1 of 11

Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 20 September 2024

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

2 of 11

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

  1. Pendapatan dan Hibah
  2. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara meningkat sebesar Rp28,13 Miliar atau 0,81% yoy terutama didorong oleh peningkatan pendapatan PPh dan PNBP;
  3. Realisasi Pendapatan mencapai Rp3.499,26 Miliar (66,72% dari target), utamanya berasal dari penerimaan perpajakan Rp2.499,61 Miliar atau sebesar 77,71% dari target dan PNBP Rp999,65 Miliar, atau 82,30% dari target;
  4. Pendapatan BLU telah mencapai Rp736,34 Miliar atau meningkat sebesar 15,90% yoy, utamanya bersumber dari peningkatan kinerja pendapatan sektor jasa layanan rumah sakit yang telah melebihi target dan sektor jasa pelayanan pendidikan.

​

B. Belanja Negara

  1. Pagu Belanja Negara TA 2024 di Sulawesi Utara sebesar Rp23,69 Triliun dengan realisasi mencapai Rp15,67 Triliun atau 66,17%, terjadi pertumbuhan realisasi 8,96% yoy. Realisasi Belanja K/L sebesar Rp6.340,85 Miliar (62,45%) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.595,70 Miliar (76,35%), Belanja Barang Rp2.776,10 Miliar (57,45%), Belanja Modal Rp947,64 Miliar (50,02%) dan Bansos sebesar Rp21,41 Miliar (77,96%). Dana TKD terealisasi sebesar Rp9.332,32 Miliar (68,95%) yang berasal dari realisasi DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa.
  2. Kementerian PUPR memiliki pagu tertinggi sebesar Rp1.572,56 Miliar dan telah mencatat realisasi pada angka 58,78%. Realisasi didominasi Belanja Modal Fisik Lainnya dan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
  3. KPPN Manado mengelola 75,32% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp4.755,13 Miliar atau 62,18% dari pagu K/L lingkup KPPN Manado.

​

C. Laporan Tematik

  1. Kinerja pendapatan negara sampai dengan 20 September 2024 sebesar Rp3.499,49 miliar, meningkat 3,87% yoy.
  2. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tumbuh sebesar 0,81% yoy, didorong oleh peningkatan yang signifikan pada pendapatan PPh, dan PNBP. Namun, penerimaan PPN, PBB, Cukai, dan Pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan yang cukup drastis.
  3. Realisasi penerimaan Perpajakan menyusut 0,92% yoy, didorong oleh penurunan semua jenis pajak kecuali PPh.
  4. PNBP mengalami meningkat 5,55% yoy yang didorong oleh peningkatan PNBP BLU sebesar 15,90%, sedangkan PNBP lainnya turun 15,54%.
  5. Proyeksi pendapatan negara triwulan IV 2024 sebesar Rp5.466,60 atau menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,54% yoy. Pendapatan terbesar diproyeksikan akan dihimpun pada bulan Desember yang akan mencapai Rp707,73 miliar.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3 of 11

Executive Summary

2. Analisis/Isu Strategis

  1. Isu strategis pendapatan APBN
  2. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tumbuh sebesar 0,81% yoy, didorong oleh peningkatan yang signifikan pada pendapatan PPh dan PNBP.
  3. Realisasi penerimaan Perpajakan terkontraksi 0,97% yoy, didorong oleh didorong oleh penurunan semua jenis pajak kecuali PPh. PNBP meningkat 5,55% yoy yang didorong oleh peningkatan PNBP BLU yang signifikan pada sektor kesehatan dan pendidikan. PNBP BLU kesehatan telah melebihi target misalnya pada RSUP Prof. Dr. Kandou Manado.
  4. Penerimaan yang turun antara lain PBB turun 82,84% yoy disebabkan pada tahun 2023 terdapat pendapatan extraordinary yaitu pembayaran tunggakan PBB yang seharusnya dibayarkan pada akhir TA 2022, cukai turun 18,78% yoy seiring turunnya produksi MMEA, dan pajak perdagangan internasional turun 12,85% yoy karena penurunan bea masuk dan keluar.

​

  1. Isu strategis belanja APBN
  2. Kendala terkait belanja modal masih belum sepenuhnya terselesaikan antara lain lambatnya pemenuhan dokumen untuk proses buka blokir pagu belanja modal (53), ketersediaan barang pada rekanan, MP di akhir tahun, TKDN, keterlambatan pengiriman barang, kendala pengadaan tanah, redesain bangunan, dan pagu yang masih terblokir;
  3. Potensi menumpuknya belanja yang bersumber dari dana hibah pilkada di akhir tahun karena Satker masih menunggu pelaksanaan tahapan dari Pilkada;
  4. Beberapa satker masih belum mengajukan MP PNBP dan Sebagian baru mengajukan karena sempat terkendala pemungutan PNBP akibat perubahan nomenklatur;
  5. Kendala pada belanja barang misalnya karena belanja bergantung pada adanya kebutuhan pelayanan dari masyarakat, ada kejadian tertentu (kontinjensi), dan penyesuaian dengan kalender akademik;
  6. Kendala belanja pegawai meliputi: pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pada melalui aplikasi gaji web yang membutuhkan perhatian khusus karena paling lambat sudah harus dilaksanakan untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Oktober 2024; masih banyaknya data yang berbeda/tidak sesuai pada proses pemadanan data antara basis data DJPb dengan basis data SIASN-BKN pada Aplikasi Gaji; tidak terserapnya uang makan dan lembur karena perjalanan dinas; dan potensi adanya pagu minus; serta
  7. Pemda masih mengalami kesulitan dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran TKD khususnya DAK Fisik sehingga perlu dorongan dan pendampingan yang lebih intensif.

​

  1. Isu pada Laporan Tematik:
  2. Penerimaan PBB turun 82,85% yoy disebabkan pada tahun 2023 terdapat pendapatan extraordinary yaitu pembayaran tunggakan PBB yang seharusnya dibayarkan pada akhir TA 2022.
  3. Penerimaan Cukai turun 20,79% yoy karena turunnya produksi MMEA.
  4. Pajak perdagangan internasional turun 14,74% yoy karena penurunan bea masuk dan keluar.

​

3. Kesimpulan/rekomendasi

  • Satker harus mampu mengontrol belanja sumber dana PNBP sesuai dengan MP PNBP yang disetujui dan segera memproses MP PNBP bagi yang belum;
  • Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan agar berkoodinasi lebih intensif kepada pihak terkait dalam hal terdapat kendala seperti ketersediaan juknis atau pelaksanaan kegiatan;
  • Perlu dilakukan dorongan dan pendampingan yang insentif kepada Pemda dalam penyiapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik;
  • Perlu dilakukan pendampingan secara intensif dan masif ke Satker agar pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja melalui aplikasi gaji web dapat berjalan dengan lancar;
  • Satker agar berkoordinasi dengan tingkat wilayah dan Unit Eselon I jika penyelesaian pagu minus tidak bisa diselesaikan di internal Satker;
  • Perlu penetapan/surat edaran dari KPU RI mengenai juknis akselerasi pengadaan atas belanja yang berasal dari hibah;
  • Mendorong satker untuk mempercepat proses revisi dan pengesahan hibah pilkada.

​

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4 of 11

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 20 September 2024

Isu Pendapatan APBN

Kinerja Pendapatan APBN

  • Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tumbuh sebesar 0,81% yoy, didorong oleh peningkatan yang signifikan pada pendapatan PPh, dan PNBP. Namun, penerimaan PPN, PBB, Cukai, dan Pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan yang cukup drastis.
  • Realisasi penerimaan Perpajakan menyusut 0,92% yoy, didorong oleh penurunan semua jenis pajak kecuali PPh.
  • PNBP mengalami meningkat 5,55% yoy yang didorong oleh peningkatan PNBP BLU sebesar 15,90% yoy, sedangkan PNBP lainnya turun 15,54% yoy.

​

*Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�**Sumber: OM SPAN, per 20 September 2024 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

  • Penerimaan PBB turun 82,85% yoy disebabkan pada tahun 2023 terdapat pendapatan extraordinary yaitu pembayaran tunggakan PBB yang seharusnya dibayarkan pada akhir TA 2022.
  • Penerimaan Cukai turun 20,79% yoy karena turunnya produksi MMEA.
  • Pajak perdagangan internasional turun 14,74% yoy karena penurunan bea masuk dan keluar.

Uraian

TA 2023

TA 2024

 

(Miliar Rp)

Target*

Realisasi**

Target*

Realisasi**

Growth (yoy)

Pendapatan dan Hibah

4.949,04

3.471,14

5.244,88

3.499,26

0,81%

I. Penerimaan Dalam Negeri

4.949,04

3.471,14

5.244,88

3.499,26

0,81%

1. Penerimaan Perpajakan

3.742,19

2.524,04

4.030,18

2.499,61

-0,97%

a. Pajak Dalam Negeri

3.718,12

2.495,18

3.985,47

2.475,00

-0,81%

i. Pajak Penghasilan

1.737,18

1.342,84

1.902,78

1.479,63

10,19%

ii. Pajak Pertambahan Nilai

1.775,24

1.015,95

1.828,07

926,07

-8,85%

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

111,64

74,56

146,18

12,79

-82,85%

iv. Cukai

34,60

22,37

30,62

17,72

-20,79%

v. Pajak Lainnya

59,45

39,45

77,82

38,79

-1,68%

b. Pajak Perdagangan Internasional

24,07

28,87

44,71

24,61

-14,74%

2. PNBP

1.206,86

947,09

1.214,70

999,65

5,55%

II. Hibah

 

 

 

 

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

5 of 11

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 20 September 2024

Isu Pelaksanaan APBN

  • Belanja pegawai Sebagian terhambat pada proses migrasi data ke sistem pembayaran dan penyerapan uang makan dan lembur yang terhambat karena pegawai sedang dinas.
  • Belanja modal terhambat keterlambatan dan kegagalan lelang serta kendala pengadaan tanah.
  • Lambatnya realisasi belanja yang bersumber dari dana hibah karena menunggu tahapan dari Pilkada;
  • Beberapa Satker baru buka blokir di awal Semester II sehingga membutuhkan extra effort untuk pencairan anggarannya.
  • Pemda lambat dalam mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik;
  • Kurang koordinasi antara Pemda dan APIP dalam proses verifikasi kontrak;

​

​

​

​

Sumber:

* data belanja dari OM SPAN per 20 September 2024 pukul 18.00 WITA

Kinerja Belanja APBN

  • Realisasi belanja K/L meningkat sebesar 10,30% yoy yang disebabkan oleh kenaikan realisasi terutama pada belanja pegawai dan belanja barang. Namun realisasi belanja bansos menurun 0,30% yoy.
  • Realisasi TKD juga mengalami peningkatan sebesar 8,05% yoy impact dari terakselerasinya penyaluran DBH, DAU, dan Dana Desa.

Uraian

TA 2023

TA 2024

(Miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

Pagu

Realisasi

%

Growth (yoy)

Belanja Negara

23.268,25

14.384,55

61,82%

23.687,44

15.673,17

66,17%

8,96%

1. Belanja K/L *

9.987,89

5.747,31

57,54%

10.153,40

6.340,85

62,45%

10,33%

51- Belanja Pegawai

3.189,64

2.350,00

73,68%

3.399,66

2.595,70

76,35%

10,46%

52- Belanja Barang

4.622,79

2.449,03

52,98%

4.831,92

2.776,10

57,45%

13,36%

53- Belanja Modal

2.150,34

926,81

43,10%

1.894,35

947,64

50,02%

2,25%

57- Bantuan Sosial

25,12

21,47

85,47%

27,46

21,41

77,96%

-0,30%

2.TKD **

13.280,36

8.637,24

65,04%

13.534,05

9.332,32

68,95%

8,05%

61- DBH

639,24

200,53

31,37%

502,23

230,51

45,90%

14,95%

62- DAU

8.417,44

5.908,57

70,19%

8.841,31

6.571,85

74,33%

11,23%

63- DAK Fisik

1.173,63

412,06

35,11%

1.203,93

381,60

31,70%

-7,39%

64- DID,Otsus & DIY

199,92

69,16

34,59%

158,24

59,62

37,68%

-13,79%

65- DAK Non Fisik

1.705,26

1.226,58

71,93%

1.714,16

1.172,46

68,40%

-4,41%

66- Dana Desa

1.144,88

820,34

71,65%

1.114,18

916,28

82,24%

11,70%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

6 of 11

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terendah

Isu dan Permasalahan

Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi

  • Realisasi tertinggi terdapat pada Polri, Kemenhan, dan Kemenag mengingat mereka memiliki SDM yang baik, sering berkonsultasi dengan Kanwil dan memiliki pagu belanja modal yang relative rendah.
  • KL lain dengan realisasi cukup baik di antaranya Kemenkes, Kemenhub, dan KKP
  • K/L dengan realisasi terdiri atas Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, dan KPU di kisaran 50-58%.
  • Bawaslu memiliki kinerja realisasi terendah sebesar 39,53%.
  • Kendala pada PUPR antara lain perubahan desain revitalisasi bendungan Tondano dan tidak terserapnya uang makan dan lembur.
  • Realisasi pada Kemendigbudristek terhambat blokir akibat adanya kendala RKBMN dan clearance TKDN
  • Realisasi pada KPU dan Bawaslu menurun drastis akibat adanya penambahan pagu hibah untuk pilkada.
  • Rekomendasi: berupa revisi hibah agar disesuaikan dengan rencana belanja tahun 2024 saja dan mempercepat pengesahan belanjanya. Untuk Kemendikbudristek agar segera menyelesaian clearance TKDN.

Sumber: OM SPAN per 20 September 2024 pukul 18.00 WITA

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 20 Sep 2024)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1.572,56

924,34

58,78%

4,73%

14,91%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

1.238,41

637,48

51,48%

20,61%

10,28%

KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.155,85

841,37

72,79%

8,21%

13,57%

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.122,89

833,95

74,27%

7,83%

13,45%

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

891,51

561,76

63,01%

14,30%

9,06%

KEMENTERIAN KESEHATAN

878,39

561,73

63,95%

2,88%

9,06%

KOMISI PEMILIHAN UMUM

657,84

328,15

49,88%

37,69%

5,29%

KEMENTERIAN AGAMA

603,43

440,78

73,05%

19,30%

7,11%

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

408,75

161,69

39,56%

58,61%

2,61%

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

216,06

137,14

63,47%

6,04%

2,21%

Total (sisa) K/L Lainnya

1.407,70

771,15

54,78%

-15,13%

12,44%

Total Seluruh K/L

10.153,40

6.199,55

61,06%

7,87%

100,00%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7 of 11

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi

Kinerja Belanja 5 K/L Terendah

Isu dan Permasalahan

  • Realisasi tertinggi secara nominal terdapat pada Kementerian PUPR seiring dengan tingginya pagu.
  • Kinerja realisasi pada Kemenhan dan Polri sangat baik karena mayoritas pagunya untuk belanja rutin (pegawai) dan operasional.
  • Kinerja realisasi belanja pada Kemenkes sudah baik didukung oleh realisasi pada Balai Labkesmas tetapi masih terhambat oleh pembangunan Gedung kanker dan pengadaan tanah.
  • Kinerja realisasi yang rendah terdapat pada K/L dengan satker DK/TP dikarenakan masih proses penetapan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Unit Eselon I/tingkat pusat.
  • Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.
  • Belum atau terlambat menerima Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
  • Adanya pagu yang masih terblokir melalui mekanisme AA yang dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak
  • Adanya kendala belanja modal terutama pada Kementerian PUPR dan Kemenkes, belanja pegawai pada PUPR, dan belanja barang pada satker DK/TP dan beberapa K/L lain.

Sumber: OM SPAN per 20 September 2024 pukul 18.00 WITA

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 20 Sep 2024)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1.572,56

924,34

58,78%

4,73%

14,91%

KEMENTERIAN PERTAHANAN

1.155,85

841,37

72,79%

8,21%

13,57%

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.122,89

833,95

74,27%

7,83%

13,45%

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

1.238,41

637,48

51,48%

20,61%

10,28%

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

891,51

561,76

63,01%

14,30%

9,06%

Uraian

Pagu

Realisasi (s.d. 20 Sep 2024)

% terhadap Pagu

Growth (%)

% terhadap Total

(Miliar Rp)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

0,579

0,022273184

3,84%

-95,66%

0,0004%

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

0,393

0,11

29,05%

5,94%

0,0018%

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

0,306

0,215

70,19%

7,76%

0,0035%

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1,026

0,828

80,68%

-5,11%

0,0133%

KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

1,809

0,862

47,65%

74,04%

0,0139%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8 of 11

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

  • Revisi DIPA terpusat oleh Unit Eselon I yang menyebabkan Satker harus menunggu selesainya proses revisi tersebut.
  • Terdapat pergantian Pengelola Keuangan.
  • Terdapat  blokir AA pada beberapa Satuan Kerja dan dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak dan pola penyerapan yang bertumpuk.
  • Kendala pengiriman barang dan eksekusi belanja modal karena kendala cuaca dan teknis lain.

Kinerja Belanja KPPN Tertinggi

  • Realisasi belanja K/L pada KPPN Kotamobagu mencapai 66,72% dari pagu atau sebesar sebesar Rp527 Miliar.
  • Realisasi belanja yang tinggi didorong oleh tingginya realisasi belanja pegawai dan belanja modal.

