1 of 5

ugm.ac.id

Policy Brief

Menjaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta: Filantropi Kesehatan sebagai Pendanaan Komplementer

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan

Inclusive, Self-Reliant, Sustainable 

Kadi Kusumastuti

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM 2026

​

kadikusumastuti@mail.ugm.ac.id

2 of 5

Latar Belakang Masalah

UHC didukung oleh Skema Peserta Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PDPD)/ PBPU BP Pemda Kota Yogyakarta: iuran dibayar penuh melalui APBD.

Capaian UHC Kota Yogyakarta 2025

99,67%

Kepesertaan JKN

91,30%

Keaktifan peserta

23,02%

Porsi PDPD, segmen terbesar ke-3

Kepesertaan 99,67% (ambang nasional min. 98%)

Keaktifan 91,30% (ambang nasional minimal 80%)

Kemudahan mendaftar membuat peserta PDPD naik dalam 3 tahun terakhir, sementara kapasitas fiskal daerah makin terbatas.

4 Masalah Utama

1

Kapasitas fiskal terbatas

Belanja premi PDPD dan bantuan iuran kelas 3, 2025

Rp40.687.092.600

APBD Murni TA 2026 (turun 19,698%)

Rp32.672.488.800

Daerah menanggung Rp37.800/jiwa/bulan (premi Rp35.000 + bantuan iuran Rp2.800).

2

Tekanan ganda dari rencana kenaikan iuran

Iuran saat ini

Rp42.000

Wacana usulan pengamat kebijakan

Rp71.000 - Rp72.000

Beban daerah naik signifikan tanpa jaminan PAD tumbuh sebanding.

3

Fluktuasi akibat perubahan basis data pusat

±21.000

jiwa PBI APBN nonaktif, Februari 2026

Separuhnya beralih menjadi peserta PBPU BP Pemda (PDPD)

4

Kepesertaan segmen lain belum optimal

Keaktifan segmen PBPU/mandiri 2025 (terendah)

73,72%

Iuran tidak dibayar sesuai ketentuan; pemberi kerja masih perlu didorong tertib menjamin pekerjanya.

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (2026); BPJS Kesehatan (2025); Perwali Kota Yogyakarta No. 27 dan 34 Tahun 2025; Perpres No. 63 Tahun 2022; al Ishaqi (2025); Amara (2026); Nurwanto (2026).

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable 

3 of 5

Tiga Alternatif Kebijakan

Respons atas permasalahan pembiayaan PDPD, dengan konsekuensi dan tingkat efektivitas yang berbeda.

1

Opsi 1

Business as Usual: PDPD sepenuhnya dibiayai APBD

Mempertahankan pola saat ini: setiap warga yang nonaktif dari pusat langsung dialihkan ke PBPU-BP Pemda/PDPD tanpa mekanisme pembiayaan tambahan.

KEUNGGULAN

  • Sederhana
  • Tidak memerlukan regulasi baru
  • Cepat menjamin cakupan kepesertaan UHC

KELEMAHAN / RISIKO

  • Beban APBD terus meningkat
  • Berpotensi menggeser alokasi belanja kesehatan/sektor lain saat APBD defisit

2

Opsi 2

Optimalisasi kepesertaan JKN

Pengendalian dinamis sasaran, verifikasi dan validasi kepesertaan, serta kerja sama lintas pihak pada segmen kepesertaan lainnya.

KEUNGGULAN

  • Mudah dilaksanakan
  • Mempertahankan cakupan kepesertaan UHC

KELEMAHAN / RISIKO

  • Tidak menyelesaikan persoalan struktural pendanaan bila jumlah penduduk yang butuh subsidi terus bertambah

3

Opsi 3

Optimalisasi kepesertaan JKN dan penguatan kontribusi filantropi

Optimalisasi kepesertaan JKN dan Membentuk dana bersama/dana abadi kesehatan daerah yang dikelola lintas pihak. Filantropi menjadi pendanaan komplementer, bukan pengganti kewajiban pembiayaan JKN pemerintah.

KEUNGGULAN

  • Menopang porsi APBD
  • Meningkatkan peran non-Pemerintah
  • Membuka sumber daya di luar APBD

KELEMAHAN / RISIKO

  • Perlu regulasi sebagai payung hukum kemitraan
  • Ada risiko kemitraan jangka panjang
  • Bersifat sukarela
  • Perlu tata kelola dan verifikasi data transparan agar tidak tumpang tindih

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable 

4 of 5

Rekomendasi : Opsi 3

Kombinasi optimalisasi kepesertaan JKN dan penguatan kontribusi filantropi kemitraan pendanaan kesehatan.

Mengapa Opsi 3?

Opsi 1

Tidak menyentuh akar masalah

Opsi 2

Hanya mengatasi sisi pengendalian sasaran

Opsi 3

Menjawab dua sisi: pengendalian sasaran (kebutuhan) dan sumber pendanaan di luar APBD (pembiayaan)

Landasan: Program Gandeng Gendong

Perwali No. 23 Tahun 2018, kerja sama lima unsur untuk penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan.

Kota

Kampung

Kampus

Komunitas

Korporat

Dikembangkan untuk pembiayaan jaminan kesehatan: filantropi dan CSR diarahkan terkoordinasi sebagai pendanaan komplementer.

Pelaksanaan

1

Membentuk Forum/Pool Dana Kolaboratif Gotong Royong Jaminan Kesehatan

Aktor: Bappeda, Dinsosnakertrans, Dinkes, BPJS Kesehatan

Instrumen: SK Wali Kota pembentukan forum; MoU pemda, BPJS Kesehatan, dan mitra filantropi/CSR; pedoman tata kelola pool dana

Sumber daya: Tim sekretariat lintas OPD; komitmen mitra

Indikator: Forum kolaboratif terbentuk

Jangka waktu: 1 tahun

2

Merumuskan regulasi daerah tentang kontribusi CSR untuk Jamkesda/PDPD

Aktor: Bappeda, Dinsosnakertrans, Dinkes

Instrumen: Naskah akademik; Raperwal

Sumber daya: Tim (OPD, akademisi, Bagian Hukum); data potensi CSR dan kebutuhan

Indikator: Regulasi daerah kontribusi CSR tersusun

Jangka waktu: 1 tahun

3

Memperkuat basis data jaminan kesehatan dan sosial

Aktor: Bappeda, Dinsosnakertrans, Dinkes, BPJS Kesehatan

Instrumen: SK Tim Data; SOP verifikasi dan pemutakhiran data

Sumber daya: Tim; dukungan infrastruktur sistem informasi

Indikator: Tim data terbentuk, hasil kegiatan dievaluasi

Jangka waktu: 6 bulan

4

Monitoring dan evaluasi berkala

Aktor: Bappeda, Dinsosnakertrans, Dinkes, BPJS Kesehatan

Instrumen: Kerangka dan indikator monev; instrumen evaluasi; laporan monev berkala dan RTL

Sumber daya: Tim Monev

Indikator: Peran filantropi dalam pembiayaan kesehatan meningkat

Jangka waktu: Setiap 6 bulan

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable 

5 of 5

Penutup

ugm.ac.id

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan

Inclusive, Self-Reliant, Sustainable 

​

Filantropi lokal di Kota Yogyakarta dan tradisi gotong royong dapat menjadi sumber pendanaan komplementer yang potensial untuk menopang keberlanjutan Jaminan Kesehatan Daerah tanpa menghilangkan kewajiban Pemerintah Daerah

References

Penulis menggunakan kecerdasan buatan Claude AI sebagai alat bantu untuk penyuntingan bahasa dan peningkatan keterbacaan teks. Seluruh isi, data, dan referensi dalam policy brief ini telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan orisinalitas konten ini.