1 of 15

Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 18 Juli 2025

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

2 of 15

Executive Summary

  1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
  2. Pendapatan dan Hibah
  3. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara turun sebesar 12,49% yoy yang diakibatkan adanya penurunan realisasi di seluruh sektor penerimaan perpajakan, penyebab utama adalah efisiensi anggaran dan implementasi Coretax.
  4. Realisasi Pendapatan mencapai Rp2.429,73 Miliar, diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp1.667,65 Miliar dan PNBP Rp762,09 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh, PPN dan PNBP BLU.
  5. Pendapatan BLU mencapai Rp549,14 Miliar, pendapatan ini bersumber dari pendapatan sektor jasa layanan rumah sakit dan sektor layanan pendidikan.
  6. Belanja Negara
  7. Realisasi belanja negara sebesar Rp10.510,93 Miliar atau mencapai 45,55% dari pagu (turun 10,78% yoy).
  8. Realisasi belanja K/L sebesar Rp3.714,15 Miliar atau mencapai 41,35% dari pagu, yang didominasi oleh belanja pegawai, namun jika dihitung dari pagu efektif maka persentase realisasi belanja K/L mencapai 46,75%.
  9. Realisasi belanja TKD sebesar Rp6.796,78 Miliar atau mencapai 48,23% dari pagu.
  10. Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1.424,15 Miliar.
  11. Realisasi belanja tertinggi Kementerian Pertahanan sebesar Rp677,68 Miliar atau 54,77% dari pagu.
  12. KPPN Manado mengelola 78,45% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dengan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp2.813,11 Miliar atau 39,92% dari pagu.

2

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3 of 15

Executive Summary

  1. Laporan Tematik

Kinerja Pengelolaan DBH dalam Investasi Daerah

  1. Realisasi Belanja Modal untuk tahun 2025 sebesar Rp136,23 Miliar, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp107,90 Miliar;
  2. Realisasi DBH untuk tahun 2025 sebesar Rp313,81 Miliar, naik dari tahun 2024 sebesar Rp190,83 Miliar;
  3. Kinerja DBH terhadap Investasi Daerah untuk tahun 2025 sebesar 230,36%, naik dari tahun 2024 sebesar 176,86%;
  4. Kinerja DBH Pajak terhadap Investasi Daerah untuk tahun 2025 sebesar 74,67%, naik dari tahun 2024 sebesar 53,77%
  5. Kinerja DBH SDA terhadap Investasi Daerah untuk tahun 2025 sebesar 155,69%, naik dari tahun 2024 sebesar 123,09%;

​

3

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4 of 15

Executive Summary

    • Analisis/Isu Strategis
    • Isu strategis pendapatan APBN
  1. Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan sampai dengan awal Triwulan III 2025 terutama pada sektor administrasi pemerintahan;
  2. Penurunan realisasi perpajakan disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur Satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan perpajakan;
  3. Penurunan bea masuk disebabkan karena tidak adanya importasi berupa bahan kebutuhan pokok (beras) di Sulawesi Utara;
  4. Penerimaan cukai mengalami penurunan karena turunnya produksi minuman yang mengandung Etil Alkohol golongan C.
    1. Isu strategis belanja APBN
    2. Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja
    3. Pergantian pejabat perbendaharaan pada beberapa Satker ikut menghambat progress realisasi belanja
    4. Pagu minus belanja pegawai di Sulawesi Utara terdapat pada 132 Satker di 22 K/L
    5. Total nilai pagu blokir sebesar Rp1.098,39 Miliar atau 12,23% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) sebesar Rp 1.069,94 Miliar atau 97,41% dari total blokir belanja K/L;
    6. Blokir belanja modal terkait kebijakan efisiensi pada Kementerian PU sebesar Rp356,88 Miliar (32,49% dari total blokir) menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja modal.
    7. Isu pada Laporan Tematik:
    8. Keterlambatan penerbitan rekomendasi penyaluran kurang/lebih bayar DBH dan rekomendasi lainnya yang berdampak pada resiko terlambatnya penerbitan SP2D pada KPPN yang tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran DBH

