1 of 30

Kebijakan BOSP Kinerja Terbaik

Tahun 2026

2 of 30

Indonesia memiliki cakupan layanan pendidikan yang sangat besar untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua

~430,000

satuan pendidikan

~3.3 juta

guru dan tenaga kependidikan

~50 juta

peserta didik

546

pemerintah daerah

~59,2 Triliun

anggaran dikelola satuan pendidikan

3 of 30

Dibalik skala yang besar, tantangan layanan pendidikan masih nyata: akses, pemerataan, dan mutu

Mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan

Pemerataan layanan pendidikan perlu menjadi fokus penguatan

Tata kelola satuan pendidikan perlu diperkuat dan dioptimalkan

  • Nilai PISA Indonesia 2018 vs 2022
  • Literasi: 371 → 359 ( 12 poin)
  • Numerasi: 379 → 366 ( 13 poin)
  • Sains: 396 → 366 ( 30 poin)
  • Masih terdapat skor literasi dan numerasi dibawah kompetensi minimum (Asesmen Nasional 2023)
  • Nilai rata-rata TKA menunjukkan capaian siswa masih berada di level menengah ke bawah
  • Hanya sekitar 60% Satuan pendidikan yang merencanakan kegiatan berbasis Rapor Pendidikan
  • Kapasitas kepemimpinan dan manajemen sekolah masih beragam antar satuan pendidikan.

Capaian literasi dan numerasi siswa menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan

Kesenjangan layanan pendidikan antar wilayah masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan mutu

Sekolah terakreditasi A dan B masih terpusat di wilayah jawa.

Tantangan pendidikan yang semakin kompleks memerlukan tata kelola yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu

4 of 30

Implikasinya, sekolah juga menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan operasionalnya

1

Tantangan menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan peningkatan mutu

  • Ruang fiskal sekolah untuk inovasi dan penguatan mutu masih terbatas

  • Kecenderungan memprioritaskan yang lebih mudah direalisasikan dibanding yang berdampak langsung pada mutu pembelajaran

2

Perencanaan berbasis data belum optimal

  • Program dan kegiatan belum sepenuhnya menjawab akar permasalahan mutu di sekolah

  • Sekolah membutuhkan pendampingan teknis untuk menerjemahkan indikator mutu menjadi aktivitas yang konkret

3

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

  • Keterlibatan dinas pendidikan, pengawas, dan komunitas belajar belum merata di seluruh wilayah

  • Sekolah membutuhkan orkestrasi dukungan agar program berjalan berkesinambungan

5 of 30

Berbagai program pemerintah bermuara pada implementasi di Satuan Pendidikan yang sebagian besarnya didukung melalui Dana BOSP

Sebagian besar, Implementasi di satuan pendidikan didukung melalui Dana BOSP

Program Wajib Belajar 13 Tahun

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Asta Cita 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Program Prioritas Kemendikdasmen Penerjemahan Asta Cita 4

Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru

Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

Pengembangan Talenta dan Prestasi

Revitalisasi Satuan Pendidikan

Digitalisasi Pembelajaran

Penguatan Karakter: Gerakan 7KAIH dan Pagi Ceria

Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial

SPMB yang Berkeadilan

Penguatan Karakter: Pelatihan Guru BK dan Ke-BK-an

Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Penguatan Pendidikan Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi

Asta Cita 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur

Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

6 of 30

Sehingga, Dana BOSP menjadi instrumen pendanaan pendidikan yang strategis dalam mewujudkan akses, pemerataan, dan peningkatan mutu layanan pendidikan

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

Dana BOS

Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dana BOS terdiri dari:

  1. BOS Reguler
  2. BOS Afirmasi
  3. BOS Kinerja
  4. Sekolah Prestasi
  5. Sekolah Kinerja Terbaik

Dana BOP PAUD

Dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini

Dana BOP PAUD terdiri dari:

  1. BOP PAUD Reguler
  2. BOP PAUD Afirmasi
  3. BOP PAUD Kinerja Terbaik

Dana BOP Kesetaraan

Dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Dana BOP Kesetaraan terdiri dari:

