Putusnya Perkawinan

PUTUSNYA PERKAWINAN

KUHPerdata

​

1. Kematian
2. Perkawinan baru keadaan tidak hadir
3. Keputusan pengadilan perpisahan meja dan tempat tidur
4. Perceraian

​

UU No.1/1974

​

1. Kematian
2. Perceraian (Pasal 19 PP No.9/75)
3. Keputusan pengadilan

2

ALASAN PERCERAIAN

KUHPerdata

​

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat kediaman bersama dgn itikad buruk/jahat
3. Hukuman penjara 5 tahun atau lebih
4. Melukai berat mengancam jiwa

UU No.1/1974

​

1. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pezinah, sakit yg tidak dapat disembuhkan
2. Salah satu pihak pergi tanpa alasan yang sah
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara dgn ancaman 5 tahun/lebih
4. Melakukan penganiayaan berat yg mengancam jiwa
5. Mendapat cacat badan/penyakit yg sulit disembuhkan
6. Pertengkaran sulit didamaikan

3

TATA CARA PERCERAIAN�MENURUT UU No.1/1974 – PP 9/1975

TALAK

1. Suami menyatakan niatnya dgn surat pada pengadilan disertai alasan-alasan minta sidang—pasal 14 PP No.9/1975
2. Pengadilan mempelajari dalam jawaban 30 hari, memanggil para pihak dgn surat –- pasal 15
3. Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang setelah alasan-alasan dipenuhi sesuai UU No.1/1974 dan para pihak tidak mungkin didamaikan lagi – ps.16 PP No.9/1975

GUGATAN

1. Diajukan dgn memperhatikan kompetensi relatif dari pengadilan –ps 22, 23
2. Pemanggilan para pihak – ps. 26, 27, 28
3. Pemeriksaan dimuka pengadilan ps. 31, 32, 33
4. Pencatatan perceraian –ps.35

4

TATA CARA PERCERAIAN MENURUT KUHPerdata Ps. 207, 210

jo. Ps. 821 s.d. 843 Rv (Rechtsvordering)

​

1. Gugatan diajukan pada wilayah hukum Tergugat
2. Pengadilan memanggil/berusaha mendamaikan
3. Tidak berhasil → dilanjutkan dengan sidang perkara perceraian → pintu tertutup walau keputusan dinyatakan terbuka untuk umum.
4. Perceraian di daftar pada daftar perceraian pada kantor Catatan Sipil (Ps 221 KUHPerdata)

5

AKIBAT PERCERAIAN�MENURUT UU NO.1/1974 DAN KUHPERDATA

1. Terhadap hubungan suami istri

Putus – istri tetap dapat nafkah

Jika menikah lagi, nafkah putus. Ps 41 ayat c UU No.1/1974

​

2. Terhadap harta bersama menurut KUHPerdata, jika dengan perjanjian perkawinan, dibagi sesuai dengan perjanjian perkawinan.

Menurut UU No.1/1974 Ps.37, diatur hukum masing-masing (Hukum Adat, Hukum Agama, hukum lainnya)

​

3. Terhadap keturunan

- KUHPerdata Ps.229 Pengadilan menetapkan wali

- UU No.1/1974 Ps.41 Sub a. Bapak/Ibu tetap wajib memelihara

anak

6

PEMUTUSAN PERKAWINAN SETELAH PERPISAHAN �MEJA DAN TEMPAT TIDUR

1. Menurut KUHPerdata → tidak dianggap sebagai perceraian akibat dari gagalnya perkawinan

2. Perpisahan meja dan tempat tidur selama 5 tahun tanpa ada kemungkinan untuk damai (Pasal 200 s.d. 206 KUHPerdata)

3. Suami/istri sepakat untuk pemutusan perkawinan

Tidak sepakat → perkawinan tidak putus → dalam proses hukum selalu berusaha mendamaikan

4. Jika gagal → tuntutan pemutusan perkawinan akan dikabulkan

7

AKIBAT PERCERAIAN

1. Hubungan suami/istri

a. Putus

b. Hubungan kekuasaan orang tua tetap berlanjut

c. Ex suami → dapat diwajibkan untuk memberi biaya penghidupan ex istri

​

2. Mengenai anak → Pasal 41 ayat (1,2) UU No.1/1974

Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan, pemeliharaan.

​

3. Mengenai harta benda perkawinan (Penjelasan diatur hukum masing-masing)

8

AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA

1. Perwalian → anak-anak dibawah umur

​

(Pasal 229 KUHPerdata) → 230 b KUHPerdata

​

2. Nafkah penghidupan untuk anak-anak dibawah umur dan pihak penuntut (istri)

Pasal 225 KUHPerdata

​

3. Harta → Pasal 126 ayat 3e KUHPerdata

9