PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
Melayani, Profesional, Terpercaya
Beradsarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,
“Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.”
PENGERTIAN TANAH ULAYAT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
Melayani, Profesional, Terpercaya
DASAR HUKUM TERKAIT TANAH ULAYAT
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat selama masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999
Tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat
masyarakat hukum adat.
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2015, No. 10 Tahun 2016, dan No. 18 Tahun 2019
Tentang penetapan hak komunal masyarakat hukum
adat.
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024
Tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.
→ Tata cara pencatatan dan pendaftaran tanah ulayat baik milik nagari, suku, maupun kaum.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
Melayani, Profesional, Terpercaya
Pelaksanaan Hak Ulayat oleh masyarakat hukum adat tidak dilakukan dalam hal bidang tanah:
a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;
b. merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosia1;
c. merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah,
badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; dan atau
d. tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah dihapuskan oleh Ketentuan Konversi
dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
SUBJEK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Subjek yang berhak mengajukan pendaftaran tanah ulayat terdiri dari:
1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
Persekutuan hukum yang memiliki kelembagaan adat.
Contoh di Sumatera Barat: Kerapatan Adat Nagari (KAN).
2. Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA)
Satuan sosial berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), kepentingan bersama (fungsional), atau tempat tinggal (teritorial).
Contoh: Suku atau Kaum yang dipimpin oleh Penghulu Suku atau Mamak Kepala Waris.
Melayani, Profesional, Terpercaya
PENGADMINISTRASIAN TANAH ULAYAT
Tahapan Pengadministrasian meliputi:
1. Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat
2. Pengukuran dan Pemetaan Tanah Ulayat
3. Pencatatan dalam Daftar Tanah Ulayat
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
Melayani, Profesional, Terpercaya
PENDAFTARAN TANAH ULAYAT
a. Tanah Ulayat Nagari
Tanah ulayat nagari didaftarkan dengan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, misalnya Kerapatan Adat Nagari
Persyaratan Pendaftaran Tanah Ulayat Nagari:
Seluruh dokumen dalam bentuk fotokopi dilegalisir oleh pejabat berwenang.
Setelah tercatat dalam daftar tanah ulayat, selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Ada dua kategori utama dalam proses ini:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
Melayani, Profesional, Terpercaya
PENDAFTARAN TANAH ULAYAT
b. Tanah Ulayat Suku/Kaum
Tanah ulayat suku dan kaum didaftarkan dengan Hak Milik Bersama (Komunal) atas nama kelompok anggota MHA.
Contoh:
Selaku Mamak Kepala Waris Kaum (sesuai dengan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah) beserta seluruh anggota kaum.
Persyaratan Pendaftaran Tanah Ulayat Suku/Kaum:
Semua dokumen dalam bentuk fotokopi dilegalisir oleh pejabat berwenang.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
Melayani, Profesional, Terpercaya
Hasil Akhir Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat
1. Tercatat dalam Daftar Tanah Ulayat
Sebagai bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap tanah adat.
2. Terdaftar sebagai Hak Pengelolaan (HPL)
Untuk tanah ulayat nagari yang dimiliki oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
3. Terdaftar sebagai Hak Milik Bersama (Komunal)
Untuk tanah ulayat suku atau kaum yang dimiliki oleh kelompok anggota masyarakat hukum adat.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
Melayani, Profesional, Terpercaya
BENTUK DAN STATUS SERTIPIKAT TANAH ULAYAT
Sertipikat tanah ulayat diterbitkan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Masyarakat Hukum Adat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Tanah dengan status HPL ini tidak dapat dijual, digadaikan, atau diwariskan secara pribadi, namun dapat dimanfaatkan melalui:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
Melayani, Profesional, Terpercaya
TERIMA KASIH
081178712347
atrbpnlahat
kab-lahat@atrbpn.go.id
Jl. Bhayangkara No. 2, Ps Lama, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat