1 of 6

Media Pembelajaran

Pendidikan Pancasila

untuk SMA/MA Kelas XI

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

2 of 6

Peserta didik diharapkan mampu:

  • Menjelaskan produk perundang-undangan serta pihak-pihak yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan;
  • Menguraikan asas pembentukkan dan proses pembentukkan peraturan perundang-undangan;
  • Menganalisis produk perundang-undangan dan mengevaluasi ketidaksesuaian antarproduk peraturan perundang-undangan;
  • Mendeskripsikan perilaku-perilaku sesuai peraturan perundang-

​

​

​

​

​

​

​

Tujuan Pembelajaran

BAB 2

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

3 of 6

C. Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

1. Permasalahan Antar Peraturan Perundang-Undangan

Perundang-undangan yang terdapat di Indonesia juga harus diakui tidak semuanya sempurna. Masalah tersebut salah satunya mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Contohnya, UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun, sampai dengan 2017 atau lebih dari dua tahun sejak UU ini disahkan, hanya terdapat satu Peraturan Pemerintah yang terbentuk, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Padahal, ada 7 (tujuh) amanah ketentuan lebih lanjut undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah

4 of 6

C. Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

2. Keselerasan Peraturan Perundang-undangan

Sepanjang 2000–2015, pemerintah telah menerbitkan 12.471 produk regulasi. Penelitian PSHK pada tahun 2011 menunjukkan pemerintah telah membatalkan 1.691 Perda selama 2004–2009. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 persen Perda mengatur retribusi daerah, 13 persen Perda mengatur pajak daerah, dan 11 persen Perda mengatur perizinan. Ketiga kategori Perda yang dibatalkan itu dinilai menghambat iklim investasi di daerah.

5 of 6

Penyesuaian melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan peraturan perundang-undangan adalah proses yang dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan menghapus/mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat, kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca

C. Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

3. Menganalisis Peraturan Perundang-undangan

6 of 6

Ketidaksesuian Peraturan Perundang-undangan

Bentuk ketidaksesuaian antarperaturan perundang-undangan dapat berupa materi produk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi yang telah ditetapkan dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan dilakukan judicial review atau pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan berdasarkan hasil pengujian dapat berupa pembatalan terhadap UU yang telah ditetapkan tersebut.

​

C. Hubungan Antarperaturan Perundang-undangan

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

3. Menganalisis Peraturan Perundang-undangan