Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 9 Agustus 2024

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

1. Pendapatan dan Hibah
1. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara meningkat sebesar Rp 164,72 Miliar atau 5,77 % yoy terutama didorong oleh peningkatan pendapatan PPh dan PNBP.
2. Realisasi Pendapatan mencapai Rp 3.018,51 Miliar (57,60% pagu target), diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp 2.208,48 Miliar dan PNBP Rp 810,03 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh dan PNBP yang realisasinya masing-masing telah mencapai 70,74%, dan 66,94% dari pagu target.
3. Pendapatan BLU telah mencapai Rp 587,26 Miliar atau meningkat sebesar 21,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, utamanya bersumber dari peningkatan kinerja pendapatan sektor layanan pendidikan dan sektor jasa layanan rumah sakit.

​

B. Belanja Negara

1. Pagu Belanja Negara TA 2024 di Sulawesi Utara sebesar Rp 23,51 Triliun dengan realisasi Rp 13,43 Triliun atau 57,15%, terjadi pertumbuhan realisasi 11,13% (yoy). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp 5.502,81 Miliar terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 2.325,64 Miliar (68,96%), Belanja Barang Rp 2.371,97 Miliar (50,12%), Belanja Modal Rp 785,30 Miliar (41,12%) dan Bansos sebesar Rp 19,90 Miliar (76,13%). Dana TKD terealisasi sebesar Rp 7.930,35 Miliar (58,90%) yang berasal dari realisasi DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa.
2. Kementerian PUPR memiliki pagu tertinggi sebesar Rp 1.591,63 Miliar dan telah mencatat realisasi pada angka 48,90%. Realisasi didominasi Belanja Modal Fisik Lainnya dan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
3. KPPN Manado mengelola 75,79% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp 4.108,91 Miliar atau 53,99% dari pagu K/L lingkup KPPN Manado.

​

C. Laporan Tematik

1. Kinerja pajak dalam negeri dan Perdagangan Internasional secara realisasi per bulan tercatat mengalami pergerakan secara fluktuatif.
2. Pajak dalam negeri pada Semester I mengalami kenaikan 16,82% yoy karena meningkatnya penerimaan pajak dari kegiatan Pemilu serta pembayaran THR, sedangkan pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan secara yoy (-36,92%) karena menurunnya bea keluar/pungutan ekspor.
3. Penerimaan pajak dalam negeri pada Semester II diproyeksikan akan meningkat seiring adanya kegiatan Pilkada serentak pada Bulan November, pembayaran termin tagihan pekerjaan kontraktual serta konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat pada akhir tahun, sedangkan penerimaan pajak Perdagangan Internasional diproyeksikan akan fluktuatif sampai dengan akhir tahun seiring harga minyak dunia yang tidak menentu.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

2. Analisis/Isu Strategis

1. Isu strategis pendapatan APBN
1. Pertumbuhan perpajakan hingga memasuki awal bulan ke-8 terus mengalami pertumbuhan positif dibanding periode yang sama tahun lalu. Demikian juga PNBP khususnya dari sumber BLU;
2. Penerimaan pajak perdagangan internasional terus mengalami penurunan dan telah mencapai -11,62% yoy yang diakibatkan pada menurunnya Bea Keluar/Pungutan Ekspor sehingga perlu mendapatkan perhatian ekstra.
3. Harga komoditas yang telah kembali normal dan kenaikan tarif MMEA masih menahan pendapatan dari jenis cukai;
4. Satker BLU mampu meningkatkan pendapatan dari layanan utama dan pemanfaatan aset dan masih menjadi penopang realisasi PNBP.

​

2. Isu strategis belanja APBN
1. Pemda masih mengalami kesulitan dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran TKD khususnya DAK Fisik sehingga perlu dorongan dan pendampingan yang lebih intensif;
2. Terdapat  blokir AA dan non AA pada beberapa Satuan Kerja di K/L yang akan dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak atau keterlambatan eksekusi kegiatan;
3. Kendala terkait belanja infrastruktur masih belum sepenuhnya terselesaikan antara lain tantangan lingkungan sosial di beberapa titik, mobilitas dan kesiapan lahan pekerjaan, ketersediaan barang pada rekanan, MP di akhir tahun, TKDN dan pagu yang masih terblokir;
4. Pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pada melalui aplikasi gaji web yang membutuhkan perhatian khusus karena paling lambat sudah harus dilaksanakan untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Oktober 2024;
5. Masih banyaknya data yang berbeda/tidak sesuai pada proses pemadanan data antara basis data DJPb dengan basis data SIASN-BKN pada Aplikasi Gaji.

