1 of 21

Jakarta, 18 Juni 2026

PERCEPATAN PENYELESAIAN VERIFIKASI USULAN LP2B

DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI DIY

DAN PROVINSI PAPUA TENGAH

2 of 21

2

REKAPITULASI PROGRES

USULAN PENETAPAN LP2B DI KABUPATEN/KOTA

3 of 21

Overview Status KP2B dan LBS Kabupaten/Kota Di Subdit II.B

Progres Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

​

Provinsi Jawa Tengah

35 Kabupaten/Kota

13 Kab/Kota dengan KP2B melebihi 87% LBS

22 Kab/Kota dengan KP2B kurang dari 87% LBS

Sebelum SE Menteri ATR/Ka BPN

Provinsi DI. Yogyakarta 5 Kabupaten/Kota

Provinsi Papua Tengah

8 Kabupaten/Kota

0 Kab/Kota dengan KP2B melebihi 87% LBS

5 Kab/Kota dengan KP2B kurang dari 87% LBS

6 Kab/Kota dengan KP2B melebihi 87% LBS

2 Kab/Kota dengan KP2B kurang dari 87% LBS

4 of 21

Progres Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN

(Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

Subdirektorat Binda II B

35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah

5 Kab/Kota Provinsi D.I.Yogyakarta

8 Kab/Kota Provinsi Papua Tengah

Sumber: Update data per 18 Juni 2026

5 of 21

Overview Status KP2B dan LBS Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

Progres Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

35

Kabupaten/Kota

15 Kab/Kota Belum Melakukan Usulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS

​

2 Kabupaten sedang pemeriksaan dokumen dan shapefile (.shp) usulan

​

  1. Kabupaten Demak
  2. Kabupaten Sragen
  1. Kabupaten Wonogiri
  2. Kabupaten Magelang
  3. Kabupaten Jepara
  4. Kabupaten Karanganyar
  5. Kabupaten Banyumas
  6. Kabupaten Purworejo
  7. Kabupaten Batang
  8. Kabupaten Purbalingga
  9. Kabupaten Pekalongan
  10. Kabupaten Pemalang
  11. Kota Surakarta
  12. Kota Salatiga
  13. Kota Semarang
  14. Kota Magelang
  15. Kota Tegal
  1. Kota Pekalongan
  2. Kabupaten Semarang
  3. Kabupaten Kudus
  4. Kabupaten Tegal
  5. Kabupaten Brebes
  6. Kabupaten Klaten
  7. Kabupaten Kebumen

14 Kab/Kota yang telah pembahasan dan perbaikan

8. Kabupaten Pati

9. Kabupaten Grobogan

10. Kabupaten Cilacap

11. Kabupaten Kendal

12. Kabupaten Rembang

13. Kabupaten Temanggung

14. Kabupaten Wonosobo

4 Kab/Kota telah melebihi 87% LBS melalui penetapan SK LP2B

Sumber: Update data per 25 Juni 2026

)* Kabupaten/Kota tidak penetapan data SK LBS

  1. Kabupaten Blora
  2. Kabupaten Banjarnegara
  3. Kabupaten Boyolali
  4. Kabupaten Sukoharjo (proses Penetapan SK)

20 Kab/Kota Sudah Melakukan Usulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS

6 of 21

Percepatan KP2B dan LBS Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

JUNI

​

25 Juni 2026

Tenggat waktu Pemda yang belum mengusulkan mengajukan Surat Usulan LP2B

  • 18 Kabupaten/Kota yang Belum memenuhi

​

2 Juli 2026

  1. Tenggat waktu pembahasan dan verifikasi Usulan LP2B Pemda oleh Tim Internal ATR/BPN
  2. 18 Kabupaten/Kota yang Belum memenuhi
  3. Tenggat Waktu Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan 4 Ditjen
  4. 13 Kab/Kota yang telah pembahasan dan perbaikan

JULI

9 Juli 2026

  1. Tenggat Waktu Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan 4 Ditjen
  2. 18 Kabupaten/Kota yang Belum memenuhi
  3. Tenggat Waktu Surat Persetujuan Usulan LP2B
  4. 13 Kab/Kota yang telah pembahasan dan perbaikan

JULI

16 Juli 2026

Tenggat Waktu Surat Persetujuan Usulan LP2B

  • 18 Kabupaten/Kota yang Belum memenuhi

JULI

7 of 21

Overview Status KP2B dan LBS Kabupaten/Kota

Di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta

Progres Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

5

Kabupaten/Kota

1 Kab/Kota Belum Melakukan Usulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS

0 Kabupaten sedang pemeriksaan dokumen dan shapefile (.shp) usulan

  • Kota Yogyakarta

4 Kab/Kota yang telah pembahasan dan perbaikan

  • Kabupaten Kulon Progo
  • Kabupaten Bantul
  • Kabupaten Gunungkidul
  • Kabupaten Sleman

0 Kab/Kota telah melebihi 87% LBS melalui penetapan SK LP2B

Sumber: Update data per 15 Juni 2026

)* Kabupaten/Kota tidak penetapan data SK LBS

4 Kab/Kota Sudah Melakukan Usulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS

8 of 21

Percepatan KP2B dan LBS Kabupaten/Kota Di Provinsi (DI) Yogyakarta

Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

JUNI

​

25 Juni 2026

Tenggat waktu Pemda yang belum mengusulkan mengajukan Surat Usulan LP2B

  • 1 Kota Belum Melakukan Pengusulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS

2 Juli 2026

  1. Tenggat waktu pembahasan dan verifikasi Usulan LP2B Pemda oleh Tim Internal ATR/BPN
  2. 1 Kota Belum Melakukan Pengusulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS
  3. Tenggat Waktu Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan 4 Ditjen
  4. 4 Kab yang telah pembahasan dan perbaikan

​

JULI

9 Juli 2026

  • Tenggat Waktu Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan 4 Ditjen
  • 1 Kota yang Belum memenuhi
  • Tenggat Waktu Surat Persetujuan Usulan LP2B
  • 4 Kab yang telah pembahasan dan perbaikan

JULI

16 Juli 2026

Tenggat Waktu Surat Persetujuan Usulan LP2B untuk Kota Yogyakarta

JULI

9 of 21

Overview Status KP2B dan LBS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah

Progres Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

8

Kabupaten/Kota

7 Kab/Kota Belum Melakukan Pengusulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS

​

0 Kabupaten sedang pemeriksaan dokumen dan shapefile (.shp) usulan

​

  • Kabupaten Mimika
  • Kabupaten Puncak Jaya*
  • Kabupaten Paniai*
  • Kabupaten Puncak*
  • Kabupaten Dogiyai*
  • Kabupaten Intan Jaya*
  • Kabupaten Deiyai*

1 Kab/Kota yang telah pembahasan dan perbaikan

  • Kabupaten Nabire

0 Kab/Kota telah melebihi 87% LBS melalui penetapan SK LP2B

Sumber: Update data per 15 Juni 2026

)* Kabupaten/Kota tidak penetapan data SK LBS

1 Kab/Kota Sudah Melakukan Usulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS

10 of 21

Percepatan KP2B dan LBS Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tengah

Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

JUNI

​

25 Juni 2026

Tenggat waktu Pemda yang belum mengusulkan mengajukan Surat Usulan LP2B

  • 1 Kab/Kota Belum Melakukan Pengusulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS

2 Juli 2026

  • Tenggat waktu pembahasan dan verifikasi Usulan LP2B Pemda oleh Tim Internal ATR/BPN
  • 1 Kab/Kota Belum Melakukan Pengusulan Penetapan SK LP2B >87% dari LBS
  • Tenggat Waktu Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan 4 Ditjen
  • 1 Kab yang telah pembahasan dan perbaikan

​

JULI

9 Juli 2026

  • Tenggat Waktu Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan 4 Ditjen
  • 1 Kabupaten/Kota yang Belum memenuhi
  • Tenggat Waktu Surat Persetujuan Usulan LP2B
  • 1 Kab yang telah pembahasan dan perbaikan

JULI

16 Juli 2026

Tenggat Waktu Surat Persetujuan Usulan LP2B

  • 1 Kabupaten/Kota yang Belum memenuhi

JULI

11 of 21

RINCIAN STATUS KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG TELAH MENGUSULKAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

No

Kabupaten/Kota

Surat Permohonan

Tanggal

Status

1

Kabupaten Blora

650/0399/IV/2026

1 April 2026

Sudah terbit SK LP2B

2

Kabupaten Boyolali

600.3/0582/4.3/2026

27 Februari 2026

Sudah terbit SK LP2B

3

Kabupaten Banjarnegara

600.3/54/Setda/2026

13 Februari 2026

Sudah terbit SK LP2B

4

Kota Pekalongan

B/29/600.3.3.1/2026

17 Maret 2026

Proses Perbaikan Cleansing

5

Kabupaten Sukoharjo

600.3.2.1/1019

7 Mei 2026

Sudah mendapatkan surat persetujuan LP2B

6

Kabupaten Semarang

500.12.2/06672

17 April 2026

Proses Perbaikan Cleansing

7

Kabupaten Kudus

500.15/1437/2026

24 April 2026

Proses Perbaikan Cleansing

8

Kabupaten Cilacap

500.6/3999/30

22 Mei 2026

Proses Perbaikan Cleansing

9

Kabupaten Kebumen

500.17/1567/2026

20 Mei 2026

Proses BA Kesepakatan

10

Kabupaten Klaten

B/500.17/601/2026/23/M

13 Mei 2026

Proses BA Kesepakatan

11

Kabupaten Grobogan

B/600.3/67/2026

22 Mei 2026

Proses BA Kesepakatan

12

Kabupaten Pati

T/282/600.3/2026

19 Mei 2026

Proses BA Kesepakatan

13

Kabupaten Kendal

600.3/956/DPUPR

20 Mei 2026

Proses Perbaikan Cleansing

14

Kabupaten Tegal

500.6.1/1154-1/06

9 Mei 2026

Proses BA Kesepakatan

15

Kabupaten Brebes

600.3/305/V/2026

11 Mei 2026

Proses Perbaikan Cleansing

16

Kabupaten Rembang

600.3/0954/2026

10 Juni 2026

Persiapan Rapat Verifikasi dan Cleansing

17

Kabupaten Temanggung

P/415/650/06/VI/2026

12 Juni 2026

Persiapan Rapat Verifikasi dan Cleansing

12 of 21

RINCIAN STATUS KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG BELUM MENGUSULKAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

No

Kabupaten/Kota

Target

Status

Kendala

1

Kabupaten Karanganyar

29 Juni 2026

Belum ada penetapan SK LP2B

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

2

Kabupaten Sragen

29 Juni 2026

Telah ditetapkan SK LP2B dengan persentase LP2B 76,98% dari LBS

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

3

Kabupaten Pekalongan

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

4

Kabupaten Pemalang

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

5

Kota Magelang

29 Juni 2026

Belum ada penetapan SK LP2B

Proses pembahasan dengan Pemerintah Provinsi.

Pemda tidak dapat memenuhi target LP2B 87%.

6

Kota Surakarta

29 Juni 2026

-

Proses pembahasan dengan Pemerintah Provinsi.

Pemda tidak dapat memenuhi target LP2B 87%.

7

Kota Salatiga

29 Juni 2026

Telah ditetapkan Perda LP2B dengan persentase LP2B 72,39% dari LBS

Proses pembahasan dengan Pemerintah Provinsi.

Pemda tidak dapat memenuhi target LP2B 87%.

8

Kota Semarang

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

9

Kota Tegal

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

10

Kabupaten Demak

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

11

Kabupaten Jepara

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

12

Kabupaten Wonogiri

29 Juni 2026

Belum ada penetapan SK LP2B

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

13

Kabupaten Magelang

29 Juni 2026

Telah ditetapkan SK LP2B dengan persentase LP2B 96,49% dari LBS

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

14

Kabupaten Banyumas

29 Juni 2026

Perda RTRW

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

15

Kabupaten Purworejo

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

16

Kabupaten Wonosobo

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

17

Kabupaten Batang

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

18

Kabupaten Purbalingga

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

13 of 21

RINCIAN STATUS KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI DI YOGYAKARTA YANG TELAH MENGUSULKAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

No

Kabupaten/Kota

Surat Permohonan

Tanggal

Status

1

Kabupaten Kulon Progo

500.17.1/1136/2026

31 Maret 2026

Proses BA Kesepakatan

2

Kabupaten Bantul

B/600.3.1/02733/DISPERTARU

14 April 2026

Proses Perbaikan Cleansing

3

Kabupaten Gunungkidul

B/500.6.4.4/70/2026

12 Mei 2026

Proses BA Kesepakatan

4

Kabupaten Sleman

600.3/2061

21 Mei 2026

Proses Perbaikan Cleansing

No

Kabupaten/Kota

Surat Permohonan

Tanggal

Status

1

Kabupaten Nabire

600.3.2.1/740/Set

8 Mei 2026

Proses BA Kesepakatan

2

Kabupaten Puncak Jaya

-

-

(Tidak Memiliki Data LBS)

3

Kabupaten Puncak

-

-

(Tidak Memiliki Data LBS)

4

Kabupaten Deiyai

-

-

(Tidak Memiliki Data LBS)

5

Kabupaten Dogiyai

-

-

(Tidak Memiliki Data LBS)

6

Kabupaten Intan Jaya

-

-

(Tidak Memiliki Data LBS)

RINCIAN STATUS KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH YANG TELAH MENGUSULKAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

RINCIAN STATUS KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI DI YOGYAKARTA YANG BELUM MENGUSULKAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

No

Kabupaten/Kota

Target

Status

Kendala

1

Kota Yogyakarta

29 Juni 2026

Kordinasi dengan pemerintah provinsi

Permohonan LP2B <87% atau tidak ada LP2B

No

Kabupaten/Kota

Target

Status

Kendala

1

Kabupaten Mimika

29 Juni 2026

-

Proses verifikasi dan identifikasi oleh Pemerintah Daerah

RINCIAN STATUS KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH YANG BELUM MENGUSULKAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

14 of 21

14

RESUME TAHAPAN PELAKSANAAN

USULAN PENETAPAN LP2B

DI KABUPATEN BANJARNEGARA, KABUPATEN BLORA, KABUPATEN SUKOHARJO & KABUPATEN BOYOLALI

15 of 21

Surat Persetujuan Usulan LP2B ditandatangani Ditjen Tata Ruang

KRONOLOGIS PENGUSULAN PENETAPAN LP2B

DI KABUPATEN BANJARNEGARA

FEB

MAR

APR

MEI

Penyampaian Revisi Perbaikan

Usulan oleh Pemda pasca cleansing LP2B

8 April 2026

✔

✔

23 Februari 2026

Surat Bupati Banjarnegara No. 600.3/54/Setda/2026

Hal Penyampaian Rancangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Rapat Verifikasi dan Penyampaian Hasil cleansing dari Ditjen SPPR

- Hak Guna Bangunan

- HAT Non Pertanian

- Lahan terbangun/Urugan

- Perizinan

✔

14 April 2026

Penyampaian Revisi Perbaikan & Draft BA Kesepakatan

  1. Revisi Usulan oleh Pemda
  2. Tandatangan Direktur Bina Daerah Perencanaan Tata Ruang Wilayah II

​

✔

5 Mei 2026

Proses BA Kesepakatan

4 Direktorat Jenderal

  1. Tandatangan Ditjen Taru
  2. Tandatangan Ditjen SPPPR
  3. Tandatangan Ditjen PPTR
  4. Tandatangan Ditjen Pentag

✔

7-11 Mei 2026

BA Kesepakatan 4 Direktorat Jenderal & Pengajuan Draft Surat Persetujuan Usulan LP2B kepada Ditjen Tata Ruang

✔

11 Mei 2026

✔

19 Mei 2026

Total Proses : 53 hari kerja efektif

16 of 21

KRONOLOGIS PENGUSULAN PENETAPAN LP2B

DI KABUPATEN BLORA

JAN

FEB

APR

2 April 2026

✔

✔

1 April 2026

Surat Bupati Blora No. 650/0399/IV/2026

Tindak Lanjut Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Rapat Verifikasi dan Penyampaian Hasil cleansing dari Ditjen SPPR

- Hak Guna Bangunan

- HAT Non Pertanian

- Lahan terbangun/Urugan

- Perizinan

Penetan SK LP2B oleh Bupati Blora

No. 600.31/138/2026

​

✔

23 April 2026

Proses BA Kesepakatan

4 Direktorat Jenderal

  • Tandatangan Ditjen Taru
  • Tandatangan Ditjen SPPPR
  • Tandatangan Ditjen PPTR
  • Tandatangan Ditjen Pentag

✔

9- 15 April 2026

BA Kesepakatan 4 Direktorat Jenderal & Pengajuan Draft Surat Persetujuan Usulan LP2B kepada Ditjen Tata Ruang

✔

16 April

Total Proses : 67 hari kerja efektif

Penyampaian Revisi Perbaikan & Draft BA Kesepakatan

  • Revisi Usulan oleh Pemda
  • Tandatangan Direktur Bina Daerah Perencanaan Tata Ruang Wilayah II

​

✔

09 April 2026

Surat Persetujuan Usulan LP2B ditandatangani Ditjen Tata Ruang

No. PB.01/551-200/IV/2026

​

✔

21April 2026

✔

21 Januari 2026

Rapat Konsultasi Usulan LP2B ke Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang*

8 Februari

✔

Rapat Konsultasi Lanjutan Usulan LP2B ke Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang*

Keterangan :

Proses Koordinasi Pemerintah Daerah melalui Ditjen PTTR

17 of 21

KRONOLOGIS PENGUSULAN PENETAPAN LP2B

DI KABUPATEN BOYOLALI

MAR

APR

29 April - 4 Mei 2026

✔

✔

29 April 2026

Proses BA Kesepakatan

4 Direktorat Jenderal

  • Tandatangan Ditjen Taru
  • Tandatangan Ditjen SPPPR
  • Tandatangan Ditjen PPTR
  • Tandatangan Ditjen Pentag

✔

5 Mei 2026

Total Proses : 63 hari kerja efektif

Surat Persetujuan Usulan LP2B ditandatangani Ditjen Tata Ruang

No. PB.01/823-200/VI/2026

​

✔

11 Juni 2026

27 Februari 2026

✔

Surat Bupati Boyolali

No. 600.3/0582/4.3/2026

Perihal: Tindak Lanjut Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

✔

16 Maret 2026

Berita Acara Koordinasi Identifikasi LBS dan LP2B di Kabupaten Boyolali dengan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah

9 April 2026

✔

Rapat Verifikasi dan Penyampaian Hasil cleansing dari Ditjen SPPR

- Hak Guna Bangunan

- HAT Non Pertanian

- Lahan terbangun/Urugan

- Perizinan

MEI

Penyampaian Revisi Perbaikan & Draft BA Kesepakatan

  • Revisi Usulan oleh Pemda
  • Tandatangan Direktur Bina Daerah Perencanaan Tata Ruang Wilayah II

​

BA Kesepakatan 4 Direktorat Jenderal & Pengajuan Draft Surat Persetujuan Usulan LP2B kepada Ditjen Tata Ruang

JUN

FEB

✔

12 Juni 2026

SK Bupati Boyolali tentang Penetapan LP2B Kabupaten Boyolali

100.3.3.2/402 Tahun 2026

18 of 21

KRONOLOGIS PENGUSULAN PENETAPAN LP2B

DI KABUPATEN SUKOHARJO

MAR

APR

Proses BA Kesepakatan

4 Direktorat Jenderal

  • Tandatangan Ditjen Taru
  • Tandatangan Ditjen SPPPR
  • Tandatangan Ditjen PPTR
  • Tandatangan Ditjen Pentag

✔

7 - 10 Mei 2026

BA Kesepakatan 4 Direktorat Jenderal & Pengajuan Draft Surat Persetujuan Usulan LP2B kepada Ditjen Tata Ruang

✔

11 Mei 2026

Total Proses : 29 hari kerja efektif

Surat Bupati Sukoharo

Usulan Penetapan LBS 87% yang Diberlakukan sebagai LP2B

No. 600.3.2.1/1019

​

✔

7 Mei 2026

Surat Persetujuan Usulan LP2B ditandatangani Ditjen Tata Ruang

No. PB.01/821-200/VI/2026

​

✔

11 Juni 2026

✔

3 Maret 2026

Rapat Lintas Sektor �RTRW Kabupaten Sukoharjo

BA No. 21/BA-200.12.PB.01/III/2026

24 April 2026

✔

Rapat Verifikasi dan Penyampaian Hasil cleansing dari Ditjen SPPR

- Hak Guna Bangunan

- HAT Non Pertanian

- Lahan terbangun/Urugan

- Perizinan

MEI

JUN

19 of 21

Overview Status KP2B dan LBS Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

Progres Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

​

35

Kabupaten/Kota

10 Kab/Kota dengan KP2B melebihi 87% LBS

8 Kab/Kota dengan KP2B kurang dari 87% LBS

4 Kab/Kota telah melebihi 87% LBS melalui penetapan SK LP2B

Sebelum SE Menteri ATR/Ka BPN

Pasca SE Menteri ATR/Ka BPN

  • Kabupaten Blora
  • Kabupaten Banjarnegara
  • Kabupaten Boyolali
  • Kabupaten Sukoharjo
  • Kabupaten Demak
  • Kabupaten Jepara
  • Kabupaten Wonogiri
  • Kabupaten Magelang
  • Kabupaten Banyumas
  1. Kabupaten Purworejo
  2. Kabupaten Wonosobo
  3. Kabupaten Batang
  4. Kota Tegal
  5. Kabupaten Purbalingga
  • Kota Salatiga
  • Kota Semarang
  • Kota Magelang
  • Kabupaten Karanganyar
  1. Kabupaten Pekalongan
  2. Kabupaten Sragen
  3. Kabupaten Pemalang
  4. Kota Surakarta

11 Kab/Kota yang telah pembahasan dan perbaikan

  • Kota Pekalongan
  • Kabupaten Semarang
  • Kabupaten Kudus
  • Kabupaten Tegal
  • Kabupaten Brebes

2 Kabupaten sedang pemeriksaan dokumen dan shapefile (.shp) usulan

  1. Kabupaten Klaten
  2. Kabupaten Kebumen
  3. Kabupaten Pati
  4. Kabupaten Grobogan
  5. Kabupaten Cilacap
  6. Kabupaten Kendal

Sumber: Update data per 11 Juni 2026

)* Kabupaten/Kota tidak memiliki data LBS

  • Kabupaten Rembang
  • Kabupaten Temanggung

20 of 21

Overview Status KP2B dan LBS Kabupaten/Kota

Di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta

Progres Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

​

5

Kabupaten/Kota

0 Kab/Kota dengan KP2B melebihi 87% LBS

5 Kab/Kota dengan KP2B kurang dari 87% LBS

0 Kab/Kota telah melebihi 87% LBS melalui penetapan SK LP2B

Sebelum SE Menteri ATR/Ka BPN

Pasca SE Menteri ATR/Ka BPN

  1. Kota Yogyakarta

4 Kab/Kota yang telah pembahasan dan perbaikan

0 Kabupaten sedang pemeriksaan dokumen dan shapefile (.shp) usulan

  • Kabupaten Kulon Progo
  • Kabupaten Bantul
  • Kabupaten Gunungkidul
  • Kabupaten Sleman

Sumber: Update data per 11 Juni 2026

)* Kabupaten/Kota tidak memiliki data LBS

21 of 21

8

Kabupaten/Kota

6 Kab/Kota dengan KP2B melebihi 87% LBS

1 Kab/Kota dengan KP2B kurang dari 87% LBS

0 Kab/Kota telah melebihi 87% LBS melalui penetapan SK LP2B

Sebelum SE Menteri ATR/Ka BPN

Pasca SE Menteri ATR/Ka BPN

Sumber: Update data per 11 Juni 2026

)* Kabupaten/Kota tidak memiliki data LBS

  1. Kabupaten Puncak Jaya*
  2. Kabupaten Paniai*
  3. Kabupaten Puncak*
  4. Kabupaten Dogiyai*
  5. Kabupaten Intan Jaya*
  6. Kabupaten Deiyai*

1 Kab/Kota yang telah pembahasan dan perbaikan

  1. Kabupaten Nabire

0 Kabupaten sedang pemeriksaan dokumen dan shapefile (.shp) usulan

Overview Status KP2B dan LBS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah

Progres Tindak Lanjut SE Menteri ATR/Ka BPN (Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026)

​

  • Kabupaten Mimika*