Pembangunan ZI WBK/WBBM PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Dasar Hukum Pembangunan Zona Integritas
2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
PermenPANRB No. 26 Tahun
3 2020
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden No. 81
Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
PermenPANRB No. 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah
1
2
4
Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2014
Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2015-2019
Implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategi birokrasi pemerintah
2019-2024
Peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia
Birokrasi yang bersih dan akuntabel ( jauh dari korupsi dan pungli)
Birokrasi yang kapabel (sederhana, lincah dan cepat)
Pelayanan publik yang prima (cepat, murah, dan mudah)
Visi PEMERINTAH BERKELAS DUNIA
FASE KE #3
Zona Integritas WBK/WBBM
4
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ZI - instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
WBK - predikat bagi suatu unit kerja/satuan kerja yang dinilai telah berhasil melaksanakan RB dengan baik dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
WBBM - predikat bagi suatu unit kerja/satuan kerja yang dinilai telah berhasil melaksanakan RB dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
Tujuan Pembangunan ZONA INTEGRITAS
5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT PERCONTOHAN:
pelayanan publik.
Unit A
Unit B
Unit C
Unit D
Kerangka Logis Pembangunan Zona Integritas
Pemenuhan Reform
Manajemen Perubahan
Penataan Tata Laksana
Akuntabilitas Kinerja
Penataan Manajemen SDM
Pelayanan Publik
Pengawasan
Pemerintah yang bersih dan akuntabel
Nilai Persepsi Anti Korupsi
Capaian Kinerja
Pelayanan publik yang prima
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik
Hasil 40%
Pengungkit 60%
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program ZI
7
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Program/ Kegiatan | Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) | Satuan | Target | Target | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
023.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud | ||||||
SP 1.2 | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud | ||||||
IKP 1.2.1 | Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM | % | 10 | 17 | 25 | 35 | 46 |
CAPAIAN | % | 8,8 (30/340 satker) | 13.8 (47/340 satker) | Target akumulasi 85 satker | Target akumulasi 119 satker | Target akumulasi 157 satker | |
Kriteria Zona Integritas WBK/WBBM
PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021
8
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Minimal B
Minimal BB
Wajar Tanpa Pengecualian
Minimal B
Minimal BB
Opini BPK
Predikat SAKIP
Indeks RB
Syarat Tingkat Instansi Pemerintah
Wajar Tanpa Pengecualian
Opini BPK
Karakteristik
Kepatuhan
Telah melakukan pembangungan WBK Minimal 1 Tahun
Telah melakukan pengembangan WBBM minimal 1 Tahun
Periode Pembangunan
Minimal B
Minimal BB
Predikat SAKIP
Internal
Syarat Tingkat Unit Kerja/Satuan
Syarat Minimal Kriteria
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
*)
Pada saat melaksanaan evaluasi, TPN memastikan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) unit kerja/satuan kerja telah sesuai/melebihi dengan target perencanaan kinerjanya. Selain itu, apabila indikator kinerja utama yang digunakan mempunyai standar
Nilai Total
Nilai Minimal Pengungkit
Bobot Nilai Min. Per Area Pengungkit
Nilai Komponen Hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel”
Niali sub-Komponen
“Survei Persepsi Anti Korupsi”
Nilai sub-Komponen
“Kinerja Lebih Baik”
Nilai Komponen Hasil
“Pelayanan Publik yang Prima”
WBK
WBBM
SYARAT
target nasional, maka capaian kinerja unit tersebut minimal harus sama atau melebihi target nasional yang ada.