4

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

5 of 15

Executive Summary

  1. Kesimpulan/Rekomendasi
  2. Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah melalui Perjanjian Kerjasama Tripartit dalam rangka implementasi PMK 67 tahun 2024;
  3. Menggali potensi pendapatan di tahun 2025 untuk pendapatan yang realisasinya masih jauh dari target;
  4. Kemenkeu Satu agar memaksimalkan peran Joint Pokja Penerimaan untuk mendorong pencapaian penerimaan di daerah;
  5. Satker agar segera melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-100/PB/2025 sebagai dampak dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025;
  6. Satker diminta untuk segera menyusun ulang rencana kegiatan sebagai akibat dari pembukaan blokir pagu anggaran;
  7. Satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk akselerasi proses pergantian pejabat perbendaharaan;
  8. Satker agar menghitung kembali kebutuhan alokasi belanja pegawai sampai dengan akhir tahun dan berkoordinasi dengan Unit Eselon I guna penyelesaian pagu minus jka tidak bisa diselesaikan di internal Satker
  9. Koordinasi secara masif dan intensif dengan Eselon I untuk proses buka blokir;
  10. Penerbitan Nota Dinas Rekomedasi DBH agar disampaikan lebih awal ke KPPN dari Direktor Pelaksanaan Anggran (PA)

5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6 of 15

Executive Summary

5

  1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
  2. Isu Strategis
  3. Kendala keterlambatan pencairan anggaran per hari (dari yayasan ke SPPG), yang berdampak dalam distribusi makanan;
  4. Ketidaksesuaian antara perencanaan Ahli Gizi dengan pelaksanaan di lapangan menyebabkan kekurangan bahan pangan;
  5. Tidak adanya SPPG Koordinator di tingkat provinsi untuk mengakomodir pelaksanaan program di wilayah provinsi;
  6. Belum terdapat kebijakan khusus terkait monev program MBG di daerah;
  7. Critical point: ketepatan waktu makanan tiba di sekolah dengan jadwal belajar mengajar;
  8. Reviu load dapur yang over capacity;
  9. Armada distribusi makanan ke sekolah yang masih belum tercukupi.

​

  1. Rekomendasi
  2. Peningkatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional, Yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memastikan kelancaran program;
  3. Mengusulkan ahli gizi menjamin kualitas makan gizi dan kelayakannnya untuk mencegah makanan tidak layak;
  4. Perlunya Penguatan sistem pelaporan digital serta optimalisasi sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan manfaatnya tepat sasaran;
  5. Perlu kebijakan khusus monev dalam pelaksanaan program MBG terkait mekanisme pendanaan, distribusi serta tantangan implementasi di daerah;
  6. Usulan skema pembayaran secara kontraktual langsung kepada SPPG untuk mempercepat reimburse.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7 of 15

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 18 Juli 2025

Isu Pendapatan APBN

Kinerja Pendapatan APBN

  • Realisasi pendapatan mencapai Rp2.429,73 Miliar, turun 12,49% yoy
  • Realisasi didominasi penerimaan PPN dan PPh yang mencapai Rp1.215,18 Miliar
  • Realisasi PNBP mencapai Rp762,09 Miliar yang didominasi realisasi dari PNBP BLU sebesar Rp549,14 Miliar

​

* Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�** Sumber: OM SPAN, per 18 Juli 2025 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

  • Pajak lainnya mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 1.172,85%
  • Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan, terutama pada sektor administrasi pemerintahan
  • Penerimaan cukai mengalami penurunan karena menurunnya produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan C
  • Penurunan realisasi yang signifikan sampai awal Triwulan III juga disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan perpajakan

Uraian

TA 2024

TA 2025

 

(Miliar Rp)

Target*

Realisasi**

Target*

Realisasi**

Growth (yoy)

Pendapatan dan Hibah

5.780,23

2.776,50

5.162,72

2.429,73

-12,49%

I. Penerimaan Dalam Negeri

5.780,23

2.776,50

5.162,72

2.429,73

-12,49%

1. Penerimaan Perpajakan

4.339,68

2.044,87

3.684,83

1.667,65

-18,45%

a. Pajak Dalam Negeri

4.294,97

2.021,09

3.669,64

1.623,51

-19,67%

i. Pajak Penghasilan

2.051,69

1.268,02

1.745,83

630,43

-50,28%

ii. Pajak Pertambahan Nilai

1.971,14

698,06

1.677,28

584,74

-16,23%

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

157,62

11,36

134,12

2,23

-80,40%

iv. Cukai

30,62

12,55

41,01

10,33

-17,69%

v. Pajak Lainnya

83,91

31,09

71,40

395,78

1172,85%

b. Pajak Perdagangan Internasional

44,71

23,78

15,19

44,14

85,60%

2. PNBP

1.440,54

731,63

1.477,88

762,09

4,16%

II. Hibah

 

 

 

 

 

dalam miliar Rp

6

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8 of 15

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 18 Juli 2025

Isu Pelaksanaan APBN

  • Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
  • Pergantian pejabat perbendaharaan pada beberapa Satker ikut menghambat progres realisasi belanja
  • Total nilai pagu blokir sebesar Rp1.098,39 Miliar atau 12,23% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) sebesar Rp 1.069,94 Miliar atau 97,41% dari total blokir belanja K/L

Sumber:

* Data belanja dari OM SPAN per 18 Juli 2025 pukul 18.00 WITA

Kinerja Belanja APBN

  • Realisasi belanja negara sebesar Rp10.510,93 Miliar atau mencapai 45,55% dari pagu
  • Realisasi belanja K/L sebesar Rp3.714,15 Miliar atau mencapai 41,35% dari pagu yang didominasi oleh belanja pegawai
  • Sedangkan realisasi belanja TKD sebesar Rp6.796,78 Miliar atau mencapai 48,23% dari pagu

Uraian

TA 2024

TA 2025

(Miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

Growth (yoy)

Belanja Negara

24.382,46

11.781,35

48,32%

23.076,22

10.510,93

45,55%

-10,78%

1. Belanja K/L *

10.717,64

4.855,71

45,31%

8.982,89

3.714,15

41,35%

-23,51%

51- Belanja Pegawai

3.400,19

2.083,55

61,28%

3.731,40

2.222,12

59,55%

6,65%

52- Belanja Barang

5.349,68

2.063,33

38,57%

3.563,28

1.294,33

36,32%

-37,27%

53- Belanja Modal

1.940,37

690,96

35,61%

1.660,38

184,80

11,13%

-73,25%

57- Bantuan Sosial

27,40

17,87

65,22%

27,83

12,90

46,34%

-27,84%

2.TKD **

13.664,82

6.925,64

50,68%

14.093,33

6.796,78

48,23%

-1,86%

61- DBH

502,23

190,83

38,00%

788,41

313,81

39,80%

64,44%

62- DAU

8.959,87

4.966,66

55,43%

9.154,15

4.870,23

53,20%

-1,94%

63- DAK Fisik

1.203,93

150,69

12,52%

1.138,02

59,21

5,20%

-60,70%

64- DID,Otsus & DIY

158,24

29,69

18,76%

98,57

49,31

0,00%

0,00%

65- DAK Non Fisik

1.685,97

852,62

50,57%

1.801,81

840,59

46,65%

-1,41%

66- Dana Desa

1.154,58

735,15

63,67%

1.112,37

663,63

59,66%

-9,73%

dalam miliar Rp

7

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9 of 15

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terendah

Isu dan Permasalahan

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi

  • K/L dengan nomenklatur baru yang masuk dalam 10 K/L pagu besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  • Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian PU, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Kementerian Pertahanan yang didominasi oleh belanja pegawai
  • 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
  • Realisasi belanja Satker DK/TP menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis
  • Total pagu blokir di Sulawesi Utara sebesar Rp1.098,39 Miliar atau 12,23% dari total pagu belanja K/L;
  • Efisiensi anggaran berdampak pada operasional Satker yang menyebabkan Satker harus menata ulang rencana kegiatan dengan mengoptimalkan sisa pagu efektif yang ada
  • Satker nomenklatur baru terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan administrasi pencairan dana

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d 18 Juli 2025)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM*

