PAPARAN NARASUMBER
Kedudukan Hutan Adat, Pengelolaan Kawasan Hutan, & Pencegahan Konflik Lahan
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Lahan Perkebunan di Kabupaten Lahat
DISAMPAIKAN OLEH�UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah
LOKASI�Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
TANGGAL�November 2026
Pengelolaan Kawasan Hutan
Melalui kebijakan pemerintah, dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak.
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Desa? Adat?�MHA? HA?
Mengapa topik ini penting di Lahat?
Mandat Strategis
Tingginya resiko konflik pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Lahat memerlukan kesamaan pandangan antara regulator, pengelola kawasan, dan pemangku hak dalam memitigasi konflik tenurial di sektor perkebunan.
Konteks Wilayah Lahat:
Potensi tumpang tindih Hutan Produksi/Lindung dengan Hutan Adat.
Ekspansi perkebunan yang memerlukan kepastian status lahan.
01
Klarifikasi Status Hukum
Membedakan hak komunal (adat) dari status administratif kawasan hutan negara.
02
Manajemen Risiko Konflik
Mengidentifikasi "titik api" konflik sebelum bereskalasi menjadi sengketa hukum atau fisik.
03
Optimalisasi Peran KPH
Memposisikan KPH XI Kikim Pasemah sebagai mediator dan verifikator di lapangan.
Sumber: Surat Disbun Lahat No. 2145 (29 Okt 2026)
Slide 02
Kedudukan hutan adat setelah Putusan MK 35
Pergeseran Paradigma Hukum
SEBELUM MK 35
Hutan Adat adalah Hutan Negara.
Masyarakat hanya memiliki hak pakai/akses terbatas di bawah kontrol negara.
↓
SESUDAH MK 35
Hutan Adat adalah Hutan Hak.
Dikeluarkan dari domain Hutan Negara; hak pengelolaan penuh ada pada MHA.
*Hutan Adat tetap berfungsi sebagai lindung/produksi sesuai peruntukan awalnya, namun subjek hukumnya berubah.
Syarat Pengakuan Formal:
PRASYARAT 1
MHA diakui melalui Produk Hukum Daerah (Perda atau SK Bupati).
✓
PRASYARAT 2
Adanya wilayah adat yang jelas batasnya (peta partisipatif).
✓
PRASYARAT 3
Penetapan Hutan Adat oleh Menteri LHK (Pencantuman dalam daftar Hutan Adat).
✓
Dasar Hukum: Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Permen LHK No. 9/2021
Slide 05
Tiga konsep yang harus dibedakan
Tanah Ulayat
Hutan Adat
Kawasan Hutan
STATUS AGRARIA
Wilayah komunal MHA.
Tanah persekutuan yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan menurut hukum adat yang masih hidup. Tidak semua tanah ulayat otomatis merupakan hutan.
STATUS HAK
Hutan dalam wilayah MHA.
Hutan yang berada dalam wilayah MHA dan setelah ditetapkan tidak lagi berstatus Hutan Negara. Pengelolaan tetap tunduk pada fungsi ekologis hutan.
STATUS ADMINISTRATIF
Wilayah yang ditetapkan pemerintah.
Wilayah yang dipertahankan sebagai hutan tetap—lindung, produksi, atau konservasi—dengan pengelolaan negara/KPH sampai ada perubahan status yang sah.
Pengakuan: Permendagri 52/2014 dan penatausahaan tanah ulayat oleh ATR/BPN.
Penetapan: SK Menteri LHK setelah MHA dan wilayah adat diakui.
Penetapan: keputusan kehutanan tentang status dan batas kawasan.
Titik rawan konflik: satu lokasi dapat sekaligus diklaim secara sosial sebagai tanah ulayat, secara administratif berada di kawasan hutan, dan secara bisnis masuk area izin perusahaan. Karena itu, status, subjek, batas, dan riwayat penguasaan harus diverifikasi bersama.
Referensi: Permendagri 52/2014; Permen ATR/BPN 18/2019; UU 41/1999 jo. Putusan MK 35/2012
Slide 03
Arsitektur kewenangan: siapa melakukan apa?
Regulasi tidak bekerja sebagai satu pintu. Pencegahan konflik memerlukan pembagian peran yang jelas sebelum masuk ke mekanisme penetapan Hutan Adat pada slide berikutnya.
Pemkab / Bupati
PENGAKUAN SUBJEK
Mengidentifikasi MHA.
Memimpin verifikasi dan validasi.
Menetapkan pengakuan MHA dan wilayah adat melalui produk hukum daerah.
•
•
•
Kementerian LHK
STATUS HUTAN
Menilai permohonan dan data spasial.
Menetapkan status Hutan Adat.
Mengatur pengelolaan hutan dan fungsi ekologisnya.
•
•
•
UPTD KPH
TAPAK & FASILITASI
Menyediakan data lapangan dan batas kawasan.
Memfasilitasi komunikasi serta skema perhutanan sosial.
Mendeteksi dan meredam eskalasi konflik.
•
•
•
ATR/BPN
TANAH & KASUS PERTANAHAN
Menatausahakan tanah ulayat.
Memeriksa data pertanahan/HGU.
Menangani kasus pertanahan sesuai kewenangan.
Prinsip koordinasi: Pemkab menetapkan siapa MHA-nya; KLHK menetapkan status hutannya; KPH menjaga kualitas data dan hubungan di tapak; ATR/BPN memeriksa aspek tanah dan hak.
•
•
•
Referensi: Permendagri 52/2014; Permen LHK 9/2021; Permen ATR/BPN 18/2019 & 21/2020
Slide 04
Flow chart: mekanisme penetapan Hutan Adat
TAHAP I:
PENGAKUAN MHA
(RANAH PEMKAB)
1. Identifikasi
Bupati melalui Camat/Panitia MHA melakukan pendataan: Sejarah, Wilayah, Hukum Adat, & Kelembagaan.
PERMENDAGRI 52/2014
2. Verifikasi & Validasi
Pengecekan lapangan & validasi data oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten.
PERMENDAGRI 52/2014
3. Penetapan MHA
Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Keberadaan MHA & Wilayah Adat.
SIMPUL KUNCI
↓
TAHAP II:
STATUS HUTAN ADAT
(RANAH KLHK)
4. Permohonan
MHA mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat kepada Menteri LHK dengan melampirkan SK Bupati.
PERMEN LHK 9/2021
5. Verifikasi Teknis
KLHK melakukan telaah peta, status kawasan, dan sinkronisasi data spasial wilayah adat.
PERMEN LHK 9/2021
6. Penetapan Hutan Adat
Penerbitan SK Menteri LHK: Hutan Adat dikeluarkan dari daftar Hutan Negara.
PRODUK AKHIR
Pesan Kunci: Penetapan Hutan Adat oleh KLHK wajib didahului oleh Pengakuan MHA oleh Bupati. Tanpa SK Bupati, proses di KLHK tidak dapat dilanjutkan.
Sinkronisasi Permendagri 52/2014 & Permen LHK 9/2021
Slide 06
KPH sebagai simpul pencegahan konflik
Verifikator Lapangan
Memastikan kesesuaian antara klaim lahan masyarakat/perusahaan dengan status kawasan hutan secara riil di lapangan berdasarkan data spasial terbaru.
Early Warning System
Melakukan deteksi dini terhadap pembukaan lahan ilegal atau sengketa batas di tingkat tapak sebelum berkembang menjadi konflik fisik.
Fasilitator Perhutanan Sosial
Membantu masyarakat mendapatkan akses legal (HD, HKm, HTR, Hutan Adat) sebagai solusi permanen atas konflik tenurial di dalam kawasan.
Penjaga Tata Hutan
Menyusun rencana pengelolaan hutan yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan lindung/produksi.
Komunikator Kebijakan
Menjembatani bahasa regulasi pusat (KLHK) dengan realita sosial-ekonomi masyarakat adat dan desa di Kabupaten Lahat.
Mitra Penegak Hukum
Menyiapkan data teknis dan kronologi kasus untuk mendukung proses Gakkum atau mediasi yang dilakukan oleh dinas terkait.
KPH XI Kikim Pasemah adalah Garda Terdepan dalam memastikan kepastian hukum dan harmoni sosial di tingkat tapak.
Tugas & Fungsi UPTD KPH XI Berdasarkan Permen LHK No. 19/2022
Slide 06
Playbook pencegahan: 6 langkah sebelum konflik membesar
LANGKAH 1
🔍
Overlay Data Spasial
Gabungkan peta kawasan hutan, izin perkebunan, dan indikatif peta adat dalam satu sistem GIS.
LANGKAH 2
🤝
Identifikasi Subjek
Verifikasi profil masyarakat hukum adat atau kelompok tani hutan yang ada di wilayah tersebut.
LANGKAH 3
📢
Sosialisasi Batas
Pemasangan patok batas bersama yang disaksikan oleh pemerintah desa, KPH, dan tokoh adat.
LANGKAH 4
📝
Pilihan Skema Legalisasi
Tentukan apakah solusinya Hutan Adat, Perhutanan Sosial, atau Kemitraan Kehutanan.
LANGKAH 5
⚖️
Mediasi & Kesepakatan
Penyusunan naskah kesepakatan bersama yang adil dan mengikat semua pihak.
LANGKAH 6
🚀
Monitoring Berkala
Patroli bersama dan evaluasi rutin untuk memastikan kesepakatan dijalankan.
Protokol Mitigasi Konflik Tenurial (Adaptasi KLHK & ATR/BPN)
Slide 08
Referensi hukum dan bacaan kasus
Regulasi Utama
Permendagri No. 52 Tahun 2014
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
UU No. 41 Tahun 1999 & Putusan MK No. 35/PUU-X/2012
Dasar kehutanan dan perubahan kedudukan Hutan Adat.
Permen LHK No. 9 Tahun 2021
Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan Hutan Adat.
Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 & No. 21 Tahun 2020
Penatausahaan tanah ulayat serta penanganan kasus pertanahan.
Catatan penggunaan: Kasus Merapi–PT BAU ditampilkan sebagai sengketa dengan keterangan para pihak, bukan putusan akhir. Sebelum tindakan administratif atau hukum, verifikasi dokumen, peta, kronologi, dan status regulasi terbaru melalui instansi berwenang.
JDIH Nasional, Basis Data Peraturan BPK, Komnas HAM, TVSumsel
Slide 12
HUTAN ADAT
SUDAH ADA PERDA ATAU SK MHA
SUDAH ADA PETA WILAYAH ADAT
ADA PETA CALON LOKASI HUTAN ADAT
ADA ZONASI PEMANFAATAN LAHAN DI WILAYAH ADAT
2. SOSIO ANTROPOLOGI
IDENTIFIKASI SUBYEK DAN OBYEK
MASYARAKAT HUKUM ADAT
No | Item Identifikasi | Lengkap | Tidak Lengkap | Kesimpulan |
I | IDENTITAS PEMOHON MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | |
II | SEJARAH MHA | | | |
III | KELEMBAGAAN MHA | | | |
IV | HUKUM ADAT/ATURAN ADAT | | | |
V | HARTA KEKAYAAN ADAT | | | |
VI | KEARIFAN LOKAL & PENGETAHUAN TRADISIONAL | | | |
VII | KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT | | | |
VIII | WILAYAH ADAT | | | |
IX | HUTAN ADAT | | | |
X | RELASI MHA & HUTAN ADAT | | | |
XI | HUTAN ADAT DALAM AREAL PERIZINAN | | | |
XII | KAWASAN HUTAN | | | |
3. SUBJEK MHA MENURUT PASAL 235 PP 23/2021
No
| Kriteria/ Lokasi
| KRITERIA MHA MENURUT PASAL 235 PP 23 TAHUN 2021 | ||||
Masyarakat Paguyuban | Memiliki Kelembagaan Adat | Kejelasan Wilayah Adat | Pranata dan Perangkat Hukum Adat | Pemungutan Hasil Hutan untuk Kebutuhan Hidup | ||
A | B | C | D | E | ||
| Nama MHA |
|
|
|
|
|
4. OBJEK HUTAN ADAT
MENURUT PASAL 236 PP 23/2021
No | Kriteria/ Lokasi | KRITERIA HUTAN ADAT MENURUT PASAL 236 PP 23 TAHUN 2021 | |||
Berada dalam Wilayah MHA | Areal berhutan dengan batas jelas dan dikelola dengan Kearifan Lokal | Berasal dari kawasan hutan negara dan/atau APL | Pemungutan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari | ||
A | B | C | D | ||
| Nama MHA |
|
|
|
|
7. VERIFIKASI & TRIANGULASI SUBYEK MASYARAKAT HUKUM ADAT
BEBERAPA CONTOH ISU KUNCI YANG ADA DI LOKASI SPESIFIK
No | ISU SUBYEK | Ada/Tidak | Temuan Verifikator Hasil Triangulasi | Kesimpulan |
1 | Penolakan dari pihak eksternal terhadap entitas MHA | | | |
2 | MHA memiliki aturan dan kelembagaan adat yang dijalankan/ ditegakkan | | | |
3 | MHA memiliki soliditas | | | |
4 | Wilayah adat memiliki penolakan dari pihak eksternal MHA | | | |
5 | sengketa/konflik internal MHA terkait tanah/hutan adat | | | |
6 | sengketa/konflik terkait tanah/hutan adat dengan pihak eksternal MHA | | | |
7 | aturan terkait pemungutan/pemanfaatan hasil Hutan Adat untuk kebutuhan hidup dan/atau kebutuhan kolektif MHA | | | |
8. VERIFIKASI & TRIANGULASI OBYEK MASYARAKAT HUKUM ADAT
BEBERAPA CONTOH ISU KUNCI YANG ADA DI LOKASI SPESIFIK
No | ISU OBJEK | Ada/ Tidak | Temuan Verifikator Hasil Triangulasi | Kesimpulan |
1 | Sengketa/konflik penguasaan lahan Hutan Adat di kalangan internal MHA | | | |
2 | Sengketa/konflik penguasaan lahan Hutan Adat dengan pihak eksternal MHA | | | |
3 | Batas Objek (Hutan Adat) tidak jelas dan/atau tumpang tindih dengan batas Wilayah Adat komunitas lain | | | |
4 | Obyek (Hutan Adat) berada dalam situasi sengketa/sedang proses hukum dengan pihak eksternal MHA | | | |
5 | Terdapat aturan adat terkait pemanfaatan hasil hutan dari Hutan Adat | | | |
6 | Hutan Adat memiliki pola tata ruang (zonasi) yang ditetapkan secara adat | | | |
7 | Hutan Adat penguasaannya bersifat bersama-sama (komunal) dari MHA bersangkutan | | | |
8 | Hutan Adat penguasaannya bersifat kolektif (keturunan keluarga besar) dari MHA bersangkutan | | | |
9 | Hutan Adat penguasaannya bersifat individu dari anggota MHA bersangkutan | | | |
10 | Ada benda pusaka/rumah adat/situs di dalam Hutan Adat yang masih dipelihara dan digunakan saat tertentu | | | |
11 | Ada tanaman sawit di Hutan Adat | | | |
12 | Ada tambang (Galian C, emas, dan tambang apapun jenisnya) di Hutan Adat | | | |
KEMENTERIAN
KEHUTANAN
DIT. PKTHA - KEMENHUT
Sinergi antara Kemendagri, Kemenhut, dan Pemerintah Daerah adalah prasyarat untuk pencapaian target Peta Jalan Hutan Adat 2025-2029.
Tingginya potensi tumpang
tindih tata batas wilayah
adat dengan izin
konsesi/kawasan lain.
4. DINAMIKA TENURIAL:
Keterbatasan SDM di daerah
untuk pemetaan spasial &
historiografi adat.
3. KAPASITAS TEKNIS:
Rendahnya urgensi/prioritas
pimpinan daerah dalam
pengakuan MHA.
2. KOMITMEN INSTITUSIONAL
(POLITICAL WILL):
Ketiadaan alokasi APBD untuk
operasional Panitia MHA &
pemetaan partisipatif.
1. KENDALA FISKAL(ANGGARAN):
TANTANGAN & KENDALA
SYARAT
MUTLAK
Penerbitan SK Penetapan
Status Hutan Adat oleh Menteri Kehutanan.
Kepastian Hukum Subjek
Masyarakat Hukum Adat.
Verifikasi Lapangan
Dilampiri Peta Wilayah Adat.
Identifikasi, Verifikasi, & Validasi Lapangan (Hukum Adat, Wilayah,
Sejarah, Kelembagaan).
Telaah Spasial & Validasi
Dokumen Usulan
Penerbitan Produk Hukum Daerah
(PERDA dan SK Kepala Daerah).
Pembentukan Panitia MHA Daerah
(OPD,Akademisi, Ahli).
2. Output:
LEGALITAS SUBJEK MHA
(PERDA/SK Kepala Daerah)
3. PROSES DI KEMENHUT
(Verifikasi Teknis &
Penetapan Hutan Adat)
1. MANDAT
PERMENDAGRI 52/2014
(Pembentukan Panitia
MHA Daerah)
TAHAPAN PEMENUHAN SYARAT UNTUK HUTAN ADAT
URGENSI IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 52/2014
DALAM AKSELERASI PENETAPAN HUTAN ADAT
“Tanpa Legalitas Subjek (MHA) dari Pemda,Verifikasi Teknis Objek (Hutan Adat) Tidak Dapat Dilaksanakan”
DAERAH MEMEGANG KUNCI PERCEPATAN
Peran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mempercepat pengakuan MHA dan penetapan Hutan Adat
PENGAKUAN MHA DAN HUTAN ADAT
NO | SUB BIDANG | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
7 | | | | |
a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah provinsi.
b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah provinsi.
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.
a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.
b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.
KEWENANGAN PENGAKUAN MHA
UU 23/2014 Tentang Pemerintahah Daerah (Lampiran huruf K)
DITJEN. PERHUTANAN SOSISAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
DITJEN. PERHUTANAN SOSISAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN
1
2
Penetapan Status Hutan Adat juga diatur dg Kriteria sebagaimana diatur dalam Permen LHK No.9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasal 92 dan Pasal 94.
KEWAJIBAN
LARANGAN
&
Pengelolaan Hutan Adat, Hak Kewajiban MHA Pengampu Hutan Adat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2021 ttg Penyelengaraan Kehutanan Pasal 242 dan Pasal 243.
UNTUK PEMEGANG PERSETUJUAN HUTAN ADAT
Jika Belum dilengkapi PERDA MHA dan/atau Kep. Gubernur, Bupati/ Wali Kota, namun Peta wilayah adatnya telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota
DISETUJUI
TIDAK DISETUJUI
JIKA TERPENUHI SELURUH SYARAT
Tidak Lengkap/ Tidak Sesuai
Dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi
Menteri Cq. Dirjen PS
Validasi Permohonan
Oleh Ditjen PS
Tim Terpadu
Dukungan
Usulan di Kawasan Hutan Negara
Usulan BUKAN di Kawasan Hutan Negara
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
1.
Pengakuan MHA
Kelengkapan Dokumen Permohonan
PENGAJUAN & VALIDASI
2.
VERIFIKASI LAPANGAN
3.
OUTPUT
LEGAL
4.
PROSES PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT
Proses Bisnis Penanganan (didalamnya Produk hukum Daerah, Panitia Identifikasi MHA oleh Pemda, SK Bupati Walikota, Peta Wilayah Adat dan usulan Penetapan status hutan adat, identifikasi oleh BPS)
CAPAIAN HUTAN ADAT S/D AGUSTUS 2026
DATA PER PULAU BESAR
MEMBERI MANFAAT KEPADA
SUMATERA
68 UNIT
57 UNIT
18 UNIT
16 UNIT
15 UNIT
39,08%
32,76%
10,34%
9,20%
8,62%
KALIMANTAN
JAWA – BALI – NUSA TENGGARA
MALUKU – PAPUA
SULAWESI
92.955
KEPALA KELUARGA
TELAH
DITETAPKAN
DENGAN
LUAS
174 UNIT
± 368.877 Ha
8
UNIT
9
UNIT
3.341
17
UNIT
31
UNIT
9
UNIT
12
UNIT
13
UNIT
22
UNIT
23
UNIT
25
UNIT
5
UNIT
1.922
PETA SEBARAN HUTAN ADAT
AGUSTUS
2026
MANAJEMEN KONFLIK
Rencana tindak lanjut 90 hari
KONSOLIDASI DATA
🗺️
One Map Lahat
Sinkronisasi peta KPH, Disbun, dan ATR/BPN.
Identifikasi area tumpang tindih kritis.
→
→
LEGALISASI HAK
📜
Percepatan MHA
Inventarisasi komunitas adat di Kabupaten Lahat.
Drafting SK Bupati pengakuan MHA.
→
→
FORUM MEDIASI
🤝
Pokja Konflik Lahan
Pembentukan tim mediasi lintas sektoral.
Jadwal pertemuan rutin periodik
→
→
PEMBERDAYAAN
📈
Kemitraan Ekonomi
Inisiasi model kemitraan kebun-hutan.
Pelatihan pengelolaan hutan lestari.
→
→
Progress: Bulan ke-1
Agenda Koordinasi Strategis Kabupaten Lahat 2026-2027
Slide 10
TERIMA KASIH