Media Pembelajaran

Pendidikan Pancasila

untuk SMA/MA Kelas X

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi menunjuk pada hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Sumber: bobo.grid.id

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedudukan konstitusi:

1. Konstitusi sebagai hukum dasar
2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi

Sumber: Gramedia.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan konstitusi (Jimly Asshiddiqie: 2010):

1. Menghadirkan keadilan (justice).
2. Memberi ketertiban (order).
3. Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan (freedom), serta kemakmuran dan kesejahteraan (prosperity and welfare) bersama.

Sumber: jimlyschoolsby.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Fungsi konstitusi:

1. Menentukan dan membatasi kekuasaan negara.
2. Menjamin hak-hak asasi warga negara.

Sumber: suara.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dokuritsu Junbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)

Sumber: picryl.com

Rancangan UUD dibahas oleh BPUPK pada sidang keduanya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketua Panitia-Panitia Kecil BPUPK

Sumber: picryl.com

Ir. Soekarno

Sumber: wikipedia.org

R. M. Abikoesno T.

Sumber: picryl.com

Drs. H. Moh. Hatta

Panitia Hukum Dasar

Panitia Pembelaan Tanah Air

Panitia Ekonomi dan Keuangan

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hasil kesepakatan sidang 11 Juli 1945:

1. Membentuk Panitia Perancang “Declaration of Rights” yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap.
2. Bentuk negara kesatuan atau unitaris.
3. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden.

Sumber: wikipedia.org

A. Subarjo

Sumber: wikipedia.org

Sukiman

Sumber: akhirmh.blogspot.com

Parada H.

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

Sumber: wikipedia.org

A. Subarjo

Sumber: wikipedia.org

Sukiman

Sumber: tirto.id

Supomo (Ketua)

Sumber: wikipedia.org

Wongsonegoro

Sumber: kemenkeu.go.id

A. A. Maramis

Sumber: tirto.id

Agus Salim

Sumber: brainly.co.id

Panji Singgih

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal, seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa (terdiri atas H. Djajadiningrat, Agus Salim, dan Supomo) untuk memperhalus diksi atau kebahasan rancangan undang-undang dasar.

Sumber: wikipedia.org

H. Djajadiningrat

Agus Salim

Supomo

Panitia Penghalus Bahasa

Sumber: tirto.id

Sumber: tirto.id

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada 14 Juli 1945, ada tiga hal pokok yang disampaikan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang pleno BPUPK:

1. Pernyataan Indonesia merdeka.
2. Pembukaan undang-undang dasar.
3. Batang tubuh undang-undang dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar”, yang isinya meliputi: 1) wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda, 2) bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, 3) bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, 4) bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, dan 5) bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada 15 Juli 1945, BPUPK kembali menggelar sidang dengan agenda “Pembahasan Rancangan UndangUndang Dasar”. Selanjutnya, Supomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah UUD.

​

Pada 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah UUD diterima dalam Sidang BPUPK. Selain itu, usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima.

Sumber: goodnewsfromindonesia.id

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya, dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ada beberapa tugas PPKI, yaitu:

1. Meresmikan Pembukaan (Preambul) dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945,
2. Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia
3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Negara Indonesia.

Sumber: kompas.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PPKI terdiri atas 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Hisaichi Terauchi, dengan rincian 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa.

​

Namun, ternyata ada 6 orang anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang.

Sumber: sumber.belajar.kemdikbud.go.id

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Sumber: donisetyawan.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Sidang Pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945.
2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Sumber: kompas.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PPKI melakukan perubahan pada rancangan UUD yang dihasilkan BPUPK. Beberapa perubahannya antara lain:

1. Mengganti istilah “hukum dasar” menjadi “undang-undang dasar”.
2. Kata “Mukadimah” yang terdapat dalam “Piagam Jakarta” diganti dengan kata “Pembukaan”.
3. Mengubah kalimat “dalam suatu hukum dasar” menjadi “dalam suatu undang-undang dasar”.

Sumber: kumparan.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Dalam alinea keempat Piagam Jakarta, rumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi; “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. diganti dengan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
5. Pada alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi, “Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab” diganti menjadi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Sumber: kumparan.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Usulan perubahan yang terdapat dalam rencana undangundang dasar, yaitu sebagai berikut.
1. Pasal 6 Ayat (1), “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, diubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.
2. Pasal 29 Ayat (1), “Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sumber: kumparan.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang pertama PPKI ini melalui dua tahap, yakni:

1. Pengesahan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas empat alinea.
2. Pengesahan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

​

UUD NRI Tahun 1945 kemudian dilengkapi dengan bagian Penjelasan. Bagian Penjelasan tersebut dilampirkan dalam Berita Republik Indonesia, Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946.

Sumber: kompas.com

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara lengkap, UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdiri dari empat alinea yang memuat tujuan negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara.
2. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

Sumber: bobo.grid.id

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945

Penjelasan resmi UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh Supomo. Dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, terdapat tujuh kunci pokok sistem pemerintah negara:

1. Rechtstaat
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR.
4. Penyelenggara pemerintah negara tertinggi adalah presiden di bawah majelis.

Supomo

Sumber: tirto.id

• Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara berfungsi sebagai pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas.

Supomo

Sumber: tirto.id