9
75
85
Telah berpredikat menuju WBK
40
48
60%
75%
Min. 18,25
Min. 19,50
Min. 15,75
(indeks 3,60)
Min. 15,75
(indeks 3,60)
Min. 2,50
Min. 3,75
Min. 14,00
(indeks 3,20)
Min. 15,75
(indeks 3,60)
Pengisian LKE ZI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
10
LKE | Pemenuhan | Reform | Hasil | Jumlah Indikator |
ZI | 87 | 37 | 3 | 127 |
Informasi pada 6 Area Perubahan terkait:
No | Komponen/ Subkomponen/ Kriteria | Jawaban | Catatan/Keterangan/ Penjelasan | Evidence/�Bukti Dukung |
1. 2. 3. Dst |
6 Area Perubahan pada:
| Ya/Tidak A/B/C A/B/C/D A/B/C/D/E Isian Langsung | Diisi dengan cerita dan penjelasan secara lengkap atas Jawaban yang telah dipilih | Berupa daftar dokumen baik formal maupun non formal yang dapat melengkapi secara relevan cerita dan penjelasan atas jawaban yang telah disampaikan |
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Jawa Barat
Sumatera Utara
PPPPTK Bangunan dan Listrik
Jawa Tengah
Jawa Timur
Bali
NTB
LPMP NTB
Kalbar
LPMP Kalbar
Lampung
LPMPLampung
Riau
LPMP Riau
http://DIKBUD.benhaziq.com/
Peta Unit Peraih
Predikat ZI WBK
Banten
LPMP Banten
Jambi
LPMP Jambi
Batam
Poltek Negeri Batam
Sulawesi Selatan
Bppauddikmas Sulawesi Selatan
Kalimantan Selatan
Bppauddikmas Kalimantan Selatan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Catatan Evaluasi TPN Kemenpanrb
#3
#1
#2
#4
#5
belum sepenuhnya membangun manajemen kinerja yang baik, dimana masih terdapat sasaran dan indicator kinerja yang belum berorientasi pada hasil
12
unit kerja belum sepenuhnya didukung pemahaman yang memadai tentang bagaimana membangun birokrasi yang lebih baik dan belum mengoptimalkan peran agen perubahan
inovasi tidak selalu relevan dan mampu mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan
unit kerja yang diusulkan belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko dengan baik, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran integritas
membangun kedekatan (intimacy) dengan pengguna layanan belum memberikan hasil yang optimal, manajemen media melalui media sosial atau laman web masih perlu ditingkatkan
Rekomendasi Evaluasi TPN Kemenpanrb
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
#1
#2
#3
#4
#5
EVALUATOR
Melakukan reviu Kembali definisi kinerja yang belum berorientasi hasil
Meningkatkan internalisasi pembangunan ZI WBK/WBBM dan nilai organisasi melalui dialog dan sharing vision
Mendorong unit kerja terus berinovasi yang berfokus pada layanan utama yang terkait langsung dengan masyarakat
Mengoptimalkan system pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko
Meningkatkan kedekatan dengan pengguna layanan dengan menyampaikan berbagai upaya perbaikan
#6
Mengoptimalkan pemanfaatan manajemen media sebagai upaya dalam mempercepat penyebaran informasi perubahan
13
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Catatan Evaluasi Biro Ortala
Permasalahan
evaluasi universitas pertanyaan
untuk fakultas direspon oleh level
universitas.
kurang dapat dijelaskan dampaknya
terhadap peningkatan kualitas
pelayanan atau penguatan
integritas Satker.
menyajikan output,
belum
menyajikan outcome.
Tindak Lanjut
11
Strategi Percepatan Pembangunan ZI
SIAP | Sinergi-Integritas-Akuntabel-Profesional
MANAJEMEN MEDIA
Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahawa setiap aktivitas, perubahan dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh unit kerja yang membangun ZI diketahui dan dipahami masyarakat.
KOMITMEN PIMPINAN
Komitmen dari setiap level pimpinan yang diikuti oleh seluruh pegawai yang ada dalam unit kerja tersebut. Pimpinan harus memiliki peran untuk menularkan semangat dan visi terkait RB pada unit kerjanya.
KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN
Unit kerja yang berupaya menuju WBK/WBBM harus mampu menyediakan SDM yang kompeten, ramah, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. Unit kerja juga perlu menyediakan berbagai fasilitas yang lebih baik dalam menunjang kemudahan pelayanan.
PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT
Unit kerja yang sedang membangun ZI mampu mengenali pengguna layanannya. Hal ini diperlukan agar program-program yang dibuat dapat langsung dirasakan manfaatnya dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.
MONITORING DAN EVALUASI
Untuk memastikan bahwa program-program unit kerja yang sedang membangun ZI tetap berada pada jalurnya maka perlu pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Monev dapat dilakukan secara mandiri oleh unit kerja didampingi TPI.
01
02
03
04
05
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Status Quo
Rumit
Menunggu
Inkompeten
Orientasi Proses
Koruptif
Dilayani
Reform
Mutasi DNA Organisasi Reform ZI WBK/WBBM
12
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Manajemen Perubahan
Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN
unit kerja.
resistensi terhadap perubahan.
PEMENUHAN
REFORM
TUJUAN
KONDISI YANG DIINGINKAN
13
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Penyusunan Tim Kerja |
|
2 | Rencana Pembangunan Zona Integritas | Setiap penanggung jawab yang ditunjuk telah membuat rencana aksi ZI menuju WBK/WBBM (timeline dan target capaian) |
| |
|
| |
kebersihan, dan tingkat pimpinan) mengenai ZI WBK/WBBM.
|
Manajemen Perubahan
Aspek Pemenuhan
14
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
| |
|
3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan |
|
| |
|
| | Menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi |
Manajemen Perubahan
Aspek Pemenuhan
15
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
4 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja |
|
| |
|
| |
perilaku;
|
Manajemen Perubahan
Aspek Pemenuhan
16
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
| |
|
Manajemen Perubahan
Aspek Pemenuhan
17
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Komitmen dalam membangun perubahan |
dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas atau pelayanan.
|
2 | Komitmen Pimpinan |
performance per Triwulan. |
3 | Membangun Budaya Kerja | Membuat kegiatan internalisasi tata nilai. |
Manajemen Perubahan
Aspek Reform
18
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Penataan Tata Laksana
Aspek Pemenuhan
TUJUAN
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur
KONDISI YANG DIINGINKAN
informasi dalam manajemen pemerintahan
peta
PEMENUHAN
REFORM
19
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan |
|
| | Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai POS dengan pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan |
| |
|
| |
|
| | Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi kepegawaian |
Penataan Tata Laksana
Aspek Pemenuhan
20
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
2 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
|
| |
|
3 | Keterbukaan Informasi Publik |
biaya) melalui spanduk/baner, website dan media sosial;
|
Penataan Tata Laksana
Aspek Pemenuhan
21
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
| |
|
Penataan Tata Laksana
Aspek Pemenuhan
22
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan |
|
2 | Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi |
|
3 | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat |
|
| |
|
| |
dan
|
Penataan Tata Laksana
Aspek Reform
23
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Penataan Sistem Manajemen SDM
TUJUAN
Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur
KONDISI YANG DIINGINKAN
SDM aparatur
aparatur
kebutuhan organisasi
PEMENUHAN
REFORM
24
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan | |||
1 | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi |
| |||
| | Menempatkan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan usulan kebutuhan pegawai yang disetujui MenPAN/RB. | |||
| |
terhadap kinerja Unit. | |||
2 | Pola Mutasi Internal | Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi mengacu pada pengembangan karir pegawai. | antar | jabatan | (Internal) |
| | Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi mengacu pada kompetensi jabatan. | antar | jabatan | (Internal) |
| |
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. | |||
Penataan Sistem Manajemen SDM
Aspek Pemenuhan
25
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan | ||||||
3 | Pengembangan Kompetensi | Pegawai | Berbasis | Melaksanakan pengembangan kompetensi | rapat pegawai | penyusunan (Training | analisa kebutuhan Need Analysis) untuk | diklat/bimtek/ pengembangan |
| | Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) | ||||||
| | Melakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | ||||||
| | Mengusulkan pegawai dalam upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dengan mengikutsertakan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching/mentoring, dll) | ||||||
| | monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala | ||||||
4 | Penetapan Kinerja Individu |
aplikasi; dan
| ||||||
Penataan Sistem Manajemen SDM
Aspek Pemenuhan
26
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
| |
|
| | Pengukuran Kinerja Individu melalui aplikasi secara bulanan. |
| |
berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. |
5 | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai |
|
| |
dimutakhirkan secara berkala;
|
Penataan Sistem Manajemen SDM
Aspek Pemenuhan
27
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Kinerja Individu |
|
2 | Assessment Pegawai |
|
3 | Pelanggaran Disiplin Pegawai |
dan jenis pelanggaran yaitu sedang atau berat);
|
Penataan Sistem Manajemen SDM
Aspek Reform
28
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Penguatan Akuntabilitas
TUJUAN
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
KONDISI YANG DIINGINKAN
PEMENUHAN
REFORM
29
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Keterlibatan pimpinan | Melaksanakan rapat penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja. |
| |
|
| |
|
2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | Menyusun dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja). |
| |
(pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat dan WBS). |
Penguatan Akuntabilitas
Aspek Pemenuhan
30
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
| | Membuat IKU yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity) |
| | Menyusun LAKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya). |
| | Menyusun Laporan kinerja (LAKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja. |
| | Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam Bimtek/Diklat/Sosialisasi penyusunan LAKIP. |
Penguatan Akuntabilitas
31
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Efektifitas dan Efisiensi Anggaran |
|
2 | Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja |
|
3 | Pemberian Reward and Punishment |
Eselon I, Kanwil, dan UPT dibawah Unit Pembina |
4 | Kerangka Logis Kinerja |
|
Penguatan Akuntabilitas
Aspek Reform
32
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Penguatan Pengawasan
TUJUAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
KONDISI YANG DIINGINKAN
keuangan negara
PEMENUHAN
REFORM
33
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Pengendalian Gratifikasi | Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan Spanduk dan banner larangan gratifikasi secara berkala. |
| |
|
2 | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
|
| |
|
| |
sesuai dengan karakteristik unit kerja. |
Penguatan Pengawasan
Aspek Pemenuhan
34
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
3 | Pengaduan Masyarakat |
|
| |
|
| |
|
4 | Whistle-Blowing System |
|
Penguatan Pengawasan
35
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
| | Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan WBS secara berkala. |
| | Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
5 | Penanganan Benturan Kepentingan | Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. |
| | Melakukan internalisasi penanganan Benturan Kepentingan kepada pegawai. |
| | Menerapkan penempatan seluruh pegawai tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. |
| | Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan secara berkala |
| | Melakukan tindak lanjut seluruh hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan. |
Penguatan Pengawasan
36
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Penanganan Pengaduan Masyarakat |
|
2 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan |
|
Penguatan Pengawasan
Aspek Reform
37
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
TUJUAN
Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
KONDISI YANG DIINGINKAN
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
PEMENUHAN
REFORM
38
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Standar Pelayanan | Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku. |
| |
|
| |
mereviu pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan;
|
| |
|
2 | Budaya Pelayanan Prima |
layanan;
|
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Aspek Pemenuhan
39
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
| |
|
| |
kepada petugas layanan;
|
| |
|
| |
|
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
40
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
| |
|
3 | Pengelolaan Pengaduan |
online dengan SP4N-LAPOR!. |
| | Menetapkan tim/petugas yang mengelola media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online. |
| |
|
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
41
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
4 | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan. |
| | Mempublikasikan hasil survei secara terbuka kepada masyarakat melalui Website/laman, Media sosial dan banner/spanduk. |
| |
|
5 | Pemanfaatan Teknologi Informasi | Menyediakan fasilitas berbasis teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan. |
| | Melakukan pengintegrasian database layanan. |
| |
|
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
42
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
No | Penilaian | Kegiatan |
1 | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik |
|
2 | |
|
3 | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi |
|
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Aspek Reform
43
Terima Kasih
44