2 of 13

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

UUD NRI Tahun 1945

Ketetapan MPR

UU/ Perppu

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

3 of 13

Sebelum

Setelah

KETETEPAN MPR

REFORMASI

Berdasar kewenangan: Menetapkan GBHN; Pengangkatan dan Pemberhentian Presiden dan Wakil.
Realita: Semua materi muatan dapat dituangkan kedalam TAP MPR sesuai dengan keinginan MPD, tidak terbatas pada materi yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

Materi muatan yang bersifat mengatur kedalam dan penetapan.
Contoh mengatur kedalam: Tatib MPR
TAP terakhir: TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

4 of 13

UNDANG-UNDANG

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
Pengesahan Perjanjian internasional tertentu;
Tindak Lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

5 of 13

Perjanjian iternasional tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan UU dengan persetujuan DPR.

6 of 13

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Perppu

Dalam keadaan normal

Dalam keadaan genting

7 of 13

PUTUSAN MK NO. 138/PUU-VII/2009

Ukuran objektif penerbitan PERPPU menurut MK:

Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

8 of 13

PERATURAN PEMERINTAH

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi muatan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya

9 of 13

PERATURAN PRESIDEN

Materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang;
Materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah;
Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (pemerintahan umum).

10 of 13

URUSAN PEMERINTAHAN

Absolut

Kongkruen

Umum

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat dan Daerah

(Didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional)

Kewenangan Presiden

11 of 13

PERATURAN DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA

Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
Materi mengenai kondisi khusus daerah; dan
Penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

12 of 13

Kongkruen Daerah

Wajib

Pelayanan Dasar

(pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial

Non Pelayanan Dasar

(tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, dll

Pilihan

(kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sdm, perdagangan, dll)

URUSAN PEMERINTAHAN KONGKRUEN (DAERAH)

1 of 13