KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN KEMDAGRI DAN PEMDA

​

SEKRETARIAT JENDERAL

​

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2018

​

​

​

LATAR BELAKANG

AGAR BIROKRASI PEMERINTAH MAMPU MENGHASILKAN/MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, AMANAH (GOOD GEVERNANCE), CITRA & CITA SEBAGAI ABDI MASYARAKAT & ABDI NEGARA

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

3

LATAR BELAKANG

• Dasar Hukum
• Kondisi obyektif

PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga

PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)

PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT INI

ANALISA JABATAN

Uraian Jabatan

Evaluasi

Jabatan

SISTEM

REMUNERASI

ORGANISASI

• Redefinisi visi, misi, dan strategi
• Restrukturisasi
• Analisis Beban Kerja

TATALAKSANA

• Business Process
• SOP

SDM (SUMBER DAYA MANUSIA)

• Standar Kompetensi Jabatan
• Assesmen Kompetensi Individu
• Sistem Penilaian Kinerja
• Pengadaan dan Seleksi
• Pengembangan dan Pelatihan
• Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi
• Pola Karir
• Database Pegawai

SASARAN

• Perubahan Pola Pikir
• Perubahan Budaya Kerja
• Perubahan Perilaku

POSTUR BIROKRASI 2025

• PENGUATAN UNIT ORGANISASI KEPEGAWAIAN
• PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATAN

• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

• PENEGAKAN DISIPLIN
• PENEGAKAN KODE ETIK

• PERBAIKAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

PROGRAM UTAMA BIDANG SDM APARATUR

REFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

PENATAAN PEGAWAI

KONDISI PENYEBAB

• Pengadaan pegawai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi.
• Penempatan PNS dalam jabatan belum didasarkan pada kompetensi.
• Pengembangan pegawai belum didasarkan pada POLA KARIER.
• Sistem penilaian kinerja belum objektif.
• Kenaikan pangkat belum didasarkan pada prestasi kerja yang nyata.
• Diklat PNS yang ada belum efektif meningkatkan kompetensi PNS.

AKIBATNYA

​

• SETIAP SATUAN KERJA DAPAT DITENTUKAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN
• SETIAP JABATAN DIDUDUKI OLEH PEGAWAI YANG MEMILIKI KECOCOKAN KOMPETENSINYA
• SETIAP PEGAWAI PROFESIONAL DALAM PEKERJAANNYA
• SETIAP PEGAWAI MEMPUNYAI PERAN YANG JELAS DAN OPTIMAL DALAM PENCAPAIAN MISI ORGANISASI
• JUMLAH PEGAWAI DALAM SETIAP JABATAN DITETAPKAN BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA
• PENILAIAN KINERJA DILAKUKAN OBYEKTIF BERDASARKAN PRESTASI RIEL
• KARIER PNS MEMILIKI KEJELASAN
• DIKLAT PNS BERORIENTASI UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI
• TERSEDIA DATABASE KEPEGAWAIAN YANG DIKELOLA SECARA TERUS MENERUS

​

​

LANDASAN YURIDIS�UU No. 43 Tahun 1999 �Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974

• Seseorang duduk dalam jabatan tertentu.
• Seseorang didayagunakan untuk tugas jabatan yang didudukinya.
• Seseorang ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.

Pasal 17 ayat (1):

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu

Dasar pembentukan PNS profesional dengan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi.

Pasal 17 ayat (2):

Pengangkatan berdasarkan prinsip profesionalisme tertentu sesuai kompetensi

J A B A T A N

Memimpin unit kerja/nomenklatur jabatan dengan tugas manajerial

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan

S T R U K T U R A L

(manajerial)

• Kepala Bagian
• Kepala Seksi
• Kepala Dinas
• Kepala Badan
• dan sebagainya

FUNGSIONAL

(non angka kredit/ JFU)

​

• Pengolah Data …….
• Pengkaji ……….
• Bendaharawan ………
• Anggota Satpam …..
• Pengadministrasi …..
• Pengumpul Data …….
• dsb

FUNGSIONAL

(angka kredit/

tertentu)

