

​

​

​

​

​

​

• Daftar Arsip Aktif
• (1) Pemberkasan berdasarkan klasifikasi arsip; (2) Pemberkasan arsip dilakukan setelah arsip diregistrasi; dan (3) Daftar arsip aktif terdiri atas Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas;

​

• 10 menit/nomor arsip
• Daftar dpt digunakan sebagai sarana penemuan kembali arsip aktif di UP

​

• (1) Daftar Berkas sekurang-kurangnya memuat informasi: unit pengolah, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, dan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip; (2) Daftar Isi Berkas sekurang-kurangnya memuat informasi: nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip; dan/atau (3) Daftar Arsip Aktif sekurang-kurangnya memuat metada: unit pengolah, kode klasifikasi, nomor berkas, uraian informasi berkas, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip.

NILAI KUALITAS TUGAS TAMBAHAN

• NILAI KUALITAS 1, apabila melakukan tugas tambahan sejumlah 1-3 kali
• NILAI KUALITAS 2, apabila melakukan tugas tambahan sebanyak 4 -6 kali
• NILAI KUALITAS 3, apabila melakukan tugas tambahan sebanyak lebih dari 7 kali

​

​

PERILAKU KERJA ARSIPARIS

Adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Unsur penilaian Prilaku meliputi:

1. Orientasi Pelayanan;
2. Integritas;
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Kerjasama

(Pasal 1, Perka ANRI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja JFA) --🡪

PP 46 Tahun 2011

• Orientasi Pelayanan
• Komitmen
• Inisiatif Kerja
• Kerjasama
• Kepemimpinan

Unsur penilaian Prilaku meliputi:

PP 30 Tahun 2019

NILAI PERILAKU

PERBANDINGAN PP 46/2011 DENGAN �PP 30/2019

MendapatkanAK sebesar150% dariAK yangharus

Dicapai setiap tahun;

SANGAT

BAIK

BAIK

MendapatkanAK sebesar 100% dari AK yang harus dicapai setiap tahun;

CUKUP

MendapatkanAK sebesar 75% dari AK yang harus

dicapai setiap tahun;

KURANG

MendapatkanAK sebesar 50% dari AK yang harus

dicapai setiap tahun.

BURUK/ SANGAT KURANG

MendapatkanAK sebesar 125% dari AK yang harus

dicapai setiap tahun.

=125% X AKK PER TAHUN

Lihat tabel AKK unt kenaikan pangkat JFA

CONTOH:

NILAI PR E S TAS I KE R JA /SKP= 102,58

DENGAN SEBUTAN BAIK

Jika Arsiparis Muda:

=125% x 25 = 31,25

​

​

KONVERSIKE ANG KA KREDIT

ANGKA KREDIT KUMULATIF (AKK) dan ANGKA KREDIT KUMULATIF TAHUNAN (AKKT)

• Angka Kredit Kumulatif Tahunan (AKKT) adalah Angka kredit Kumulatif minimal PER TAHUN yang harus dicapai oleh arsiparis sesuai dengan jenjang jabatannya, agar dapat terhindar dari nilai kinerja KURANG atau BURUK;

​

• Angka Kredit Kumulatif (AKK) adalah angka kredit kumulatif minimal yang harus dicapai oleh arsiparis untuk dapat di REKOMENDASIKAN naik pangkat dan jabatan sesuai jenjang jabatan masing-masing Arsiparis.

ANGKA KREDIT KOMULATIF (AKK/TAHUN)

PENILAIAN JF ARSIPARIS MENGGUNAKAN SISTEM KONVERSI

​

Sistem konversi adalah sistem penilaian angka kredit dengan menggunakan Penilaian Kinerja (SKP + Perilaku Kerja)

PERHITUNGAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

ARSIPARIS

NILAI PAK TIAP TAHUN

NILAI PAK

BUKTI KERJA ARSIPARIS

• Untuk mendukung kualitas hasil kerja maka Arsiparis yang melaksanakan kegiatan kearsipan wajib mengumpulkan kelengkapan bahan Penilaian Kinerja sesuai bukti kerja Arsiparis.
• Bukti Kerja Arsiparis meliputi :

- Bukti Kerja Arsiparis

- SKP Awal Tahun

- Bukti fisik dari setiap kegiatan kearsipan sesuai SKHK;

- Dasar Penugasan untuk melakukan kegiatan kearsipan,

dapat berupa Surat Keputusan (SK), Surat Tugas, Keg. Mandiri, dll.

- Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja (DUPNK)

- Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Kearsipan (Tugas Pokok dan Tugas

Tambahan)

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN POKOK/TAMBAHAN

CONTOH FORM

DUPAK /DUPNK

Syarat Kenaikan Jabatan Arsiparis

• tersedia formasi
• paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
• memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;
• telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
• penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir.

• Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
• Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
• Penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir.

​

Kenaikan Pangkat Arsiparis dipertimbangkan

TUPOKSI ARSIPARIS SESUAI JENJANG JABATAN�(PERKA ANRI NO 4/2017)

PEKERJAAN DAN BUKTI KERJA ARSIPARIS TERAMPIL (II c – d)

PEKERJAAN DAN BUKTI KERJA ARSIPARIS MAHIR ( III a – b)

PEKERJAAN DAN BUKTI KERJA ARSIPARIS PENYELIA ( III c – d)

PEKERJAAN DAN BUKTI KERJA ARSIPARIS AHLI PERTAMA ( III a – b)

PEKERJAAN DAN BUKTI KERJA ARSIPARIS AHLI MUDA ( III c – d)

LANJUTAN PEKERJAAN DAN BUKTI KERJA ARSIPARIS AHLI MUDA ( III c – d)

PEKERJAAN DAN BUKTI KERJA ARSIPARIS AHLI MADYA ( IVa– c)

LANJUTAN PEKERJAAN DAN BUKTI KERJA ARSIPARIS AHLI MADYA ( IVa– b)

PEKERJAAN DAN BUKTI KERJA ARSIPARIS AHLI UTAMA ( IVd – e)

TUGAS TAMBAHAN

KESIMPULAN�

• SKP merupakan salah satu cara menilai kinerja Arsiparis yg memadukan antara hasil kerja Arsiparis dengan tercapainya tujuan unit kerja
• Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis merupakan pedoman kerja Arsiparis pada setiap kategori jenjang jabatannya untuk mendapatkan pengakuan kompetensi Arsiparis sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan;
• Komponen Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis merupakan acuan yang harus dilengkapi oleh Arsiparis sehingga memenuhi kepatuhan terhadap prosedur kerja yang telah ditetapkan;
• Dengan terpenuhinya Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis & Penilaian Kinerja yang optimal akan mempertegas fungsi, tugas dan kewenangan Arsiparis

​

​