1 of 77

KEBIJAKAN AKREDITASI PERMENDIKTISAINTEK 39 TAHUN 2025 DAN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI 4.0

Disampaikan oleh:

Prof. Dr. Slamet Wahyudi

Dewan Eksekutif BAN-PT

LLDIKTI XIV

2 of 77

Kewajiban Akreditasi PT dan PS

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

  1. Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

​

  1. Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
  2. Program Studi yang tidak diakreditasi

ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88

Program studi wajib memiliki status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

5

Ketentuan rinci diatur pada PerBANPT 11 Tahun 2023

3 of 77

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS

Simple and quick Creates spaces for Reduces carbon

to build community footprint

interactions

6

  1. SPME dilakukan melalui Akreditasi.
  2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

​

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7

4 of 77

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

7

  • merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai

dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.

  • Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

5 of 77

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

  • Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

​

  • Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
    1. terdiri atas:
      1. SN Dikti; dan
      2. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 2 dan 64

P

P

E

P

P

Standar Dikti

SN Dikti

Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT

  • merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
  • memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

8

6 of 77

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

diimplementasikan melalui siklus kegiatan

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66

9

SPM Dikti

SPMI

SPME

terdiri atas

PD Dikti

E

P

P P

Standar Dikti

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh PT

dilakukan melalui akreditasi

a. mengintegrasikan implementasi SPMI pada

manajemen PT; dan

b. mengelola data dan informasi tentang implementasi

SPMI pada tingkat PT melalui PD Dikti.

7 of 77

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 2 dan 68

P

P

E

P

P

Standar Dikti

SN Dikti

Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT

  1. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, AUDIT MUTU INTERNAL, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
  2. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
  3. Siklus kegiatan digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

8 of 77

Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi

  • Budaya Mutu (Culture)
    • Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara

berkelanjutan

  • Relevansi (Relevance) - Tridharma (Input, Proses, Output)
    • Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan

industri

    • Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
    • Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
  • Akuntabilitas (Accountability)
    • Penegakan prinsip GuG dan integritas
  • Diferensiasi Misi (Mission)
    • Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

PerBANPT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

9 of 77

Instrumen Akreditasi

  • Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
  • Instrumen Akreditasi:
    • disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
    • disusun dengan mempertimbangkan:
      • fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
      • jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
    • dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan

dengan program studi yang bersangkutan.

    • disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 82

14

10 of 77

Pasal 81

​

  1. Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
  2. Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
  3. Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:
    1. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
    2. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
  4. Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

11 of 77

Dalam Hal Terdapat Dugaan Penurunan Mutu

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 83

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu

kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.

PerBANPT No. 14 Tahun 2023

12 of 77

Sasaran Mutu Akreditasi

13 of 77

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI MELALUI MEKANISME AUTOMASI

​

​

Pasal 1

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

Pasal 2

  1. Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  2. Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi, yaitu:
    1. Instrumen akreditasi ini mulai diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan BAN-PT ditetapkan; dan
    2. BAN-PT, dalam hal ini Dewan Eksekutif, menyelenggarakan sosialisasi instrumen akreditasi ini sebelum diberlakukan.

14 of 77

  1. Pemberlakuan instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta prosedur dan tata cara perhitungan dalam instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT.
  2. Indikator nomor 11 sampai dengan 15 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini akan mulai diberlakukan tanggal 12 Agustus 2024 bagi perguruan tinggi yang masa berlaku status terakreditasinya berakhir tanggal 12 Februari 2025 dan sesudahnya.
  3. Pada saat Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

​

​

15 of 77

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI MELALUI MEKANISME AUTOMASI

Pasal 1

  1. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2024 yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut Instrumen Automasi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) mulai berlaku dan digunakan untuk perpanjangan Status Terakreditasi A, B, C, Unggul, Baik Sekali, dan Baik pada tanggal 12 Agustus 2024.
  2. Pemberlakuan indikator 11 sampai dengan 15 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 Tahun 2024 ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian oleh BAN-PT.
  3. Instrumen Automasi APT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perpanjangan Status Terakreditasi bagi Perguruan Tinggi yang masa berlaku akreditasinya berakhir tanggal 12 Agustus 2025 dan sesudahnya.
  4. Status Terakreditasi Perguruan Tinggi yang masa berlakunya berakhir sebelum tanggal 12 Agustus 2025 masih dapat diperpanjang dengan menggunakan mekanisme dan instrumen sebagaimana dimaksud dalam 3 Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.
  5. Luaran Akreditasi dengan menggunakan Instrumen Automasi APT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan status akreditasi yang terdiri atas Status Terakreditasi atau Status Tidak Terakreditasi

16 of 77

Indikator Pemantauan Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek no 53 tahun 2023

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

NO

INDIKATOR

SATUAN

Syarat Lolos

PTN Universitas

PTN Institut

PTS Universitas

PTS Institut

PTN Vokasi

PTS Vokasi

PTS Sekolah Tinggi

1

Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir

PPM

PPM ≤ 20%

PPM ≤ 20%

PPM ≤ 20%

PPM ≤ 20%

PPM ≤ 20%

PPM ≤ 30%

PPM ≤ 30%

2

Semua program studi aktif memiliki Dosen Homebase (NIDN/NIDK). Catatan: kualifikasi akademik dosen harus sesuai dengan Program (misal bergelar Magister untuk Program Sarjana, Bergelar Doktor untuk Program Magister)

(DH ≥ 5)

DH5 = 100 %

DH5 = 100 %

DH5 = 100 %

DH5 = 100 %

DH5 = 100 %

(DH ≥ 5) =100%

(DH ≥ 5) =100%

3

Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT)

DTT

DTT ≤ 40%

DTT ≤ 40%

DTT ≤ 40%

DTT ≤ 40%

DTT ≤ 40%

DTT ≤ 40%

DTT ≤ 40%

4

Jumlah mahasiswa aktif (S1, D4, D3) dibagi jumlah dosen tetap saat TS dan non PJJ

RM/DT

RM/DT ≤ 40

RM/DT ≤ 40

RM/DT ≤ 40

RM/DT ≤ 40

RM/DT ≤ 40

RM/DT ≤ 40

RM/DT ≤ 40

5

Rerata persentase penurunan lulusan (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir

RPL

RPL ≤ 20%

RPL ≤ 20%

RPL ≤ 20%

RPL ≤ 20%

RPL ≤ 20%

RPL ≤ 30%

RPL ≤ 30%

6

Semua PS aktif terakreditasi

PSA

PSA =100%

PSA =100%

PSA =100%

PSA =100%

PSA =100%

PSA =100%

PSA =100%

7

Jumlah GB sebagai Dosen Home Base sekurangnya 2 orang per program Doktor

DGB

DGB >�2 x �(SProdi S3)

DGB >�2 x �(SProdi S3)

DGB >�2 x �(SProdi S3)

DGB >�2 x �(SProdi S3)

NA

NA

DGB >�2 x �(SProdi S3)

8

Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)

DTJA

DTJA ≥ 90%

DTJA ≥ 90%

DTJA ≥ 60%

DTJA ≥ 60%

DTJA ≥ 90%

DTJA ≥ 45%

DTJA ≥ 30%

9

Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terkahir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)

PKMTK

PKMTK ≥ 40%

PKMTK ≥ 40%

PKMTK ≥ 35%

PKMTK ≥ 35%

PKMTK ≥ 50%

PKMTK ≥ 50%

PKMTK ≥ 30%

10

Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terkahir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)

PK2MTK

PK2MTK ≥ 70%

PK2MTK ≥ 70%

PK2MTK ≥ 60%

PK2MTK ≥ 60%

PK2MTK ≥ 70%

PK2MTK ≥ 60%

PK2MTK ≥ 60%

11

Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 terhadap mahasiswa total Diploma dan Sarjana saat TS

PMAP

≥ 0.01%

≥ 0.01%

≥ 0.01%

≥ 0.01%

≥ 0.01%

≥ 0.01%

≥ 0.01%

12

Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2

PLLK

≥ 20%

≥ 20%

≥ 20%

≥ 20%

≥ 20%

≥ 40%

≥ 20%

13

Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang dihasilkan oleh DT terindeks (Scopus + Sinta 1 + 2) terhadap jumlah DT dalam 3 tahun saat TS

PPPKM

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

14

Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS terhadap jumlah mhasiswa diploma dan sarjana

MEMBKM

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 40%

≥ 40%

≥ 0%

15

Rerata Karya dosen tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir terhadap DT saat TS

PKDT

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

≥ 10%

17 of 77

Selama 6 bulan sebelum

Status Tidak Terakreditasi ditetapkan

PT harus melakukan hal-hal berikut:

  1. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
  2. tidak menerima mahasiswa; dan
  3. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
    1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
    2. perguruan tinggi lain.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 80 ayat (2)

18

18 of 77

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

Pasal 2

MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI

​

  1. Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.
  2. Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    1. Perguruan tinggi atau unit pengelola program studi (UPPS) mengajukan usulan perpanjangan status terakreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya sesuai dengan instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di masing-masing lembaga akreditasi.
    2. BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
    3. Asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
      1. asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dan;
      2. apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring.
    4. Apabila dipandang perlu oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya, asesmen lapangan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dapat digantikan dengan asesmen lapangan secara luring ke lokasi perguruan tinggi atau program studi.
    5. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya memperpanjang status terakreditasi
      • perguruan tinggi dengan masa berlaku 8 (delapan) tahun; atau
      • program studi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
  3. Instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya dengan
    • menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
    • berbasis evaluasi diri;
    • mengukur keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    • meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti. Pasal

19 of 77

Pasal 3

STATUS TIDAK TERAKREDITASI

​

  1. Dalam hal mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menunjukkan perguruan tinggi atau program studi tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya:
    1. menetapkan status tidak terakreditasi; dan
    2. melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut tidak terakreditasi.
  2. Perguruan tinggi dan program studi dengan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan akreditasi kembali kepada BAN-PT maupun LAM kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi.

20 of 77

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG KEWAJIBAN MENGAJUKAN AKREDITASI BAGI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI YANG TIDAK TERAKREDITASI DAN/ATAU BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI

Pasal 1

  1. Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangannya paling lama tanggal 2 September 2026.
  2. Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT atau LAM kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi.
  3. Instrumen Akreditasi dan tata cara yang digunakan di dalam pengajuan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di BAN-PT atau LAM pada saat pengajuan permohonan akreditasi dilakukan.
  4. Perguruan tinggi dan/atau program studi yang telah mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan Akreditasi tersebut dinyatakan diterima oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya diberikan Status Terakreditasi yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya keputusan Akreditasi.
  5. BAN-PT atau LAM menindaklanjuti permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme asesmen yang berlaku di BANPT atau LAM.
  6. Dengan mempertimbangkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BAN-PT atau LAM
    1. menetapkan keputusan hasil Akreditasi yang sesuai dengan instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
    2. mencabut Status Terakreditasi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak keputusan hasil Akreditasi ditetapkan.

21 of 77

Perubahan Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025

Unsur Perubahan

SEBELUM

SESUDAH

Status Akreditasi

Akreditasi program studi menghasilkan status:

  1. tidak terakreditasi
  2. Terakreditasi
  3. terakreditasi unggul
  4. terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional

Akreditasi program studi menghasilkan status:

  1. terakreditasi
  2. terakreditasi unggul; atau
  3. tidak terakreditasi

Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status:

  1. tidak terakreditasi
  2. terakreditasi

Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status:

  1. terakreditasi
  2. terakreditasi unggul; atau
  3. tidak terakreditasi

Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.

Perpanjangan akreditasi dengan mekanisme yang ditetapkan BAN-PT, memanfaatkan data PDDikti

22 of 77

Perubahan Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025

Unsur Perubahan

SEBELUM

SESUDAH

Biaya Akreditasi

Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk

status terakreditasi yang bersifat wajib.

Pemerintah menanggung biaya untuk akreditasi pertama bagi prodi baru (akreditasi minimal), pengusulan status terakreditasi bagi prodi baru, dan perpanjangan akreditasi

Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul

Perguruan tinggi menanggung biaya untuk status terakreditasi unggul

Masa berlaku Akreditasi

Status terakreditasi sementara diberikan dengan masa berlaku sebagai berikut:

a.5 (lima) tahun untuk program studi baru;

b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.

Perguruan Tinggi baru atau program studi baru mendapatkan status terakreditasi pertama diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mengusulkan permohonan status terakreditasi

23 of 77

Perubahan Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025

Unsur Perubahan

SEBELUM

SESUDAH

Masa berlaku Akreditasi

Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama:

a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau

b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi

Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama:

a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau

b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi

Status terakreditasi unggul diberikan untuk

masa berlaku yang ditentukan oleh LAM.

​

Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

​

​

Masa berlaku untuk status terakreditasi unggul ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

Akreditasi Internasional

Program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Program studi dapat mengajukan akreditasi internasional apabila telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul

24 of 77

FILOSOFI PENGEMBANGAN INSTRUMEN APT

  • EVALUASI DIDASARKAN ATAS PENJAMINAN MUTU INTERNAL
  • FOKUS PENILAIAN DISESUAIKAN DENGAN MISI PT
  • MENGGUNAKAN SUMBER DATA YANG SAMA PD DIKTI
  • SN-DIKTI SEBAGAI INDIKATOR PEMENUHAN KRITERIA
  • PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

25 of 77

PERUBAHAN INSTRUMEN APT 4.0

  1. STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT AKREDITASI
    1. ADA STATUS AKREDITASI, TETAPI TANPA PERINGKAT
    2. SYARAT TERAKREDITASI: SELURUH BUTIR KRITERIA HARUS MEMENUHI SN-DIKTI
    3. DALAM PENILAIAN KRITERIA, ADA 2 KATEGORI PEMENUHAN INDIKATOR:
      • 0 = TIDAK MEMENUHI SN DIKTI
      • 1 = MEMENUHI SN DIKTI
  2. EVALUASI DIDASARKAN PADA MISI PT (TEACHING- BASED, RESEARCH-BASED, COMMUNITY SERVICE-BASED) DAN JENIS PT, DAN DIAKOMODASI MELALUI INDICATOR SPESIFIK YANG DIDISAIN SESUAI DENGAN JENIS PT
  3. DATA-DATA UNTUK PEMENUHAN ASPEK KUANTITAIF MENGACU PADA PD DIKTI. LED BERISI ANALISIS TERHADAP DATA TERTERA DI DALAM LPKT YANG DIUNDUH DARI PD DIKTI

​

​

26 of 77

Kerangka Pikir Penyusunan Instrumen

39 indicator

  1. Budaya mutu = 4 indicator
  2. Relevansi (pendidikan, Penelitian dan PkM = 19 butir
  3. Akuntabilitas = 13 butir
  4. Diferensiasi misi = 3 butir

Kerangka Pikir Penyusunan Instrumen

27 of 77

28 of 77

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI ULANG PERGURUAN TINGGI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR

(2) IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  1. Naskah Akademik IAPT 4.0;
  2. Kriteria, Indikator, dan Prosedur Asesmen IAPT 4.0; 3
  3. Sistem dan Acuan Penilaian untuk:
    1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
    2. Perguruan Tinggi Negeri Akademik;
    3. Perguruan Tinggi Swasta Akademik;
    4. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi;
    5. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi;
    6. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh;
    7. Perguruan Tinggi Kementerian Lain; dan
    8. Perguruan Tinggi Akademi Komunitas;
  4. Panduan Penyusunan:
    • Laporan Evaluasi Diri; dan
    • Laporan Kinerja Perguruan Tinggi;

(3) IAPT 4.0 digunakan oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi bagi Perguruan Tinggi:

  1. yang mempunyai Status Terakreditasi Sementara;
  2. yang diduga mengalami penurunan mutu; atau
  3. yang mengalami kasus lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

29 of 77

ASPEK YANG DINILAI

I.A. Perangkat SPMI berbasis risiko, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu.

a). Perguruan Tinggi merancang, menjalankan dan mengembangkan SPMI berdasarkan perangkat SPMI yang mencakup:

  1. kebijakan SPMI;
  2. pedoman penerapan siklus dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
  3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
  4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

Pada bagian ini harus dijelaskan perangkat SPMI yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, mencakup kebijakan, pedoman penerapan siklus, standar perguruan tinggi dan pendokumentasian implementasi SPMI.

