KEPMENSOS NOMOR 150

TATA CARA PROSES USULAN DATA SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI

Sekretariat Jenderal - Pusdatin Kesos @ 2022

GAMBARAN UMUM

Secara umum proses pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang meliputi proses utama proses usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian/penjaminan kualitas, penetapan, dan penggunaan.

Peran setiap Entitas ;

PERAN ENTITAS PEMERINTAH DAERAH

INTEGRITAS DATA

a.

b.

c.

d.

Data perorangan yang bersifat individual dan tunggal.

data perorangan yang mempunyai nomor induk kependudukan, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

data keluarga, kelompok, dan masyarakat yang merupakan himpunan data perorangan.

data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota keluarga lain; dan

kelengkapan atribut data.

e.

DTKS harus memenuhi kriteria integritas data :

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 maka

Data Individual DTKS merupakan data yang bersifat rahasia.

PENYAMPAIAN USULAN

Penyampaian usulan dapat

dilaksanakan setiap bulan

dengan ketentuan :

SUMBER DATA PENYAMPAIAN USULAN

Usulan DTKS dapat bersumber :

1.

2.

3.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kementerian Sosial

Warga Negara Indonesia secara mandiri

Proses Bisnis dan Alur Data DTKS

JENIS USULAN DATA

Jenis usulan orang/ sekelompok orang

dapat diusulkan

untuk:

1.

2.

3.

Masuk ke dalam DTKS

Masuk ke dalam DTKS sekaligus diusulkan untuk mendapatkan program bantuan

Mendapatkan program bantuan bagi mereka yang sudah ada di dalam DTKS namun belum terdaftar pada program bantuan yang diusulkan.

TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN

Usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain.

Pemerintah Daerah mengusulkan data melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Dinas Sosial wajib melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data

Pengadilan/penjamin kualitas oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri

Pemerintah Daerah menyampaikan usulan menggunakan SIKS-NG

Usulan yang disampaikan harus memenuhi kriteria

Usulan data dilengkapi informasi tambahan, seperti data disabilitas, hamil, dan lainnya

Usulan setiap bantuan sosial disampaikan secara lengkap beserta anggota keluarganya

Usulan yang disampaikan melalui SIKS-NG harus dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan

Sebelum mencetak pengesahan, petugas yang memiliki hak akses untuk melakukan validasi harus terlebih dahulu melakukan finalisasi usulan

Surat pengesahan harus ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah

Usulan yang tidak dilengkapi dengan surat pengesahan secara otomatis menjadi usulan pada periode berikutnya

TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN

Proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain yang berasal dari:

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Waktu Pelaksanaan

Verifikasi dan Validasi

Data :

Verifikasi kelayakan dilaksanakan setiap bulan.

Waktu pelaksanaan Verifikasi kelayakan dimulai dari tanggal 14 s.d. satu hari sebelum hari terakhir (H-1) setiap bulan.

Verifikasi kelayakan dilakukan terhadap data penerima program dari periode sebelumnya.

Data penerima program untuk diverifikasi ditayangkan di SIKS-NG paling lambat akhir minggu ke-2 setiap bulan.

Batas akhir finalisasi dan pengunggahan dokumen/surat pengesahan termasuk tanggal dokumen/surat satu hari sebelum hari terakhir setiap bulan.

Dokumen/surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah.

Pengunggahan dokumen/surat pengesahan dilakukan melalui SIKS-NG menggunakan akun kepala daerah dan/atau petugas yang memiliki hak akses untuk validasi.

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Penerima manfaat dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria:

Alamat tidak ditemukan

Meninggal dunia (Kecuali pengurus yang memiliki ahli waris)

Memiliki pekerjaan sebagai

PNS/TNI/Polisi/Aparatur Negara Lainya

Anggota keluarga PNS/Polisi/TNI

Dianggap/dinilai sudah mampu dan atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan

Pensiunan PNS/Polisi/TNI

Sudah tidak memiliki komponen sesuai dengan

kriteria program bantuan penerima manfaat terdaftar

Alasan lain yang dapat dituliskan pada kolom alasan

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Sanggahan Masyarakat

Sanggahan Mandiri

Dapat melakukan verifikasi terhadap dirinya sendiri

Masyarakat yang merasa tidak layak menerima bantuan dapat mengundurkan diri dan program bantuannya akan dihapuskan tanpa perlu melalui proses verifikasi dari pemerintah daerah

1

2

3

Data masyarakat yang mengundurkan diri secara otomatis akan muncul dalam dokumen/surat pengesahan hasil verifikasi kelayakan pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode tersebut

Melakukan sanggahan terhadap kelayakan penerima program, bantuan dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sama

Sanggahan harus disertau dengan alas an dan dapat dilengkapi dengan foto sebagai data pendukung

Sanggahan diteruskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui SIKS-NG untuk kemudian dilakukan verifikasi

ALUR APLIKASI CEK BANSOS

APLIKASI CEK BANSOS

Usulan DTKS/Bansos

Sanggahan Penerima Bansos

Mengundurkan Diri dari Kepesertaan Bansos

Pengecekan Kepesertaan Bansos/DTKS

Verifikasi Dinas Sosial Melalui SIKS NG

Usulan / Sanggahan Disetujui

Usulan / Sanggahan Ditolak

Usulan / Sanggahan Belum Di Verifikasi Dinas Sosial melalui SIKS NG selama 14 Hari

​

Pengesahan oleh Kepala Daerah

​

Penetapan SK DTKS

PERBAIKAN DATA

Perbaikan Data oleh Kementerian Sosial

Perbaikan data anomali oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

1.

2.

PENETAPAN DTKS

Penyampaian usulan dan penonaktifan dilengkapi dokumen/surat pengesahan

paling lambat sampai dengan tanggal sebelas setiap bulan

Penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan oleh Menteri

Pendaftaran oleh Kementerian Kesehatan untuk penerima bantuan iuran jaminan

kesehatan periode berikutnya

a.

b.

c.

A. Pengesahan Usulan Baru

B. Pengesahan Usulan

Verifikasi Kelayakan

​

​

C. Penghapusan Data

- Data Ganda

- Data Dinyatakan Meninggal

*Penetapan DTKS dilakukan oleh Menteri Sosial setiap bulan

PERUBAHAN DTKS

Periode dalam penyaluran bantuan sosial

Penyampaian Usulan

Verifikasi Kelayakan

Penyaluran

Perbaikan data dan penyampaian usulan serta verifikasi kelayakan

dilengkapi dokumen/surat pengesahan sampai dengan lima hari sebelum

hari terakhir (H-5) setiap bulan

Penetapan DTKS

Penyaluran pada

bulan berikutnya

Siklus normal penyaluran bantuan sosial, satu periode berjalan dengan urutan sebagai berikut

PERUBAHAN DTKS

Data yang telah

dinyatakan meninggal

Data padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang terkonfirmasi data ganda

DTKS ditetapkan melalui Keputusan Menteri setiap bulan

Apabila diperlukan, Menteri dapat melakukan

Penetapan DTKS lebih dari satu kali dalam setiap bulan

Apabila Menteri tidak menetapkan DTKS maka yang berlaku adalah Penetapan DTKS terakhir

3

2

1

Penetapan DTKS

PERIODE PENYALURAN BANSOS

PERIODE PENYALURAN BANSOS

PERIODE PENYALURAN BANSOS

Apabila terdapat kebijakan penyaluran program bantuan yang dilaksanakan sekaligus untuk lebih dari satu bulan, data usulan baru, dan Verifikasi kelayakan yang digunakan adalah data pada periode (bulan-1) penyaluran

Perbaikan data yang dilaksanakan pada bulan antara dalam penyaluran dapat digunakan untuk memperbaiki data salur yang ada

Penyampaian usulan baru pada bulan antara dalam penyaluran dapat digunakan untuk periode penyaluran berikutnya atau periode berjalan selama kuota masih ada

PERIODE PENYALURAN BANSOS

PERIODE PENYALURAN BANSOS

Penyampaian usulan dan penonaktifan dilengkapi dokumen/surat pengesahan

paling lambat sampai dengan tanggal sebelas setiap bulan

Penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan oleh Menteri

Pendaftaran oleh Kementerian Kesehatan untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan periode berikutnya

a.

b.

c.

Dalam siklus normal penetapan penerima bantuan sosial, satu periode berjalan dengan urutan sebagai berikut:

PERIODE PENYALURAN BANSOS

MATRIKS PERUBAHAN DATA

MATRIKS PERUBAHAN DATA

TERIMA KASIH

PUSDATIN KESOS - 2022