1 of 38

PAPARAN NARASUMBER

Kedudukan Hutan Adat, Pengelolaan Kawasan Hutan, & Pencegahan Konflik Lahan

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Lahan Perkebunan di Kabupaten Lahat

DISAMPAIKAN OLEH�UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah

LOKASI�Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan

TANGGAL�November 2026

2 of 38

Pengelolaan Kawasan Hutan

  • Perlindungan hutan
  • Konservasi sumber daya alam
  • Pemanfaatan hutan secara lestari
  • Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Melalui kebijakan pemerintah, dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak.

​

3 of 38

4 of 38

MASYARAKAT HUKUM ADAT

5 of 38

Desa? Adat?�MHA? HA?

6 of 38

Mengapa topik ini penting di Lahat?

Mandat Strategis

Tingginya resiko konflik pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Lahat memerlukan kesamaan pandangan antara regulator, pengelola kawasan, dan pemangku hak dalam memitigasi konflik tenurial di sektor perkebunan.

Konteks Wilayah Lahat:

Potensi tumpang tindih Hutan Produksi/Lindung dengan Hutan Adat.

Ekspansi perkebunan yang memerlukan kepastian status lahan.

01

Klarifikasi Status Hukum

Membedakan hak komunal (adat) dari status administratif kawasan hutan negara.

02

Manajemen Risiko Konflik

Mengidentifikasi "titik api" konflik sebelum bereskalasi menjadi sengketa hukum atau fisik.

03

Optimalisasi Peran KPH

Memposisikan KPH XI Kikim Pasemah sebagai mediator dan verifikator di lapangan.

Sumber: Surat Disbun Lahat No. 2145 (29 Okt 2026)

Slide 02

7 of 38

Kedudukan hutan adat setelah Putusan MK 35

Pergeseran Paradigma Hukum

SEBELUM MK 35

Hutan Adat adalah Hutan Negara.

Masyarakat hanya memiliki hak pakai/akses terbatas di bawah kontrol negara.

↓

SESUDAH MK 35

Hutan Adat adalah Hutan Hak.

Dikeluarkan dari domain Hutan Negara; hak pengelolaan penuh ada pada MHA.

*Hutan Adat tetap berfungsi sebagai lindung/produksi sesuai peruntukan awalnya, namun subjek hukumnya berubah.

Syarat Pengakuan Formal:

PRASYARAT 1

MHA diakui melalui Produk Hukum Daerah (Perda atau SK Bupati).

✓

PRASYARAT 2

Adanya wilayah adat yang jelas batasnya (peta partisipatif).

✓

PRASYARAT 3

Penetapan Hutan Adat oleh Menteri LHK (Pencantuman dalam daftar Hutan Adat).

✓

Dasar Hukum: Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Permen LHK No. 9/2021

Slide 05

8 of 38

Tiga konsep yang harus dibedakan

Tanah Ulayat

Hutan Adat

Kawasan Hutan

STATUS AGRARIA

Wilayah komunal MHA.

Tanah persekutuan yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan menurut hukum adat yang masih hidup. Tidak semua tanah ulayat otomatis merupakan hutan.

STATUS HAK

Hutan dalam wilayah MHA.

Hutan yang berada dalam wilayah MHA dan setelah ditetapkan tidak lagi berstatus Hutan Negara. Pengelolaan tetap tunduk pada fungsi ekologis hutan.

STATUS ADMINISTRATIF

Wilayah yang ditetapkan pemerintah.

Wilayah yang dipertahankan sebagai hutan tetap—lindung, produksi, atau konservasi—dengan pengelolaan negara/KPH sampai ada perubahan status yang sah.

Pengakuan: Permendagri 52/2014 dan penatausahaan tanah ulayat oleh ATR/BPN.

Penetapan: SK Menteri LHK setelah MHA dan wilayah adat diakui.

Penetapan: keputusan kehutanan tentang status dan batas kawasan.

