KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH�DALAM PENANGANAN�SENGKETA PERTANAHAN
Oleh : Yenni Marleni, S.H., M.Hum.�Kepala Bidang Pertanahan Dinas PRKPP Kabupaten Lahat
01
Mengapa Penanganan Sengketa Pertanahan Penting ?
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
2
Tanah memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat.
Perselisihan dapat muncul karena perbedaan klaim, riwayat penguasaan, batas bidang, penggunaan tanah, atau tumpang tindih dokumen.
Pemerintah daerah sering menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan karena dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi wilayah.
Penanganan harus tertib, objektif, terdokumentasi, serta sesuai pembagian kewenangan.
02
Maksud dan Tujuan
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
3
Memahami pengertian dan bentuk kasus pertanahan.
Menjelaskan dasar hukum serta pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
Memberikan gambaran tahapan penanganan sengketa oleh pemerintah kabupaten.
Menjelaskan pendekatan terhadap tanah ulayat, tanah adat, hutan adat, dan hutan ramuan.
Mendorong penanganan yang netral, berbasis data, dan tidak melampaui kewenangan.
03
Pengertian dan Klasifikasi Kasus Pertanahan
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
4
SENGKETA PERTANAHAN
Perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
KONFLIK PERTANAHAN
Perselisihan yang melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga dan cenderung/sudah berdampak luas.
PERKARA PERTANAHAN
Perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Rujukan: Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020
04
Pokok Masalah yang Perlu Diidentifikasi
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
5
Sengketa batas atau tumpang tindih penguasaan/klaim.
Persoalan jual beli, waris, tanah garapan, atau riwayat perolehan.
Tanah ulayat/tanah adat dan klaim masyarakat hukum adat.
Tanah aset pemerintah daerah dan pengadaan tanah.
Persoalan tata ruang, perizinan, atau irisan dengan kawasan hutan.
Satu pengaduan dapat memuat beberapa isu sekaligus; klasifikasi awal bukan penetapan pemilik tanah.
05
Landasan Hukum
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
6
UUD 1945 : Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3).
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat.
UU Kehutanan beserta perubahannya, Putusan MK 35/PUU-X/2012, dan PP Nomor 23 Tahun 2021.
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
06
Pembagian Peran dalam Penanganan Sengketa
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
7
PEMKAB
Pengaduan, inventarisasi, fasilitasi, koordinasi, data OPD, aset daerah.
ATR/BPN
Administrasi pertanahan, data fisik/yuridis, pengukuran dan penanganan kasus sesuai kewenangan.
PEMPROVINSI
Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi dan koordinasi lintas kabupaten/kota.
INSTANSI KEHUTANAN
Status kawasan hutan dan proses kehutanan termasuk hutan adat.
PENGADILAN
Memeriksa dan memutus perkara sesuai kompetensi peradilan.
PEMERINTAH DESA
Arsip administrasi desa, informasi riwayat, keterangan wilayah, fasilitasi komunikasi.
07
Peran Strategis Pemerintah Kabupaten
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
8
Menerima dan meregistrasi pengaduan serta mencatat para pihak, objek, lokasi, kronologi, dan tuntutan.
Mengidentifikasi OPD sesuai substansi: pertanahan, tata ruang, pemerintahan desa, aset, perkebunan, lingkungan, dan lainnya.
Menghimpun dokumen Pemkab/OPD: aset, pengadaan tanah, tata ruang, berita acara, dan arsip surat.
Meminta klarifikasi tertulis dan memfasilitasi musyawarah secara netral serta terdokumentasi.
Melakukan peninjauan fakta lapangan dan menyusun laporan/rekomendasi.
Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai pokok masalah.
08
Batas Kewenangan
Apa yang Tidak Diputus Sendiri oleh Pemkab ?
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
9
BUKAN PENETAP HAK
Tidak menetapkan secara sepihak siapa pemilik sah bidang tanah.
BUKAN PEMBATAL SERTIPIKAT
Tidak membatalkan atau menyatakan tidak sah sertipikat produk pejabat pertanahan.
BUKAN PENETAP KAWASAN HUTAN
Tidak menetapkan atau mengubah status/batas kawasan hutan maupun status hutan adat.
TIDAK MENGAMBIL ALIH PERKARA
Tidak memaksakan perdamaian atau mengintervensi proses peradilan.
Surat desa, berita acara mediasi, dan peta indikatif bukan dengan sendirinya penetapan hak atas tanah.
09
Tahapan Penanganan
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
10
1. Penerimaan dan registrasi — mencatat identitas, objek, lokasi, kronologi, pihak terkait, tuntutan, dan dokumen awal.
2. Pemeriksaan kelengkapan — memastikan objek dapat diidentifikasi dan dokumen awal tersedia; minta pelengkapan bila diperlukan.