  1. BOP Kesetaraan Reguler
  2. BOP Kesetaraan Afirmasi
  3. BOP Kesetaraan Kinerja Terbaik

7 of 30

Karakteristik Dana BOSP Reguler, Kinerja, dan Afirmasi

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

Pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penguatan akses pendidikan

Fokus disini

8 of 30

Ruang Lingkup BOP PAUD Kinerja, BOS Kinerja Terbaik, dan BOP Kesetaraan Kinerja

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

Sasaran, Kriteria Penerima, dan Besaran Alokasi Dana

BOP PAUD Kinerja

BOS Kinerja Terbaik

BOP Kesetaraan Kinerja

Sasaran

PAUD

SD, SMP, SMA, SMK, SLB

PKBM dan SKB

Kriteria

  • penerima Dana BOP PAUD Reguler pada tahun anggaran berkenaan;
  • Satuan Pendidikan memiliki kinerja terbaik dari Satuan Pendidikan yang melaksanakan survei lingkungan belajar PAUD di wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
  • penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan;
  • termasuk 10% Satuan Pendidikan yang memiliki kinerja terbaik yang melaksanakan asesmen Satuan Pendidikan
  • penerima Dana BOP Kesetaraan Reguler tahun anggaran berkenaan;
  • termasuk 10% Satuan Pendidikan yang memiliki kinerja terbaik yang melaksanakan asesmen Satuan Pendidikan

Besaran Alokasi Dana

Rp 16.500.000,-

SD: Rp 22.500.000,-

SMP: Rp 35.000.000,-

SMA/K: Rp 45.000.000,-

SLB: Rp 36.250.000,-

Rp 45.000.000,-

9 of 30

Pada skema ini, Kategori seleksi hanya diberikan berdasarkan pada satuan pendidikan yang sudah menunjukkan kinerja tinggi di Rapor Pendidikan, serta yang berhasil menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan afirmasi pada kelompok SES terbawah (dengan asumsi, kelompok SES terbawah terutama di daerah khusus/tertinggal sudah diberikan BOS Afirmasi).

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

Skema pemilihan satuan pendidikan berbasis Penghargaan Kinerja Berdasarkan Capaian Kompetitif

Klaster 1

Satuan pendidikan dengan kemajuan hasil AN (peningkatan capaian dari tahun sebelumnya) terbaik di antara seluruh satpen di setiap daerah sesuai kewenangan

Klaster 2

Satuan pendidikan dengan capaian AN terbaik pada tahun berkenaan di antara seluruh satpen di setiap daerah sesuai kewenangan

10 of 30

Kompetensi dan karakter murid akan tumbuh dengan baik jika satuan pendidikan bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, menyenangkan dan menantang.

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

Untuk penerima BOS dan BOP Kesetaraan, mekanisme seleksi satuan pendidikan menggunakan 9 indikator AN

Kualitas Hasil Belajar

Kualitas Lingkungan Belajar

  1. Hasil Belajar Literasi
  2. Hasil belajar numerasi

Karakter

  1. Kualitas Pembelajaran
  2. Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru
  3. Kepemimpinan Kepala Sekolah
  4. Iklim Keamanan
  5. Iklim Kebhinekaan
  6. Iklim Inklusivitas

Bobot

40%

Bobot

30%

Bobot

30%

11 of 30

  • Indikator Proses Belajar yang Sesuai Bagi Anak Usia Dini (D2)
  • Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi (D3)
  • Kemitraan dengan Orang Tua/Wali (E6) ditetapkan sebagai indikator prioritas PAUD karena secara langsung merepresentasikan mutu layanan pembelajaran esensial pada pendidikan anak usia dini.
  • Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (E2) dan Iklim Inklusivitas dan Kebinekaan (E3) berperan sebagai faktor pendukung yang memastikan terselenggaranya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menghargai keberagaman.

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

Untuk PAUD, mekanisme seleksi menggunakan 5 indikator SULINGJAR

Kualitas Lingkungan Belajar

  1. Proses Belajar yang Sesuai Bagi Anak Usia Dini (D2)
  2. Pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi (D3)
  3. Kemitraan dengan Orang Tua/Wali (E6)
  4. Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (E2)
  5. Iklim Inklusivitas dan Kebinekaan (E3)

12 of 30

Target dan Sasaran BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja Terbaik Tahun 2026

Jenis/Jenjang

Alokasi 2026 (Perpres)

Alokasi 2026 (Kepmen)

Selisih

Sasaran

Anggaran

Sasaran

Total Anggaran

Sisa

Total Anggaran

BOS Kinerja Terbaik

23.360

663.606.250

23.297

661.763.750

63

1.842.500

SD

15.015

337.837.500

14.980

337.050.000

35

787.500

SMP

4.490

157.150.000

4.487

157.045.000

3

105.000

SMA

1.665

74.925.000

1.665

74.925.000

-

-

SMK

1.635

73.575.000

1.630

73.350.000

5

225.000

SLB

555

20.118.750

535

19.393.750

20

725.000

BOP Kesetaraan Kinerja

1.283

57.735.000

1.224

55.080.000

59

2.655.000

PKBM/SKB

1.283

57.735.000

1.224

55.080.000

59

2.655.000

BOP PAUD Kinerja

2.570

42.405.000

2.530

41.745.000

40

660.000

PAUD

2.570

42.405.000

2.530

41.745.000

40

660.000

Total

27.213

763.746.250

27.051

758.588.750

162

5.157.500

13 of 30

Target dan Sasaran BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja Terbaik Tahun 2026 per provinsi (1/3)

No

Provinsi

BOP PAUD

BOS

BOP Kesetaraan

Sekolah

Alokasi

Sekolah

Alokasi

Sekolah

Alokasi

1

Provinsi Aceh

115

1,897,500,000

630

18,461,250,000

54

2,430,000,000

2

Provinsi Bali

45

742,500,000

330

8,938,750,000

14

630,000,000

3

Provinsi Banten

40

660,000,000

771

22,556,250,000

45

2,025,000,000

4

Provinsi Bengkulu

50

825,000,000

238

6,860,000,000

19

855,000,000

5

Provinsi D.I. Yogyakarta

25

412,500,000

282

7,973,750,000

13

585,000,000

6

Provinsi D.K.I. Jakarta

30

495,000,000

418

13,076,250,000

30

1,350,000,000

7

Provinsi Gorontalo

30

495,000,000

158

4,527,500,000

12

540,000,000

8

Provinsi Jambi

55

907,500,000

393

11,116,250,000

27

1,215,000,000

9

Provinsi Jawa Barat

135

2,227,500,000

3,078

88,360,000,000

223

10,035,000,000

10

Provinsi Jawa Tengah

175

2,887,500,000

2,537

68,275,000,000

90

4,050,000,000

11

Provinsi Jawa Timur

190

3,135,000,000

2,869

80,635,000,000

96

4,320,000,000

12

Provinsi Kalimantan Barat

70

1,155,000,000

696

19,612,500,000

22

990,000,000

13

Provinsi Kalimantan Selatan

65

1,072,500,000

426

11,628,750,000

31

1,395,000,000

14 of 30

Target dan Sasaran BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja Terbaik Tahun 2026 per provinsi (2/3)

No

Provinsi

BOP PAUD

BOS

BOP Kesetaraan

Sekolah

Alokasi

Sekolah

Alokasi

Sekolah

Alokasi

14

Provinsi Kalimantan Tengah

70

1,155,000,000

430

12,200,000,000

23

1,035,000,000

15

Provinsi Kalimantan Timur

50

825,000,000

337

9,886,250,000

15

675,000,000

16

Provinsi Kalimantan Utara

25

412,500,000

90

2,666,250,000

8

360,000,000

17

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

35

577,500,000

138

3,953,750,000

9

405,000,000

18

Provinsi Kepulauan Riau

35

577,500,000

183

5,483,750,000

14

630,000,000

19

Provinsi Lampung

75

1,237,500,000

762

21,840,000,000

31

1,395,000,000

20

Provinsi Maluku

55

907,500,000

324

9,531,250,000

13

585,000,000

21

Provinsi Maluku Utara

50

825,000,000

251

7,510,000,000

21

945,000,000

22

Provinsi Nusa Tenggara Barat

50

825,000,000

547

15,708,750,000

33

1,485,000,000

23

Provinsi Nusa Tenggara Timur

110

1,815,000,000

868

24,931,250,000

35

1,575,000,000

24

Provinsi Papua

40

660,000,000

140

4,118,750,000

7

315,000,000

25

Provinsi Papua Barat

34

561,000,000

97

2,806,250,000

8

360,000,000

26

Provinsi Papua Barat Daya

30

495,000,000

99

2,936,250,000

5

225,000,000

15 of 30

Target dan Sasaran BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, dan BOS Kinerja Terbaik Tahun 2026 per provinsi (3/3)

