1 of 12

KEMAMPUAN MEMBACA MURID: MASALAH DAN SOLUSINYA

Oleh:

IDRIS APANDI

Penulis Buku Pendidikan Karakter dan Gerakan Literasi

2 of 12

Puluhan Siswa SMP belum bisa Membaca

Beberapa Penyebab Siswa tidak Bisa Membaca

1) murid tersebut adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dipaksakan belajar di SD umum.
2) murid mengalami disleksia, yaitu gejala lambat bicara, lambat belajar kata-kata baru, dan lambat membaca.
3) metode yang digunakan guru mengajarkan membaca kepada muridnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid.
4) terbatasnya sumber bacaan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan usia murid.
5) rendahnya dukungan orang tua dalam mendampingi anaknya belajar membaca.
6) dampak dari penggunaan gawai dan game online.

mengulang kelas diketahui memberi dampak jangka panjang yang negatif terhadap kehidupan anak. Kebijakan dan tindakan untuk tidak menaikan kelas ataupun menaikan kelas sebenarnya bagai memakan buah simalakama bagi kepala sekolah maupun guru.

Kondisi keluarga berpengaruh terhadap mengulang kelas dan putus sekolah. Musfiron (2007) dalam hasil penelitiannya menyampaikan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai membuat anak putus sekolah.
Nurhidayat (2017) mengungkapkan beberapa hal yang memengaruhi mengulang kelas dan putus sekolah adalah (i) lemahnya motivasi orangtua, (ii) rendahnya pendidikan orangtua, iii) tingkat kemiskinan, (iv) rendahnya pelayanan keadilan bagi siswa, dan (v) lingkungan sekolah dan kelas yang tidak menyenangkan.

Di satu sisi, tindakan untuk tidak menaikan kelas berpeluang dapat menurunkan semangat/ motivasi belajar siswa dan bahkan mengakibatkan putus sekolah. Di lain sisi, tindakan untuk menaikan kelas bagi siswa yang kemampuannya belum mencukupi untuk belajar di tingkat berikutnya, juga akan berakibat membebani guru untuk membimbing siswa di tingkat berikutnya.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menetapkan, setiap warga negara yang berusia 7 s.d 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/sederajat dan SMP/sederajat).
Ketetapan dalam UU tersebut sering dikaitkan dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun sebagai salah satu upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan bagi generasi penerus bangsa.
Dengan demikian, maka diartikan bahwa kebijakan mengulang kelas atau tinggal kelas dianggap bertentangan dengan aturan tersebut

Beberapa Alternatif Solusi

1) lakukan tes awal (formatif) / diagnostik terhadap murid kelas 1 (bukan jadi test syarat masuk SD).
2) orang tua murid, khususnya yang anaknya ABK harus terbuka dan menyampaikan penjelasan kepada guru terkait kondisi anaknya.
3) sekolah perlu bekerja sama dengan konselor, psikologi, atau ahli pendidikan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan setiap anak.
4) guru-guru perlu dibekali dengan kemampuan mengelola pembelajaran inklusif (untuk mengantisipasi ada ABK di kelas yang diampunya).

5) tingkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menguatkan literasi dan numerasi murid.
6) lengkapi sekolah dengan bahan bacaan yang bermutu dan mendukung penguatan literasi dan numerasi.
7) tingkatkan peran orang tua dalam membimbing anak belajar membaca di rumah.
dan 8) perketat dan batasi penggunaan gawai terhadap anak.

Budaya Refleksi Guru

apakah keberadaan saya di kelas diterima oleh murid?
Apakah cara mengajar saya sesuai dengan karakteristik murid?
Apakah metode yang digunakan dalam pembelajaran dapat dipahami oleh murid?
Apakah saya telah melaksanakan pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan bagi murid?
Apakah asesmen pembelajaran sudah tepat dan efektif dalam mengukur kemampuan murid?
Apakah cara saya dalam menangani anak yang lambat belajar sudah tepat? dll.

Simpulan

Alih-alih saling menyalahkan terkait penyebab murid tidak bisa membaca, sebaiknya masalah ini dibenahi secara holistik, empirik, dan sistemik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan kolaboratif pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.