​

b). Perguruan Tinggi mengintegrasikan implementasi SPMI berbasis risiko pada manajemen perguruan tinggi.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus menjelaskan unit/organ yang menjalankan SPMI berbasis risiko dan integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi serta efektifitas implementasinya.

​

c). Perguruan tinggi memiliki sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko dan melaporkan data yang tervalidasi melalui PD Dikti secara berkala.

Pada bagian ini, perguruan tinggi harus menjelaskan sistem informasi untuk pendokumentasian implementasi SPMI dan mekanisme pelaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti.

  1. Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi.

​

  • Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasil dari implementasi SPMI berbasis risiko secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi.

​

  • Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

MASUKAN INDIKATOR

1. PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT

1. KRITERIA BUDAYA MUTU

30 of 77

I. B. Sasaran Mutu PROSES

I.B. Implementasikan SPMI berbasis risiko melalui siklus Penetapan, Pelaksananaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP):

Perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI melalui siklus:

a. penetapan standar pendidikan tinggi;

b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;

c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;

d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;

e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

 

Jelaskan konsistensi dan efektivitas implementasi siklus SPMI pada unit akademik dan non akakademik.

Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP), terdiri atas:

  1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.
  2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua
  3. pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
  4. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
  5. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
  6. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan

Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi

SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.

I.C. Perguruan Tinggi memiliki laporan pemenuhan standar mutu yang mencerminkan praktek baik Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Pada bagian ini perguruan tinggi harus menjelaskan luaran dari implementasi SPMI, khususnya laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut yang menunjukan pemenuhan standar mutu dan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten dalam peningkatan mutu dalam 5 tahun terakhir.

Perguruan Tinggi memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten.

31 of 77

I.D. Sasaran Mutu Dampak

I.D. Pagurian Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.

Jelaskan dampak implementasi SPMI terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional), dan atau sertifikasi internasional Program Studi.

Perguruan Tinggi memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

  1. Kebijakan SPMI.
  2. Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI;
  3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
  4. Pedoman pendokumentasian implementasi SPMI;
  5. Organisasi yang mengimplementasikan SPMI.
  6. Sistem informasi SPMI dan pelaporan PD Dikti.
  7. Implementasi siklus PPEPP.
  8. Laporan tahunan implementasi SPMI dan RTM dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan.
  9. Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional).

32 of 77

K.2. Relevansi

K.2.1. Relevansi Pendidikan

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 2.1.1 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcomes-Based Education.

1) Outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;

2) Penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,

3) Perkembangan DUDIK,

4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan

5) Pendidikan Anti Korupsi.

6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi

Pada bagian ini perguruan tinggi harus menguraikan secara sistematis dan komprehensif terkait kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan aspek No.1) s.d. 6)

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup keenam aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

33 of 77

Kriteria 2.1.2 Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarakan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Kriteria 2.1.2.A Ketersediaan dosen/tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun Tahun Sekarang (TS).

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih beberapa aspek yaitu;

  1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;
  2. Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik kualifkasi maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan minimal bergelar Magister yang sesuai bidang ilmu dengan prodi dengan jabatan akademik Asisten Ahli atau tenaga pengajar);
  3. Pemenuhan kualifikasi dosen/tenaga pendidik yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau;
  4. Dosen/tenaga pendidik pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja

PTS Akademik memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya

34 of 77

Kriteria 2.1.2.B Ketersediaan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih yang mencakup aspek berikut:

  1. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan;
  2. Paling rendah berijazah diploma tiga;
  3. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  4. Bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.

Kriteria 2.1.2.C. Buatlah analisis terhadap data yang komprehensif dan akurat tentang jumlah mahasiswa aktif (regular dan transfer) pada program Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga terhadap jumlah dosen tetap/tenaga pendidik setiap Program Studi saat TS. (LKPT, Tabel 2a. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa).

RM/DT ≤ 40 (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS akademik

35 of 77

Kriteria 2.1.3 Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi

Kriteria 2.1.3.A. Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang kecukupan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. (LKPT, Tabel 3a. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Perguruan Tinggi).

Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau 2 (dua) orang pada akademi komunitas dengan ketentuan :

  1. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);
  3. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
  4. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
  5. bukan pegawai tetap pada instansi lain;

3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian.

Perguruan tinggi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi, dan untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi).

36 of 77

Kriteria 2.1.3.B. Buatlah analisis data yang lengkap tentang dosen tidak tetap yang ditugaskan pada setiap Program Studi. (LKPT, Tabel 4a. Jumlah dosen tidak tetap setiap Program studi).