Titik rawan konflik: satu lokasi dapat sekaligus diklaim secara sosial sebagai tanah ulayat, secara administratif berada di kawasan hutan, dan secara bisnis masuk area izin perusahaan. Karena itu, status, subjek, batas, dan riwayat penguasaan harus diverifikasi bersama.

Referensi: Permendagri 52/2014; Permen ATR/BPN 18/2019; UU 41/1999 jo. Putusan MK 35/2012

Slide 03

9 of 38

Arsitektur kewenangan: siapa melakukan apa?

Regulasi tidak bekerja sebagai satu pintu. Pencegahan konflik memerlukan pembagian peran yang jelas sebelum masuk ke mekanisme penetapan Hutan Adat pada slide berikutnya.

Pemkab / Bupati

PENGAKUAN SUBJEK

Mengidentifikasi MHA.

Memimpin verifikasi dan validasi.

Menetapkan pengakuan MHA dan wilayah adat melalui produk hukum daerah.

•

•

•

Kementerian LHK

STATUS HUTAN

Menilai permohonan dan data spasial.

Menetapkan status Hutan Adat.

Mengatur pengelolaan hutan dan fungsi ekologisnya.

•

•

•

UPTD KPH

TAPAK & FASILITASI

Menyediakan data lapangan dan batas kawasan.

Memfasilitasi komunikasi serta skema perhutanan sosial.

Mendeteksi dan meredam eskalasi konflik.

•

•

•

ATR/BPN

TANAH & KASUS PERTANAHAN

Menatausahakan tanah ulayat.

Memeriksa data pertanahan/HGU.

Menangani kasus pertanahan sesuai kewenangan.

Prinsip koordinasi: Pemkab menetapkan siapa MHA-nya; KLHK menetapkan status hutannya; KPH menjaga kualitas data dan hubungan di tapak; ATR/BPN memeriksa aspek tanah dan hak.

•

•

•

Referensi: Permendagri 52/2014; Permen LHK 9/2021; Permen ATR/BPN 18/2019 & 21/2020

Slide 04

10 of 38

Flow chart: mekanisme penetapan Hutan Adat

TAHAP I:

PENGAKUAN MHA

(RANAH PEMKAB)

1. Identifikasi

Bupati melalui Camat/Panitia MHA melakukan pendataan: Sejarah, Wilayah, Hukum Adat, & Kelembagaan.

PERMENDAGRI 52/2014

2. Verifikasi & Validasi

Pengecekan lapangan & validasi data oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten.

PERMENDAGRI 52/2014

3. Penetapan MHA

Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Keberadaan MHA & Wilayah Adat.

SIMPUL KUNCI

↓

TAHAP II:

STATUS HUTAN ADAT

(RANAH KLHK)

4. Permohonan

MHA mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat kepada Menteri LHK dengan melampirkan SK Bupati.

PERMEN LHK 9/2021

5. Verifikasi Teknis

KLHK melakukan telaah peta, status kawasan, dan sinkronisasi data spasial wilayah adat.

PERMEN LHK 9/2021

6. Penetapan Hutan Adat

Penerbitan SK Menteri LHK: Hutan Adat dikeluarkan dari daftar Hutan Negara.

PRODUK AKHIR

Pesan Kunci: Penetapan Hutan Adat oleh KLHK wajib didahului oleh Pengakuan MHA oleh Bupati. Tanpa SK Bupati, proses di KLHK tidak dapat dilanjutkan.

Sinkronisasi Permendagri 52/2014 & Permen LHK 9/2021

Slide 06

11 of 38

KPH sebagai simpul pencegahan konflik

Verifikator Lapangan

Memastikan kesesuaian antara klaim lahan masyarakat/perusahaan dengan status kawasan hutan secara riil di lapangan berdasarkan data spasial terbaru.

Early Warning System

Melakukan deteksi dini terhadap pembukaan lahan ilegal atau sengketa batas di tingkat tapak sebelum berkembang menjadi konflik fisik.

Fasilitator Perhutanan Sosial

Membantu masyarakat mendapatkan akses legal (HD, HKm, HTR, Hutan Adat) sebagai solusi permanen atas konflik tenurial di dalam kawasan.

Penjaga Tata Hutan

Menyusun rencana pengelolaan hutan yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan lindung/produksi.

Komunikator Kebijakan

Menjembatani bahasa regulasi pusat (KLHK) dengan realita sosial-ekonomi masyarakat adat dan desa di Kabupaten Lahat.

Mitra Penegak Hukum

Menyiapkan data teknis dan kronologi kasus untuk mendukung proses Gakkum atau mediasi yang dilakukan oleh dinas terkait.

KPH XI Kikim Pasemah adalah Garda Terdepan dalam memastikan kepastian hukum dan harmoni sosial di tingkat tapak.

Tugas & Fungsi UPTD KPH XI Berdasarkan Permen LHK No. 19/2022

Slide 06

12 of 38

Playbook pencegahan: 6 langkah sebelum konflik membesar

LANGKAH 1

🔍

Overlay Data Spasial

Gabungkan peta kawasan hutan, izin perkebunan, dan indikatif peta adat dalam satu sistem GIS.

LANGKAH 2

🤝

Identifikasi Subjek

Verifikasi profil masyarakat hukum adat atau kelompok tani hutan yang ada di wilayah tersebut.

LANGKAH 3

📢

Sosialisasi Batas

Pemasangan patok batas bersama yang disaksikan oleh pemerintah desa, KPH, dan tokoh adat.

LANGKAH 4

📝

Pilihan Skema Legalisasi

Tentukan apakah solusinya Hutan Adat, Perhutanan Sosial, atau Kemitraan Kehutanan.

LANGKAH 5

⚖️

Mediasi & Kesepakatan

Penyusunan naskah kesepakatan bersama yang adil dan mengikat semua pihak.

LANGKAH 6

🚀

Monitoring Berkala

Patroli bersama dan evaluasi rutin untuk memastikan kesepakatan dijalankan.

Protokol Mitigasi Konflik Tenurial (Adaptasi KLHK & ATR/BPN)

Slide 08

13 of 38

Referensi hukum dan bacaan kasus

Regulasi Utama

Permendagri No. 52 Tahun 2014

Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

UU No. 41 Tahun 1999 & Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Dasar kehutanan dan perubahan kedudukan Hutan Adat.

Permen LHK No. 9 Tahun 2021

Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan Hutan Adat.

Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 & No. 21 Tahun 2020

Penatausahaan tanah ulayat serta penanganan kasus pertanahan.

Catatan penggunaan: Kasus Merapi–PT BAU ditampilkan sebagai sengketa dengan keterangan para pihak, bukan putusan akhir. Sebelum tindakan administratif atau hukum, verifikasi dokumen, peta, kronologi, dan status regulasi terbaru melalui instansi berwenang.

JDIH Nasional, Basis Data Peraturan BPK, Komnas HAM, TVSumsel

Slide 12

14 of 38

HUTAN ADAT

​

  1. SYARAT UTAMA

​

SUDAH ADA PERDA ATAU SK MHA

SUDAH ADA PETA WILAYAH ADAT

ADA PETA CALON LOKASI HUTAN ADAT

ADA ZONASI PEMANFAATAN LAHAN DI WILAYAH ADAT

15 of 38

2. SOSIO ANTROPOLOGI

​

IDENTIFIKASI SUBYEK DAN OBYEK

MASYARAKAT HUKUM ADAT

No

Item Identifikasi

Lengkap

Tidak Lengkap

Kesimpulan

I

IDENTITAS PEMOHON MASYARAKAT HUKUM ADAT

​

​

​

II

SEJARAH MHA

​

​

​

III

KELEMBAGAAN MHA

​

​

​

IV

HUKUM ADAT/ATURAN ADAT

​

​

​

V

HARTA KEKAYAAN ADAT

​

​

​

VI

KEARIFAN LOKAL & PENGETAHUAN TRADISIONAL

​

​

​

VII

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

​

​

​

VIII

WILAYAH ADAT

​

​

​

IX

HUTAN ADAT

​

​

​

X

RELASI MHA & HUTAN ADAT

​

​

​

XI

HUTAN ADAT DALAM AREAL PERIZINAN

​

​

​

XII

KAWASAN HUTAN

​

​

​

16 of 38

3. SUBJEK MHA MENURUT PASAL 235 PP 23/2021

No

 

Kriteria/

Lokasi

 

​

KRITERIA MHA MENURUT PASAL 235 PP 23 TAHUN 2021

​

Masyarakat Paguyuban

Memiliki Kelembagaan Adat

Kejelasan Wilayah Adat

Pranata dan Perangkat Hukum Adat

Pemungutan Hasil Hutan untuk Kebutuhan Hidup

A

B

C

D

E

​

Nama MHA

 

 

 

 

 

17 of 38

4. OBJEK HUTAN ADAT

MENURUT PASAL 236 PP 23/2021

No

Kriteria/

Lokasi

​

KRITERIA HUTAN ADAT MENURUT PASAL 236 PP 23 TAHUN 2021

​

Berada dalam Wilayah MHA

Areal berhutan dengan batas jelas dan dikelola dengan Kearifan Lokal

Berasal dari kawasan hutan negara dan/atau APL

Pemungutan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari

A

B

C

D

​

Nama MHA

 

 

 

 

18 of 38

7. VERIFIKASI & TRIANGULASI SUBYEK MASYARAKAT HUKUM ADAT

BEBERAPA CONTOH ISU KUNCI YANG ADA DI LOKASI SPESIFIK

No

ISU SUBYEK

Ada/Tidak

Temuan Verifikator Hasil Triangulasi

Kesimpulan

1

Penolakan dari pihak eksternal terhadap entitas MHA

​

​

​

2

MHA memiliki aturan dan kelembagaan adat yang dijalankan/ ditegakkan

​

​

​

3

MHA memiliki soliditas

​

​

​

4

Wilayah adat memiliki penolakan dari pihak eksternal MHA

​

​

​

5

sengketa/konflik internal MHA terkait tanah/hutan adat

​

​

​

6

sengketa/konflik terkait tanah/hutan adat dengan pihak eksternal MHA

​

​

​

7

aturan terkait pemungutan/pemanfaatan hasil Hutan Adat untuk kebutuhan hidup dan/atau kebutuhan kolektif MHA

​

​

​

19 of 38

8. VERIFIKASI & TRIANGULASI OBYEK MASYARAKAT HUKUM ADAT

BEBERAPA CONTOH ISU KUNCI YANG ADA DI LOKASI SPESIFIK

No

ISU OBJEK

Ada/ Tidak

Temuan Verifikator Hasil Triangulasi

Kesimpulan

1

Sengketa/konflik penguasaan lahan Hutan Adat di kalangan internal MHA

​

​

​

2

Sengketa/konflik penguasaan lahan Hutan Adat dengan pihak eksternal MHA

​

​

​

3

Batas Objek (Hutan Adat) tidak jelas dan/atau tumpang tindih dengan batas Wilayah Adat komunitas lain

​

​

​

4

Obyek (Hutan Adat) berada dalam situasi sengketa/sedang proses hukum dengan pihak eksternal MHA

​

​

​

5

Terdapat aturan adat terkait pemanfaatan hasil hutan dari Hutan Adat

​

​

​

6

Hutan Adat memiliki pola tata ruang (zonasi) yang ditetapkan secara adat

​

​

​

7

Hutan Adat penguasaannya bersifat bersama-sama (komunal) dari MHA bersangkutan

​

​

​

8

Hutan Adat penguasaannya bersifat kolektif (keturunan keluarga besar) dari MHA bersangkutan

​

​

​

9

Hutan Adat penguasaannya bersifat individu dari anggota MHA bersangkutan

​

​

​

10

Ada benda pusaka/rumah adat/situs di dalam Hutan Adat yang masih dipelihara dan digunakan saat tertentu

​

​

​

11

Ada tanaman sawit di Hutan Adat

​

​

​

12

Ada tambang (Galian C, emas, dan tambang apapun jenisnya) di Hutan Adat

​

​

​

20 of 38

21 of 38

22 of 38

23 of 38

24 of 38

25 of 38

KEMENTERIAN

KEHUTANAN

DIT. PKTHA - KEMENHUT

26 of 38

Sinergi antara Kemendagri, Kemenhut, dan Pemerintah Daerah adalah prasyarat untuk pencapaian target Peta Jalan Hutan Adat 2025-2029.

Tingginya potensi tumpang

tindih tata batas wilayah

adat dengan izin

konsesi/kawasan lain.

4. DINAMIKA TENURIAL:

Keterbatasan SDM di daerah

untuk pemetaan spasial &

historiografi adat.

3. KAPASITAS TEKNIS:

Rendahnya urgensi/prioritas

pimpinan daerah dalam

pengakuan MHA.

2. KOMITMEN INSTITUSIONAL

(POLITICAL WILL):

Ketiadaan alokasi APBD untuk

operasional Panitia MHA &

pemetaan partisipatif.

1. KENDALA FISKAL(ANGGARAN):

TANTANGAN & KENDALA

SYARAT

MUTLAK

Penerbitan SK Penetapan

Status Hutan Adat oleh Menteri Kehutanan.

Kepastian Hukum Subjek

Masyarakat Hukum Adat.

Verifikasi Lapangan

Dilampiri Peta Wilayah Adat.

Identifikasi, Verifikasi, & Validasi Lapangan (Hukum Adat, Wilayah,

Sejarah, Kelembagaan).

Telaah Spasial & Validasi

Dokumen Usulan

Penerbitan Produk Hukum Daerah

(PERDA dan SK Kepala Daerah).

Pembentukan Panitia MHA Daerah

(OPD,Akademisi, Ahli).

2. Output:

LEGALITAS SUBJEK MHA

(PERDA/SK Kepala Daerah)

3. PROSES DI KEMENHUT

(Verifikasi Teknis &

Penetapan Hutan Adat)

1. MANDAT

PERMENDAGRI 52/2014

(Pembentukan Panitia

MHA Daerah)

TAHAPAN PEMENUHAN SYARAT UNTUK HUTAN ADAT

URGENSI IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 52/2014

DALAM AKSELERASI PENETAPAN HUTAN ADAT

“Tanpa Legalitas Subjek (MHA) dari Pemda,Verifikasi Teknis Objek (Hutan Adat) Tidak Dapat Dilaksanakan”

27 of 38

DAERAH MEMEGANG KUNCI PERCEPATAN

Peran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mempercepat pengakuan MHA dan penetapan Hutan Adat

PENGAKUAN MHA DAN HUTAN ADAT

28 of 38

NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/KOTA

7

​

​

​

​

a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah provinsi.

​

b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah provinsi.

​

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.

a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

​

b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

​

a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.

​

b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.

​

KEWENANGAN PENGAKUAN MHA

UU 23/2014 Tentang Pemerintahah Daerah (Lampiran huruf K)

DITJEN. PERHUTANAN SOSISAL

KEMENTERIAN KEHUTANAN

29 of 38

DITJEN. PERHUTANAN SOSISAL

KEMENTERIAN KEHUTANAN

1

2

Penetapan Status Hutan Adat juga diatur dg Kriteria sebagaimana diatur dalam Permen LHK No.9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal 92 dan Pasal 94.

KEWAJIBAN

LARANGAN

&

Pengelolaan Hutan Adat, Hak Kewajiban MHA Pengampu Hutan Adat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2021 ttg Penyelengaraan Kehutanan Pasal 242 dan Pasal 243.

UNTUK PEMEGANG PERSETUJUAN HUTAN ADAT

30 of 38

Jika Belum dilengkapi PERDA MHA dan/atau Kep. Gubernur, Bupati/ Wali Kota, namun Peta wilayah adatnya telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota

DISETUJUI

TIDAK DISETUJUI

JIKA TERPENUHI SELURUH SYARAT

Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai

Dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi

Menteri Cq. Dirjen PS

Validasi Permohonan

Oleh Ditjen PS

Tim Terpadu

Dukungan

    • K/ L terkait
    • UKE ingkup Kemenhut
    • Perguruan Tinggi
    • Dinas Kab/Kota terkait
    • BUMN bidang Kehutanan
    • UPT Terkait Lingkup Kementerian
    • Pengegela/Pemangku Kawasan di Tingkat Tapak
    • POKJA PSS Provinsi atau POKJA PSS Kab/Kota dan/atau
    • LSM/NGO.
    • Percepatan Produk Hukum Daerah
    • Fasilitasi Regulasi Pengkauan MHA
    • Tim Terpadu Lintas K/L antar Eselon 1 Provinsi dan Kabupaten, NGO
    • Bimtek Tim Validator dan Tim GIS
    • Pakar
    • FGD dan Konsolidasi data oleh Tim Satgas

Usulan di Kawasan Hutan Negara

Usulan BUKAN di Kawasan Hutan Negara

MASYARAKAT

HUKUM ADAT

1.

Pengakuan MHA

Kelengkapan Dokumen Permohonan

    • Ditetapkan dg Perda jika MHA berada dalam kawasan hutan negara.
    • Ditetapkan dengan Perda/Kep. Gubernur/ Kep. Bupati/Wali Kota Sesuai kewangan Jika MHA berada di luar Kawasan hutan Negara.
    • Surat Permohonan
    • Profil MHA
    • KTP Ketua SMA
    • Peta Wilayah Adat yang ditetapkan oleh Gulu/Bupati/Walkita
    • Perda dan/atau Kep/Gub/Kep.Bupati/ Wali Kota tentang Pengkuhan MHA
    • Surat Pernyataan Ketua MHA

PENGAJUAN & VALIDASI

2.

VERIFIKASI LAPANGAN

3.

OUTPUT

LEGAL

4.

PROSES PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT

Proses Bisnis Penanganan (didalamnya Produk hukum Daerah, Panitia Identifikasi MHA oleh Pemda, SK Bupati Walikota, Peta Wilayah Adat dan usulan Penetapan status hutan adat, identifikasi oleh BPS)

31 of 38

32 of 38

33 of 38

CAPAIAN HUTAN ADAT S/D AGUSTUS 2026

DATA PER PULAU BESAR

MEMBERI MANFAAT KEPADA

SUMATERA

68 UNIT

57 UNIT

18 UNIT

16 UNIT

15 UNIT

39,08%

32,76%

10,34%

9,20%

8,62%

KALIMANTAN

JAWA – BALI – NUSA TENGGARA

MALUKU – PAPUA

SULAWESI

92.955

KEPALA KELUARGA

TELAH

DITETAPKAN

DENGAN

LUAS

174 UNIT

± 368.877 Ha

8

UNIT

9

UNIT

3.341

17

UNIT

31

UNIT

9

UNIT

12

UNIT

13

UNIT

22

UNIT

23

UNIT

25

UNIT

5

UNIT

1.922

34 of 38

PETA SEBARAN HUTAN ADAT

AGUSTUS

2026

35 of 38

MANAJEMEN KONFLIK

36 of 38

Rencana tindak lanjut 90 hari

KONSOLIDASI DATA

🗺️

One Map Lahat

Sinkronisasi peta KPH, Disbun, dan ATR/BPN.

Identifikasi area tumpang tindih kritis.

→

→

LEGALISASI HAK

📜

Percepatan MHA

Inventarisasi komunitas adat di Kabupaten Lahat.

Drafting SK Bupati pengakuan MHA.

→

→

FORUM MEDIASI

🤝

Pokja Konflik Lahan

Pembentukan tim mediasi lintas sektoral.

Jadwal pertemuan rutin periodik

→

→

PEMBERDAYAAN

📈

Kemitraan Ekonomi

Inisiasi model kemitraan kebun-hutan.

Pelatihan pengelolaan hutan lestari.

→

→

Progress: Bulan ke-1

Agenda Koordinasi Strategis Kabupaten Lahat 2026-2027

Slide 10

37 of 38

38 of 38

TERIMA KASIH