1 of 10

PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT

​

MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

Melayani, Profesional, Terpercaya

2 of 10

Beradsarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,

​

“Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.”

​

PENGERTIAN TANAH ULAYAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

Melayani, Profesional, Terpercaya

3 of 10

DASAR HUKUM TERKAIT TANAH ULAYAT

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat selama masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

​

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999

Tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat

masyarakat hukum adat.

​

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2015, No. 10 Tahun 2016, dan No. 18 Tahun 2019

Tentang penetapan hak komunal masyarakat hukum

adat.

​

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024

Tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.

→ Tata cara pencatatan dan pendaftaran tanah ulayat baik milik nagari, suku, maupun kaum.

​

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

Melayani, Profesional, Terpercaya

4 of 10

Pelaksanaan Hak Ulayat oleh masyarakat hukum adat tidak dilakukan dalam hal bidang tanah:

a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;

b. merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosia1;

c. merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah,

badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; dan atau

d. tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah dihapuskan oleh Ketentuan Konversi

dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

SUBJEK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Subjek yang berhak mengajukan pendaftaran tanah ulayat terdiri dari:

1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Persekutuan hukum yang memiliki kelembagaan adat.

Contoh di Sumatera Barat: Kerapatan Adat Nagari (KAN).

2. Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Satuan sosial berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), kepentingan bersama (fungsional), atau tempat tinggal (teritorial).

Contoh: Suku atau Kaum yang dipimpin oleh Penghulu Suku atau Mamak Kepala Waris.

Melayani, Profesional, Terpercaya

5 of 10

PENGADMINISTRASIAN TANAH ULAYAT

​

Tahapan Pengadministrasian meliputi:

1. Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat

    • Melakukan pendataan lokasi, luas, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat.
    • Melibatkan masyarakat hukum adat

​

​

2. Pengukuran dan Pemetaan Tanah Ulayat

    • Dilakukan oleh petugas pertanahan untuk menentukan batas-batas tanah secara pasti.
    • Hasil pengukuran akan dituangkan dalam peta bidang tanah.

​

3. Pencatatan dalam Daftar Tanah Ulayat

    • Setelah diukur dan diverifikasi, tanah ulayat akan dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat pada Kantor Pertanahan.
    • Pencatatan ini merupakan dasar untuk proses pendaftaran selanjutnya.

​

​

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

Melayani, Profesional, Terpercaya

6 of 10

PENDAFTARAN TANAH ULAYAT

a. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari didaftarkan dengan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, misalnya Kerapatan Adat Nagari

Persyaratan Pendaftaran Tanah Ulayat Nagari:

    • Surat Permohonan
    • Surat Permohonan PNBP Rp 0,- (nol rupiah)
    • Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan
    • Foto tanda batas (patok batas) yang sudah terpasang (dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau geotagging)
    • Keputusan Bupati/Wali Kota Mengenai Penetapan MHA
    • Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
    • Surat Keterangan Tanah dari Wali Nagari/Lurah/Kepala Desa
    • Surat Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah
    • Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
    • Identitas (KTP) Pemohon
    • Identitas (KTP) Saksi-saksi
    • SPPT PBB tahun berjalan
    • Surat Pernyataan Menerima Hasil Pengukuran
    • Peta Bidang Tanah hasil pengukuran

Seluruh dokumen dalam bentuk fotokopi dilegalisir oleh pejabat berwenang.

​

​

Setelah tercatat dalam daftar tanah ulayat, selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan

Ada dua kategori utama dalam proses ini:

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

Melayani, Profesional, Terpercaya

7 of 10

PENDAFTARAN TANAH ULAYAT

b. Tanah Ulayat Suku/Kaum

Tanah ulayat suku dan kaum didaftarkan dengan Hak Milik Bersama (Komunal) atas nama kelompok anggota MHA.

Contoh:

Selaku Mamak Kepala Waris Kaum (sesuai dengan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah) beserta seluruh anggota kaum.

Persyaratan Pendaftaran Tanah Ulayat Suku/Kaum:

    • Surat Permohonan
    • Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan
    • Foto tanda batas (patok batas) lengkap dengan lokasi atau koordinat (geotagging)
    • Ranji Kaum (silsilah keturunan)
    • Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
    • Surat Keterangan Tanah dari Wali Nagari/Lurah/Kepala Desa
    • Identitas (KTP) Pemohon
    • Identitas (KTP) Saksi-saksi
    • Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan seluruh anggota kaum
    • Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan
    • Surat Pernyataan Menerima Hasil Pengukuran
    • Peta Bidang Tanah hasil pengukuran

Semua dokumen dalam bentuk fotokopi dilegalisir oleh pejabat berwenang.

​

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

Melayani, Profesional, Terpercaya

8 of 10

Hasil Akhir Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

​

1. Tercatat dalam Daftar Tanah Ulayat

Sebagai bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap tanah adat.

​

2. Terdaftar sebagai Hak Pengelolaan (HPL)

Untuk tanah ulayat nagari yang dimiliki oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

​

3. Terdaftar sebagai Hak Milik Bersama (Komunal)

Untuk tanah ulayat suku atau kaum yang dimiliki oleh kelompok anggota masyarakat hukum adat.

​

​

​

​

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

Melayani, Profesional, Terpercaya

9 of 10

BENTUK DAN STATUS SERTIPIKAT TANAH ULAYAT

    • Hak Guna Usaha (HGU) : untuk pertanian, perkebunan, atau peternakan nagari.
    • Hak Guna Bangunan (HGB) : untuk pembangunan fasilitas umum, rumah adat, pasar, atau sarana ekonomi.
    • Hak Pakai di atas HPL : untuk penggunaan oleh pemerintah, lembaga sosial, atau kerja sama dengan pihak ketiga yang disetujui KAN.

​

​

Sertipikat tanah ulayat diterbitkan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Masyarakat Hukum Adat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Tanah dengan status HPL ini tidak dapat dijual, digadaikan, atau diwariskan secara pribadi, namun dapat dimanfaatkan melalui:

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

Melayani, Profesional, Terpercaya

10 of 10

TERIMA KASIH

081178712347

atrbpnlahat

kab-lahat@atrbpn.go.id

Jl. Bhayangkara No. 2, Ps Lama, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat