KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
1
3/21/2020
PETA KONSEP
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
2
3/21/2020
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
PEMERINTAH PORTUGIS
KEKUASAAN VOC
PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA
PEMERINTAH INGGRIS
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL PORTUGIS
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
3
3/21/2020
1. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku
4. Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate
3. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis
2. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai
DAMPAK KEBIJAKAN PEMERITAH PORTUGIS
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
4
3/21/2020
perdagangan
3. Rakyat menjadi miskin dan menderita
2. Banyaknya orang-orang beragama Katolik
di daerah pendudukan Portugis
4. Tumbuh benih rasa benci terhadap
kekejaman Portugis
DAMPAK KEBIJAKAN KEKUASAN VOC
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
5
3/21/2020
5. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis
6. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata/kosakata dan nama keluarga seperti da Costa, Dias, de Fretes, Mendosa, Gonzalves, da Silva, dan lain-lain.
7. Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai
peninggalan Portugis adalah keroncong Morisco
8. Banyak peninggalan arsitektur yang bercorak Portugis dan
senjata api/meriam di daerah pendudukan
PENINGGALAN BANGSA PORTUGIS�1
GEREJA TUGU, JAKARTA
BENTENG KALAMATA
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
6
3/21/2020
PENINGGALAN BANGSA PORTUGIS�2
BENTENG TOLUKKO
BENTENG ORANJE
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
7
3/21/2020
KEBIJAKAN VOC
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
8
3/21/2020
2. penyerahan wajib (Verplichte Leverantie)
1. hak monopoli
3. Penanaman wajib
4. tenaga kerja wajib
USAHA MELINDUNGI MONOPOLI DAGANG �DI MALUKU
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
9
3/21/2020
2. Hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan.
1. Pelayaran Hongi yaitu pelayaran keliling menggunakan perahu jenis kora-kora yang dipersenjatai untuk mengatasi perdagangan gelap atau penyelundupan rempah-rempah di Maluku.
HAK ISTIMEWA VOC �( HAK OCTROI )
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
10
3/21/2020
1. Hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke sebelah timur sampai ujung selatan Amerika
2. Hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan
3. Hak mencetak mata uang sendiri
4. Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan
kerajaankerajaan lain di daerah kekuasaan monopoli
perdagangannya
5. hak untuk mendirikan benteng
DAMPAK KEBIJAKAN KEKUASAN VOC
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
11
3/21/2020
5. Pelayaran Hongi, dapat dikatakan sebagai suatu perampasan,
perampokan, perbudakan, dan pembunuhan.
4. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem
pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata
modern (senjata api, meriam).
3. Hak octroi (istimewa) VOC, membuat masyarakat Indonesia
menjadi miskin, dan menderita.
2. Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan
dan penguasa baru di bawah kendali VOC.
6. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya
suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih.
BENTENG KOTA INTAN (FORT SPEELWIJK) �DI BANTEN
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
12
3/21/2020
BENTENG VICTORIA DI AMBON
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
13
3/21/2020
BENTENG ROTTERDAM DI MAKASSAR
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
14
3/21/2020
BENTENG ORANGE – TERNATE�( BEKAS BENTENG PORTUGIS )
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
15
3/21/2020
BENTENG NASSAU DI BANDA
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
16
3/21/2020
KEBIJAKAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA (REPUBLIK BATAAFSCHE)
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
17
3/21/2020
TUGAS UTAMA DAENDELS & USAHA MELAKSANANNYA
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
18
3/21/2020
tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.
1. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/
benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan
Surabaya serta rumah sakit tentara.
TUGAS UTAMA
3. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk
kepentingan perang.
2. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan
panjang sekitar 1.000 km.
4. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk
membangun pangkalan tentara
DAMPAK KEBIJAKAN DAENDELS - 1
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
19
3/21/2020
2. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk
memproduksi gula, garam, dan sarang
burung
3. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.
DAMPAK KEBIJAKAN DAENDELS - 2
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
20
3/21/2020
5. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan
membangun ketentaraan dengan melatih
orang-orang pribumi.
6. Membangun jalan pos dari Anyer sampai
Panarukan sebagai dasar pertimbangan
pertahanan
4. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.
DAMPAK KEBIJAKAN DAENDELS - 3
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
21
3/21/2020
8. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).
9. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.
7. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.
REAKSI RAKYAT TERHADAP KEBIJAKAN DAENDELS
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
22
3/21/2020
kalangan penguasa daerah maupun rakyat,
2. munculnya tanah-tanah partikelir yang ikelola
oleh pengusaha swasta,
3. pertentangan/perlawanan penguasa maupun
rakyat,
4. pertentangan/perlawanan penguasa maupun
rakyat,
5. pencopotan Daendels
PERJANJIAN TUNTANG �12 SEPTEMBER 1811
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
23
3/21/2020
2. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh
Inggris.
3. Pulau Jawa dan Madura serta semua
pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi
daerah kekuasaan Inggris (EIC).
1. Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL INGGRIS�( THOMAS STAMFORD RAFFLES )
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
24
3/21/2020
KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
25
3/21/2020
1. Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti contingenten/pajak/penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah (landrente).
2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa.
KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN,�PENGADILAN DAN SOSIAL
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
26
3/21/2020
1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama.
2. Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan.
3. Melarang perdagangan budak
KEBIJAKAN DIBIDANG ILMU PENGETAHUAN
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
27
3/21/2020
1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia.
2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut
diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi.
KEBIJAKAN DIBIDANG ILMU PENGETAHUAN
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
28
3/21/2020
3. Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia.
4. merintis adanya Kebun Raya Bogor
FEKTOR PENYEBAB KEGAGALAN �SISTEM LANDRENT
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
29
3/21/2020
1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama.
2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani.
3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles
4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang
DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN �PEMERITAH INGGRIS - 1
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
30
3/21/2020
1. Penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat seperti perbudakan, contingente, tanam paksa dan sebagainya.
2. Penerapan sistem perdagangan bebas.
3. Pembagian Pulau Jawa ke dalam beberapa keresidenan. Pembagian ini masih kita adopsi sampai saat ini.
DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN �PEMERITAH INGGRIS - 2
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
31
3/21/2020
4. Pemerintah Inggris membagun lembaga pendidikan bernama Bataviasch Genootschap.
5. Raffles meninggalkan warisan budaya yang sangat termasyur hingga sekarang. Warisan tersebut adalah kitab sejarah berjudul History of Java.
6. Raffles bersama istrinya merintis Kebun Raya Bogor yang masih kita bisa jumpai sampai saat ini.
DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN �PEMERITAH INGGRIS - 3
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
32
3/21/2020
7. Kebijakan Raffles di bidang hukum juga dinilai positif, hukum yang berorientasi pada warna kulit diubah menjadi hukum yang berorientasi pada besar kecilnya kesalahan seseorang. Ini artinya semua sama di hadapan hukum.
DAMPAK NEGATIF ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN INGGRIS
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
33
3/21/2020
1. Sama seperti penjajahan lainnya, tentu penguasaan Inggris terhadap Indonesia juga menyengsarakan rakyat
2. Tanah milik rakyat secara sah dianggap sebagai milik pemerintah Inggris dan rakyat dibebankan pajak (landrente) atas tanah yang sebenarnya milik mereka sendiri. bagi petani yang tak punya tanah juga diwajibkan membayar pajak kepala
DAMPAK NEGATIF ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN INGGRIS
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
34
3/21/2020
3. kebijakan Thomas Stamford Rafles yang mengekang kekuasaan kerajaan dan pembesar bumiputra lainnya membuat perpecahan muncul dalam tubuh kerajaan-kerajaan seperti pada kerajaan Mataram Yogyakarta yang pecah menjadi dua. Alasan utama pengekangan ini adalah karena kemandirian dan kedaulatan mereka dianggap membahayakan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
35
3/21/2020
KEBIJAKAN CULTUURSTELSEL - 1
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
36
3/21/2020
1. Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan
garapan untuk ditanami tanaman wajib
2. Lahan tanaman wajib bebas pajak, karena
hasil yang disetor sebagai pajak.
3. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah
pajak akan dikembalikan
4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap
tanaman wajib, tidak boleh melebihi waktu yang
diperlukan untuk menanam padi
KEBIJAKAN CULTUURSTELSEL - 2
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
37
3/21/2020
5. Rakyat yang tidak memiliki tanah wajib
bekerja selama 66 hari dalam setahun di
perkebunan atau pabrik milik pemerintah.
6. Jika terjadi kerusakan atau gagal panen,
menjadi tanggung jawab pemerintah.
7. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan
sepenuhnya kepada para penguasa pribumi
(kepala desa).
PENYIMPANGAN KEBIJAKAN CULTUURSTELSEL - 1
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
38
3/21/2020
1. Tanah yang harus diserahkan rakyat cenderung melebihi dari ketentuan 1/5.
2. Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap
ditarik pajak
3. Rakyat yang tidak punya tanah garapan
ternyata bekerja di pabrik atau perkebunan
lebih dari 66 hari atau 1/5 tahun.
PENYIMPANGAN KEBIJAKAN CULTUURSTELSEL - 2
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
39
3/21/2020
4. Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak
ternyata tidak dikembalikan.
5. Jika terjadi gagal panen ternyata ditanggung
petani
KEBIJAKAN PINTU TERBUKA�UU AGRARIA 1870 / Agrarische Wet 1870)
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
40
3/21/2020
2. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut
ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Tanah-tanah diberikan dengan hak penguasaan
selama waktu tidak lebih dari 75 tahun sesuai
ketentuan.
4. Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah-
tanah yang dibuka oleh rakyat.
TUJUAN DARI UU AGRARIA 1870
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
41
3/21/2020
3. Membuka kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia terutama di bidang buruh perkebunan.
2. Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia
1. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan pemodal asing.
PENGARUH POSITIF PEMBERLAKUAN �UU AGRARIA 1870
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
42
3/21/2020
3. Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar
meningkatkan jumlah produksi tanaman ekspor jauh
melebihi produksi semasa berlakunya sistem tanam
paksa, sehingga Indonesia mampu menjadi penghasil
kina terbesar nomor 1 di dunia.
peranan lalu lintas uang (modal) dalam kehidupan
ekonomi.
2. Rakyat Indonesia merasakan manfaat sarana irigasi
dan transportasi yang dibangun pihak perkebunan
KEBIJAKAN POLITIK ETIS
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
43
3/21/2020
LATAR BELAKANG PENERAPAN �POLITIK ETIS - 1
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
44
3/21/2020
Pada tahun 1899 ban Deventer menulis sebuah karangan berjudul Een Eereschuld atau Debt of Honour (Utang Budi) yang diterbitkan di majalah de Gids. Dalam tulisan ini van Deventer antara lain mengeritik pemerintah Belanda dengan mengatakan bahwa kemakmuran negeri Belanda diperoleh karena kerja dan jasa orang Indonesia. Karena itu, Belanda berutang budi kepada rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang maju dan bermoral, Belanda harus membayar utang itu kepada rakyat Indonesia
TRILOGI VAN DEVENTER - 1
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
45
3/21/2020
1. Irigasi (pengairan), yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk
2. Edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
TRILOGI VAN DEVENTER - 2
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
46
3/21/2020
3. Migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya (khususnya Pulau Jawa) ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata.
TANGGAPAN RATU BELANDA ATAS KRITIK VAN DEVENTER
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
47
3/21/2020
Pemerintah Belanda menanggapi kritik itu dengan
mengemukakan gagasan pembaruan politik di Indonesia melalui kebijakan baru bernama Politik Etis. Tanggapan itu tercermin dalam pidato Ratu yang berjudul Ethische Richting (Haluan Etika). Pidato itu dikemukakan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901
PENYIMPANGAN PELAKSANAAN �POLITIK ETIS
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
48
3/21/2020
1. Pengairan (irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan
swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
2. Pengajaran yang dilaksanakan hanyalah pengajaran tingkat rendah. Tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan, mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang bisa membaca. Upah mereka lebih rendah daripada tenaga kulit putih.
PENYIMPANGAN PELAKSANAAN �POLITIK ETIS
creatif by : A. Yayuk Widihartanti
49
3/21/2020
3. Transmigrasi ke luar Jawa (khususnya ke Sumatera) lebih dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha-pengusaha luar Jawa memperoleh tenaga kerja yang murah.