PERSEROAN TERBATAS
Assc. Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI.
1
HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN
Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2022
Yetty K. Dewi - Nadia Maulis - Wenny Setiawati
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
2
Bab VI
Pasal 63-78
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas
PERSEROAN TERBATAS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PRINSIP�
PENGERTIAN = (ORGAN YG MEMPUNYAI) KEWENANGAN
TIDAK DIBERIKAN KEPADA
DIREKSI & DEWAN KOMISARIS –
BATASAN DI UUPT & AD.
HAK PS = (MENDAPATKAN) KETERANGAN DARI
DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS –
AGENDA & KEPENTINGAN PT.
[Ps 1(4), Ps 75-Ps 91 UU 40/2007]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
3
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PRINSIP (cont’d)
PENYELENGGARA = DIREKSI/DEWAN KOMISARIS
PEMOHON = PEMEGANG SAHAM 1/10 atau LEBIH ATAU
DEWAN KOMISARIS.
[Ps 1(4), Ps 75-Ps 91 UU 40/2007]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
4
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PRINSIP (cont’d)
PANGGILAN = BENTUK, WAKTU, & MATERI – MANDATORY –
PENGUMUMAN.
TEMPAT = KEDUDUKAN PT/KEGIATAN PT/KEDUDUKAN BURSA /
DI WILAYAH RI.
CARA/MEDIA = RAPAT – SIRKULAR – MEDIA TELEKONFERENSI –
VIDEO KONFERENSI
(SALING MELIHAT & MENDENGAR – PARTISIPASI).
[Ps 1(4), Ps 75-Ps 91 UU 40/2007]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
5
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PRINSIP (cont’d)
PENETAPAN PN = DIREKSI/DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMANGGIL
RUPS
RISALAH/BAR = DITANDATANGANI KETUA RAPAT &
SEDIKITNYA 1 PESERTA –
PKR NOTARIIL - KECUALI AKTA NOTARIS.
[Ps 1(4), Ps 75-Ps 91 UU 40/2007]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
6
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PRINSIP�
SUARA = ONE SHARE ONE VOTE.
HAK SUARA = (1) SAHAM PT YANG DIKUASAI SENDIRI OLEH PT;
TAK BERLAKU (2) SAHAM INDUK PT YANG DIKUASAI OLEH ANAK PT;
(3) SAHAM PT YANG DIKUASAI OLEH PT LAIN
(+) SAHAM TANPA HAK SUARA.
[Ps 1(4), Ps 75-Ps 91 UU 40/2007]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
7
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PRINSIP�
SURAT KUASA = DALAM VOTING,
PEMEGANG SAHAM TIDAK BERHAK
MEMBERIKAN KUASA KEPADA
LEBIH DARI 1 PEMEGANG KUASA UNTUK
SEBAGIAN ATAU SELURUH SAHAMNYA DENGAN
SUARA YANG BERBEDA.
DALAM VOTING, ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA KOMISARIS, DAN KARYAWAN PT DILARANG MENJADI KUASA DARI PEMEGANG SAHAM PT.
[Ps 1(4), Ps 75-Ps 91 UU 40/2007]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
8
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PRINSIP�
KORUM = 1) KORUM RUPS PERTAMA LEBIH ½.
& VOTING 2) RUPS KEDUA SEDIKITNYA 1/3.
3) RUPS KETIGA–KORUM PENETAPAN PN –
FINAL & MENGIKAT.
VOTING RUPS – MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.
JIKA TAK TERCAPAI –
DISETUJUI LEBIH ½ JUMLAH SUARA YANG DIKELUARKAN -
KECUALI AD MENENTUKAN LEBIH BESAR.
[Ps 1(4), Ps 75-Ps 91 UU 40/2007]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
9
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PRINSIP
KUORUM (CONT’D)
PERUBAHAN AD = 1) RUPS PERTAMA KORUM SEDIKITNYA 2/3
VOTING SEDIKITNYA 2/3
2) RUPS KEDUA KORUM SEDIKITNYA 3/5
VOTING SEDIKITNYA 2/3
MKAP = 1) RUPS PERTAMA KORUM SEDIKITNYA ¾
VOTING SEDIKITNYA ¾
2) RUPS KEDUA KORUM SEDIKITNYA 2/3
VOTING SEDIKITNYA ¾
[Ps 1(4), Ps 75-Ps 91 UU 40/2007]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
10
R.U.P.S.
Jenis RUPS PT
(2) RUPS LAINNYA – LUAR BIASA – SETIAP WAKTU
(2) LAPORAN TAHUNAN YANG SEKURANGNYA TERDIRI DARI DOKUMEN BERIKUT HARUS DIAJUKAN::
(a) Laporan Keuangan;
(b) Laporan Kegiatan PT;
(c) Laporan Pelaksanaan TJSL/CSR;
(d) Rincian Masalah yang Mempengaruhi PT;
(e) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
(f) Nama anggota Direksi & DK;
(g) Gaji, tunjangan/honorarium anggota Direksi & DK
(+) Harus ditandatangani semua anggota Direksi & DK
(2) DEWAN KOMISARIS – PEMANGGILAN RUPS; ATAU
(3) PS SENDIRI – IZIN - PENETAPAN PN.
(b) SURAT TERCATAT / IKLAN DALAM SKH
(c) ISI SURAT PANGGILAN = TANGGAL, WAKTU, TEMPAT & MATA ACARA –
DISERTAI PEMBERITAHUAN BAHAN DI KANTOR PT.
