Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

​

September 2021

Pokok Bahasan

Materi: SAPP

• Pendahuluan
• Kerangka Umum SAPP
• Hubungan antara SAI dengan sistem lain pada SAPP
• Hubungan antara sistem akuntansi Keuangan dengan Sistem Akuntansi Barang
• Proses Bisnis SAI
• Dokumen Sumber
• Mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan
• Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
• Tanggung jawab pelaporan
• Sanksi

2

PPAKP 2015

Pendahuluan

Agency Theory

12

​

​

AKUNTABILITAS

P

R

I

N

C

I

P

A

L

A

G

E

N

T

D

P

R

P

E

M

E

R

I

N

T

A

H

RKA-KL/APBN

LK + AUDIT

Dasar hukum Penyusunan LK

UU N0.17/2003 Tentang Keuangan Negara

• Keuangan Negara adlh semua hak dan kewajiban negara yg dpt dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yg dpt dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tsb. (Pasal 1)
• Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kpd DPR berupa laporan keuangan yg telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan stlh TA berakhir. (Pasal 30)
• Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (Pasal 32)

​

13

Bagaimana Membuat Laporan Keuangan

Butuh standar akuntansi dan Sistem Akuntansi

​

Standar: prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

​

Sistem: rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat

​

Buletin Teknis

• Buletin Teknis 13 tentang Akuntansi Hibah
• Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas
• Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual
• Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual
• Buletin Teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual
• Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual
• Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual
• Buletin Teknis 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah
• Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual
• Buletin Teknis 22 tentang Akuntansi Utang berbasis Akrual
• Buletin Teknis 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan
• Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan

​

• Presiden memegang kekuasaan umum keuangan negara.
• Pengelolaan fiskal, termasuk kekayaan negara yg dipisahkan, dikuasakan kpd Menteri Keuangan;
• Penggunaan anggaran/barang dikuasakan kpd menteri/pimpinan lembaga;
• Pengelolaan keuangan daerah, termasuk kekayaan daerah yg dipisahkan diserahkan kpd Kepala Daerah;
• Kekuasaan umum presiden tdk termasuk bidang moneter, yang diatur dalam UU tersendiri.

​

16

KEKUASAAN KEUANGAN NEGARA (Psl 6)

​

• Menyusun rancangan anggaran K/L ybs;
• Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
• Melaksanakan anggaran;
• Melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkannya;
• Mengelola piutang dan utang negara pd K/L ybs;
• Mengelola BMN di lingkungannya;
• Menyusun laporan keuangan sbg pert.jawaban K/L;
• Melaksanakan tugas-tugas lain.

​

17

TUGAS PENGGUNA ANGGARAN (Psl 9)

​

Dasar Hukum

• Penjelasan UU No 1 Tahun 2004:
• “agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. “

Pengertian SAPP

• Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP )
• adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
• untuk mewujudkan fungsi akuntansi
• sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat

​

SAPP

LRA

LPSAL

Neraca

LO

LAK

LPE

CaLK

Tujuan SAPP

1

2

3

4

Karakteristik SAPP

• Basis Akuntansi
• Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual.
• Basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas
• Sistem Pembukuan Berpasangan
• Untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry (pembukuan tunggal)
• ngan secara berjenjang
• Bagan Akun StandarDesentralisasi Pelaksanaan Anggaran
• Pembentukan unit-unit Akuntansi dan Pelaporan Keua
• Kodefikasi elemen transaksi, akuntansi dan pelaporan untuk memudahkan dalam penganggaran dan pertanggungjawaban
• Standar Akuntansi Pemerintahan
• Panduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi keuangan

Ruang Lingkup SAPP

SAPP wajib diselengarakan oleh:

1. Seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN
3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN)

Unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP:

1. Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD
2. BUMN
3. BUMD

Kerangka Umum SAPP

Kerangka Umum SAPP

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)

PMK 218 /PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN PMK 262/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

UNIT AKUNTANSI

Unit akuntansi yang terdiri atas:

1. KPPN selaku UAKBUN-Daerah, kecuali KPPN Khusus Investasi; 🡪 Kepala KPPN
2. Kanwil DJPBN selaku UAKKBUN-Kanwil; 🡪 Kepala Kanwil
3. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat; 🡪 Direktur PKN
4. DJPBN c.q. Dit. PKN selaku UAPBUN AP 🡪 Dirjen Perbendaharaan

dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi 🡪 SPAN

UAKBUN-Daerah (KPPN)

1. penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah; 🡪 UP/TUP
2. penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN; 🡪 BLU, Hibah Langsung, pengesahan lainnya
3. penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada SPM dengan potongan;
4. penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah. 🡪 Non Anggaran

LAPORAN YANG DISUSUN

1. Neraca;
2. LAK;
3. CaLK.

Laporan Keuangan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi.

Kerangka Umum SAPP………… (lanjutan)

SAI

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas

Hubungan SAI dg SA BUN

SABUN (MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN)

SAI (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)

GL SA-BUN

GL SAI

GL SAPP

Anggaran

Transaksi

BMN

Transaksi

Realisasi

Transaksi

Akrual

Unit Akt & Pelap Barang

Unit Akt & Pelap Keuangan

Transaksi

Lainnya

Transaksi

BLU

BPK

Anggaran

Transaksi

Realisasi

Transaksi

Akrual

Transaksi

Non Anggaran

Transaksi

Lainnya

Transaksi

Khusus

Unit Akt & Pelap Keuangan pada Masing-masing Subsistem SABUN

LKPP

LK K/L

LK BUN

Menteri Keuangan Selaku Pengelola Fiskal

Proses Bisnis SAI

S A I

Formulir

Dokumen Sumber

Jurnal

Buku Besar

Buku Pembantu

Laporan

LRA

LO

LPE

Neraca

CaLK

Gambaran Proses Akuntansi Pada Entitas Akuntansi

35

SISTEM AKUNTANSI

Dokumen Sumber Transaksi

Proses Akuntansi

- Analisis Transaksi

- Jurnal / Entries

- Posting

- LRA

- LO

• LPE
• Neraca

- CaLK

​

• Relevan
• Andal
• Dpt dibandingkan
• Dpt dipahami

Input

Process

Output

Standar Akuntansi

Formulasi

Prosedur

Transaksi

Bagan

Akun

Standar

Pengaturan

Kelembagaan

Hardware

Dan

Software

Personil

Terampil

Proses Bisnis Unit Akuntansi

• Verifikasi dan validasi elemen –elemen dokumen sumber
• Perekaman
• Verifikasi hasil perekaman dengan dokumen sumber
• Posting
• Rekonsiliasi
• Pengiriman data dan laporan keuangan

UAKPA

• Penerimaan laporan keuangan
• Verifikasi data dan laporan keuangan
• Rekonsiliasi
• Analisa hardcopy dan softcopy
• Penggabungan data dan Laporan Keuangan
• Pengiriman data dan laporan keuangan

Dalam hal sudah penerapan single database, penyampaian ADK tidak perlu serta rekonsiliasi dapat hanya di UAKPA saja.

UAPPAW

UAPPAES1

UAPA

Pola Hubungan SAK dan SAB

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan BMN dalam SAI

Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan dengan Sistem Akuntansi Barang Tingkat Satker

39

40

BLU

UAPPA-E1

UAPA

UAPPA-W

UAKPA

UAPB

UAPPB-E1

UAPPB-W

UAKPB

KPKNL

KANWIL

DJKN

DJKN

KPPN

KANWIL

DJPBN

DJPBN

MEKANISME PELAPORAN SAI

opsional

opsional

UAKPA

KPPN

Dokumen Sumber

Dokumen Sumber

• Adalah dokumen yang ditetapkan sebagai dasar (trigger) pencatatan ke dalam jurnal / aplikasi komputer
• Tujuan ditetapkannya dokumen sumber:
• Agar dasar pencatatan/pembukuan / input data menjadi seragam.

42

PPAKP 2017

Dokumen Sumber �untuk Proses bisnis akuntansi di tingkat UAKPA

1. Dokumen sumber untuk transaksi penerimaan:

a. Estimasi Pendapatan (Pajak dan PNBP) yang dialokasikan, antara lain: DIPA, DIPA Revisi, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA;

b. Realisasi Pendapatan, antara lain: bukti penerimaan negara seperti SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumen lain yang sah yang dipersamakan.

2. Dokumen untuk transaksi pengeluaran:

a. DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kegiatan dan dokumen lain yang dipersamakan;

b. Realisasi Pengeluaran: SPP, SPM dan SP2D, SP3B-BLU dan SP2B-BLU, SP2HL dan SPHL, dan dokumen lain yang dipersamakan.

43

Dokumen Sumber �untuk Proses bisnis akuntansi di tingkat UAKPA

3. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset.

4. Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang.

5. Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan.

6. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), antara lain Kartu KDP, Laporan KDP.

7. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Surat Keputusan (SK) Penghapusan, SK Penghentian dan/atau Penggunaan Kembali atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak

44

Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama

Meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan

TUJUAN

KELUARAN

Berita Acara Rekonsiliasi

Macam Pelaksanaan Rekonsiliasi

• Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
• Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan Satker

• Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Anggaran dengan Kuasa BUN
• Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang

• Rekonsiliasi antara BUN dan Pengelola Barang

Dalam sudah single database, Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan hanya di tingkat KPPN saja. Namun jika diperlukan, dilakukan secara berjenjang

Periode Pelaporan

Jenis dan Periode Pelaporan

• Jenis Pelaporan

1. Hasil Cetakan yang ada di menu aplikasi komputer
2. Laporan Keuangan Lengkap

(Selalu disertai dengan Arsip Data Komputer/ADK)

• Periode Pelaporan

1. Bulanan
2. Triwulanan
3. Semesteran
4. Tahunan

Laporan Keuangan Semesteran (interim) dan Tahunan disusun lengkap dengan LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK dan Laporan Pendukungnya

Periode Pelaporan…. (lanjt.)

Reviu atas Laporan Keuangan

Tujuan Review

52

Reviu atas Laporan Keuangan

​

Laporan Keuangan

• Semesteran
• Tahunan

APIP=

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Telah Direviu

SAI

SA-BUN

SAPP

Isi Prinsip Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan tentang tujuan dilaksanakan reviu dan ruang lingkup hasil reviu

Pernyataan hasil reviu bahwa LK disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan

dapat diberikan paragraf penjelasan atas hal yang perlu dijelaskan terkait pelaksanaan reviu LK

1

2

3

Pernyataan telah mereviu laporan keuangan sesuai dengan standar reviu dan informasi tanggung jawab penyajian LK

4

Format Pernyataan Telah Direviu pada LK K/L

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Prinsip Pernyataan Tanggung Jawab

Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai

pernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP

dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan

1

2

3

Pernyataan terhadap substansi elemen Laporan Keuangan yang menjadi tanggung jawab

4

Format Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA

Format Pernyataan Tanggung Jawab UAPPA-W

Format Pernyataan Tanggung Jawab UAPA (K/L)

Pengenaan Sanksi

Ancaman Sanksi Administratif

• UAKPA/B
• UAKPA/B-Dekonsentrasi
• UAKPA/B-Tugas Pembantuan
• UAKPA/B- Urusan Bersama
• UAPPA/B-W
• UAPPA/B-W Dekonsentrasi
• UAPPA/B-W Tugas Pembantuan
• UAPPA/B-W Urusan Bersama

​

SUKSES

• Tidak Melakukan Rekonsiliasi
• Tidak Menyampaikan Lap Keuangan

Sanksi

SANKSI ADMINISTRATIF

Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh KPPN yang telah diajukan oleh UAKPA/Satker.

Dikecualikan:

1. SPM-LS Belanja Pegawai,
2. SPM-Langsung kepada pihak ketiga, dan
3. SPM Pengembalian

Pengenaan sanksi tidak membebaskan UAKPA/UAKPB dan UAPPA-W/UAPPB-W dari kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan, laporan BMN, dan melakukan Rekonsiliasi

Pengenaan Sanksi kepada UAPPA-W/B, mempertimbangkan pelaksanaan single database dalam proses rekonsiliasi

TERIMA KASIH