​

• Pranata Komputer
• Peneliti
• Analis Kepegawaian
• Arsiparis
• Dokter
• Widyaiswara
• dsb

PERAN PIMPINAN

SETIAP PIMPINAN UNIT ADALAH MANAJER YANG MELAKUKAN FUNGSI MANAJEMEN

KETERLIBATAN PENATAAN PEGAWAI

• MENGHITUNG BEBAN KERJA UNITNYA UNTUK PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
• MENDAYAGUNAKAN PEGAWAI UNTUK PENGEMBANGAN KARIER DAN PEMBENTUKAN PROFESIONALISME

ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

ANALISIS BEBAN KERJA

Suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

SKEMA MANFAAT

ANALISIS BEBAN KERJA

ANALISIS JABATAN

ANALISIS BEBAN KERJA

ADMINISTRASI

GAJI & UPAH

REKRUTMEN

DAN

SELEKSI

PENYUSUNAN

PROGRAM

DIKLAT

PENYUSUNAN

FORMASI

PERENCANAAN

ORGANISASI

PENILAIAN

PRESTASI,

MUTASI & PROMOSI

PERBAIKAN

KONDISI KERJA

PENGGOLONGAN

JABATAN

METODE PENGUKURAN

Menggunakan metode ilmiah dengan membutuhkan tenaga peneliti yang berpengalaman, waktu yang cukup lama, dan sarana yang mahal

A. TEKNIS ANALISIS

B. PRAKTIS EMPIRIS

Metode ini lebih sederhana, sarana murah, penyelesaiannya relatif cepat dan tidak harus memerlukan tenaga peneliti yang berpengalaman.

Aspek yang dianalisis

Analisis

Beban Kerja

Uraian tugas/Rincian kegiatan Jabatan Struktural dan Fungsional

Volume Kerja, Norma Waktu, dukungan Tekno-logi dan Jumlah Pegawai

TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

PENETAPAN

1. Pembentukan Tim Analis
2. Pemberitahuan Kepada Pimpinan Unit

1. Pengumpulan Data
2. Pengolahan Data
3. Verifikasi Data
4. Penyempurnaan Hasil Olahan

1. Tingkat efisiensi dan efektivitas Jabatan/Unit
2. Standar Norma Waktu Penyelesaian Pekerjaan
3. Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan

• Waktu produktif/ efektif :

yang benar-benar digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan

• Waktu non produktif :

Waktu kerja yang tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan

​

Jumlah Hari Kerja dalam 1 Tahun� (5 hari kerja)

• Jumlah hari kerja dengan 5 hari kerja:
• Jumlah hari per tahun 365 hari
• Libur Sabtu-Minggu ...... 104 hari
• Libur resmi.................. 14 hari
• Hak cuti ......................... 12 hari

------------------------130 hari

--------------

235 hari

STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 5 HARI KERJA

(ALLOWANCE 30%)

JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 37,5 JAM PER MINGGU

​

JAM KERJA PER HARI = 37,5 JAM : 5 = 7,5 JAM

​

JAM KERJA EFEKTIF = 70 % x 7,5 JAM = 5 JAM 15 MENIT DIBULATKAN

MENJADI 5 JAM ATAU SAMA DENGAN 300 MENIT

​

STANDARD WAKTU KERJA :

​

HARIAN = 300 MENIT

​

MINGGUAN = 5 HARI X 300 MENIT = 1.500 MENIT

​

BULANAN = 20 HARI X 300 MENIT = 6.000 MENIT

​

TAHUNAN = 12 BULAN X 6.000 MENIT = 72.000 MENIT

​

STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 6 HARI KERJA

(ALLOWANCE 30%)

JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 37,5 JAM PER MINGGU

​

JAM KERJA PER HARI = 37,5 JAM : 6 = 6,25 JAM

​

JAM KERJA EFEKTIF = 70 % x 6,25 JAM = 4 JAM 20 MENIT SAMA DENGAN

260 MENIT DIBULATKAN MENJADI 250 MENIT

​

STANDARD WAKTU KERJA :

