Hukum Kepailitan

1

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kepailitan Romawi dan Yunani

• Perlindungan terhadap kreditor lebih dominan
• Pribadi Debitor secara fisik bertanggungjawab (Gijzeling)
• Kreditor dapat menyita jenazah Debitor
• Kreditor dapat menjual Debitor sebagai budak
• Kreditor memberikan waktu 60 hari sebelum menjual Debitor
• Adagium “Missio in Bona” diperkenalkan

(Harta kekayaan debitor dapat dijual sebagai pelunasan utang)

• Asas Umum Utang diperkenalkan

(Setiap utang harus selalu dapat ditagih oleh Kreditor dan harus di lunasi oleh Debitor)

• Pengawasan utang oleh Hakim
• Asas ‘Pari paso pro rata parte’ diperkenalkan

2

Hukum Kepailitan Perancis

• Ketentuan Pidana mulai di terapkan terhadap debitor yang ingkar janji
• Ordonannce du Commerce (Peraturan Dagang) 1673 Bab khusus Des failites et Banqueroutes
• Diperkenalkan perbedaan kreditor preferen dan kreditor konkuren
• Code de Commerce 1807 menbatasi kepailitan hanya untuk para pedagang
• Debitor dengan itikad jahat dapat dikenakan pidana

3

Hukum Kepailitan Inggris

• The Statute of bankruptcy 1570

Mengatur ketentuan terhadap debitor yang berbuat curang (defaruding atau hindering)

• Hanya berlaku untuk para pedagang
• Lord Chancellor membentuk komisi penyitaan harta (wise, honest & discreet)
• Komisi berwenang untuk memenjarakan debitor
• Prinsip Pillory dan potong kuping diberlakukan
• Insolvency Act 1986 di sahkan oleh parlemen

4

Hukum Kepailitan Amerika Serikat

• The Bankruptcy Act 1800 disahkan pemerintah Federal
• Prinsip Voluntary Bankruptcy diperkenalkan dalam Bankruptcy Act 1841
• Bankruptcy Act 1898 disahkan, prinsip Liquidasi perusahaan di masukkan dalam ketentuan
• Bankruptcy Code 1979 disahkan kongres,
• Prinsip Reorganisasi perusahaan diperkenalkan (Chapter 11)
• Perusahaan KA, Asuransi dan Bank dikecualikan
• Badan hukum Municipal (kota praja/pemda) dapat dibangkrutkan
• Prinsip Fresh Start di terapkan terhadap Debitor yang beritikad baik

5

Hukum Kepailitan Belanda

• Awalnya menggunakan Code do Commerce Perancis
• Kepailitan pedagang diatur dalam WvK (Hukum Dagang)
• Kepailitan bukan pedagang diatur dalam WvBR
• Faillisementwet 1893 diterbitkan
• Perubahan Fv 1925 memperkenalkan prinsip PKPU
• Prinsip Perdamaian paksa di muat dalam Fv 1925

​

6

Krisis Moneter

• Pra Krisis Moneter 1998
• Hanya 20 perkara yang diajukan ke PN
• Perkara diajukan oleh Debitur sendiri

​

• Pasca Krisis Moneter 1998
• Banyak pihak tidak tahu bahwa Indonesia memiliki aturan tentang kepailitan
• Tidak percaya dengan lembaga peradilan

7

Desakan IMF

• Mengatasi masalah hutang yang telah jatuh tempo

​

• Proses Peradilan yang terlalu lama

​

• Membuat Undang Undang Kepailitan Baru

​

• Membentuk Pengadlian Niaga

​

• Membentuk Hakim Khusus dan Hakim Ad hoc

​

8

Undang Undang Kepailitan Lama

• Staatsblad 1905 -217 jo Staatsblad 1906 – 348 jarang digunakan
• Kewenangan mengadili perkara pailit adalah Pengadilan Negeri
• Prosedur permohonan seperti perkara biasa
• Hukum Acara : HIR

​

9

UU No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

• Perpu No. 1 Tahun 1998

​

• Merubah Ketentuan

Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15(2), 18(1), dst…..

​

• Menghapus Ketentuan

Pasal 14A, 45, dst….

​

• Menambah Ketentuan Baru

Pasal 56A, dst…..

10

Kelemahan �Undang Undang Kepailitan 1998

11

Multi interpretasi

• Expresis Verbis
• Pengertian Utang
• Jumlah Minimum Utang
• Pengertian Kreditor
• Utang yang telah jatuh tempo
• Verzet (perlawanan) terhadap sita jaminan

12

Hukum Acara

​

• Hukum Acara yang belum jelas

​

• Pengadilan Niaga berwenang menangani, memeriksa, memutuskan perkara lain

​

• Putusan Pengadilan Niaga : tanpa alat paksa

​

13

UU 37 2004 tentang Kepailitan

• Definsi Utang, kreditor, debitor diperjelas
• Definisi pailit
• Jangka waktu proses pailit yang lebih singkat
• Perusahaan asuransi menjadi pengecualian
• Harus menggunakan Advokat
• dll

14