No

Provinsi

BOP PAUD

BOS

BOP Kesetaraan

Sekolah

Alokasi

Sekolah

Alokasi

Sekolah

Alokasi

27

Provinsi Papua Pegunungan

26

429,000,000

95

2,842,500,000

1

45,000,000

28

Provinsi Papua Selatan

20

330,000,000

87

2,370,000,000

6

270,000,000

29

Provinsi Papua Tengah

20

330,000,000

83

2,543,750,000

10

450,000,000

30

Provinsi Riau

60

990,000,000

626

17,933,750,000

28

1,260,000,000

31

Provinsi Sulawesi Barat

30

495,000,000

211

5,982,500,000

17

765,000,000

32

Provinsi Sulawesi Selatan

120

1,980,000,000

980

27,350,000,000

43

1,935,000,000

33

Provinsi Sulawesi Tengah

65

1,072,500,000

461

12,932,500,000

27

1,215,000,000

34

Provinsi Sulawesi Tenggara

85

1,402,500,000

411

11,990,000,000

42

1,890,000,000

35

Provinsi Sulawesi Utara

75

1,237,500,000

368

10,575,000,000

28

1,260,000,000

36

Provinsi Sumatera Barat

95

1,567,500,000

629

17,402,500,000

36

1,620,000,000

37

Provinsi Sumatera Selatan

85

1,402,500,000

753

21,485,000,000

33

1,485,000,000

38

Provinsi Sumatera Utara

165

2,722,500,000

1,501

42,762,500,000

55

2,475,000,000

Total

2,530

41,745,000,000

23,297

661,763,750,000

1,224

55,080,000,000

16 of 30

Penguatan Digitalisasi Pembelajaran

Tata Kelola Satuan Pendidikan

Penguatan Literasi Numerasi

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

Terdapat tiga aktivitas besar Dana BOSP Kinerja Terbaik dan penguatan digitalisasi pembelajaran menjadi fokus utama

1

2

3

  • Penguatan kapasitas
  • Penyusunan dan pengembangan konten pembelajaran
  • Langganan konten pembelajaran
  • Pengembangan digitalisasi pembelajaran untuk mendukung pemanfaatan Papan Interaktif Digital
  • Penyediaan buku digital
  • Penyediaan platform pembelajaran digital (LMS) yang terintegrasi dengan konten, asesmen, dll
  • Penguatan kapasitas
  • Penyediaan perangkat ajar dan bahan ajar
  • Kegiatan perlombaan dan kompetensi literasi dan numerasi
  • Perencanaan berbasis data
  • Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) satuan pendidikan
  • Kemitraan sekolah

17 of 30

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

Implementasi tiga aktivitas besar Dana BOSP Kinerja Terbaik melibatkan peran UPT BB/BPMP dalam rangka penguatan dan pendampingan

Penguatan Digitalisasi Pembelajaran

Penguatan Literasi dan Numerasi

Tata Kelola Satuan Pendidikan

1

2

3

Ketiga aktivitas utama dalam implementasi BOSP Kinerja Terbaik melibatkan UPT BPMP sebagai mitra pendamping untuk mengawal pelaksanaan program serta memastikan pencapaian indikator keberhasilan (KPI)

Peran UPT BBPMP/BPMP:

  • Menyusun desain implementasi (digital, literasi & numerasi, tata kelola)
  • Menyusun indikator keberhasilan (KPI)
  • Menyediakan pool resources (UPT, Dinas Pendidikan, Pejuang Digital/Komunitas lainnya)
  • Menetapkan model klaster dan resources
  • Melakukan sosialisasi pada Pemda dan satuan pendidikan
  • Melakukan monitoring, supervisi, & evaluasi berbasis KPI
  • Menjamin mutu pelaksanaan

18 of 30

Tujuan Besar Pendampingan UPT:

Memastikan Program Prioritas Pendidikan Terimplementasi Secara Berkualitas dan Berdampak pada Mutu Pembelajaran

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

INPUT:

Pendampingan UPT

  • Perencanaan berbasis data
  • Penyusunan desain implementasi
  • Penetapan KPI
  • Monitoring dan supervisi
  • Quality control pelaksanaan

  • Penguatan Digitalisasi Pembelajaran
  • Penguatan Literasi dan Numerasi
  • Penguatan Tata Kelola Satuan Pendidikan

OUTPUT:

Implementasi Program Berkualitas

Outcome:

Perubahan Praktik Pembelajaran di Sekolah

  • Pembelajaran lebih aktif dan bermakna
  • Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran
  • Penguatan budaya literasi dan numerasi
  • Pengelolaan sekolah yang lebih efektif

Impact

Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Hasil Belajar Murid

19 of 30

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

Implementasi BOSP Kinerja dirancang dalam kerangka SPMI untuk Mendorong Peningkatan Mutu Pembelajaran yang Berkelanjutan

Pemanfaatan PID

Konten Pembelajaran

Penguatan Digitalisasi Pembelajaran

  • Perencanaan berbasis data
  • SPMI

Tata Kelola

Bimtek, Pameran Karya, Perlombaan

Penguatan Litnum

Penguatan tata kelola menjadi tahapan awal yang penting agar pemanfaatan Dana BOSP Kinerja mampu mendukung program peningkatan kapasitas dan digitalisasi secara lebih terarah dan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dalam kerangka SPMI

1

2

3

penguatan tata kelola SPMI didukung dengan digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan platform teknologi, dan konten digital

Implementasi tata kelola SPMI yang didukung dengan digitalisasi pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan hasil belajar murid melalui capaian literasi numerasi

20 of 30

KPI BOSP Kinerja:

Digitalisasi Pembelajaran, Litnum, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

No

Indikator KPI

Target

Sumber Data

  1. Digitalisasi Pembelajaran

A1

% sekolah penerima BOSKIN yang sudah menerima PID, memanfaatkan Papan Interaktif Digital (PID)

100%

Dashboard Digitalisasi

A2

% Sekolah penerima boskin telah memanfaatkan rumah pendidikan untuk proses pembelajaran

100%

Dashboard Digitalisasi

A3

% sekolah yang melaporkan penggunaan dana BOSKIN untuk digitalisasi

100%

Dashboard ARKAS/ Metabase

  1. Literasi dan Numerasi

B1

% sekolah penerima BOSKIN yang meningkat capaian Literasinya

50%

Hasil Asesmen 2026 (Rapor Pendidikan)

B2

% sekolah penerima BOSKIN yang meningkat capaian Numerasinya

50%

Hasil Asesmen 2026 (Rapor Pendidikan)

B3

% sekolah yang melaporkan penggunaan dana BOSKIN untuk literasi dan numerasi

100%

Dashboard ARKAS/Metabase

21 of 30

KPI BOSP Kinerja:

Digitalisasi Pembelajaran, Litnum, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan

Kolaborasi dan ekosistem dukungan masih beragam

No

Indikator KPI

Satuan

Sumber Data

  1. Tata Kelola Satuan Pendidikan

C1

% sekolah penerima BOSKIN yang telah memanfaatkan Rapor Pendidikan untuk Perencanaan

100%

Dashboard ARKAS

C2

% sekolah yang melaporkan penggunaan dana BOSKIN untuk tata kelola satuan pendidikan

100%

Metabase

C3

% sekolah penerima BOSKin yang meningkat indeks SNP dalam proses SPMI

50%

Dashboard

22 of 30

Peran Para Pihak

  • Menetapkan regulasi, kebijakan umum, dan panduan pelaksanaan pemanfaatan dana BOSP Kinerja Terbaik.
  • Menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan satdik penerima Memberikan penguatan kapasitas kepada fasilitator nasional.
  • Menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan fasilitas nasional.
  • Menyediakan dan mengelola infrastruktur sistem informasi terintegrasi (ARKAS, SIPLah, Rumah Pendidikan) dan dasbor pemantauan perkembangan.

Pusat

  • Bertindak sebagai integrator, fasilitator, pendamping, dan pengawas utama pelaksanaan program di wilayah kerjanya.
  • Menyelenggarakan kegiatan persiapan (pemetaan, penguatan kapasitas fasilitator daerah, sosialisasi, dan rakortek).
  • Mengalokasikan anggaran DIPA UPT Kemendikdasmen untuk mendukung skema pembiayaan program.
  • Melakukan monitoring, evaluasi, serta pengelolaan data laporan dari instrumen digital.

UPT

  • Melakukan pembinaan, dan pengawasan di tingkat daerah.
  • Melakukan reviu, verifikasi, dan memberikan persetujuan atas usulan RKAS BOSP Kinerja Terbaik yang diinput satdik di ARKAS.
  • Mendorong dan memfasilitasi pembentukan gugus belajar.
  • Memetakan kebutuhan fasilitator daerah bersama UPT Kemendikdasmen.

Dinas

  • Membentuk Tim BOSP Sekolah
  • Menyusun RKAS yang berorientasi pada penguatan SPMI, penguatan litnum, dan penguatan digitalisasi pembelajaran berdasarkan Rapor Pendidikan.
  • Melaksanakan anggaran secara bertanggung jawab
  • Melaksanakan kegiatan, mempublikasikan hasil, serta melakukan pengimbasan praktik baik kepada satdik lain di sekitar

Sekolah

 

 

23 of 30

Linimasa pelaksanaan

24 of 30

RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN BOSP KINERJA TERBAIK

Penguatan literasi dan numerasi; merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan yang mendukung penguatan kemampuan dasar literasi dan numerasi, seperti:

1)  pelatihan;

2)  penyediaan perangkat dan bahan ajar penunjang; dan/atau

3)  kegiatan perlombaan dan kompetensi literasi dan numerasi.

Penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran; merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan yang mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, seperti:

1)  pelatihan;

2)  penyusunan dan pengembangan konten pembelajaran;

3)  pengembangan digitalisasi pembelajaran untuk mendukung pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID);

25 of 30

4)  pengadaan buku digital berbasis sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika termasuk pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial; dan/atau

5)  pengadaan platform pembelajaran digital (Learning

Management System/LMS) yang terintegrasi dengan konten pembelajaran, perangkat asesmen, dan analisis belajar dan/atau langganan konten multimedia pembelajaran berupa video, animasi, audio interaktif, dan bahan ajar digital lainnya termasuk untuk mendukung PID.

Penguatan tata kelola Satuan Pendidikan; merupakan komponen penggunaan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya di Satuan Pendidikan, seperti:

1)  perencanaan berbasis data;

2)  implementasi sistem penjaminan mutu internal Satuan Pendidikan;

3)  kemitraan sekolah; dan/atau

4)  kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan.

26 of 30

Terdapat tiga aktivitas besar Dana BOSP Kinerja Terbaik dan penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran akan menjadi fokus utama

Penguatan Digitalisasi Pembelajaran

Penguatan Literasi dan Numerasi

Tata Kelola Satuan Pendidikan

1

2

3

KEGIATAN 1 : BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Gugus Belajar bersama Fasilitator Daerah (Agustus – Sept)

  1. Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembelajaran
  2. Bimbingan Teknis Literasi dan Numerasi
  3. Bimbingan Teknis Tata Kelola Satuan Pendidikan

Kegiatan dilaksanakan secara bergiliran di 3 sekolah per gugus belajar

27 of 30

KEGIATAN 2 : IMPLEMENTASI

Gugus Belajar bersama Fasilitator Daerah (Sept – Okt)

  1. Implementasi Digitalisasi Pembelajaran
  2. Implementasi Literasi dan Numerasi
  3. Implementasi Tata Kelola Satuan Pendidikan

Kegiatan dilaksanakan secara bergiliran di 3 sekolah per gugus belajar

KEGIATAN 3 : IHT

Satuan Pendidikan bersama Fasilitator Daerah (Sept – Okt)

Implementasi Digitalisasi Pembelajaran/Litnum/Rapor Pendidikan

28 of 30

KEGIATAN 4 : Pengimbasan ke Satuan Pendidikan Terdekat (non Boskin)

tanpa melibatkan Fasilitator daerah

  • Implementasi Digitalisasi Pembelajaran/Litnum/Rapor Pendidikan

KEGIATAN 5 :

  • Kegiatan lain yang relevan menunjang Digitalisasi Pembelajaran/Litnum/Rapor Pendidikan

Seperti : Lomba, penyusunan dan pengembangan konten dll..

29 of 30

Langkah-langkah Pemetaan Gugus Belajar :

  1. Masing-masing Kabupaten/Kota menentukan jumlah Gugus Belajar dari jumlah sekolah penerima BOSkin
  2. Menentukan sekolah ke dalam gugus belajar (minimal 6 sekolah per gugus belajar) dengan pertimbangan jarak antar sekolah yang terdekat dan mudah diakses
  3. Dimungkinkan akan ada gugus belajar dengan jumlah sekolah yang lebih atau kurang dari 6 (bila tidak ada sekolah yang terdekat atau jumlahnya ganjil)

30 of 30

Terima Kasih