# RUPS TETAP SAH = JIKA SEMUA PS HADIR/DIWAKILI & SETUJUI SECARA BULAT.
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
11
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
12
DIREKSI
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
13
Bab VII
Bagian Kesatu
Pasal 92-107
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas
PERSEROAN TERBATAS
DIREKSI
PRINSIP
PENGERTIAN = PENGURUSAN PT UNTUK KEPENTINGAN PT SESUAI
MAKSUD & TUJUAN PT,
MEWAKILI PT DI DALAM & DI LUAR PENGADILAN.
[Ps. 1 ayat (5) & Ps. 92 ayat (1) UUPT]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
14
DIREKSI (cont’d)
PRINSIP (cont’d)
DIANGKAT/ = RUPS – EFEKTIF – KEPUTUSAN RUPS.
DIBERHENTIKAN
JUMLAH = SATU ATAU LEBIH –
PT PUBLIK SEDIKITNYA 2 ORANG –
COLLEGIAL
SYARAT = CAKAP MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM KECUALI 3 HAL –
5 TH SEBELUM PENGANGKATAN TIDAK
“PAILIT & PIDANA” + INSTANSI LAIN
= BATAL DH.
[Ps. 94 ayat (5), Ps. 93 Ayat (1) UUPT]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
15
DIREKSI (cont’d)
PRINSIP (cont’d)
WEWENANG = PENGURUSAN – ITIKAD BAIK & PENUH TANGGUNG JAWAB.
BATASAN = WAJIB MEMINTA PERSETUJUAN RUPS = MENGALIHKAN/MENJAMINKAN
KEKAYAAN PT LEBIH 50% DARI KEKAYAAN BERSIH PT.
KEWAJIBAN = DAFTAR PS, DAFTAR KHUSUS, RISALAH RUPS & RISALAH RAPAT DIREKSI,
LAPORAN TAHUNAN, DOKUMEN KEUANGAN.
TANGGUNG = (1) PENUH DAN PRIBADI – BERSALAH DAN LALAI.
JAWAB (2) TIDAK TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN – JIKA DAPAT DIBUKTIKAN:
(PIERCING (a) TIDAK SALAH & TIDAK LALAI;
THE CORP. VEIL) (b) ITIKAD BAIK & HATI-HATI;
(c) TIDAK ADA BENTURAN KEPENTINGAN;
(d) PENCEGAHAN.
(3) KEPAILITAN – KESALAHAN/KELALAIAN - TANGGUNG JAWAB RENTENG –
SELURUH KEWAJIBAN YANG TAK TERLUNASI.
# DIREKSI YANG PERNAH MENJABAT 5 TH SEBELUM PAILIT.
PENGUNDURAN DIRI = DAPAT DIATUR DI AD.
[Ps. 97 ayat (3) & (5), Ps. 100, Ps. 104 ayat (3), Ps. 107 UUPT]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
16
DEWAN KOMISARIS
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
17
Bab VII
Bagian Kedua
Pasal 108-121
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas
PERSEROAN TERBATAS
DEWAN KOMISARIS
PENGERTIAN = PENGAWASAN – KEBIJAKAN & JALANNYA PENGURUSAN
PT & USAHANYA
MEMBERI NASEHAT DIREKSI – UNTUK KEPENTINGAN PT.
[Ps. 1 ayat (6) & Ps. 108 ayat (1) UUPT]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
18
DEWAN KOMISARIS (cont’d)
DIANGKAT/ = RUPS – EFEKTIF –
DIBERHENTIKAN KEPUTUSAN RUPS + PEMBERITAHUAN KE MENTERI
– DICATAT DI DAFTAR PERSEROAN.
JUMLAH = 1 ATAU LEBIH – DANA MASYARAKAT SEDIKITNYA 2 ORANG –
BERTINDAK SEBAGAI DAN KEPUTUSAN DEWAN.
USAHA PT PRINSIP = DEWAN PENGAWAS SYARIAH – NASEHAT DIREKSI.
SYARIAH
SYARAT = CAKAP MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM KECUALI 3 HAL –
5 TAHUN SEBELUM PENGANGKATAN TIDAK “PAILIT & PIDANA”
+ INSTANSI LAIN
= BATAL DH.
[Ps. 111 Ayat (1), (5), & (6), Ps. 110 Ayat (1), Ps. 109, Ps. 114 Ayat (2), Ps. 116, Ps. 106, Ps. 118, Ps. 114 Ayat (3) & (5) UUPT]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
19
DEWAN KOMISARIS (cont’d)
KEWAJIBAN = PENGAWASAN & MENASEHATI DIREKSI – KEPENTINGAN PT
RISALAH RAPAT LAPORAN TUGAS PENGAWASAN.
WEWENANG = MEMBERHENTIKAN SEMENTARA ANGGOTA DIREKSI & KEPENGURUSAN.
TANGGUNG = (1) PENUH DAN PRIBADI – BERSALAH DAN LALAI.
JAWAB (2) TIDAK TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PT – JIKA DAPAT
(PIERCING THE DIBUKTIKAN:
CORPORATE VEIL) (a) ITIKAD BAIK & HATI-HATI;
(b) TIDAK ADA BENTURAN KEPENTINGAN;
(c) MENASEHATI UNTUK PENCEGAHAN.
(3) KEPAILITAN – KESALAHAN/KELALAIAN – TANGGUNG JAWAB RENTENG
– SELURUH KEWAJIBAN YG TAK TERLUNASI.
# DK YANG PERNAH MENJABAT 5 TH SEBELUM PAILIT.
[Ps. 114 Ayat (2), Ps. 116, Ps. 118, Ps. 114 Ayat (3) & (5) UUPT]
Yetty K. Dewi - Nadia Maulisa - Wenny Setiawati
20