Kinerja Belanja KPPN Terendah

  • Realisasi belanja K/L pada KPPN Tahuna sebesar 58,68% dari pagu atau sebesar Rp453,99 Miliar.
  • Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna terutama karena rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal yang disebabkan keterlambatan pengiriman barang, belanja modal yang belum dapat dieksekusi karena kendala cuaca atau hal teknis lainnya

Isu dan Permasalahan

Sumber: OM SPAN per 20 September 2024 pukul 18.00 WITA

Uraian

TA 2024

(miliar Rp)

Pagu

Realisasi

%

KPPN MANADO

7.647,78

4.755,13

62,18%

51- Belanja Pegawai

2.592,00

1.953,88

75,38%

52- Belanja Barang

3.791,94

2.182,02

57,54%

53- Belanja Modal

1.236,38

597,83

48,35%

57- Bantuan Sosial

27,46

21,41

77,96%

KPPN TAHUNA

773,69

453,99

58,68%

51- Belanja Pegawai

167,43

131,94

78,80%

52- Belanja Barang

241,20

146,36

60,68%

53- Belanja Modal

365,06

175,69

48,13%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

KPPN KOTAMOBAGU

789,85

527,00

66,72%

51- Belanja Pegawai

275,86

225,16

81,62%

52- Belanja Barang

331,36

188,71

56,95%

53- Belanja Modal

182,63

113,12

61,94%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

KPPN BITUNG

942,07

604,73

64,19%

51- Belanja Pegawai

364,37

284,72

34,26%

52- Belanja Barang

467,43

259,01

32,66%

53- Belanja Modal

110,28

61,00

27,87%

57- Bantuan Sosial

0,00

0,00

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9 of 11

Analisis Tematik: Kinerja Pendapatan Negara dan Proyeksi Triwulan IV 2024

Dalam miliar rupiah

Keterangan:

Proyeksi Menggunakan Exponentially Declining 5 Year Moving Average (with .50 for previous year)

Data diambil melalui OMSPAN cut off 20 September 2024

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

10 of 11

Analisis Tematik: Kinerja Pendapatan Negara dan Proyeksi Triwulan IV 2024

Analisis

Isu dan Permasalahan

Policy Responses

  • Kinerja pendapatan negara sampai dengan 20 September 2024 sebesar Rp3.499,49 miliar, meningkat 3,87% yoy.
  • Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tumbuh sebesar 0,81% yoy, didorong oleh peningkatan yang signifikan pada pendapatan PPh, dan PNBP. Namun, penerimaan PPN, PBB, Cukai, dan Pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan yang cukup drastis.
  • Realisasi penerimaan Perpajakan menyusut 0,92% yoy, didorong oleh penurunan semua jenis pajak kecuali PPh.
  • PNBP mengalami meningkat 5,55% yoy yang didorong oleh peningkatan PNBP BLU sebesar 15,90%, sedangkan PNBP lainnya turun 15,54%.
  • Proyeksi pendapatan negara triwulan IV 2024 sebesar Rp5.466,60 atau menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,54% yoy. Pendapatan terbesar diproyeksikan akan dihimpun pada bulan Desember yang akan mencapai Rp707,73 miliar.
  • PPh tumbuh 10,19% yoy dan menjadi penyokong utama pertumbuhan penerimaan negara. Pertumbuhan positif terjadi pada jenis pajak PPh Pasal 21 (30,12%), Pasal 25/29 OP (0,17%) Pasal 22 Impor (39,88%), Pasal 23 (0,861%) dan PPh Pasal 25/29 Badan (22,89%). 
  • PNBP BLU juga berkontribusi terhadap tumbuhnya penerimaan dan menunjukkan peningkatan sebesar 15,90% yoy.
  • Penerimaan PBB turun 82,85% yoy disebabkan pada tahun 2023 terdapat pendapatan extraordinary yaitu pembayaran tunggakan PBB yang seharusnya dibayarkan pada akhir TA 2022.
  • Penerimaan Cukai turun 20,79% yoy karena turunnya produksi MMEA.
  • Pajak perdagangan internasional turun 14,74% yoy karena penurunan bea masuk dan keluar.
  • DJP masih perlu meningkatkan kinerja pendapatan sektor perpajakan khususnya untuk PPN dan PBB, sedangkan PPh sudah sangat baik dan perlu dipertahankan hingga akhir tahun.
  • DJBC perlu melakukan extra effort dalam rangka pengumpulan cukai dan pajak perdagangan internasional.
  • Satuan kerja PNBP perlu meningkatkan pengumpulan PNBP terutama bagi mereka yang mengalami kendala seperti adanya perubahan nomenklatur organisasi.
  • BLU telah melakukan upaya maksimal dalam peningkatan PNBP BLU sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi masih berpeluang untuk meningkatkan lagi misalnya melalui unit bisnis dan optimalisasi aset.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11 of 11

11

Terima Kasih

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan