DALAM KEGIATAN LATIHAN KEMAMPUAN BHABINKAMTIBMAS

TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024, PERMASALAHAN DAN KERAWANANNYA

Disampaikan oleh: Nurris Septa Pratama S.Pd., M.Pd. / Ketua KPU Kota Metro

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

PASAL 22E

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Undung-Undang Nomor 15 Thun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Merupakan Penggabungan dari 3 Undang-Undang

TAHAPAN PEMILU 2024

PENYUSUNAN PERATURAN KPU

14 JUNI 2022

Sampai Dengan 14 DESEMBER 2023

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

14 OKTOBER 2022

Sampai Dengan 21 JUNI 2023

PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

29 JULI 2022

Sampai Dengan 13 DESEMBER 2022

PENETAPAN PESERTA PEMILU

14 DESEMBER 2022

MASA KAMPANYE PEMILU

28 NOVEMBER

2023

Sampai Dengan 10 FEBRUARI 2024

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

19 OKTOBER 2023

Sampai Dengan 25 NOVEMBER 2023

24 APRIL 2023

Sampai Dengan 25 NOVEMBER 2023

ANGGOTA DPD

6 DESEMBER 2022

Sampai Dengan 25 November 2023

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAPIL

14 OKTOBER 2022

Sampai Dengan 9 FEBRUARI 2023

1

2 3

4

PENCALONAN

ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN KOTA

7

6

5

MASA TENANG

11 - 13

FEBRUARI 2024

14

PEMUNGUTAN SUARA

PENGHITUNGAN SUARA

14-15 FEBRUARI

2024

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

15 FEBRUARI 2024

Sampai Dengan 20 MARET 2024

FEBRUARI

2024

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

20 OKTOBER

2024

DPR DAN DPD

1 OKTOBER

2024

PENGUCAPAN SUMPAH JANJI

DPRD PROVINSI

DPRD KABUPATEN/KOTA

Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota

PENETAPAN HASIL PEMILU

TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Paling lambat 3 (tiga) hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi

Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Penetapan calon terpilih Anggota DPD

10

11

8

9

TAHAPAN PEMILU 2024

TAHAPAN PEMILU 2024 YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2022

1. Pendaftaran partai politik peserta Pemilu (18 bulan sebelum hari-H pencoblosan);
2. Penetapan partai politik peserta Pemilu pada 14 Desember 2022 (14 bulan sebelum hari-H pencoblosan);
3. Penyusunan dan penataan Dapil Pemilu DPRD Kab/Kota sejak 10 Oktober 2022;
4. Dimulainya pemutakhiran data pemilih dan pendaftaran pemilih ditandai dengan penyerahan DP4 oleh Pemerintah kepada KPU (14 Desember 2022);
5. Penyerahan dukungan bakal calon DPD peserta Pemilu perseorangan (16-29 Desember 2022).

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU 2024 PADA TAHUN 2023

1. Penyerahan DIPA anggaran TA 2023 Pemilu 2024 oleh Presiden kepada KPU;
2. Pembentukan badan AdHoc luar negeri, yaitu PPLN dan Pantarlih LN;
3. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri (pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih 12 Februari-14 Maret 2023;
4. Penetapan dapil dan alokasi kursi Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
7. Masa Kampanye Pemilu 2024.

JUMLAH TPS DAN REKAPITULASI SEMENTARA

PEMILIH PADA 5 KECAMATAN

DI KOTA METRO

PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS - Linmas pada Pemilu

Tahun 2024 di Kota Metro

460

PANTARLIH

PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH

SE-KOTA METRO

​

Yang Telah Dilantik Pada Minggu 12 Februari 2023

​

​

​

​

DAPIL LAMPUNG I

1. Kota Bandar Lampung;
2. Kota Metro;
3. Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kabupaten Pesawaran;
5. Kabupaten Pringsewu;
6. Kabupaten Tanggamus;
7. Kabupaten Lampung Barat;
8. Kabupaten Pesisir Barat.

DAPIL LAMPUNG II

1. Kabupaten Lampung Timur;
2. Kabupaten Lampung Tengah;
3. Kabupaten Way Kanan;
4. Kabupaten Mesuji;
5. Kabupaten Tulang Bawang;
6. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Kabupaten Lampung Utara.

DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI

Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Lampung

10

10

Sumber: PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

DAPIL ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG PEMILU 2024

Sumber: PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

DAPIL ANGGOTA DPRD KOTA METRO PEMILU 2024

Sumber: PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2024 dapil Provinsi Lampung

Jumlah Minimal Dukungan: 3000

Jumlah Minimal Sebaran: 8 Kabupaten/Kota

​

24 Bakal Calon memperoleh Akun Silon

​

21 Bakal Calon yang melakukan Penyerahan Dukungan

​

20 Bakal Calon yang Penyerahannya Diterima

POTENSI PERMASALAHAN YANG MENONJOL MENJELANG PEMILU 2024

DATA PEMILIH

PERMASALAHAN :

1. DATA PEMILIH YANG BELUM SEMPURNA
2. KURANG AKTIFNYA MASYARAKAT TERHADAP PROSES COKLIT DAN MENCARI INFORMASI KONTESTAN PEMILU

KERAWANANNYA:

KEMUNGKIAN ADANYA PROTES DIKALANGAN MASYRAKAT, PARTAI POLITIK, TIM SUKSES CAPRES DAN CAWAPRES, KARENA NAMA TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT MENJELANG PEMUNGUTAN SURA.

​

KAMPANYE

PERMASALAHAN :

1. PEMASANGAN APK DAN BAHAN KAMPANYE TIDAK SESUAI DENGAN ZONASI YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA ATAU MELEBIHI / TIDAK SESUAI KETENTUAN
2. PELAKSANAAN KAMPANYE DIMASA TENANG

KERAWANANNYA:

1. PENURUNAN APK OLEH OLEH PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB / BUKAN BERWENANG DAPAT MENIMBULKAN KERIBUTAN ANTAR PENDUKUNG PESERTA PEMILU
2. TIMBUL PROTES DARI PIHAK LAIN

REKAPITULASI SUARA

PERMASALAHAN :

1. KESALAHAN JUMLAH PADA SAAT PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPPS
2. PERBEDAAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG DIPEGANG OLEH SAKSI
3. MOBILISASI MASA OLEH PARA CALON SEBAGAI LANJUTAN DARI MONEY POLITIK (SERANGAN FAJAR)

KERAWANANNYA:

MENIMBULKAN KERIBUTAN DI TPS BAHKAN SAMPAI LANJUT KETAHAP SELANJUTNYA APABILA TIDAK SEGRA DISELESAIKAN

​

​

LOGISTIK

PERMASALAHAN :

1. GUDANG LOGISTIK TIDAK MENCUKUPI UNTUK PACKING, PELIPATAN & SORTIR
2. PENGIRIMAN SURAT SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN DAERAH PEMILIHAN

KERAWANANNYA:

KETIKA ADA KEKURANGAN SURAT SUARA, PENYEDIANYA BERADA DI LUAR PROVINSI SEHINGGA MEMERLUKAN WAKTU LAMA UNTUK MENGIRIM KEKURANGAN SURAT SUARA TERSEBUT.

​

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

TERIMA KASIH