PENYITAAN DALAM KUHAP�(UU NOMOR 20 TAHUN 2025)
PENGADILAN NEGERI SENGETI
PENYITAAN
PERMOHONAN IZIN
Dalam hal mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin KPN hanya atas benda bergerak (dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib meminta persetujuan kepada KPN)
KEADAAN MENDESAK, BERUPA
PERMOHONAN IZIN PENYITAAN DAPAT DITOLAK OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI SEBAGAIMANA DALAM PASAL 121 KUHAP��DENGAN MENGELUARKAN PENETAPAN,�SEHINGGA MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI
PENYIDIK WAJIB MENUNJUKKAN SURAT PERINTAH PENYITAAN DAN SURAT IZIN PENYITAAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI KEPADA PEMILIK ATAU PIHAK YANG MENGUASAI BENDA TERSEBUT KETIKA MELAKUKAN PENYITAAN ��WAJIB DIHADIRI 2 (DUA) ORANG SAKSI (PASAL 122 ANGKA 2 KUHAP)�WAJIB MEMBUAT BERITA ACARA PENYITAAN (PASAL 122 ANGKA 6 KUHAP)��PERHATIKAN JANGKA WAKTU YANG DIATUR DALAM KUHAP
BENDA YANG DAPAT DISITA, SEBAGAIMANA DALAM PASAL 123 KUHAP��DALAM HAL BENDA YANG DIMOHONKAN UNTUK DISITA BERADA DI LUAR NEGERI, YANG BERWENANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
BENDA SITAAN DILARANG UNTUK DIPERGUNAKAN OLEH SIAPA PUN DAN UNTUK TUJUAN APAPUN, KECUALI UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN PERKARA���KONDISI TERTENTU LIHAT PASAL 131-132 KUHAP
SEKIAN & TERIMA KASIH