URGENSI PENINGKATAN PROFESIONALISME SDM KEHUTANAN
Oleh: Ir Soetrisno MM.IPU, Asean Eng
BKTHUT – MAJELIS LAYANAN INSINYUR - PII
WEBINAR
YAYASAN SARANA WANAJAYA
31 AGUSTUS 2020
SEKEDAR BERBAGI PENGETAHUAN APA YANG SAYA PAHAMI
SITUASI �DAYA SAING INDONESIA
tingkat adopsi teknologi (55,4, 72), Kapasitas inovasi (37,7, 74)
Hasil survey 141 Negara
Information and
Communication
Technology
PROFESIONALISME
MARI KITA ZOOM SITUASI �DAYA SAING KEHUTANAN
POTE
POTENSI INI BISA DIREALISASIKAN JIKA PILAR DAYA SAING :
LINGKUNGAN –INSITUSI- YANG MEMAMPUKAN, MODAL SUMBERDAYA MANUSIA YANG KUAT, DAYA GUNA PASAR OPTIMAL, EKOSISTEM INOVASI KONDUSIF
53 JUTA
700 JUTA
190 Juta
75 M
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim aktivitas perdagangan sektor kehutanan sepanjang 2018 telah menyumbang devisa negara sebesar US$12,17 miliar. Ada gap +/- US 60 Miliar dengan potensi (harapan) devisa dari rantai nilai kehutanan untuk usaha berkaitan dengan hutan produksi dan hutan rakyat
Keunggulan kehutanan dari segi rantai nilai yang relative tertutup: mulai dari perbenihan sd pengolahan hasil hutan dilakukan di dalam negeri.
TANTANGAN MEROSOTNYA KEBERADAAN HUTAN INDONESIA
ISU �KONTROL ORGANISASI DAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME
ISU STRUKTURAL (BIROKRASI VS PROFESIONALISME)
PROFESIONAL /ILMU PENGETAHUAN/ ETIKA/KOMITMEN/KOMUNITAS/SALING PERCAYA/KOLABORASI /DIKLAT/SERTIFIKASI/NORMA
PEMERINTAH /PENGAWASAN /AUDIT/SUPERVISI /ATURAN FORMAL /HIRARKI /OTORITAS /KONTROL PRILAKU
SWASTA/BISNIS /PERTUKARAN DLM EKONOMI / KOMPETISI /HARGA DAN PROFIT/ KONTROL OUTPUT
MASALAH:
BIROKRASI
MENDOMINASI
MEKANISME KONTROL ORGANISASI (OUCHI,1979),
KONSEKWENSI YANG TIDAK DISENGAJA DARI UU 41/1999 :
KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN OLEH NEGARA DAN PEMERINTAH MENGANDALKAN ATURAN
FOREST AND FORESTRY
POLICY
ADMINISTRASI DAN
MANAGEMENT
PROYEK /KEGIATAN
KARAKTER BIROKRASI
TIDAK SEMUA MASALAH BISA DITANGANI HANYA OLEH BIROKRASI
MEKANISME PASAR SAJA UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BANYAK MENIMBULKAN MASALAH KEMANUSIAAN DAN LINGKUNGAN
PROFESIONALISME
PROFESI DAN PROFESIONAL
.
TREND�KEHIDUPAN MEMANGGIL PROFESI (Davis 2003)�
DIMENSI ETIKA DAN ILMU PENGETAHUAN SEBAGAI PENGGERAK PROFESI KEINSINYURAN
KANT 1755
POSTULAT MORAL /ETIKA
UU 11 TAHUN 2014 �TENTANG KEINSINYURAN
KEINSINYURAN
Indonesia Accreditation
Board for Engineering Education
IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
FEIAP
Aliansi
Washington Accord
Sidney Accord
Bologna Accord
APEC Engineer
Federation of
Engineers
Institution
Asia and
Pacific
Association of
Engineering
Education of
South East
Asia and Pacific
AFEO
Asean
Federation
Engineers
Organization
Asean
Academy
Engineering and
Technology
by AFEO
HUBUNGAN INTERNASIONAL
PERLU
UU
N0 11/2014
tentang
KEINSINYURAN
Untuk menegaskan peran insinyur dan iklim keinsinyuran untuk kepentingan profesi, masyarakat dan negara
Untuk melindungi masyarakat dan sekaligus untuk melindungi para insinyur\
Untuk memudahkan professional indemnity insurance agar setara dalam tender internasional
Untuk payung hukum perjanjian pengakuan keinsinyuran internasional (mutual recognation agrrement)
Untuk ketahanan nasional, menambah jumlah insinyur yang sejajar dengan negara teknologi maju
Untuk menjadi dasar hukum profesi Insinyur, pengembangan kompetensi dan keterbukaan global
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME:
MENGAPA PERLU UU KEINSINYURAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
TRANSFORMASI
BIROKRASI
MEKANISME KONTROL ORGANISASI (OUCHI,1979),
BIROKRASI
TRANSFORMASI
MATRIK TRANSFORMASI
WINNING TEAM
ANTARA 12- 40
ORANG
WINNING TEAM
MENULAR
KESELURUH ORG
���TELAH SAYA SAMPAIKAN APA YANG SAYA PAHAMI, DAN MOHON MAAF JIKA ADA KEKURANGAN DAN ADA YANG TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERKENAN ��TERIMAKASIH