3. Klasifikasi isu — memisahkan isu hak, batas, penguasaan, administrasi pertanahan, tata ruang, aset, ulayat, kehutanan, atau perkara.
4. Koordinasi internal — menentukan OPD penanggung jawab, ruang lingkup pemeriksaan, jadwal, dan keluaran yang diharapkan.
10
Tahapan Penanganan
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
11
5. Verifikasi dokumen — menyandingkankan dokumen para pihak dengan arsip Pemkab, data desa, peta, tata ruang, aset, dan informasi instansi terkait.
6. Pemeriksaan lapangan — mendokumentasikan kondisi faktual, penggunaan, penguasaan, tanda batas, foto, dan keberatan para pihak.
7. Klarifikasi/musyawarah — memberi kesempatan seimbang, catat hal yang disepakati dan belum disepakati.
8. Tentukan jalur tindak lanjut — ATR/BPN, instansi kehutanan, pengelola aset, atau proses peradilan sesuai substansi.
9. Susun hasil dan pantau tindak lanjut — membuat risalah, rekomendasi, penanggung jawab, dan rencana pemantauan.
11
Penanganan Isu Khusus: Tanah Ulayat dan Tanah Adat
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
12
TANAH ULAYAT
Hak bersama masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya didasarkan pada hukum adat setempat.��Fokus penanganan:�• Identifikasi masyarakat dan kelembagaan adat.�• Telusuri sejarah, wilayah, batas, dan norma adat.�• Inventarisasi bukti dan pemetaan partisipatif.�• Koordinasi administrasi dengan Kantor Pertanahan.
TANAH ADAT
Istilah yang digunakan lebih luas dalam masyarakat; perlu diperjelas apakah merujuk pada tanah komunal/ulayat atau tanah perseorangan yang riwayat penguasaannya bersumber dari adat.��Pengakuan masyarakat hukum adat tidak otomatis menjadikan seluruh bidang yang diklaim sebagai hak terdaftar.
12
Penanganan Isu Khusus: Hutan Adat dan Hutan Ramuan
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
13
HUTAN ADAT
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan hutan adat bukan hutan negara.��Namun, pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan status hutan adat tetap mengikuti persyaratan serta prosedur peraturan kehutanan.��Pemkab dapat membantu data, pemetaan partisipatif, fasilitasi, dan koordinasi.
HUTAN RAMUAN
Dapat merupakan istilah lokal bagi kawasan/praktik masyarakat mengambil tumbuhan obat, pangan, atau hasil hutan lainnya.��Makna istilah harus dikonfirmasi kepada masyarakat. Lokasi dipetakan dan status ruang/kawasannya diverifikasi.��Jangan langsung menyamakannya dengan kategori status kawasan hutan formal.
13
Data dan Dokumen yang Perlu Disiapkan
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
14
Surat pengaduan, identitas para pihak, dan surat kuasa jika diwakilkan.
Kronologi kejadian serta uraian tuntutan masing-masing pihak.
Alas hak, sertipikat/surat ukur, akta peralihan, bukti waris, pembayaran, atau dokumen penguasaan.
Peta bidang, peta desa, tata ruang, kawasan hutan, perizinan, dan data geospasial yang relevan.
Arsip desa, dokumen adat, sejarah wilayah, peta partisipatif, dan keterangan saksi.
Dokumentasi lapangan, daftar hadir, berita acara, serta korespondensi koordinasi.
14
Prinsip Penanganan yang Harus Dijaga
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN
15
NETRAL — tidak memihak salah satu pihak.
BERBASIS BUKTI — menggunakan data, dokumen, dan fakta lapangan.
MENGHORMATI HAK — termasuk hak masyarakat hukum adat yang memenuhi kriteria hukum.
TRANSPARAN — proses terdokumentasi dan memberi kesempatan seimbang.
PROPORSIONAL — tidak melampaui kewenangan pemerintah kabupaten.
TERARAH — setiap persoalan diteruskan kepada instansi yang berwenang.
KESIMPULAN
Pemerintah kabupaten berperan strategis sebagai fasilitator dan koordinator penanganan sengketa pertanahan.
Peran utama meliputi penerimaan pengaduan, inventarisasi/verifikasi data, pemeriksaan fakta, fasilitasi musyawarah, koordinasi, dan pemantauan tindak lanjut.
Kewenangan Pemkab memiliki batas: tidak menetapkan hak secara sepihak, membatalkan sertipikat, menetapkan status kawasan hutan, atau mengambil alih kewenangan pengadilan.
Penanganan tanah ulayat, tanah adat, hutan adat, dan hutan ramuan memerlukan verifikasi subjek, objek, sejarah, batas, serta status hukum/ruangnya.
KUNCI: TERTIB DATA • NETRAL • SESUAI KEWENANGAN • TINDAK LANJUT JELAS