Laksono Trisnantoro

Universitas Gadjah Mada

Februari 2026

Pembahasan

1. Situasi yang terjadi saat ini

• BPJS merupakan sistem jaminan sosial yang berprinsip efisiensi dengan klaim dan kapitasi yang dibatasi.
• BPJS terpengaruh oleh politik
• BPJS berusaha mencakup semua orang Indonesia kaya dan miskin dalam satu sistem.
• BPJS memberikan kesempatan masyarakat mampu menggunakan dana beasiswa secara besar dengan manfaat medik yang sangat lebar.

• BPJS menggunakan sistem single pool. Semua dicampur. Dana PBI APBN yang seharusnya untuk masyarakat tidak mampu, terpakai untuk yang mampu.
• Tarif premi BPJS dipengaruhi oleh politik.

​

Akibatnya:�Sebagian dana PBI APBN untuk masyarakat miskin terpakai untuk mendanai kerugian di segmen PBPU

fakta:

Terpakai untuk menutup defisit di PBPU

Sebagian Dana PBI APBN

Ada Gejala Adverse Selection di PBPU.

Praktis merupakan sebuah segmen askes komersial di BPJS dengan pilihan kelas 1,2, dan 3.

Private

Public

Private

Public

Thailand: Pendanaan pemerintah lebih besar %nya dibanding Indonesia. Pendanaan swasta banyak melalui askes swasta. Di Indonesia banyak melalui out of pocket

Pendanaan Swasta di Indonesia

selama BPJS

berjalan

Asuransi Kesehatan Swasta tidak berkembang. Tetap 4% dari total pengeluaran kesehatan.

​

Out of Pocket meningkat terutama di kelompok kaya untuk kuratif

Out of Pocket:

Out of Pocket banyak di Desi 10: masyarakat mampu. Mereka seharusnya masuk ke Askes Swasta.

​

Out of Pocket rendah di Desil 1 - 5 mungkin ada berbagai alasan:

- tidak tahu ada BPJS

- salah tempat

​

Catatan:

Angka out of pocket di desil miskin masih rendah karna juga akses sangat terbatas.

Klaim PBI APBN lebih rendah dibanding klaim mereka yang mampu.

BPJS semakin membayar klaim untuk anggota dari masyarakat yang relatif mampu

• Kelompok mampu anggota BPJS menggunakan dana yang jauh lebih tinggi dibanding kelompok tidak mampu
• Kelompok mampu lain berbeda perilakunya: Mereka memilih pergi berobat ke LN

​

Sistem Kesehatan Indonesia gagal mendapatkan dana cukup dari masyarakat mampu.

​

• Premi BPJS untuk PBPU terlalu rendah, dan sangat politis.
• Askes Swasta tidak berkembang

Voluntary

Prepayments

(PHI) – Per CHE

OOP Per CHE

Voluntary

Prepayments

(PHI) – Per CHE

OOP Per CHE

Out-of-pocket (OOPS) as % of Current Health Expenditure (CHE) & Voluntary Prepayments as % of Current Health Expenditure (CHE)

Asuransi Kesehatan Swasta tidak berkembang di Indonesia. Tetap 4% dari total pengeluaran kesehatan. DI Thailand dari sekitar 4.2 menjadi 18.1%

Dampak:

Menimbulkan:

• Kesulitan finansial (sesak napas) untuk RS, industri obat, industri alkes, sampai pendapatan dokter dan tenaga kesehatan yang kecil terus.
• RS-RS memburuk pelayanannya. Yang mampu ke LN. Menjadi lingkaran setan,

Masyarakat mampu kurang membayar dari kantong sendiri atau askes swasta

​

Yang tidak puas dengan pelayanan BPJS, pergi ke LN

​

Dana untuk kesehatan tidak banyak bertambah

Dibanding negara2 di Asia Tenggara, belanja kesehatan pemerintah dan swasta stagnan di sekkitar 3% GDP

12

Thailand

12

Indonesia is stagnan during the implementation of Social Health Insurance

Dokter Umum:

• Sulit mendapat pekerjaan dari sistem BPJS yang menggunakan kapitasi.
• Pelayanan Primer kekurangan dana.

Dokter umum harus mencari peluang praktek di luar BPJS:

• Kecantikan
• Wellness
• Tindakan-tindakan medik yang tidak ditanggung BPJS

Bagaimana ke depannya?

Apakah akan tetap stagnan di 3% share belanja dari GDP.

Jika ya.. ini akan menjadi ekosistem yang terus buruk untuk pelaku-pelaku kesehatan.

Seharusnya naik menjadi 4.5% dari GDP yang setara dengan kenaikan Rp 300 Triliun.

Sebuah kenyataan yang berlawanan dengan prinsip keadilan

• Berlawanan dengan ideologi Pancasila
• Menyebabkan banyak masyakat mampu bertumpu pada BPJS
• Menjadi Bom waktu di saat Indonesia menjadi negara yang banyak lansia, tapi tergantung pada BPJS
• BPJS tidak akan mampu menanggung semua pembayaran

Semakin banyak penelitian yang menyatakan bahwa pelayanan BPJS terutama untuk RS semakin dipakai masyarakat mampu.

Seharusnya

Yang terjadi

Menyalahi amanah UUD 1945, dan Prinsip Keadilan

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

2. Apa Solusinya?

Mencari sumber pendanaan baru:

- Pemerintah

- Swasta (BPJS, dan non BPJS)

​

Catatan:

Rasio Pajak terhadap GDP rendah (sekitar 10%) dan menurun terus

​

Sebagai Perbandingan di negara-negara Skandinavia sekitar 25 – 40% dari GDP

​

​

Apakah bangsa Indonesia akan bertumpu pada APBD/APBN pendanaan pelayanan Kesehatan?

Bagaimana peran masyarakat?

Rasio Pajak

Belanja Kesehatan masih sekitar 2.9% dari GDP. DI bawah China 5.3%, Thailand 3.8%

​

​

Apakah masyarakat yang mampu akan terus bertumpu pada pendanaan pemerintah untuk pelayanan kesehatan?

​

​

​

Kemana BPJS menuju?

RS dalam skema BPJS sebagai bagian Jaring Pengaman Sosial

Atau RS yang memberi pelayanan Seperti Kasur Nikmat untuk semua orang

Pelayanan dasar dan standar

Pelayanan semaksimal mungkin

Skenario yang mungkin terjadi

Skenario A:

Skenario B:

Skenario C:

Skenario D:

3. Apa yang diperlukan?

Dalam menanggapi pemikiran skenario:

Apakah akan pasrah ke takdir yang akan menentukan Indonesia berada di kotak mana?

Ataukah semua pemimpin di sektor kesehatan akan melakukan ikhtiar secara bersama-sama agar tidak terjerumus ke Skenario Terburuk, dan menuju ke Skenario terbaik.

Ikhtiar: Meningkatkan Probabilitas ke arah Skenario A

Salah satu Respon strategis:

Melakukan Revisi UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011) agar:

• Lebih meningkatkan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila
• Meningkatkan peran asuransi kesehatan swasta
• Meningkatkan sumber pendanaan kesehatan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045

​

Mari kita bahas