Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 21 Maret 2025

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
1. Pendapatan dan Hibah
1. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terkontraksi turun sebesar -30,18% yoy yang diakibatkan adanya penurunan di seluruh sektor penerimaan perpajakan faktor utama adalah dampak dari efisiensi anggaran.
2. Realisasi Pendapatan mencapai Rp709,47 miliar, di antaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp462,95 Miliar dan PNBP Rp246,52 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh, PPN dan PNBP BLU.
3. Pendapatan BLU mencapai Rp145,19 Miliar atau menurun sebesar -8,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, bersumber dari pendapatan sektor jasa layanan rumah sakit dan sektor layanan pendidikan.

B. Belanja Negara

1. Pagu Belanja Negara TA 2025 di Sulawesi Utara sebesar Rp22,38 Triliun dengan realisasi Rp3,61 Triliun atau 16,13%, terjadi penurunan realisasi -9,43% (yoy). Penurunan ini terjadi pada belanja K/L akibat tertundanya belanja yang disebabkan oleh blokir (efisiensi anggaran).
2. Realisasi Belanja K/L sebesar Rp1.251,70 miliar (15,09%) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp907,16 Miliar (26,44%), Belanja Barang Rp322,04 Miliar (9,68%), Belanja Modal Rp10,26 Miliar (0,68%) dan Bansos sebesar Rp 12,24 miliar (43,99%). Dana TKD terealisasi sebesar Rp2.357,16 Miliar (16,74%) yang berasal dari realisasi DBH, DAU, DAK Non Fisik dan Dana Desa.
3. Kementerian PU memiliki pagu tertinggi sebesar Rp1.327,21 Miliar dengan realisasi pada angka 0,45%, dengan blokir pada belanja barang sebesar Rp159,06 miliar dan belanja modal sebesar Rp360,33 M
4. KPPN Manado mengelola 77,62% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dengan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp929,15 Miliar atau 14,43% dari pagu.

C. Laporan Tematik

1. Total pagu belanja modal di provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp1.509,25 M dengan nilai blokir sebesar 42,38% dari total pagu belanja modal.
2. Dari total nilai blokir sebesar Rp639,62 M, Sebagian besar belanja modal yang diblokir pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan persentase sebesar 56,34% atau sebesar Rp360,33 M
3. Output terbesar yang terblokir Kementerian Pekerjaan Umum berupa Prasarana Bidang SDA dan Irigasi berupa Pembangunan bendungan sawangan, revitalisasi danau tondano dan Pembangunan Bangunan Pendukung Bendungan Lolak.
4. Proyeksi Kontribusi Belanja Modal Terhadap Pembentukan PDRB TW 1 2025 (yoy) sebesar -4,19%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

2. Analisis/Isu Strategis

• Isu strategis pendapatan APBN
• Dampak efisiensi anggaran telah mempengaruhi secara signifikan atas pertumbuhan negatif penerimaan perpajakan khususnya dari PPN dan PPh sebesar -40,38% (yoy), hal tersebut termasuk pengembalian lebih bayar PPH Pasal 21 sebagai bagian dari penerapan TER (Tarif Efektif Rata-rata) serta masalah administrasi CORETAX.
• Adanya efisiensi belanja K/L, kemungkinan menyebabkan penurunan penerimaan dari sektor administrasi pemerintahan yang memiliki kontribusi penerimaan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara (± 37%).

​

• Isu strategis belanja APBN
• Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran.
• Total blokir pagu belanja K/L pada wilayah Sulawesi Utara adalah sebesar Rp1.776,24 miliar atau 21,42% dari pagu belanja KL. Nilai Blokir khusus efisiensi (A) sebesar Rp1.760,06 miliar atau sebesar 99,09% dari total blokir belanja K/L yang terdiri dari belanja barang (64,11%) dan belanja modal (35,89%)
• Sampai dengan batas RPATA (31 Maret 2025) masih tersisa 7 (tujuh) kontrak RPATA TA 2024 dari 4 (empat) satuan kerja pada KPPN Manado, 1 (satu) satker pada KPPN Bitung yang tertampung dalam RPATA dengan saldo senilai Rp18.615.996.567,-
• Penyaluran DAK Fisik masih menunggu kebijakan, rekomendasi serta pemenuhan dokumen persyaratan.

​

• Isu pada Laporan Tematik:
• Adanya kebijakan efisiensi menyebabkan pembatalan kontrak pra DIPA pada belanja modal yang telah didaftarkan di KPPN
• Adanya blokir menyebabkan kegiatan yang beririsan tidak dapat dilakukan seperti dana pembebasan lahan untuk pembangunan infrastuktur diblokir, sehingga kegiatan Pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan​.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3. Kesimpulan/rekomendasi

• Kemenkeu Satu agar memaksimalkan peran Joint Pokja Penerimaan untuk mendorong pencapaian penerimaan di daerah.
• Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah dimana 11 dari 17 Pemda sudah ttd PKS Tripartit dalam rangka implementasi PMK 67 tahun 2024.
• Menggali potensi pendapatan di tahun 2025 untuk pendapatan yang realisasinya masih jauh dari target.
• Satker agar menyusun langkah-langkah strategis tahun 2025 sebagai dampak dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN 2025.
• Satker harus segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan (jika belum) serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara akurat.
• Mendorong Satuan kerja agar lebih cermat dalam melakukan perikatan dan batas waktu dalam pendaftaran kontrak.
• Satuan kerja pada K/L baru harus segera berkoordinasi dengan Eselon I terkait penetapan pejabat perbendaharaan.
• Seluruh Pemda diminta untuk segera melakukan realokasi kegiatan sebagai dampak efisiensi, khususnya bidang yang terkena pencadangan termasuk koordinasi dengan K/L terkait dalam hal penetapan ulang rencana kegiatan.
• Kanwil dan KPPN agar berkoordinasi dengan Satker untuk melakukan inventarisasi kembali belanja modal yang tidak terdampak blokir untuk dapat didaftarkan kontrak ke KPPN
• Kanwil dan KPPN agar mendorong satker untuk berkoordinasi dengan Eselon I terkait untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan​ belanja modal yang beririsan dengan kegiatan yang terdampak blokir

​

​

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 21 Maret 2025

*Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�**Sumber: OM SPAN, per 21 Maret 2025 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

dalam miliar Rp

• Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp462,95 miliar yang didominasi penerimaan PPN dan PPh.
• Realisasi PNBP mencapai Rp246,52 miliar dimana realisasi dari PNBP BLU sebesar Rp145,19 miliar dan PNBP Lainnya Rp101,32 miliar.

• Dampak efisiensi anggaran telah mempengaruhi secara signifikan atas pertumbuhan penerimaan perpajakan.
• Adanya efisiensi belanja K/L, kemungkinan menyebabkan penurunan penerimaan dari sektor administrasi pemerintahan yang memiliki kontribusi penerimaan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara (± 37%)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 21 Maret 2025

Sumber:

* Data belanja dan TKD dari OM SPAN per 21 Maret 2025 pukul 18.00 WITA

dalam miliar Rp

• Total blokir pagu belanja K/L pada wilayah Sulawesi Utara adalah sebesar Rp1.776,24 miliar atau 21,42% dari pagu belanja KL
• Pagu Blokir khusus efisiensi (A) sebesar Rp1.760,06 miliar atau sebesar 99,09% dari total blokir belanja K/L.
• Besaran blokir efisiensi (A) sebesar Rp1.760,06 miliar terdiri dari belanja barang (64,11%) dan belanja modal (35,89%)

• Realisasi belanja negara sebesar Rp3.608,86 miliar atau mencapai 16,13 dari pagu.
• Realisasi Belanja K/L sebesar Rp1.251,70 miliar (15,09%) dari pagu yang didominasi oleh belanja pegawai.
• Sedangkan realisasi belanja TKD sebesar Rp2.357,16 miliar atau mencapai 16, 74% dari pagu dan didominasi oleh DAU, DBH dan DAK Non Fisik.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

Sumber: OM SPAN per 21 Maret 2025 pukul 18.00 WITA

* K/L baru/nomenklatur baru

dalam miliar Rp

• K/L dengan nomenklatur baru yang masuk dalam 10 K/L pagu besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian PU dengan blokir belanja modal pada Kementerian PU sebesar Rp360,33 M dan realisasi tertinggi terdapat pada Kepolisian Negara RI yang didominasi oleh belanja pegawai.

• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
• Realisasi belanja satker DK/TP masih menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis

• Total blokir pagu belanja K/L pada wilayah Sulawesi Utara adalah sebesar Rp1.760,06 miliar atau sebesar 99,09% dari pagu belanja KL
• Efisiensi anggaran mulai berdampak pada operasional Satker PNBP bidang Pendidikan dengan perkuliahan daring (beban Listrik) dan satker Kelautan perikanan (BBM Kapal dan Listrik Pelabuhan)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

Sumber: OM SPAN per 21 Maret 2025 pukul 18.00 WITA

* K/L baru/nomenklatur baru

dalam miliar Rp

• Realisasi Belanja pada Kementerian masih didominasi oleh belanja Pegawai karena adanya kebijakan efisiensi yang berakibat pada tertundanya belanja non-pegawai.

• Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP.
• Dari 5 K/L dengan pagu terendah terdapat 1 K/L yang merupakan nomenklatur baru yaitu Kementerian Hak Asasi Manusia
• Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanj.a barang nonoperasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.

• Efisiensi anggaran yang mempengaruhi perencanaan dan kinerja Satker di awal TA 2025.
• Belum terbitnya Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP.
• Pagu blokir turut mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satker.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

Sumber: OM SPAN per 21 Maret 2025 pukul 18.00 WITA

dalam miliar Rp

• Adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi perencanaan dan kinerja Satker di awal TA 2025. Satker harus menyelesaikan pagu mana yang akan dilakukan efisiensi sehingga menunda belanjanya.
• Sampai dengan batas RPATA (31 Maret 2025) masih tersisa 7 (tujuh) kontrak RPATA TA 2024 dari 4 (empat) satuan kerja pada KPPN Manado, 1 (satu) satker pada KPPN Bitung yang tertampung dalam RPATA dengan saldo senilai Rp8.615.996.567,

• Belanja K/L pada KPPN Bitung mencapai 20,38% dari pagu atau sebesar Rp141,88 miliar.
• Realisasi belanja pada KPPN Bitung didominasi belanja pegawai dengan realisasi 26,07% atau Rp96,10 miliar

• Realisasi belanja K/L pada KPPN Tahuna sebesar 13,37% dari pagu atau sebesar Rp68,32 miliar.
• Nilai blokir K/L yang dikelola KPPN Tahuna sebesar 26,61% atau sebesar Rp136,00 miliar dengan output blokir terbesar pada Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik : “Kinerja Belanja Modal dalam Perspektif Kebijakan Efisiensi 2025: Mengukur Kontribusi Terhadap PDRB Triwulan I 2025”

Proyeksi Kontribusi Terhadap Pembentukan PDRB TW 1 2025 (yoy)

*Data dari KPPN Proyeksi Realisasi 22 s.d 31 Maret 2025=0

Sumber: OM SPAN per 21 Maret 2025 pukul 16.00 WITA

* K/L baru/nomenklatur baru

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik : “Kinerja Belanja Modal dalam Perspektif Kebijakan Efisiensi 2025: Mengukur Kontribusi Terhadap PDRB Triwulan I 2025”

• Total pagu belanja modal di provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp1.509,25 M dengan nilai blokir sebesar 42,38% dari total pagu belanja modal.
• Dari total nilai blokir sebesar Rp639,62 M, Sebagian besar belanja modal yang diblokir pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan persentase sebesar 56,34% atau sebesar Rp360,33 M
• Output terbesar yang terblokir Kementerian Pekerjaan Umum berupa Prasarana Bidang SDA dan Irigasi berupa Pembangunan bendungan sawangan, revitalisasi danau tondano dan Pembangunan Bangunan Pendukung Bendungan Lolak.
• Proyeksi Kontribusi Terhadap Pembentukan PDRB TW 1 2025 (yoy) sebesar -4,19%

​

​

​

• Adanya kebijakan efisiensi menyebabkan pembatalan kontrak pra DIPA pada belanja modal yang telah didaftarkan di KPPN
• Adanya blokir menyebabkan kegiatan yang beririsan tidak dapat dilakukan seperti dana pembebasan lahan untuk pembangunan infrastuktur diblokir, sehingga kegiatan Pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan​.

​

• Kanwill dan KPPN agar berkoordinasi dengan Satker untuk melakukan inventarisasi kembali belanja modal yang tidak terdampak blokir untuk dapat didaftarkan kontrak ke KPPN
• Kanwil dan KPPN agar mendorong satker untuk berkoordinasi dengan Eselon I terkait terkait keberlanjutan pelaksanaan kegiatan​ belanja modal yang beririsan dengan kegiatan yang terdampak blokir.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

12

Terima Kasih

© 2025 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

©2025

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

Direktorat Jenderal Perbendaharaan �Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Lt III, Jl. Bethesda No. 8, Kec. Sario, Kota Manado

Tel. (0431) 848444

https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id/