​

3. Isu pada Laporan Tematik:
1. Perlambatan pada sektor real estate, terutama didorong oleh penurunan konstruksi bangunan sipil (proyek infrastruktur dan sarana umum) serta akibat implementasi PMK 59/PMK.03/2022 (NPWP Instansi Pemerintah);
2. Sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan mengalami perlambatan karena berkurangnya pembayaran PBB pertambangan dan masih belum stabilnya harga komoditas Kopra di Bitung dan Kotamobagu;
3. Turunnya harga minyak sawit global sehingga menyebabkan tarif spesifik bea keluar turun;
4. Kenaikan penerimaan cukai MMEA yang signifikan, khususnya MMEA Golongan B.

​

3. Kesimpulan/rekomendasi

• Perlunya koordinasi Satker dengan Unit Eselon I dalam membuka blokir anggaran, serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
• Satker dengan Sumber Dana PNBP (termasuk BLU) perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
• Satker harus mampu mengontrol belanja sumber dana PNBP sesuai dengan MP PNBP yang disetujui.
• Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan agar berkoodinasi lebih intensif kepada pihak terkait dalam hal terdapat kendala seperti ketersediaan juknis atau pelaksanaan kegiatan.
• Perlu dilakukan dorongan dan pendampingan yang insentif kepada Pemda dalam penyiapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
• Perlu dilakukan pendampingan secara intensif dan masif ke Satker agar pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja melalui aplikasi gaji web dapat berjalan dengan lancar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 9 Agustus 2024

• Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tumbuh sebesar 5,77% yoy, didorong oleh peningkatan yang signifikan pada pendapatan PPh, Pajak Lainnya dan PNBP. Namun, penerimaan PPN, PBB, Cukai, dan Pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan.
• Realisasi penerimaan Perpajakan mengalami peningkatan 4,70% yoy, sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional mengalami penurunan 11,62% yoy yang diakibatkan pada menurunnya Bea Keluar/Pungutan Ekspor.
• PNBP mengalami kenaikan sebesar 8,81% yoy yang didorong oleh peningkatan PNBP BLU yang signifikan pada sektor kesehatan dan pendidikan.
• Peningkatan pendapatan BLU terdorong oleh peningkatan kepatuhan satker BLU dalam melakukan pengesahan pendapatan secara bulanan, sebagai hasil sinergi kanwil DJPb dengan para satker BLU.

​

​

​

*Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�**Sumber: OM SPAN, per 9 Agustus 2024 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

• PBB mengalami penurunan disebabkan terdapat tunggakan
• Penerimaan Cukai berkurang karena kenaikan tarif MMEA
• Menurunnya Bea Keluar/Pungutan ekspor yang diakibatkan adanya situasi terkini.
• Satker BLU mampu meningkatkan pendapatan dari layanan utama dan pemanfaatan aset.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 9 Agustus 2024

• Kurangnya pemahaman dan awareness satuan terhadap halaman III DIPA sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
• Revisi DIPA Terpusat yang menjadikan penyerapan tersendat;
• Pemda lambat dalam mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik;
• Kurang koordinasi antara Pemda dan APIP dalam proses verifikasi kontrak;
• Adanya outstanding kontrak pada beberapa Satuan Kerja yang yang belum direalisasikan dananya;
• Beberapa Satker baru buka blokir di awal Semester II sehingga membutuhkan extra effort untuk pencairan anggarannya.

​

​

Sumber:

* data belanja K/L dari OM SPAN per 9 Agustus 2024 pukul 18.00 WITA

** data TKD dari SIMTRADA per 9 Agustus 2024 pukul 18.00 WITA

• Realisasi belanja K/L meningkat sebesar 14,47% dibanding periode yang sama tahun lalu yang disebabkan oleh kenaikan realisasi seluruh jenis belanja terutama belanja barang dan modal;
• Realisasi TKD juga mengalami peningkatan sebesar 8,92% yoy impact dari terakselerasinya penyaluran DBH, DAU, DAK Fisik dan Dana Desa.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

• Kementerian PUPR mengelola Rp 1,59 Triliun dengan realisasi telah mencapai Rp 778,34 Miliar. 
• Realisasi pada Kementerian Pendidikan Nasional didominasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNS
• Realisasi belanja belanja barang dan modal pada bulan Agustus 2024 meningkat karena pembayaran termin pekerjaan kontraktual.

• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP dengan total realisasi sebesar Rp 12,4 Miliar. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Realisasi belanja menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis

• Masih terdapat blokir pagu dan blokir AA pada beberapa satuan kerja dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak dan polarisasi penyerapan triwulanan.
• Revisi DIPA terpusat dan/atau menunggu petunjuk teknis kegiatan
• Rendahnya realisasi pada satker DK/TP dikarenakan masih proses penetapan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Unit Eselon I/tingkat pusat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

• Realisasi Belanja pada Kementerian PUPR didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.
• Realisasi belanja pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI masih didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan serta belanja barang operasional dan non operasional.

• Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Realisasi belanja menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Eselon I K/L teknis.
• Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.

• Belum atau terlambat menerima Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
• Adanya Pemutakhiran Hal III DIPA yang berdampak K/L berkonsentrasi pada revisi DIPA.
• Adanya pagu yang masih terblokir melalui mekanisme AA yang dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak
• Proses revisi DIPA Terpusat oleh Eselon I K/L Pusat dan atau menunggu petunjuk teknis kegiatan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

• Revisi DIPA terpusat oleh Unit Eselon I yang menyebabkan Satker harus menunggu selesainya proses revisi tersebut.
• Terdapat pergantian Pengelola Keuangan.
• Penolakan SPM karena belum melakukan pemadanan NPWP.
• Terdapat  blokir AA pada beberapa Satuan Kerja dan dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak dan pola penyerapan yang bertumpuk.

• Belanja K/L pada KPPN Bitung mencapai 60,69% dari pagu atau sebesar sebesar Rp 538,49 Miliar.
• Belanja didominasi oleh belanja barang oleh Satuan Kerja lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian PUPR, yang merupakan belanja dalam persiapan Pilkada (hibah) dan belanja modal.

• Belanja K/L pada KPPN Tahuna sebesar 50,89% dari pagu atau sebesar Rp 388,44 Miliar.
• Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna disebabkan sebagian besar satuan kerja masih menunggu petunjuk teknis dari Eselon 1 terkait pelaksanaan kegiatan, revisi terpusat dari Eselon I, terdapat AA (Blokir) pada beberapa KL serta faktor cuaca yang menghambat pelaksanaan kegiatan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Kinerja Pajak Dalam Negeri dan Perdagangan Internasional Semester I 2024 dan Proyeksi Semester II 2024

Dalam juta rupiah

Keterangan:

Data diambil melalui OMSPAN cut off 31 Juli 2024 dan diambil realisasi per bulan

Dalam juta rupiah

-

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Kinerja Pajak Dalam Negeri dan Perdagangan Internasional Semester I 2024 dan Proyeksi Semester II 2024

• Kinerja pajak dalam negeri dan Perdagangan Internasional secara realisasi per bulan tercatat mengalami pergerakan secara fluktuatif.
• Pajak dalam negeri pada Semester I mengalami kenaikan 16,82% yoy karena meningkatnya penerimaan pajak dari kegiatan Pemilu serta pembayaran THR, sedangkan pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan secara yoy (-36,92%) karena menurunnya bea keluar/pungutan ekspor.
• Penerimaan pajak dalam negeri pada Semester II diproyeksikan akan meningkat seiring adanya kegiatan Pilkada serentak pada Bulan November, pembayaran tagihan serta konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat pada akhir tahun, sedangkan penerimaan pajak Perdagangan Internasional diproyeksikan akan fluktuatif sampai dengan akhir tahun seiring harga minyak dunia yang tidak menentu.

Isu-isu terkait kinerja pajak dalam negeri (2023 – 2024):

1. Perlambatan pada sektor real estate, terutama didorong oleh penurunan konstruksi bangunan sipil (proyek infrastruktur dan sarana umum) serta akibat implementasi PMK 59/PMK.03/2022 (NPWP Instansi Pemerintah);
2. Sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan mengalami perlambatan karena berkurangnya pembayaran PBB pertambangan dan masih belum stabilnya harga komoditas Kopra di Bitung dan Kotamobagu.

​

Isu terkait kinerja pajak Perdagangan Internasional (2023 – 2024):

1. Turunnya harga minyak sawit global sehingga menyebabkan tarif spesifik bea keluar turun;
2. Kenaikan penerimaan cukai MMEA yang signifikan, khususnya MMEA Golongan B.

1. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan penerimaan melalui koordinasi dengan para Stakeholder secara rutin dan berkala;
2. Melakukan identifikasi terkait penurunan sektor konstruksi yang mengalami perlambatan dalam penerimaan negara;
3. Mengoptimalkan peran Joint Pokja Penerimaan Kemenkeu Satu untuk mendorong pencapaian penerimaan di daerah;
4. Peningkatan investasi pada sektor-sektor strategis dan pemberian insentif bagi industri yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11

Terima Kasih

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan