1 of 49

MUSRENBANG P-RPJMD

KABUPATEN BOJONEGORO 2018-2023

www.bappeda.bojonegorokab.go.id

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN BOJONEGORO

www.bappeda.bojonegorokab.go.id

2 of 49

PENDAHULUAN

3 of 49

DASAR

HUKUM

PERUBAHAN

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 PASAL 342

(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila

  1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
  2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
  3. terjadi perubahan yang mendasar

RPJMD KAB

BOJONEGORO 2018 - 2023

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 PASAL 344

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

​

*Mutatis mutandis adalah perubahan-perubahan yang diperlukan (penting)

4 of 49

LATAR BELAKANG PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018-2023

Penyelarasan dengan RPJMN berdasarkan

Perpres No 18/2020

Perubahan SOTK Perangkat Daerah, Tindak lanjut

Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi dari KemenPANRB

​

2. Penyelarasan RPJMN 2020-2024

Menurunnya pencapaian target kinerja

(pertumbuhan ekonomi melambat, angka

kemiskinan meningkat, tingkat pengangguran

terbuka meningkat), penyesuaian program/

kegiatan/ pagu alokasi (refocusing dan realokasi)

1. Pandemic Covid-19

Penyelarasan dengan RPJMD

Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perda Prov Jatim No 7/2019

3. Penyelarasan RPJMD Provinsi

Jawa Timur 2019-2024

​

Menurunnya pencapaian target kinerja (pertumbuhan ekonomi melambat,

angka kemiskinan

meningkat, tingkat

pengangguran terbuka

meningkat), penyesuaian

program/ kegiatan/ pagu alokasi

(refocusing dan realokasi)

4. Perubahan Kebijakan Daerah

Permendagri 70/2019

tentang SIPD Permendagri

90/2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi & nomenklatur

perencanaan pembangunan &

keuangan daerah yang dimuthakirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

5. Terbitnya Peraturan Perundang-undangan Baru

5 of 49

GAMBARAN UMUM

6 of 49

PERTUMBUHAN EKONOMI

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Akibat pandemi covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Nasional mengalami kontraksi

(tumbuh minus) 2,07%

Jawa Timur tumbuh minus 2,39%

Bojonegoro (dengan migas) tumbuh minus 0,4%

tanpa migas tumbuh minus 1,09%

7 of 49

INFLASI

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus.

​

Inflasi Nasional Tahun 2020 sebesar 1,68

Provinsi Jawa Timur sebesar 1,44

Bojonegoro sebesar 1,44

8 of 49

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mengukur tingkat kerukunan umat beragama dengan memperhatikan dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama.

​

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Nasional Tahun 2019 sebesar 73,83

Bojonegoro sebesar 74,33.

​

Hasil perhitungan Tahun 2020 Indeks Kabupaten Bojonegoro meningkat menjadi 77,31.

9 of 49

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik:

adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

​

Indeks Reformasi Birokrasi

Jawa Timur Tahun 2020 sebesar 76, 3

Bojonegoro sebesar 58,3

10 of 49

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia adalah

pengukuran perbandingan dari harapan

hidup, melek huruf, pendidikan dan standar

hidup.

​

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat

mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan,

pendidikan, dan sebagainya.

​

IPM Nasional Tahun 2020 sebesar 71,94

Provinsi Jawa Timur sebesar 71,71

Bojonegoro sebesar 69,04

11 of 49

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender merupakan

ukuran pembangunan manusia yang sama

dengan IPM tetapi lebih menggambarkan

kesenjangan pembangunan antara laki-laki

dan perempuan.

​

Semakin besar perbedaan gender dalam

pembangunan manusia, semakin rendah nilai IPG dibanding IPM.

​

IPG Nasional Tahun 2020 sebesar 91,06

Provinsi Jawa Timur sebesar 91,07

Bojonegoro sebesar 90,17

12 of 49

ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan adalah persentase jumlah

penduduk miskin yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan dibawah

garis kemiskinan.

​

Angka kemiskinan Tahun 2020

Nasional sebesar 9,78

Provinsi Jawa Timur sebesar 11,09

Bojonegoro sebesar 12,87

Peningkatan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemic covid-19

13 of 49

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)�adalah persentase jumlah penganggur

terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. �

TPT Tahun 2020 meningkat dipengaruhi oleh pandemic covid-19.

​

TPT Nasional Tahun 2020 sebesar 7,07

Provinsi Jawa Timur sebesar 5,84

Bojonegoro sebesar 4,92

14 of 49

INDEKS GINI

Indeks Gini (IG) digunakan untuk mengukur

tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk.

​

Nilai indeks gini berkisar antara 0 – 1

sehingga semakin tinggi nilai indeks gini

Maka semakin tinggi ketimpangan

yang terjadi.

​

IG Nasional Tahun 2020 sebesar 0,381

Provinsi Jawa Timur sebesar 0,366

Bojonegoro sebesar 0,299

15 of 49

INDEKS WILLIAMSON

Indeks Williamson merupakan pendekatan

untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita.

​

Bila mendekati 1 sangat timpang dan

mendekati nol berarti sangat merata.

​

Indeks Williamson Bojonegoro Tahun 2020 sebesar 0,5392

16 of 49

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

KABUPATEN BOJONEGORO

APBD Kabupaten Bojonegoro telah dialokasikan untuk mendukung percepatan pelaksanaan

program masing-masing OPD khususnya

untuk mendukung pelaksanaan

17 program prioritas. Berikut capaian program prioritas pembangunan yang telah terlaksana dari tahun 2019 hingga 2021:

​

17 of 49

Perda Madin

Sekolah Gratis

Aladin

Modal UKM 100 Jt/ Bumdes

2

3

4

6

7

8

9

10

11

cv

12

Kenaikan Honor RT/RW 100% Per Bulan

Santunan Duka

13

Bojonegoro Green & Smart City

14

Kemudahan Perizinan & Investasi Satu Atap

Penataan Pasar Tradisional

15

16

17

Festival Tahunan Budaya Bojonegoro

Program Petani Mandiri

1

Perbaikan Jalan, Jembatan,infrastruktur & PJU

100 Ribu Lap. Kerja

Tambahan Insentif GTT& PTT

5

Harmonisasi & Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

Lingkungan Ramah Perempuan, Anak,

Penyandang Disabilitas, Kaum Dhuafa & TPA

Layanan Puskesmas 24 Jam, Memperkuat Polindes, Gizi Tambahan Bagi Ibu Hamil & Menyusui

18 of 49

Perbaikan Infrastruktur Jalan, Jembatan & PJU

  • 81% Jalan Mantap sepanjang 440 km
  • Pembangunan Jembatan penghubung antar kabupaten
  • Pelebaran Jalan Nasional

sejauh 10 km

19 of 49

Program Petani Mandiri+

PKM sangat membantu meringankan beban petani karena saat panen gagal petani mempunyai premi asuransi. Hibah Sarana Produksi Pertanian Tahun 2019 mencapai Rp. 6,49 M, Tahun 2020 mencapai Rp. 59 M. Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 74,5 M

Perda Madin

Merupakan proses penyusunan produk hukum daerah, sedangkan dukungan alokasi anggran melalui sharing Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS).

Sekolah Gratis

- Sekolah gratis SD, SMP, SMA

- Beasiswa Scientist , 1 Desa 2 Sarjana & Beasiswa tugas akhir. Total alokasi yang dianggarkan pada Tahun 2020 mencapai 24,552 M, 2021 mencapai Rp. 43,7 M. 2022 Rp. 38,35 M

​

20 of 49

Tambahan Insentif GTT & PTT

Pemkab Bojonegoro menganggarkan

Rp 41,8 miliar untuk kenaikan tunjangan bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT dan PTT) sebesar 20 persen.

100 Ribu Lap. Kerja

Meliputi informasi pasar kerja danpenempatan tenaga kerja; Perluasan& produktivitas tenaga kerja; Pengembangan SDM; Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja dan kegiatan padat karya.

Aladin

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus

menggelontorkan bantuan untuk program atap lantai

dinding (ALADIN). Dari tahun 2019-2021 tercatat sebanyak 11.421 uni pembangunan Aladin. Tahun 2019 sebanyak 1.711 RTM, tahun 2020 sebanyak 3.774 RTM dan tahun 2021 sebanyak 3.372 unit. Tahun 2022 6000 unit.

21 of 49

Dalam upaya mendorong perekonomian Pemkab Bojonegoro hadir untuk para pedagang agar dapat grow up. Program bantuan BUMDes Tahun 2019 mencapai 9,2 M, 2020 3,8 M. Tahun 2022 akan dianggarkan sebesar 9,2 M.

Modal Ukm 100 Jt/ Bumdes

Lingkungan Ramah Perempuan, Anak,

Penyandang Disabilitas, Kaum Dhuafa & TPA

1. Bojonegoro memiliki Taman Penitipan Anak dan meraih prestasi Kabupaten layak anak kategori madya

2..Tuntas ODF (Open Defecation Free) 2021, dengan total 3.105 jamban sehat yang dibangun

3. Tambahan gizi untuk lansia dalam program Rantang Kasih Moe. Tahun 2021 sebanyak 3.6630 lansia. Tahun 2022 direncanakan sebanyak 3.630 lansia.

22 of 49

4. Perekaman E-KTP bagi Lansia dan Penyandang

Disabilitas melalui Pelayanan Jemput Bola

5. Listrik keluarga miskin

6. Bansos anak yatim & anak terlantar luar panti

8. Bansos asistensi penyandang cacat berat,

kronis dan lansia

7. Bantuan untuk orang sakit menahun

Lingkungan Ramah Perempuan, Anak,

Penyandang Disabilitas, Kaum Dhuafa & TPA

23 of 49

Layanan Puskesmas 24 Jam, Memperkuat Polindes, Gizi Tambahan Bagi Ibu Hamil & Menyusui

1. Pembangunan ruang persalinan Puskesmas Ngumpakdalem

2. Pengadaan PMT Balita Stunting 1000 anakx12 hari

3. Pengadaan PMT Ibu hamil 230 bumilx90 hari

4. Pengadaan PMT Ibu menyusui 122 orangx90 hari

5. Obat gizi untuk intervensi stunting

​

6. Pemkab Bojonegoro menanggung premi PBI daerah dalam 3 tahun (2019-2021) sebesar 404,8 M. Alokasi tahun 2019 sebesar Rp. 24 M, tahun 2020 sebesar

Rp. 180,98 M dan tahun 2021 sebesar Rp. 199,39 M

24 of 49

Harmonisasi & Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

  • Harmonisasi dan sinkronisasi SK Bupati dengan regulasi lain
  • Harmonisasi dan sinkronisasi Perda dengan regulasi lain
  • Harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati dengan regulasi lain

​

​

cv

Kenaikan Honor Rt/Rw 100% Per Bulan

Masuk dalam regulasi perbup tentang juknis penyusunn APBDes yang diterbitkan oleh Dinas PMD

Santunan Duka

Program SanDuk (Santunan Duka) 2019-2021 tercatat sebanyak 14.688 jiwa. Tahun 2019 sebanyak 2.388 orang, tahun 2020 sebanyak 4.800 orang dan tahun 2021 sebanyak 7.500 orang. Besar santunan sejumlah Rp. 2,5 Juta per dengan alokasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 5,97 M, tahun 2020 sebesar Rp. 12 M dan 2021 sebesar Rp. 18,75 M.

25 of 49

Bojonegoro Green & Smart City

Perwujudan Bojonegoro Green & Smart City melalui peningkatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah daerah.

17 VerticalGarden di Bojonegoro

Kemudahan Perizinan & Investasi Satu Atap

Kemudahan berinvestasi melalui penanaman modal terpadu satu pintu (nilai investasi tahun 2018 sebesar 5.405.268.397.258, tahun 2019 sebesar 8.453.505.169.343, dan tahun 2020 sebesar 11.358.225.479.707

Revitalisasi pasar sebanyak 11 pasar daerah dan 68 pasar tradisional.

Penataan Pasar Tradisional

26 of 49

PRESTASI

27 of 49

PELAYANAN PRIMA

KATEGORI

SANGAT BAIK

​

KABUPATEN LAYAK ANAK

TINGKAT

MADYA

​

DESA MANDIRI TERBANYAK

SE-INDONESIA

103 DESA MANDIRI

​

TOP PEMBINA

BUMD

2021

​

28 of 49

4 PENGHARGAAN TOP IT

TOP DIGITAL AWARDS

INDONESIA

​

KABUPATEN BERBASIS

SATU DATA

SATU DATA BOJONEGORO

​

TAMAN LOKOMOTIF PERTAMA

DI INDONESIA

​

17 VERTIKAL GARDEN

DI BOJONEGORO

​

29 of 49

PERUBAHAN RPJMD

30 of 49

VISI

​

VISI & MISI

KABUPATEN BOJONEGORO

Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk

Terwujudnya Masyarakat yang Beriman,

Sejahtera dan Berdaya Saing.

31 of 49

Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis

ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.

Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berdasarkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,

transparan dan bertanggungjawab.

Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia yang berkelanjutan.

Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi

perempuan, anak penyandang disabilitas serta kaum dhuafa

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis

potensi lokal.

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang

merata dan ramah lingkungan.

MISI

32 of 49

PENYELARASAN RPJMN 2020 – 2024 (Perpres 18/2020)

VISI KAB BOJONEGORO

Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan,

dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang

Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing

33 of 49

VISI KAB BOJONEGORO

Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing

PENYELARASAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019 – 2024 (Perda 7/2019)

34 of 49

PERUBAHAN KERANGKA KERJA LOGIS RPJMD

(PENYESUAIAN TUJUAN – SASARAN DAN INDIKATORNYA SERTA OPD PENANGGUNG JAWAB)

No.

Misi

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Sebelum Perubahan

Perubahan

Sebelum Perubahan

Perubahan

1.

Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan

nilai-nilai religius dan

kearifan lokal

Mewujudkan toleransi

kesadaran kehidupan

sosial masyarakat

berlandaskan nilai-nilai

religius dan kearifan

lokal

Mewujudkan kehidupan

masyarakat yang aman,

nyaman dan tertib

​

Meningkatkatnya kehidupan sosial masyarakat yang

aman,nyaman dan tertib

berdasarkan nilai-nilai

religius dan kearifan

budaya lokal

Meningkatnya kesadaran

kehidupan sosial masyarakat

Berlandaskan kearifan lokal

Meningkatnya toleransi kehidupan

beragama

Meningkatnya ketentraman ,

ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat

​

Indeks Kerukunan Umat

Beragama

Indeks Kesetaraan (Sikap & Harapan Pemerintah)

Indeks Toleransi

(Persepsi & Sikap)

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

Bakesbangpol

Sekretariat Daerah

(Bagian Kesra)

Satpol PP

OPD Penanggung Jawab

Indeks ketentraman dan

ketertiban Umum

Indeks Kerja sama

35 of 49

PERUBAHAN KERANGKA KERJA LOGIS RPJMD

(PENYESUAIAN TUJUAN – SASARAN DAN INDIKATORNYA SERTA OPD PENANGGUNG JAWAB)

No.

Misi

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Sebelum Perubahan

Perubahan

Sebelum Perubahan

Perubahan

2.

Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bersih,

taransparan dan

bertanggung jawab

Mewujudkan reformasi

birokrasi untuk

menghadirkan

pemerintahan yang bersih, transparan dan

bertanggung jawab

Mewujudkan reformasi

birokrasi untuk

menghadirkan

permintaan yang bersih, transparan dan

bertanggung jawab

Meningkatkatnya kinerja

pemerintah dalam

pelayanan publik yang

berkualitas melalui

penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih,

akuntabel, efektif, efisien

dan berbasis teknologi

informasi

Meningkatnya kinerja pemerintah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kualitas ASN

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

OPD Penanggung Jawab

Indeks Reformasi

Birokrasi

SAKIP

Opini BPK

​

​

Bappeda, Inspektorat, Sekretariat Daerah

Rata-rata Nilai Sinergitas

Kinerja Kecamatan

Indeks SPBE

Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat

BPKAD, Bapenda, Inspektorat

Dinas Kominfo

Kecamatan

BKPP

Indeks Profesionalitas

ASN

​

​

Setda, Setwan, DPMPTSP, Perpusip, RSUD,

Capilduk, Kominfo

36 of 49

PERUBAHAN KERANGKA KERJA LOGIS RPJMD

(PENYESUAIAN TUJUAN – SASARAN DAN INDIKATORNYA SERTA OPD PENANGGUNG JAWAB)

No.

Misi

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Sebelum Perubahan

Perubahan

Sebelum Perubahan

Perubahan

3.

Mewujudkan peningkatan

kualitas Sumber Daya

Manusia yang berkelanjutan

Mewujudkan SDM yang

berkualitas dan berkelanjutan melalui pendidikan,

kesehatan dan pemenuhan standar hidup yang layak

Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas serta

pemenuhan standar

hidup yang layak

Meningkatkatnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan,

kesehatan dan pemenuhan standar hidup yang layak

dengan didukung pada

upaya pemberdayaan

pemuda dan olahraga

Meningkatnya kualitas pendidikan

​

Meningkatnya daya saing pemuda

Meningkatnya kualitas kesehatan

​

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

OPD Penanggung Jawab

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pendidikan

Jumlah Pemuda

berprestasi tingkat

regional, nasional dan

internasional

Dinas Pendidikan

Dinas Kepemudaan & Olahraga

Dinas Kesehatan

Dinas P3AKB

Inflasi

Indeks Kesehatan

Laju Pertumbuhan

Penduduk

37 of 49

PERUBAHAN KERANGKA KERJA LOGIS RPJMD

(PENYESUAIAN TUJUAN – SASARAN DAN INDIKATORNYA SERTA OPD PENANGGUNG JAWAB)

No.

Misi

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Sebelum Perubahan

Perubahan

Sebelum Perubahan

Perubahan

4.

Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi

perempuan, anak,

penyandang disabilitas serta kaum dhuafa

Mewujudkan perempuan,

anak, penyandang

disabilitas dan kaum

dhuafa yang terlindungi

melalui upaya-upaya

keberpihakan gender dan pengentasan kemiskinan

Meningkatkan

perlindungan terhadap perempuan, anak,

penyandang disabilitas dan kaum dhuafa

Meningkatkatnya kualitas

lingkungan hidup dan

perlindungan dalam rangka pengarusutamaan terhadap perempuan, anak,penyandang disabilitas dan

penanganan PMKS

Meningkatnya perlindungan

terhadap perempuan, anak,

penyandang disabilitas

Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin

Meningkatnya taraf sosial

ekonomi keluarga miskin dan

rentan

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

OPD Penanggung Jawab

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender

Dinas P3AKB

Dinas Sosial

Angka PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Cakupan keluarga miskin dan

rentan memiliki usaha ekonomi

Indeks Perlindungan Anak

Angka Kemiskinan

38 of 49

PERUBAHAN KERANGKA KERJA LOGIS RPJMD

(PENYESUAIAN TUJUAN – SASARAN DAN INDIKATORNYA SERTA OPD PENANGGUNG JAWAB)

No.

Misi

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Sebelum Perubahan

Perubahan

Sebelum Perubahan

Perubahan

5.

Mewujudkan peningkatan

kesejahteraan berbasis

ekonomi kerakyatan dan

ekonomi kreatif

Meningkatkan lapangan

kerja dalam rangka

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan lapangan pekerjaan

Meningkatkatnya lapangan pekerjaan di masyarakat

melalui upaya pembrdayaan ekonomi kerakyatan dan

ekonomi kreatif

Meningkatnya kesempatan kerja

Meningkatnya

pemerataan ekonomi

Dan pendapatan

masyarakat

Meningkatnya usaha kecil dan

mikro serta lembaga ekonomi

aktif

Meningkatnya kinerja dan

kemandirian desa

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

OPD Penanggung Jawab

Tingkat Pengangguran

Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja

Persentase Lembaga Ekonomi Aktif

Dinas Perdagangan,

Koperasi & UM

Dinas PMD

Indeks Gini

Jumlah Desa Mandiri sesuai

Klasifikasi IDM

39 of 49

PERUBAHAN KERANGKA KERJA LOGIS RPJMD

(PENYESUAIAN TUJUAN – SASARAN DAN INDIKATORNYA SERTA OPD PENANGGUNG JAWAB)

No.