PDTT ≤ 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS akademik

Kriteria 2.1.3.C. Buatlah analisis data yang akurat dan detil tentang Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor. (LKPT, Tabel 5a. Jabatan akademik Guru Besar Progam Studi pada program Doktor).

Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai tepat 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar pada PTS akademik

37 of 77

Kriteria 2.1.4. Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.

Kriteria 2.1.4.A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap kebijakan yang terkait dengan:

1) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat:

a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;

b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;

c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus;

d.memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

2) Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup:

a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;

b. sumber pembelajaran.

3) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebiajakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan parasara fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan parasana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System) dengan keteraksesan yang secara online.

38 of 77

Kriteria 2.1.4.B. Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan)

Pada bagian ini harus dijelaskan dengan lengkap yang didukung dengan bukti-bukti sahih tentang penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

  1. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
  2. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;
  3. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimpelementasikan dengan efektif.

39 of 77

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.1.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk:

  1. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
  2. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
  3. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik;
  5. menjamin keteraksesan publik.

Perguruan tinggi menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.

40 of 77

10. Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi

A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut:

a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;

b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;

c. masa tempuh kurikulum;

d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan

e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

f. kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS.

B. Kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS

Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek.

Syarat Lolos PTS Akademik ≥ 10%

41 of 77

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.1.6. Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.

Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang dosen tetap yang memiliki jabatan akademik (LKPT, Tabel 1b. Jabatan akademik dosen tetap Perguruan Tinggi).

Kriteria 2.1.7. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.

Buatlah analisis data yang sistematis, lengkap, dan komprehensif tentang penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

Kriteria 2.1.7.1 Rerata persentase penurunan lulusan program (Sarjan, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir, (LKPT, Tabel 2b. Trend penurunan lulusan Program Studi program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tigas).

Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA .

Catatan :

DJTA = ((NDTGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) x 100%

NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.

NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala

NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor

NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli

NDT = Jumlah dosen tetap.Hasil analisis menggambarkan fakta bahwa :

DTJA ≥ 60% berlaku untuk PTS Universitas dan Institut.

DTJA ≥30% berlaku untuk PTS Sekolah Tinggi.

……

A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari lPD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT):

1) RPL ≤ 20% berlaku untuk PTS akademik

2) PKMTK ≥ 35% untuk PTS akademik

3) PK2MTK ≥ 60% untuk PTS akademik

42 of 77

Kriteria 2.1.7.2 Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang kelulusan tepat masa tempuh kurikulum untuk mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang terdaftar pada TS-3 lulus sampai TS, Kemudian mahasiswa Diploma Tiga yang terdaftar pada TS-2 lulus TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. (LKPT, Tabel 3b. Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dan Tabel 4b. Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa jenjang Diploma Tiga).

Kriteria 2.1.7.3 Buatlah analisis data yang lengkap tentang kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum untuk mahasiswa program Sarjana/Sarjana Teraoan yang terdaftar pada TS-6 lulus sampai TS, Kemudian untuk mahasiswa Diploma Tiga terdaftar pada TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (LKPT, Tabel 5b. Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum khusus mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dan Tabel 6b. Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum khusus mahasiswa jenjang Diploma Tiga)

….

​

​

​

​

​

​

​

​

…..

….

​

​

​

​

​

​

​

….

43 of 77

B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

B. Analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya.

C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

C. PT memiliki bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan rutin setiap tahun yang dilakukan dengan metode yang tepat dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat

13. Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran

Pagurian tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.

Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada:a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan

44 of 77

15. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.

A. PT melakukan evaluasi dan analis terhadap aspek berikut:

1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tigas) dalam 5 tahun terakhir (PPM).

2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP)

3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)

B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

14. Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,

Alumni PT mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui;

  1. Sertifikasi professional.
  2. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan.
  1. Alumni perguruan tinggi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi.
  2. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.

A. Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut:

(Kriterai minimum PMPT)

1) PPM ≤ 20% berlaku untuk PTN dan PTS bentuk Universitas dan Institut

PPM ≤ 30% berlaku untuk PTS Sekolah Tinggi.

2) PMAP ≥ 0,01% berlaku untuk PTN dan PTS Universitas/Institut dan juga PTS sekolah Tinggi.

3) PLLK ≥ 20% berlaku untuk PTS akademik

B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

45 of 77

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.1.8. Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK

Kriteria 2.1.8.A. Buatlah analisis yang komprehensif didukung dengan bukti-bukti sahih tentang trend alumni perguruan tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui sertifikasi profesional

Kriteria 2.1.8.B. Buatlah analisis yang komprehensif didukung dengan bukti-bukti sahih tentang tingkat kepuasan Pengguna Lulusan (LKPT, Tabel 1c. Kepuasan pengguna lulusan terhadap Program Utama di Perguruan Tinggi).

Kriteria 2.1.9. Perguruan Tinggi menunjukkan terciptanya budaya gaya hidup ramah lingkungan.

Uraikan dengan lengkap dan detil yang didukung dengan bukti-bukti sahih praktek baik tentang terciptanya budaya gaya hidup ramah lingkungan oleh sivitas akademik diantaranya: 1) Mengurangi Penggunaan plastik; 2) Menghemat energi; 3) Mengurangi konsumsi Air, 4) Menghijaukan area kampus.

…

​

​

….

…

​

​

…..

…..

​

​

​

​

​

​

…….

46 of 77

Kriteria 2.1.10. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.

Kriteria 2.1.10.A Perguruan Tinggi melakukan evaluasi dan analis yang komprehensif terhadap

Kriteria 2.1.10.A.1 Buatlah analisis lengkap dan detil tentang penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapa, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (LKPT, Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang (Sarjana, Sarjana Terapa, Diploma Tiga) dalan 5 tahun terakhir

Kriteria 2.1.10.A.2 Buatlah analisis lengkap dan detil tentang keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (LKPT, Tabel 3c. Capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi).

Kriteria 2.1.10.A.3 Buatlah analisis lengkap dan detil tentang lulusan pada Program Utama Perguruan Tinggi (Sarjana/ Sarjana Terapan/ Diploma Tiga/ Diploma Dua/ Diploma Satu) terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2. (LKPT, Tabel 4c. Waktu tunggu lulusan terserap lapangan kerja).

….

​

​

​

…..

…

​

​

​

….

….

​

​

​

….

47 of 77

Kriteria 2.1.10.B. Buatlah analisis terkait poin 1 sampai dengan 3 yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

….

​

​

​

​

​

….

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

  1. Kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
  2. Dokumen formal Rencana Strategis Pengembangan SDM Perguruan Tinggi.
  3. Dokumen kebijakan formal Pengelolaan sarana prasarana berbasis TIK untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
  4. Laporan tahunan evaluasi terhadap capaian kinerja program Pendidikan.
  5. Laporan hasil pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir.
  6. Laporan Tracer Study dan Kepuasan Pengguna Lulusan dalam 3 tahun terakhir.

48 of 77

K.2.2. Relevansi Penelitian

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.2.1 Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian serta pengembangan kualitas sumber daya manuasia peneliti dan perekayasa sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyusun dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta uraikan tentang landasan pengembangan yang dimuat dalam Rencana Strategis Penelitian, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan

Kriteria 2.2.1 A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, yang mencakup aspek:

  1. Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan,
  2. peta jalan penelitian,
  3. sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan),
  4. sasaran program strategis dan indikator kinerja

….

Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferesiansi perguruan tingginya. ……

49 of 77

Kriteria 2.2.1.B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.

Jelaskan tentang pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia untuk peneliti dan perekayasa?

Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.2.2.A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.

Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek:

  1. tatacara penilaian dan review,
  2. legalitas pengangkatan reviewer,
  3. hasil penilaian usul penelitian,
  4. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,
  5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
  6. dokumentasi luaran penelitian.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas

Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.

50 of 77

Kriteria 2.2.2.B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan yang menjunjung integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa, serta bagaimana kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan yang menjunjung integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

….

Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.2.3 Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian.

Kriteria 2.2.3.A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan (LKPT, Tabel 2.2.a. Produktivitas Penelitian Dosen Tetap).

Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.

51 of 77

Kriteria 2.2.3.B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, berupa publikasi, HKI dan produk/jasa sesuai integritas akademik dan perubahan iklim ditingkat internasional.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, termasuk publikasi, HKI, serta produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan perubahan iklim (LKPT, Tabel 2.2.b. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS.).

Kriteria 2.2.3.C. Rerata persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah dalam 3 tahun saat TS.

Jelaskan rerata persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS (LKPT, Tabel 2.2.b. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS. ).

Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara:

a) publikasi,

b) HKI,

c) produk/jasa.

Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal ≥ 10%.

52 of 77

Jelaskan tentang perolehan dan analisis terhadap pengakuan yang diperoleh dosen tetap pada bidang penelitian berupa:

HKI (Paten/Paten Sederhana),

  1. Hak Cipta,
  2. Desain Produk Industri,
  3. Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas),
  4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
  5. dll.)

yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim (LKPT, Tabel 2.2.c. Judul artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. dan Tabel 2.3.c. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat. ).

….

Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.

…..

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.2.4 Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

  1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
  2. Pedoman Penelitian.
  3. Laporan Proses Penelitian.
  4. Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.
  5. Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian.
  6. Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.
  7. Sistem Informasi Penelitian

53 of 77

K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.3.1 Peta jalan dan pedoman PkM serta pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi berdasarkan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM

Kriteria 2.3.1. A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM

Jelaskan tentang dokumen formal Rencana Strategis serta peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM

Kriteria 2.3.1.B. Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi serta direrensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

Jelaskan pedoman pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi serta diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM

Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dankomunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferesiansi perguruan tingginya.

…

Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.

……

54 of 77

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.3.2. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PkM

Kriteria 2.3.2.A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PkM yang berintegritas mencakup 6 aspek:

  1. tatacara penilaian dan review,
  2. legalitas pengangkatan reviewer,
  3. hasil penilaian usul PkM,
  4. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,
  5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
  6. dokumentasi output PkM.

Jelaskan tentang penyelenggaraan proses PkM yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas

Kriteria 2.3.2.B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya PkM, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), kesesuaian peta jalan dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan dosen pelaksana pengabdian yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Jelaskan bagaimana budaya mutu PkM perguruan tinggi dalam menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), memastikan kesesuaian peta jalan dan evaluasi pelaksanaan, serta pengembangan dosen pelaksana PkM yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim

Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.

Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.

55 of 77

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.3.3. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM.

Kriteria 2.3.3.A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana PkM dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim

Kriteria 2.3.3.B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran PkM berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan (LKPT, Tabel 2.3.c).

…..

​

​

​

​

​

​

……

….

​

​

​

​

​

…..

56 of 77

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.3.4 Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Kriteria 2.3.4.A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Jelaskan berbagai pengakuan kepakaran profesional yang dimiliki perguruan tinggi, baik secara individu maupun lembaga, dari masyarakat, pemerintah, dan industri

Kriteria 2.3.4.B. Karya Dosen Tetap (DT) yang terekognisi/diterapkan masyarakat.

Jelaskan berbagai Karya Dosen Tetap (DT) yang terekognisi/diterapkan masyarakat (LKPT, Tabel 2.3.c).

Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal ≥ 10%

Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

Rencana Induk Pengembangan PkM.

Pedoman PkM.

Laporan Proses PkM.

Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran.

Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM.

Sistem Informasi PkM

57 of 77

K.3. Akuntabilitas

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 3.1. Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja

Pada bagian ini Perguruan tinggi harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal tata kelola: Statuta, Struktur organisasi dan tupoksinya. Dokumen formal tata Kelola tersebut masing-masing setidaknya mencakup:

  1. Statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup.
  2. Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial

….

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.

….

58 of 77

Kriteria 3.2. Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Kriteria 3.2. Pada bagian ini perguruan tinggi harus menguraikan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya

Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya.

Catatan :

1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.

2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;

b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya

c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;

d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN),

b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS),

c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,

e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

f. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan

g. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. .

Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 3 aspek.

59 of 77

Kriteria 3.3. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kriteria 3.3. Pada bagian ini perguruan tinggi harus mendeskripsikan mengenai kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, SDM, keuangan

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:

  1. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
  2. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
  3. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
  5. menjamin keteraksesan publik

Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi

60 of 77

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 3.6. Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis Keuangan dalam periode 5 tahunan, sesuai dengan status penyelenggaraannya

Kriteria 3.6.a. Rencana Strategis keuangan

  1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
  2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keterlaksanaan proses pengelolaan keuangan telah sesuai dengan perencanaan, standar prosedur dan standar pembiayaan serta keterjaminan ketercapaian standar kompetensi lulusan

Kriteria 3.6.b. Pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang keurang mampu.

Pada bagian ini dijelaskan keberadaan dokumen formal tentang pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung dengan lengkap dan disukung dengan bukti-bukti sahih

Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.

Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

61 of 77

Kriteria 3.7. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual yang terjadi di internal perguruan tinggi

Kriteria 3.7.A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang:

  1. ketersedian dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya;
  2. bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di perguruan tinggi

Kriteria 3.7.B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di perguruan tinggi

b. Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas

…. a. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.

Kriteria 3.7.C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di perguruan tinggi.

c. Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.

62 of 77

Kriteria 3.8.a Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas

Kriteria 3.8.b

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan :

  1. pendidikan,
  2. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
  3. kemahasiswaan,
  4. penelitian,
  5. PkM,
  6. SDM,
  7. keuangan,
  8. sarana dan prasarana,
  9. sistem informasi,
  10. sistem penjaminan mutu, dan
  11. kerjasama

Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksaannya dari 11 aspek pengelolaan.

Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.

63 of 77

Kriteria 3.9. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif.

Pada bagian ini, perguruan tinngi perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:

  1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
  2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

….

Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung tercipatanya suasana akademik yang kondusif.

……

64 of 77

Kriteria 3.10.a Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

Pada bagian ini, perguruan tingi perlu menjelaskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).

Kriteria 3.10.b.

Pada bagian ini, perguruan tinggi berlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:

  1. Pembelajaran jarak jauh (PJJ);
  2. Sharing sumberdaya pembelajaran;
  3. Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;
  4. Kebijakan rekrutmen melalui RPL.

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

….

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.…

….

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.

…..

65 of 77

Kriteria 3.11. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan

  1. Penyiapan mahasiswa minimal meliput aspek-aspeki:
    1. penjelasan umum perguruan tinggi;
    2. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
    3. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
    4. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap disertai dengan data pendukung yang sahih tentang penyiapan mahasiswa yang minimal meliputi 4 aspek di atas

Kriteria 3.11.B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. Bimbingan konseling; c. Kesehatan; d. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e. Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang ketersediaan layanan mahasiswa dalam 5 aspek di atas di perguruan tinggi disertai dengan bukti-bukti yang sahih

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.

66 of 77

Kriteria 3.12. Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pola pengelolaan keuangan, sesuai status penyelenggaraan perguruan tinggi.

Catatan:

  1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
  2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

 

….

Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.

….

67 of 77

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 3.13. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi

 

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:

  1. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
  2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
  3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
  4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem

Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.

68 of 77

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

Dokumen keorganisasian, yang terdiri dari: Statuta, Peraturan-peraturan dan Pedoman atau panduan.

Dokumen formal pengelolaan fungsional dalam hal: admisi, kemahasiswaan, pedoman pengembangan kurikulum, perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Dokumen terkait audit : sertifkat auditor, persiapan, pelaksanaan dan laporan audit mutu

Website : a. Website PT, b. Website spada Indonesia, c. website PT direktori Sharing sumberdaya pembelajaran, d. website PT direktori beasiswa, e. Website RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau, https://sierra.kemdikbud.go.id/, f. website PT direktori PKKMB, g. website PT direktori layanan mahasiswa, h. website PT direktori kurikulum, i. website PDDIKTI.

Sertifikat : sertifikasi, akreditasi internasional dan sertifikat audit keuangan.

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 3.14. Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan

PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti.

​

PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion).

​

PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.

69 of 77

K.4. Diferensiasi Misi

Kriteria K.4.1. Penetapan diferensiasi misi dan rencana strategis serta rencana pengembangan perguruan tinggi dalam mewujudkan diferensiasi misinya

Kriteria 4.1.A. Perguruan Tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis

​

​

Jelaskan perumusan misi PT yang menunjukkan fokus pengembangan institusi sebagai keunggulan kompetitif dan sesuai mandat pendirian. Diferensiasi misi dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan, didukung dengan sumber daya yang memadai, serta menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi

Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut:

1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian

2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan

3) didukung sumber daya yang memadai, dan

4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

70 of 77

Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut:

  1. menunjukkan peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi.
  2. mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan
  3. dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.

Kriteria 4.1.B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan:

  1. Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun)
  2. Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi, terukur, dan disusun melalui benchmarking
  3. Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.

Jelaskan rencana strategis dan peta pengembangan institusi untuk melaksanakan diferensiasi misinya memenuhi 3 aspek dengan menunjukkan daya saing yang ditetapkan. Rencana pengembangan institusi harus mencakup pengembangan tridharma sesuai fokus misi dan pengembangan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tridharma. Rencana pengembangan harus ditinjau secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko maupun perubahan internal dan eksternal.

71 of 77

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 4.2 Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan:

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi melaksanakan program tridharma (berdasarkan diferensiasi misinya) sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan berkelanjutan.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 4.3. Perguruan Tinggi mengevaluasi capaian tridharma sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan.

Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi, mencakup:

  1. evaluasi keterlaksanaan misi PT setiap tahun,
  2. benchmarking capaian dengan pihak eksternal,
  3. pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders,
  4. identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

Jelaskan bagaimana PT mengevaluasi dan analisis terhadap keterlaksanaan misi dan ketercapaian visi secara berkala dan melaporkan hasil kepada pemangku kepentingan. PT selalu mengevaluasi posisi saat ini dibandingkan dengan pesaing (benchmarking) dan mengidentifikasi berbagai perubahan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk analisis SWOT dalam merumuskan strategi dan program serta pengalokasian sumber daya di tahun/periode berikutnya

'Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut:

1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan;

2) secara berkala melakukan benchmarking capaian dengan pesaing, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut:

1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun.

2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.

72 of 77

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 4.4. Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya.

Jelaskan berbagai pengakuan dari masyarakat, pemerintah, dunia kerja maupun dunia industri, baik pada skala regional, nasional maupun internasional, dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan. Pengakuan dalam bidang pendidikan mencakup berbagai program studi yang menjadi unggulan perguruan tinggi beserta capaian dan pengakuan dari stakeholder, di bidang penelitian mencakup berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaian dan pengakuan dari stakehokder, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaian dan pengakuan dari stakeholdernya

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

  1. Penetapan misi perguruan tinggi dan mekanisme perumusannya;
  2. Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang;
  3. Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah;
  4. Dokumen rencana Pengembangan Jangka Pendek;
  5. Laporan evaluasi ketercapaian diferensiasi misi;
  6. Pengakuan dari stakeholder terhadap kinerja perguruan tinggi dalam tridharma sesuai diferensiasi misinya;
  7. Dokumen perumusan strategi pengembangan yang sistematis;
  8. Dokumen mitigasi risiko ketercapaian sasaran mutu perguruan tinggi.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk program studi unggulan perguruan tinggi dan capaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya

73 of 77

74 of 77

75 of 77

DAFTAR ISI

 

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

K.1. BUDAYA MUTU

K.2. RELEVANSI

K.2.1 RELEVANSI PENDIDIKAN

K.2.2 RELEVANSI PENELITIAN

K.2.3 RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

K.3. AKUNTABILITAS

K.4. DIFERENSIASI MISI

BAB III. PENUTUP

76 of 77

Bagian

Jumlah Halaman

Identitas Perguruan Tinggi

 Tidak dihitung

Identitas Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Maks. 10

BAB I. PENDAHULUAN

Maks. 20

A. Dasar Penyusunan

B. Tim Penyusun dan Tanggungjawabnya

C. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

 

K.1. Budaya Mutu

Dibatasi oleh jumlah halaman maksimum

K.2. Relevansi

K.2.1. Relevansi Pendidikan

K.2.2. Relevansi Penelitian

K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

K.3. Akuntabilitas

K.4. Diferensiasi Misi

BAB III. PENUTUP

Maks. 5

Jumlah halaman

Maks. 300

Petunjuk Penulisan:

 

Struktur laporan mengikuti Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.

Ukuran kertas : A4.

Jenis dan ukuran huruf : Arial 11.

Spasi : 1,15.

Jumlah halaman maksimum = 300,

dengan rincian sebagai berikut.

77 of 77

TERIMA KASIH

Selamat Mewujudkan Budaya Mutu