1.424,15

244,61

17,18%

-

6,59%

KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.237,42

677,68

54,77%

1,01%

18,25%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI*

1.213,11

388,44

32,02%

-

10,46%

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.179,53

650,46

55,15%

-4,11%

17,51%

KEMENTERIAN KESEHATAN

844,54

347,65

41,16%

-25,02%

9,36%

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

625,19

238,40

38,13%

-48,45%

6,42%

KEMENTERIAN AGAMA

568,93

300,02

52,73%

-14,92%

8,08%

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN*

183,37

66,28

36,14%

-

1,78%

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

180,41

79,17

43,88%

-27,04%

2,13%

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

180,22

87,54

48,57%

15,11%

2,36%

Total (sisa) K/L Lainnya

1.346,02

633,90

47,09%

-72,71%

17,07%

Total Seluruh K/L

8.982,89

3.714,15

41,35%

-27,68%

100,00%

* K/L dengan nomenklatur baru

8

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

10 of 15

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi

Kinerja Belanja 5 K/L Terendah

Isu dan Permasalahan

  • Realisasi tertinggi terdapat pada Kementerian Pertahanan dengan realisasi sebesar Rp677,68 Miliar (54,77% dari pagu)
  • Realisasi belanja pada K/L masih didominasi oleh belanja pegawai
  • Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP
  • Kementerian HAM dan Kementerian Transmigrasi merupakan K/L dengan nomenklatur baru
  • Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.
  • Kebijakan efisiensi anggaran masih menjadi penyebab rendahnya realisasi sampai dengan awal TW III
  • Belum terbitnya Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
  • Realiasi Satker dengan nomenklatur baru terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan kelengkapan administrasi pencairan dana

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 18 Juli 2025)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.237,42

677,68

54,77%

1,01%

18,25%

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.179,53

650,46

55,15%

-4,11%

17,51%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI*

1.213,11

388,44

32,02%

-

10,46%

KEMENTERIAN KESEHATAN

844,54

347,65

41,16%

-25,02%

9,36%

KEMENTERIAN AGAMA

568,93

300,02

52,73%

-14,92%

8,08%

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 18 Juli 2025)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

2,434

0,00

0,00%

-100,00%

0,0000%

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1,026

0,00

0,00%

-100,00%

0,0000%

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA*

0,505

0,000

0,00%

-

0,0000%

KEMENTERIAN TRANSMIGRASI*

0,367

0,000

0,00%

-

0,0000%

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

0,306

0,000

0,00%

-100,00%

0,0000%

* K/L dengan nomenklatur baru

* K/L dengan nomenklatur baru

9

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11 of 15

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

  • Kebijakan efisiensi anggaran membuat Satker harus membuat perencanaan ulang kegiatan sepanjang TA 2025;
  • Rendahnya realisasi belanja modal disebabkan masih banyak pagu yang terblokir karena kebijakan efisiensi.

Kinerja Belanja KPPN Tertinggi

  • Belanja K/L pada KPPN Kotamobagu mencapai 51,38% dari pagu atau sebesar sebesar Rp349,71 Miliar yang didominasi belanja pegawai.
  • Realisasi belanja tertinggi terdapat pada KPPN Manado sebesar Rp2.813,11 Miliar yang didominasi belanja pegawai

Kinerja Belanja KPPN Terendah

  • Belanja K/L pada KPPN Tahuna baru mencapai 34,86% dari pagu atau sebesar Rp 181,99 Miliar.
  • Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna karena belum terserapnya seluruh jenis belanja secara maksimal khususnya belanja barang dan belanja modal

Isu dan Permasalahan

Uraian

TA 2025

(miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

KPPN MANADO

7.046,69

2.813,11

39,92%

51- Belanja Pegawai

2.873,29

1.678,04

58,40%

52- Belanja Barang

2.791,79

991,11

35,50%

53- Belanja Modal

1.353,78

131,07

9,68%

57- Bantuan Sosial

27,83

12,90

46,34%

KPPN TAHUNA

522,06

181,99

34,86%

51- Belanja Pegawai

180,27

111,13

61,65%

52- Belanja Barang

222,92

66,08

29,64%

53- Belanja Modal

118,87

4,78

4,03%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

- 

KPPN KOTAMOBAGU

680,62

349,71

51,38%

51- Belanja Pegawai

305,88

195,78

64,01%

52- Belanja Barang

218,95

111,03

50,71%

53- Belanja Modal

155,79

42,90

27,54%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

- 

KPPN BITUNG

733,53

369,33

50,35%

51- Belanja Pegawai

371,97

237,17

63,76%

52- Belanja Barang

329,62

126,11

38,26%

53- Belanja Modal

31,95

6,05

18,94%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

- 

10

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

12 of 15

Analisis Tematik: Kinerja Pengelolaan DBH dalam Investasi Daerah (1/3)

Kode Akun

Nama Akun

S.d. Juni 2024

s.d. Juni 2025

Growth

Pagu

Realisasi

%Realisasi thd Pagu

Pagu

Realisasi

%Realisasi thd Pagu

611

DBH Pajak

208,66

58,02

27,81%

258,36

101,72

39,37%

75,32%

6111

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan

145,23

49,47

34,06%

181,36

71,33

39,33%

44,18%

6112

Dana Bagi Hasil PBB

63,44

8,55

13,48%

76,99

30,39

39,48%

255,55%

612

DBH SDA

363,20

132,81

36,57%

530,05

212,09

40,01%

59,69%

6121

Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi

-

-

-

-

-

-

​

6122

Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi

-

-

-

-

-

-

​

6123

Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum

272,23

96,66

35,51%

449,24

179,70

40,00%

85,91%

6124

Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi

62,59

27,75

44,33%

59,41

23,76

40,00%

-14,35%

6125

Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan

0,44

0,02

5,64%

0,11

0,11

99,67%

360,50%

6126

Dana Bagi Hasil Perikanan

27,95

8,38

30,00%

21,29

8,51

40,00%

1,56%

6127

Dana Bagi Hasil SDA Perkebunan Sawit

-

-

-

-

-

-

-

613

DBH Cukai

​

​

​

​

​

​

​

6131

Dana Bagi Hasil Cukai

-

-

-

-

-

-

-

​

Total

571,87

190,83

33,37%

788,41

313,81

39,80%

64,44%

Sumber data: inquiry data realisasi belanja OMSPAN

Dalam miliar rupiah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

13 of 15

Analisis Tematik: Kinerja Pengelolaan DBH dalam Investasi Daerah (2/3)

Dalam miliar rupiah

Kode Akun

Nama

s.d. Juni 2024

s.d. Juni 2025

Pagu

Realisasi

Pagu

Realisasi

53

Belanja Modal

1.860,70

107,90

2.214,14

136,23

61

Dana Bagi Hasil

571,87

190,83

788,41

313,81

Kinerja DBH thd Investasi Daerah (DBH / Belanja Modal)

30,73%

176,86%

35,61%

230,36%

53

Belanja Modal

1.860,70

107,90

2.214,14

136,23

611

DBH Pajak

208,66

58,02

258,36

101,72

Kinerja DBH Pajak thd Investasi Daerah (DBH Pajak / Belanja Modal)

11,21%

53,77%

11,67%

74,67%

53

Belanja Modal

1.860,70

107,90

2.214,14

136,23

612

DBH SDA

363,20

132,81

530,05

212,09

Kinerja DBH SDA thd Investasi Daerah (DBH SDA / Belanja Modal)

19,52%

123,09%

23,94%

155,69%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

14 of 15

Analisis Tematik: Kinerja Pengelolaan DBH dalam Investasi Daerah (3/3)

Analisis

  • Realisasi Belanja Modal untuk tahun 2025 sebesar Rp136,23 Miliar, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp107,90 Miliar
  • Realisasi DBH untuk tahun 2025 sebesar Rp313,81 Miliar, naik dari tahun 2024 sebesar Rp190,83 Miliar
  • Kinerja DBH terhadap Investasi Daerah untuk tahun 2025 sebesar 230,36%, naik dari tahun 2024 sebesar 176,86%
  • Kinerja DBH Pajak terhadap Investasi Daerah untuk tahun 2025 sebesar 74,67%, naik dari tahun 2024 sebesar 53,77%
  • Kinerja DBH SDA terhadap Investasi Daerah untuk tahun 2025 sebesar 155,69%, naik dari tahun 2024 sebesar 123,09%

Isu dan Permasalahan

  • Keterlambatan penerbitan rekomendasi penyaluran kurang/lebih bayar DBH dan rekomendasi lainnya yang berdampak pada resiko terlambatnya penerbitan SP2D pada KPPN yang tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran DBH

Rekomendasi

  • Penerbitan Nota Dinas Rekomedasi DBH agar disampaikan lebih awal ke KPPN dari Direktor Pelaksanaan Anggran (PA)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

15 of 15

15

Terima Kasih

©2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi Sulawesi Utara

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Lt III, Jl. Bethesda No. 8, Kec. Sario, Kota Manado

​

Tel. (0431) 848444

​

https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id/