Misi

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Sebelum Perubahan

Perubahan

Sebelum Perubahan

Perubahan

6.

Mewujudkan daya saing

ekonomi daerah berbasis

potensi lokal

Meningkatkan

pertumbuhan dan

kekayaan ekonomi serta

menekan laju inflasi

dengan membedayakan

potensi sumber daya lokal daerah

Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pengembangan

potensi sumber daya

lokal

Meningkatkatnya iklim

usaha, perolehan permodalan,

pariwisata,pengolahan hasil

pertanian,peternakan dan

perikanan

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Meningkatnya nilai tambah

penyelenggaraan perdagangan

Meningkatnya daya saing

sektor pertanian

Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

OPD Penanggung Jawab

Pertumbuhan Ekonomi dengan migas

% kategori pariwisata terhadap PDRB

% kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Realisasi Investasi

NTP

Pertumbuhan Ekonomi tanpa migas

Dinas Perdagangan, Koperasi

& UM

% kategori perdagangan terhadap PDRB

Dinas Ketahanan Pangan &

Pertanian, Dinas Peternakan & Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian

Dinas PMPTSP

40 of 49

PERUBAHAN KERANGKA KERJA LOGIS RPJMD

(PENYESUAIAN TUJUAN – SASARAN DAN INDIKATORNYA SERTA OPD PENANGGUNG JAWAB)

No.

Misi

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Sebelum Perubahan

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Perubahan

7.

Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur yang

merata dan ramah

lingkungan

Meningkatkan

pemerataan hasil

ekonomi masyarakat

melalui pembngunan

infrstruktur di daerah-

daerah yang masih

terbelakang

dan terpinggirkan serta

meningkatkan kualitas

lingkungan hidup

Meningkatkan

pemerataan

pembangunan

infrastruktur yang

tanggap terhadap

resiko bencana dan

ramah lingkungan

Meningkatkatnya kuantitas

dan kualitas infrastruktur

fisik yang merata untuk

mendukung pertumbuhan

ekonomi berbasis ekologi

lingkungan

Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan ketaatan terhadap tata ruang

Meningkatnya Infrastruktur perumahan dan

permukiman

Meningkatnya kualitas dan pemerataan

infrastruktur sumber daya air

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Menurunnya resiko bencana yang didukung

kualitas lingkungan hidup yang baik

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

OPD Penanggung Jawab

Indeks Williamson

Indeks Konektivitas

% Tingkat Ketaatan Terhadap Tata Ruang

Dinas PU BMPR

Dinas PKP CK

Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Dinas PU SDA

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Resiko Bencana

DLH

​

BPBD, Dinas Damkar

​

Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman dan Keciptakaryaan

41 of 49

PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah

Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi & nomenklatur perencanaan pembangunan & keuangan daerah

42 of 49

PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.

IKU

Realisasi

RPJMD

2021

2022

2023

2019

2020

1.

Pertumbuhan Ekonomi dengan

migas

6,34%

-0,40

Awal

11,73 – 12,17

12,17 – 12,75

12,75 – 13,13

Perubahan

2,00-2,20

5,75 – 5,85

5,85 – 5,93

2.

Pertumbuhan Ekonomi tanpa

migas

5,29%

​

-1,09

Awal

5,85 – 5,93

5,93 – 6,05

6,05 – 6,12

Perubahan

1,80 – 2,05

5,30 – 5,50

5,50 – 5,80

3.

Inflasi

1,83

1,44

Awal

3,40 – 3,30

3,30 – 3,20

3,20 – 3,10

Perubahan

2,50-2,00

2,50-2,00

2,50-2,00

4.

Indeks Kerukunan Umat

Beragama

74,33

​

77,31

Awal

76

78

80,1

Perubahan

78,5-80,00

80,00-81,00

81,00-82,00

5.

Indeks Reformasi Birokrasi

56,59

58,30

Awal

BB (65-69)

BB (70-79)

A (80-90)

Perubahan

B (65-69)

BB (70-79)

A (80-90)

6.

Indeks Pembangunan Manusia

68,75

69,04

Awal

70,30-71,10

71,10- 71,80

71,80 – 72,00

Perubahan

69,75-70,50

70,50-71,25

71,25-72,00

43 of 49

PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.

IKU

Realisasi

RPJMD

2021

2022

2023

2019

2020

7.

Indeks Pembangunan Gender

89,98

90,17

Awal

91,10 - 91,40

91,40 - 91,70

91,70 - 91,75

Perubahan

91,80-92,20

92,20-92,75

92,75-93,00

8.

Angka Kemiskinan

12,38

12,87

Awal

12,70 – 12,30

12,30 – 11,95

11,95 – 11,88

Perubahan

12,50-11,95

11,95-11,55

11,55-11,00

9.

Tingkat Pengangguran Terbuka

3,5

4,92

Awal

3,15 – 3,10

3,10 – 2,95

2,95 – 2,80

Perubahan

4,500-4,00

4,00-3,500

3,50-3,00

10.

Indeks Gini

0,3

2,9

Awal

0,31 - 0,30

0,30 - 0,29

0,30 - 0,29

Perubahan

0,29-0,28

0,28-0,27

0,27-0,26

11.

Indeks Williamson

0,5404

0,5392

Awal

0,60 - 0,50

0,50 - 0,40

0,40 - 0,30

Perubahan

0,539-0,533

0,533-0,532

0,532-0,530

44 of 49

PROYEKSI ANGGARAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

45 of 49

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2020

Sumber: LRA Kabupaten Bojonegoro

NO.

URAIAN

TAHUN

Realisasi APBD 2019

Realisasi APBD 2020

1

1

​

PENDAPATAN ASLI DAERAH

561.251.499.955,96

720.914.033.084,25

1

1

1

Pajak Daerah

108.830.092.963,18

116.294.020.878,30

1

1

2

Retribusi Daerah

28.683.142.118,25

28.321.158.415,26

1

1

3

Laba Perusahaan Daerah

16.816.223.663,52

143.501.369.939,65

1

1

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

406.922.041.211,01

432.797.483.851,04

1

2

​

PENDAPATAN TRANSFER

3.728.671.462.278,00

2.960.763.434.107,00

1

2

1

DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

3.522.411.681.988,00

2.754.943.427.535,00

1

2

1.1

Bagi Hasil Pajak

202.380.620.388,00

446.935.974.159,00

1

2

1.2

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

1.973.193.312.507,00

1.101.238.658.565,00

1

2

1.3

Dana Alokasi Umum (DAU)

975.387.399.000,00

875.289.898.000,00

1

2

1.4

DAK Fisik

90.276.711.983,00

56.643.407.503,00

1

2

1.5

DAK Non Fisik

281.173.638.110,00

274.835.489.308,00

1

2

2

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

33.175.993.000,00

63.247.800.000,00

1

2

2.2

Dana Penyesuaian

33.175.993.000,00

63.247.800.000,00

1

2

3

DANA TRANSER PEMERINTAH PROPINSI

187.191.532.790,00

155.822.222.072,00

1

2

3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

173.083.787.290,00

142.572.206.572,00

1

3

​

LAIN-LAIN PENDAPATN DAERAH YANG SAH

479.905.215.500,00

483.398.182.645,24

1

3

3

Pendapatan Lainnya

479.905.215.500,00

483.398.182.645,24

​

​

​

JUMLAH PENDAPATAN

4.769.828.177.733,96

4.165.075.649.836,49

46 of 49

Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 – 2023 Kabupaten Bojonegoro

NO.

