Mulai Pembelajaran

Kesejarahan Perumusan Dan Pengesahan UUD 1945

PERHATIAN!

"Jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari

sekedar kata-kata. seharusnya Pancasila itu dicintai,

dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan kedalam hati dan dibuktikan dengan tindakan."

- Ganang Lakshita -

Peta Konsep Pembelajaran

Pengertian Konstitusi

Sejarah Perumusan Dan Pengesahan UUD 1945

Arti Penting UUD 1945 Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia

Pembelajaran Semangat Pendiri Bangsa

Candi Borobudur – Jawa Tengah

“Pengertian Konstitusi”

Konstitusi adalah keseluruhan

peraturan-peraturan yang mengikat, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Pengertian Konstitusi

Konstitusi = Hukum dasar

Hukum dasar adalah ketentuan yang menjadi dasar pembentukan bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya serta dasar untuk setiap tindakan hukum

Pengertian Konstitusi Menurut Ahli

Menurut Sri Soemantri : Konstitusi adalah naskah yang berisikan suatu bangunan negara dan

sendi-sendi dari sistem pemerintahan.

Menurut Miriam Budiarjo : Konstitusi adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsadan dasar organisasi suatu bangsa. Didalamnya berisi berbagai peraturan pokok dan utama yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-undang, kedaulatan masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Menurut K. C. Wheare : Konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk ataupun memerintah dalam suatu negara.

Pengertian Konstitusi Menurut Ahli

E.C. Wade

Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.

Lord James Brice

Konstitusi adalah kerangka masyarakat dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, dimana hukum menetapkan secara tetap terhadap berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan hak yang diakui

CF. Strong

Konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur.

Herman Heller

Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga pengertian, yaitu:

• Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
• Konstitusi yang bersifat yuris, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam mayarakat.
• Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang.

Tujuan Dan Fungsi Konstitusi

Tujuan Konstitusi

Terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelengaraan negara, dan mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.

Fungsi Konstitusi

1. membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang – wenang agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme).
2. sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of new state).
3. pedoman tata cara penyelenggaraan negara
4. sebagai sumber hukum tertinggi.
5. sebagai alat yang membatasi kekuasaan dan
6. sebagai pelindung hak asasi manusia
7. sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).

Tujuan Konstitusi

• Mengatur tata cara penyelenggaraan negara supaya tidak ada kesewenangan dari penguasa

Kesewenangan Penguasa kepada rakyat

• Korupsi (Mengambil uang rakyat)
• Kolusi (Tipu-tipu)
• Nepotisme (Jalur orang dalem)
• Kekuasaan Oligarki

​

Dampak?

Indeks demokrasi (Kebebasan bersuara dan berpendapat) menurun

Kesejahteraan menurun

Syarat sebuah negara lahir

Konstitusi (Hukum Dasar/UUD NRI 1945)

Pemerintahan (No Government No Purpose)

​

Trias Politica (Montesqiue, Filsuf Prancis)

1. Legislatif (Lembaga yang membuat peraturan) DPR, DPRD, DPD, MPR
2. Eksekutif (Lembaga yang menjalankan pemerintahan/kebijakan) Presiden, Wapres, Menteri
3. Yudikatif (Lembaga peradilan hukum) Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

​

Rakyat (265 juta)

Wilayah (Sabang-Merauke, Miangas-Rote)

Pengakuan dari Negara Lain (Negara Pertama yang mengakui adalah Mesir dan Palestina)

​

Konstitusi Di Indonesia

Undang-Undang

TAP MPR

UUD 1945

Peraturan pemerintah pengganti UU

Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah

Perda Kabupaten/Kota

Perda Provinsi

Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar”.

Hirarki tata urutan perundang-undangan

berdasarkan UU No.12 Tahun 2011

Konstitusi Indonesia = UUD 1945

(Menjadi Hukum Tertinggi dan Pedoman Pembentukan hukum dibawahnya)

• Konstitusionalisme = Indonesia sebagai negara hukum
• Asas kedaulatan rakyat
• Dari Rakyat biasa
• Oleh Rakyat menjadi penguasa
• Untuk Kesejahteran Rakyat

Tanjung Puting Kalimantan Tengah

“Sejarah Perumusan Dan Pengesahan

UUD 1945”

BPUPKI

Perumusan dan Pengesahan UUD 1945

BPUPKI

BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan undang-undang dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan.

Pada tanggal 14 Juli 1945

Panitia kecil perancang undang-undang dasar, berhasil menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan majelis permusyawaratan rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa.

Pada tanggal 13 Juli 1945

Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas

hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk.

Ketua perancang undang-undang dasar, yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar

Pada tanggal 15 Juli 1945

Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Selain itu juga, diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI.

Pada tanggal 16 Juli 1945

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

2. Pengangkatan Ir. Soekarno & M. Hatta Sebagai Presiden & Wakil Presiden

3. Dibentuknya Komite Nasional

Gunung Bromo – Jawa Timur

“Arti Penting UUD 1945 Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia”

• Tujuan negara
• Lembaga negara
• Pembagian kekuasaan
• Hak asasi manusia
• Sistem pemerintahan
• Hubungan pusat dan daerah
• Prosedur penyelesaian pertikaian
• Pengawasan penjabat negara & perubahan konstitusi

Substansi didalam UUD 1945

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, selain memberikan penegasan tentang pembatasan, pembagian kekuasaan dan tata cara pengelolaan negara. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan kepastian hukum dan jaminan akan hak asasi manusia

Arti Penting UUD 1945 Bagi Bangsa Indonesia

Makna di dalam Pembukaan UUD 1945

Klik untuk memutar video

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

​

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Isi Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

​

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

UUD 1945 yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatra.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat.

UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) 

Berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat.

Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999) 

Berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat.

UUD 1945 kemudian mengalami amandemen dalam masa Reformasi).

Amandemen Pertama tahun 1999 Amandemen Kedua tahun 2000

Amandemen Ketiga tahun 2001 Amandemen Keempat tahun 2002

Perkembangan Konstitusi Di Indonesia

Batang Tubuh UUD 1945

Bukit Bangkirai – Kalimantan Timur

“Pembelajaran Semangat Pendiri Bangsa”

Pembelajaran Semangat Pendiri Bangsa

Para pendiri bangsa yang merumuskan UUD 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang mewakili keberagaman bangsa Indonesia.

Berjuang demi kepentingan bangsa dan mengutamakan persatuan serta kesatuan

Mengutamakan musyawarah disetiap perbedaan dan permasalahan

Bertanggung jawab pada setiap keputusan

Bersikap rendah hati dan penuh toleransi

Wae Rebo – Nusa Tenggara Timur

Selesai