ugm.ac.id
Policy Brief
Menjaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta: Filantropi Kesehatan sebagai Pendanaan Komplementer
Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan
Inclusive, Self-Reliant, Sustainable
Kadi Kusumastuti
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM 2026
kadikusumastuti@mail.ugm.ac.id
Latar Belakang Masalah
UHC didukung oleh Skema Peserta Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PDPD)/ PBPU BP Pemda Kota Yogyakarta: iuran dibayar penuh melalui APBD.
Capaian UHC Kota Yogyakarta 2025
99,67%
Kepesertaan JKN
91,30%
Keaktifan peserta
23,02%
Porsi PDPD, segmen terbesar ke-3
Kepesertaan 99,67% (ambang nasional min. 98%)
Keaktifan 91,30% (ambang nasional minimal 80%)
Kemudahan mendaftar membuat peserta PDPD naik dalam 3 tahun terakhir, sementara kapasitas fiskal daerah makin terbatas.
4 Masalah Utama
1
Kapasitas fiskal terbatas
Belanja premi PDPD dan bantuan iuran kelas 3, 2025
Rp40.687.092.600
APBD Murni TA 2026 (turun 19,698%)
Rp32.672.488.800
Daerah menanggung Rp37.800/jiwa/bulan (premi Rp35.000 + bantuan iuran Rp2.800).
2
Tekanan ganda dari rencana kenaikan iuran
Iuran saat ini
Rp42.000
Wacana usulan pengamat kebijakan
Rp71.000 - Rp72.000
Beban daerah naik signifikan tanpa jaminan PAD tumbuh sebanding.
3
Fluktuasi akibat perubahan basis data pusat
±21.000
jiwa PBI APBN nonaktif, Februari 2026
Separuhnya beralih menjadi peserta PBPU BP Pemda (PDPD)
4
Kepesertaan segmen lain belum optimal
Keaktifan segmen PBPU/mandiri 2025 (terendah)
73,72%
Iuran tidak dibayar sesuai ketentuan; pemberi kerja masih perlu didorong tertib menjamin pekerjanya.
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (2026); BPJS Kesehatan (2025); Perwali Kota Yogyakarta No. 27 dan 34 Tahun 2025; Perpres No. 63 Tahun 2022; al Ishaqi (2025); Amara (2026); Nurwanto (2026).
Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable
Tiga Alternatif Kebijakan
Respons atas permasalahan pembiayaan PDPD, dengan konsekuensi dan tingkat efektivitas yang berbeda.
1
Opsi 1
Business as Usual: PDPD sepenuhnya dibiayai APBD
Mempertahankan pola saat ini: setiap warga yang nonaktif dari pusat langsung dialihkan ke PBPU-BP Pemda/PDPD tanpa mekanisme pembiayaan tambahan.
KEUNGGULAN
KELEMAHAN / RISIKO
2
Opsi 2
Optimalisasi kepesertaan JKN
Pengendalian dinamis sasaran, verifikasi dan validasi kepesertaan, serta kerja sama lintas pihak pada segmen kepesertaan lainnya.
KEUNGGULAN
KELEMAHAN / RISIKO
3
Opsi 3
Optimalisasi kepesertaan JKN dan penguatan kontribusi filantropi
Optimalisasi kepesertaan JKN dan Membentuk dana bersama/dana abadi kesehatan daerah yang dikelola lintas pihak. Filantropi menjadi pendanaan komplementer, bukan pengganti kewajiban pembiayaan JKN pemerintah.
KEUNGGULAN
KELEMAHAN / RISIKO
Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable
Rekomendasi : Opsi 3
Kombinasi optimalisasi kepesertaan JKN dan penguatan kontribusi filantropi kemitraan pendanaan kesehatan.
Mengapa Opsi 3?
Opsi 1
Tidak menyentuh akar masalah
Opsi 2
Hanya mengatasi sisi pengendalian sasaran
Opsi 3
Menjawab dua sisi: pengendalian sasaran (kebutuhan) dan sumber pendanaan di luar APBD (pembiayaan)
Landasan: Program Gandeng Gendong
Perwali No. 23 Tahun 2018, kerja sama lima unsur untuk penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan.
Kota
Kampung
Kampus
Komunitas
Korporat
Dikembangkan untuk pembiayaan jaminan kesehatan: filantropi dan CSR diarahkan terkoordinasi sebagai pendanaan komplementer.
Pelaksanaan
1
Membentuk Forum/Pool Dana Kolaboratif Gotong Royong Jaminan Kesehatan
Aktor: Bappeda, Dinsosnakertrans, Dinkes, BPJS Kesehatan
Instrumen: SK Wali Kota pembentukan forum; MoU pemda, BPJS Kesehatan, dan mitra filantropi/CSR; pedoman tata kelola pool dana
Sumber daya: Tim sekretariat lintas OPD; komitmen mitra
Indikator: Forum kolaboratif terbentuk
Jangka waktu: 1 tahun
2
Merumuskan regulasi daerah tentang kontribusi CSR untuk Jamkesda/PDPD
Aktor: Bappeda, Dinsosnakertrans, Dinkes
Instrumen: Naskah akademik; Raperwal
Sumber daya: Tim (OPD, akademisi, Bagian Hukum); data potensi CSR dan kebutuhan
Indikator: Regulasi daerah kontribusi CSR tersusun
Jangka waktu: 1 tahun
3
Memperkuat basis data jaminan kesehatan dan sosial
Aktor: Bappeda, Dinsosnakertrans, Dinkes, BPJS Kesehatan
Instrumen: SK Tim Data; SOP verifikasi dan pemutakhiran data
Sumber daya: Tim; dukungan infrastruktur sistem informasi
Indikator: Tim data terbentuk, hasil kegiatan dievaluasi
Jangka waktu: 6 bulan
4
Monitoring dan evaluasi berkala
Aktor: Bappeda, Dinsosnakertrans, Dinkes, BPJS Kesehatan
Instrumen: Kerangka dan indikator monev; instrumen evaluasi; laporan monev berkala dan RTL
Sumber daya: Tim Monev
Indikator: Peran filantropi dalam pembiayaan kesehatan meningkat
Jangka waktu: Setiap 6 bulan
Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable
Penutup
ugm.ac.id
Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan
Inclusive, Self-Reliant, Sustainable
Filantropi lokal di Kota Yogyakarta dan tradisi gotong royong dapat menjadi sumber pendanaan komplementer yang potensial untuk menopang keberlanjutan Jaminan Kesehatan Daerah tanpa menghilangkan kewajiban Pemerintah Daerah
References
Penulis menggunakan kecerdasan buatan Claude AI sebagai alat bantu untuk penyuntingan bahasa dan peningkatan keterbacaan teks. Seluruh isi, data, dan referensi dalam policy brief ini telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan orisinalitas konten ini.