2 of 32

Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 1 Butir 10)

Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
Orang/Badan Hukum Perdata Vs Badan/Pejabat TUN di pusat/daerah
Sebagai akibat dikeluarkan KTUN
Termasuk sengketa kepegawaian
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3 of 32

Tata Usaha Negara (Pasal 1 Butir 7)

Administrasi negara
Melaksanakan fungsi
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di pusat dan daerah

4 of 32

Tergugat (Pasal 1 Butir 12)

Badan/pejabat TUN
Mengeluarkan keputusan
Berdasarkan wewenang yang ada padanya/dilimpahkan kepadanya
Yang digugat orang/Badan Hukum Perdata

5 of 32

UU No 30/2014

Pasal 1
22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

6 of 32

UU No 30/2014

24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

7 of 32

UU No 30/2014�Pasal 12

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

8 of 32

UU No 30/2014�Pasal 12

2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

9 of 32

UU No 30/2014 �Pasal 13

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

10 of 32

UU No 30/2014 �Pasal 13

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

11 of 32

(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

12 of 32

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

13 of 32

Pasal 14

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

14 of 32

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

15 of 32

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.

16 of 32

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat

17 of 32

Badan/Pejabat TUN (Pasal 1 Butir 8)

Badan/pejabat
Melaksanakan urusan Pemerintahan
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

18 of 32

UU No 30/2014

Pasal 1
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

19 of 32

Badan/Pejabat TUN (Indroharto)

Instansi resmi di bawah Presiden sebagai kepala eksekutif
Instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan eksekutif
Badan Hukum Perdata yang didirikan Pemerintah untuk melaksanakan tugas/urusan Pemerintah
Lembaga Hukum Swasta yang melaksanakan tugas Pemerintahan

20 of 32

Keputusan Tata Usaha Negara�(Pasal 1 Butir 9)�

Penetapan tertulis
Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN
Berisi tindakan Hukum TUN
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Konkrit, individual, final
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/Badan Hukum Perdata

21 of 32

UU No 30/2014

Pasal 1
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

22 of 32

UU No 30/20124

Pasal 1
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

23 of 32

Uu No 30 th 2014 Ps 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

24 of 32

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

25 of 32

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

26 of 32

Keputusan Berbentuk Elektronis �Pasal 38 �

(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
(4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronis.
.

27 of 32

(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.
(6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis

28 of 32

Sifat Lain KTUN

Berada di wilayah Hukum Publik
Sepihak

29 of 32

Penyempitan KTUN�(Pasal 2)

KTUN Perdata
KTUN Umum
KTUN yang masih memerlukan persetujuan
KTUN berdasarkan KUHP & KUHAP
KTUN hasil pemeriksaan badan peradilan
KTUN TU TNI
Keputusan KPU pusat/daerah mengenai hasil Pemilu

30 of 32

Penyempitan KTUN (Pasal 49)

KTUN yang dikeluarkan

Dalam perang, keadaan bahaya, bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan
Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum

31 of 32

Perluasan KTUN �(Pasal 3)

Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan (fiktif) yang menjadi kewajibannya

Jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah lewat
Bila jangka waktu tidak diatur dihitung 4 bulan sejak permohonan diterima

32 of 32

UU No 30/2014

Pasal 1
Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.