HUKUM PERSAINGAN USAHA Posisi Dominan & Pengecualian Menurut UU No. 5 Tahun 1999

Najmah Azzahra

Sains Komunikasi

2402010029

Definisi & Konsep Posisi Dominan

Apa itu Posisi Dominan?

​

Keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau memiliki posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan.

​

Indikator Utama:

• Penguasaan pangsa pasar yang signifikan.
• Kemampuan keuangan yang superior.
• Kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan.
• Kekuatan dalam menentukan harga.

​

​

Ambang Batas Penguasaan Pasar

Kapan Pelaku Usaha Dianggap Dominan secara Hukum?

• Kriteria Tunggal: Satu pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar.
• Kriteria Kelompok: Dua atau tiga pelaku usaha secara bersama-sama menguasai 75% atau lebih pangsa pasar.

Penting: Memiliki pangsa pasar besar adalah prestasi, namun menggunakannya untuk mematikan lawan adalah pelanggaran.

​

Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan

Tindakan yang Dilarang (Abuse of Dominant Position):

• Membatasi Pasar: Menghalangi konsumen mendapatkan barang/jasa yang bersaing (kualitas & harga).
• Menghambat Inovasi: Membatasi pengembangan teknologi pada pasar bersangkutan.
• Hambatan Masuk (Barriers to Entry): Menghalangi pelaku usaha lain yang potensial untuk masuk ke pasar.

​

Posisi Dominan melalui Struktur Korporasi:

​

• Jabatan Rangkap: Direksi/Komisaris dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain jika berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat.
• Pemilikan Saham: Larangan memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang secara kumulatif mengakibatkan penguasaan pangsa pasar (monopoli).

​

Jabatan Rangkap & Pemilikan Saham

Siapa yang Kebal terhadap Undang-Undang Ini?

​

• Perjanjian HKI: Lisensi, Paten, Merek, dan Hak Cipta.
• Koperasi & Usaha Kecil: Proteksi untuk penguatan ekonomi kerakyatan.
• Standar Teknis: Perjanjian untuk standarisasi produk selama tidak menghambat persaingan.
• Penelitian: Kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan umum.
• Ekspor: Perjanjian yang khusus ditujukan untuk pasar luar negeri.

Pengecualian dalam UU No. 5/1999

Monopoli oleh Negara

Pengecualian demi Kepentingan Nasional

• Prinsip: Monopoli diperbolehkan jika menyangkut hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting bagi negara.
• Dasar Hukum: Pasal 33 UUD 1945.

​

• Pelaksana: Dilakukan oleh BUMN atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah.
• Contoh: Distribusi listrik oleh PLN, pengelolaan minyak oleh Pertamina.

​

Penegakan Hukum oleh KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

• Tugas: Mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999.
• Wewenang:
• - Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.
• - Menjatuhkan sanksi administratif (denda atau penghentian kegiatan).
• - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait kebijakan persaingan.

​

Thank

you