​

HARIAN = 250 MENIT

​

MINGGUAN = 6 HARI X 250 MENIT = 1.500 MENIT

​

BULANAN = 24 HARI X 250 MENIT = 6.000 MENIT

​

TAHUNAN = 12 BULAN X 6.000 MENIT = 72.000 MENIT

​

STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 6 HARI KERJA

(ALLOWANCE 25%)

• Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)

​

• Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam (6 Jam 15 Menit)

​

• Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 6,25 Jam = 4 Jam 40 Menit = 280

Menit dibulatkan menjadi 275 Menit (4 Jam 35 Menit)

​

• Jam Kerja Efektif Per Minggu = 6 Hari x 275 Menit = 1.650 Menit

​

• Jam Kerja Efektif Per Bulan = 24Hari x 275 Menit = 6.600 Menit

​

• Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit

= 1.320 Jam = 1.300 Jam

STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 5 HARI KERJA

(ALLOWANCE 25%)

• Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)

​

• Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 5 = 7,5 Jam (7 Jam 30 Menit)

​

• Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 7,5 Jam = 5 Jam 37 Menit = 337

Menit dibulatkan 330 Menit (5 Jam 30 Menit)

​

• Jam Kerja Efektif Per Minggu = 5 Hari x 330 Menit = 1.650 Menit

​

• Jam Kerja Efektif Per Bulan = 20 Hari x 330 Menit = 6.600 Menit

​

• Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit

= 1.320 Jam = 1.300 Jam

SKEMA

PRESTASI

KERJA

KUALITAS :

(JENIS,SIFAT,

MACAM)

KUANTITAS

VOLUME KERJA

STANDAR KERJA

WAKTU YG TERSEDIA

RESIKO

BAHAYA

KORELASI

JABATAN

BAHAN

KERJA

ALAT

KERJA

SYARAT

JABATAN

TANGGUNG

JAWAB

WEWENANG

KONDISI LINGK.

KERJA

​

PRESTASI

KERJA

​

FORM A

PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

1. NAMA JABATAN :

2. UNIT ORGANISASI :

3. SATUAN KERJA :

FORM B

INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

​

1. UNIT ORGANISASI :

2. SATUAN KERJA :

FORM C

REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN

​

1. UNIT ORGANISASI :

2. SATUAN KERJA :

BEBAN KERJA vs ORGANISASI �dan PEGAWAI

BEBAN KERJA

(TINGGI/

RENDAH)

Penataan pegawai

Penyempurnaan Tatalaksana (Business Process)

Penataan organisasi

VOLUME KERJA

Sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh unit organisasi atau pegawai/ pejabat dalam jangka waktu tertentu

NORMA WAKTU

Waktu wajar yang benar-benar dipergunakan dalam menyelesaikan satu satuan proses kegiatan oleh pegawai yang memenuhi syarat untuk menghasilkan suatu produk

​

BEBAN KERJA

Bobot pekerjaan yang dikaitkan pada volume kerja pegawai/ unit organisasi dengan norma waktu penyelesaian pekerjaannya yang dinyatakan dalam jumlah satuan pekerjaan.

EFISIENSI KERJA

Tercapainya penyelesaian pekerjaan dengan kualitas pelayanan yang baik, yaitu tepat hasil (sesuai target) dan tepat waktu (sesuai jadwal) dengan tidak melampaui anggaran yang ditetapkan

PRESTASI KERJA

Nilai kemampuan hasil kerja pegawai/ unit organisasi dalam melaksanakan tugas

PENGUKURAN KERJA

Teknik yang direncanakan untuk menetapkan waktu kerja efektif bagi seorang pegawai/ pejabat/ unit organisasi yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada tingkat prestasi yang telah ditentukan

JAM KERJA EFEKTIF �PER TAHUN

Waktu kerja wajar yang harus dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu tahun

BEBAN KERJA

= JUMLAH VOLUME KERJA X NORMA WAKTU

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI/ PEJABAT

BEBAN KERJA JABATAN

=

JAM KERJA EFEKTIF

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS UNIT (EU)

=

BEBAN KERJA UNIT

(JUMLAH PEGAWAI UNIT x JAM KERJA EFEKTIF)

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS JABATAN (EJ)

=

BEBAN KERJA JABATAN

(JUMLAH PEGAWAI JABATAN x JAM KERJA EFEKTIF)

• Formulir A : PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

​

• Formulir B : INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JAB.

​

• Formulir C : REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JAB.

​

• Formulir D : PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/ PEG
• TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN
• PRESTASI KERJA JABATAN (PJ)

​

• Formulir E : REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEG,
• TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI
• KERJA UNIT (PU)

SARANA

STANDAR BEBAN KERJA

Jumlah ukuran baku kemampuan pegawai/ unit organisasi melakukan kegiatan secara wajar yang dibebankan kepadanya dalam jangka waktu 1 tahun

STANDAR PENILAIAN PRESTASI KERJA

KELEBIHAN PEGAWAI

• Memperluas pekerjaan dan memperbanyak jenis produk;
• Pendelegasian wewenang/pembagian tugas;
• Mutasi;
• Penggabungan unit organisasi;
• Tidak menerima pegawai baru;
• Memperbanyak atau dilimpahkan kejabatan fungsional;
• Rasionalisasi

KEKURANGAN PEGAWAI

• Penambahan pegawai;
• Penyederhanaan prosedur;
• Pembagian sif atau lembur;
• Pembentukan tim kerja.

EFISIEN

• Menaikan tipe kantor atau klasifikasi unit;
• Memecah/ memperluas kantor;
• Menambah jumlah pegawai;
• Promosi pegawai;
• Extensifikasi obyek/ wilayah kerja;
• penghargaan

INEFISIEN

• Mempersempit organisasi;
• Penggabungan fungsi;
• Penyederhanaan prosedur/ penghapusan langkah-langkah yang tidak perlu;
• Intensifikasi obyek/ wilayah kerja;
• Mutasi pegawai;
• Penghapusan organisasi;
• Peningkatan kualitas peralatan;
• Pengiriman pegawai untuk diklat;
• Penambahan fasilitas;
• Distribusi/ pelimpahan wewenang;
• peringatan

WAKTU LUANG

Waktu kerja yang diperkenankan untuk digunakan secara tidak produktif yaitu 30% dari jam kantor, seperti kelelahan dasar (10%), keperluan pribadi (10%), keadaan tempat kerja (5%) dan lain-lain

HASIL PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

• STANDAR NORMA WAKTU
• JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI/ PEJABAT
• EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS JABATAN (EJ)
• EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS UNIT (EU)

MENGHITUNG KEBUTUHAN�UNTUK JABATAN FUNGSIONAL�ANGKA KREDIT

Mengikuti pedoman instansi pembinanya:

​

• Tenaga pendidikan

Berdasarkan pedoman Departemen Diknas

• Tenaga Kesehatan

Berdasarkan pedoman Departemen Kesehatan

• Pengawas Keteranagkerjaan

Berdasarkan pedoman Depnakertrans

​

SETIAP INSTANSI DAPAT MELAKUKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA METODA LAIN YANG DIANGGAP SESUAI DENGAN KONDISI INSTANSINYA

​

Penentuan ALLOWANCE setiap instansi disesuaikan dengan budaya kerja, etos kerja, disiplin kerja, dan hal-hal lain yang menjadi kondisi ditempat

Penentuan HARI LIBUR disesuaikan dengan kondisi kedaerahan

1. REFORMASI KELEMBAGAAN, SDM, TATALAKSANA, AKUNTABILITAS, PENGAWASAN, DAN PELAYANAN PUBLIK
2. PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU
3. MEMBANGUN PNS BERBASIS E-GOVERNMENT
4. MEMBANGUN BIROKRAT ENTERPRENEUR
5. BUDAYA KERJA PRODUKTIF
6. ETIKA APARATUR NEGARA
7. PNS BERBASIS IPTEK DAN IMTAQ
8. PROFESIONAL, KINERJA PRODUKTIF, DAN AKHLAK MULIA
9. PNS YANG MEMILIKI JIWA KORPS, KODE ETIK DAN AHKLAK MULIA

C:yulian3\slide rsd-dinkes.ppt