URAIAN

TAHUN

2021*

2022**

2023***

​

1

​

PENDAPATAN DAERAH

4.288.578.614.261

4.148.106.838.565i

4.184.206.243.356

​

1

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

912.984.095.584

784.988.095.818

821.087.500.609

​

1

2

Pajak Daerah

112.092.957.348

129.658.721.921

136.141.658.017

​

1

3

Retribusi Daerah

32.800.700.499

46.974.913.786

49.323.659.475

​

1

4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

395.592.405.021

120.972.607.665

123.871.238.048

​

2

​

Lain-Lain PAD yang Syah

372.498.032.716

487.381.852.446

511.750.945.068

​

2

​

PENDAPATAN TRANSFER

3.200.967.552.027

3.288.412.160.147

3.288.412.160.147

​

2

1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

3.078.927.047.409

3.189.178.892.500

3.189.178.892.500

​

2

2

Pendapatan Transfer Antar Daerah

122.040.504.618

99.233.267.647

99.233.267.647

​

3

​

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah

174.626.966.650

74.706.582.600

74.706.582.600

​

3

1

Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

174.626.966.650

74.706.582.600

74.706.582.600

Sumber: *2021 Perubahan APBD 2021

**2022 hasil bahas KUA-PPAS Eksekutif dengan Legislatif

*** 2023 proyeksi

47 of 49

Realisasi Belanja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2020

NO

URAIAN

TAHUN

2019

2020

1

2

3

4

5

​

​

BELANJA

4.585.067.641.338,77

4.358.623.563.024,54

5

1

​

BELANJA OPERASI

2.096.286.212.017,39

2.354.456.423.229,59

5

1

01

Belanja Pegawai

1.058.724.416.043,02

1.036.375.543.632,55

5

1

02

Belanja Barang dan Jasa

857.025.938.441,37

1.093.719.879.018,04

5

1

04

Belanja Subsidi

0

0

5

1

05

Belanja Hibah

162.422.857.533,00

191.359.064.579,00

5

1

06

Belanja Bansos

18.113.000.000,00

33.001.936.000,00

5

2

​

BELANJA MODAL

1.304.758.303.126,38

1.392.814.495.385,95

5

3

​

BELANJA TIDAK TERDUGA

632.000.000.000

5.223.498.901,00

5

4

​

BELANJA TRANSFER

1.183.391.126.195,00

606.129.145.508,00

Sumber: LRA Kabupaten Bojonegoro

48 of 49

Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2023

NO.

URAIAN

TAHUN

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

5

​

​

BELANJA DAERAH

6.277.311.120.041,48

5.903.867.507.137

5.250.923.884.603

5

1

​

BELANJA OPERASI

3.152.507.658.175,85

3.020.201.764.915

2.831.670.795.595

5

1

01

BELANJA PEGAWAI

1.286.966.532.802,46

1.237.539.460.818

1.292.640.213.529

5

1

02

BELANJA BARANG DAN JASA

1.247.916.326.841,75

1.207.013.803.093

1.156.518.458.110

5

1

04

BELANJA SUBSIDI

0

1.500.000.000

0

5

1

05

BELANJA HIBAH

418.026.737.531,64

411.563.001.004

283.847.041.956

5

1

06

BELANJA BANSOS

199.598.061.000,00

162.585.500.000

98.665.082.000

5

2

​

BELANJA MODAL

1.849.935.652.647,23

1.446.442.416.445

1.524.037.807.554

5

3

​

BELANJA TIDAK TERDUGA

187.213.190.168,40

332.348.478.061

56.800.000.000

5

4

 

BELANJA TRANSFER

1.087.654.619.050,00

1.104.874.847.715

838.415.281.454

​

​

​

SURPLUS/DEFISIT

(1.988.732.505.780,63)

(1.755.760.668.571)

(1.066.717.641.247)

6

 

 

PEMBIAYAAN

 

 

 

6

1

 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

2.001.486.864.894,63

1.778.515.027.684

1.066.717.641.247

6

1

01

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

2.000.905.270.003,44

1.778.515.027.684

1.066.717.641.247

 6

1 

05 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

581.594.891,19

0

0

6

2

 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

12.754.359.114,00

22.754.359.113

0

6

2

01

Penyertaan Modal (BUMD Pertanian)

12.754.359.114,00

12.754.359.113

0

 

 

 

Penyertaan Modal PDAM

​

10.000.000.000

0

 

 

 

Pembiayaan Netto

(1.988.732.505.780,63)

1.755.760.668.571

1.066.717.641.247

Sumber: *2021 Perubahan APBD 2021

**2022 hasil bahas KUA-PPAS Eksekutif dengan Legislatif

*** 2023 proyeksi

49 of 49

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN BOJONEGORO

www.bappeda.bojonegorokab.go.id