1 of 5

LAPORAN KETUA PELAKSANA

RAPAT KOORDINASI

PERCEPATAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2024

Sampit, 8 Oktober 2024

2 of 5

DASAR HUKUM PELAKSANAAN

  • PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

  • PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ( BKKBN ) RI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING INDONESIA TAHUN 2021-2024

  • BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN 8 AKSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DARI BAPPENAS RI

3 of 5

8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

Aksi #2 RENCANA KEGIATAN

Aksi #3 REMBUK STUNTING

Aksi #4 PERBUP TENTANG PERAN DESA

Aksi #1 ANALISA SITUASI

Aksi #5 KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

Aksi #6 MANAJEMEN DATA

Aksi #7 PENGUKURAN & PUBLIKASI

Aksi #8 REVIU KINERJA TAHUNAN

4 of 5

Aksi #1

Analisis Situasi

Aksi #2: Rencana Kegiatan

Aksi # 3: Rembuk Stunting

Aksi # 8:

Reviu Kinerja Tahunan

Aksi #4: Perbup/Perwali tentang Peran Desa

Aksi #5: Pembinaan KPM

Aksi # 6: Sistem Manajemen Data

Aksi # 7: Pengukuran dan Publikasi Stunting

Rekomendasi Kegiatan Prioritas

Rancangan

Rencana Kegiatan

Masukan untuk

PerBup/Perwali

Peran & Tugas KPM

Cakupan RT 1000 HPK yg Mendapat

Intervensi Gizi secara Lengkap

Cakupan & Keterpaduan Intervensi Gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK

Komitmen &

Kesepakatan

Rencana

Kegiatan

Sebaran &

Penyebab Stunting

Kegiatan Perbaikan

Sistem Data

Kesenjangan

Data

Perkembangan prevalensi & kasus stunting

Data &

Sebaran Stunting

Data Stunting &

Cakupan Intervensi

Acuan pemantauan

pelaksanaan VS hasil

Keterkaitan antar 8 Aksi dan Sasaran antara Aksi Konvergensi

5 of 5

Aksi 7 dan Aksi 8 Yang Akan Dilaksanakan

  1. Aksi 7: Pengukuran Dan Publikasi Stunting

Agar Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur segera melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan mem publikasi kan angka stunting kecamatan dan desa Se Kabupaten Kotawaringin Timur.

  1. Aksi 8: Reviu Kinerja

Dinas P3AP2KB agar kegiatan reviu kinerja tahunan segera bisa dilaksanakan paling lambat di Bulan November 2024.