KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
REGULASI INOVASI DAERAH
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG
INOVASI DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG
SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE)
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG
PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ INSENTIF INOVASI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 555/13100/SJ
TENTANG
PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTIM PEMERINTAHAN BERBAISI ELEKTRONIK
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
SISTIM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNDANG UNDANG
NOMOR 061-5449 TAHUN 2019
TENTANG
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
UNDANG UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
SATU DATA INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN
3
INOVASI DAERAH
DEFENISI
Inovasi Daerah 🡺 pembaharuan dalam 🡺 penyelenggaraan pemerintahan daerah 🡺 meningkatkan kinerja pemda
KRITERIA
PRINSIP-PRINSIP
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BENTUK
JENIS
INISIATOR
EFEKTIVITAS
EFISIENSI
1
2
DILAKUKAN
SECARA TERBUKA
5
6
BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN UMUM
TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN
3
4
PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN
MEMENUHI NILAI
KEPATUTAN
7
8
DAPAT
DIPERTANGGUNG-
JAWABKAN
PERLINDUNGAN HUKUM
ASN TIDAK BISA DIPIDANA JIKA UJI COBA INOVASI DAERAH TIDAK MENCAPAI SASARAN SEPERTI YANG DITETAPKAN (UU.32.2014) *SKB
4
UU.23/2014
DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN INOVASI
DAERAH WAJIB MELAPORKAN INOVASI DAERAH KEPADA MENDAGRI.
KEMENDAGRI MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH.
PERLINDUNGAN HUKUM:
BILA INOVASI YANG TELAH MENJADI KEBIJAKAN PEMDA GAGAL/TIDAK MENCAPAI SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN ASN TIDAK DAPAT DIPIDANA
D A S A R
PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ INSENTIF INOVASI DAERAH
UU NO. 23 TH 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
PP NO. 38 TH 2017
TTG INOVASI DAERAH
PP.38/2017
PASAL 386
PASAL 389
PERMENDAGRI 104/2018
PASAL 388 (7),(9)
PASAL 22(1),23,24(1)
PASAL 3 (1)
UU.23/2014
UU.23/2014
PEMERINTAH MEMBERIKAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF (IGA & DID).
UU.23/2014
PP.38/2017
PERMENDAGRI 104/2018
PASAL 388 (11)
PASAL 22 (2)
PASAL 3 (1)
PERMENDAGRI NO. 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN & PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ INSENTIF INOVASI DAERAH
5
ASPEK, VARIABEL DAN INDIKATOR
INDEKS INOVASI DAERAH
SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH
INSTITUSI
SATUAN INOVASI
INFRASTRUKTUR
OUTPUT PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KECEPATAN BISNIS PROSES
KECANGGIHAN
PRODUK
HASIL KREATIF
12. NILAI IPM *
13. PENGHARGAAN INOVATOR
34. KEMANFAATAN INOVASI *
35. MONITORING DAN EVALUASI
36. KUALITAS INOVASI DAERAH *
31. ONLINE SISTEM 33. KECEPATAN INOVASI *
32. REPLIKASI
17. REGULASI INOVASI DAERAH * 20. PENGUNAAN IT
18. KETERSEDIAAN SDM INOVASI DAERAH * 21. BIMTEK INOVASI
19. DUKUNGAN ANGGARAN 22. PROGRAM/KEG INOVASI PD DALAM RKPD
27. PEDOMAN TEKNIS INOVASI 29. KEMUDAHAN PROSES INOVASI
28. KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN 30. PENYELESAIAN PENGADUAN
23. KETERLIBATAN AKTOR INOVASI 25. JEJARING INOVASI
24. PELAKSANA INOVASI DAERAH 26. SOSIALISASI INOVASI DAERAH
36
INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH
8
VARIABEL
2
ASPEK
SUMBER DAYA MANUSIA
14. JUMLAH INOVASI DAERAH 15. JML PENELITIAN/KAJIAN INOVASI
16. ROADMAP SIDA
JUMLAH INOVASI, EKOSISTEM INOVASI, DAN KAJIAN
* MANDATORI/WAJIB
5 INDIKATOR WAJIB
11 INDIKATOR WAJIB
6
7
PERSYARATAN, METODE DAN KRITERIA PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH
SKOR DAN PREDIKAT
Sangat Inovatif : 60,00-100,00
Inovatif : 30,00-59,99
Kurang Inovatif : 0,01-29,99
Tidak Dapat Dinilai : 0
1
PELAKSANAAN/IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH YANG DILAPORKAN MERUPAKAN INOVASI YANG BARU DAN/ MENGANDUNG UNSUR KEBAHARUAN
TELAH DILAKSANAKAN/DITERAPKAN MAKSIMAL SELAMA 2 (DUA) TAHUN
PELAKSANAAN INOVASI YANG DILAPORKAN DIBIAYAI DENGAN DANA APBD DAN/ DARI SUMBER PEMBIAYAAN LAIN YANG SAH
MEMBERIKAN DAMPAK/MANFAAT BAGI DAERAH DAN MASYARAKAT SERTA BERSIFAT KEBERLANJUTAN
INOVASI YANG DILAKSANAKAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
DAPAT DIREPLIKASI
2
3
4
5
6
PERSYARATAN UMUM PENGISIAN INDEKS INOVASI DAERAH
METODE PENILAIAN
7
PARTISIPASI INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2018-2021
TAHUN | SANGAT INOVATIF | INOVATIF | KURANG INOVATIF | TIDAK DAPAT DINILAI ( DISCLAIMER ) | TINGKAT PARTISIPASI | JUMLAH INOVASI |
2018 | 10 PROVINSI 43 KABUPATEN 26 KOTA | 2 PROVINSI 14 KABUPATEN 5 KOTA | 11 PROVINSI 87 KABUPATEN 15 KOTA | 11 PROVINSI 62 KABUPATEN 46 KOTA | 23 PROVINSI 144 KABUPATEN 21 KOTA | 3.718 |
| ||||||
2019 | 12 PROVINSI 71 KABUPATEN 36 KOTA | 2 PROVINSI 25 KABUPATEN 5 KOTA | 13 PROVINSI 79 KABUPATEN 17 KOTA | 7 PROVINSI 244 KABUPATEN 17 KOTA | 27 PROVINSI 175 KABUPATEN
| 8.016 |
260 (38 %) | 116 % | |||||
2020 | 21 PROVINSI 131 KABUPATEN 43 KOTA | 3 PROVINSI 30 KABUPATEN 11 KOTA | 10 PROVINSI 199 KABUPATEN 36 KOTA | 0 PROVINSI 55 KABUPATEN 3 KOTA | 34 PROVINSI 360 KABUPATEN
| 17.779 |
484 ( 86 %) | 122 % | |||||
2021 | 8 PROVINSI 17 KABUPATEN 12 KOTA | 22 PROVINSI 234 KABUPATEN 60 KOTA | 4 PROVINSI 141 KABUPATEN 21 KOTA | 0 PROVINSI 23 KABUPATEN 0 KOTA | 34 PROVINSI 392 KABUPATEN 93 KOTA | 25.124 |
519 (7,2%) | 41,3 % |
JUMLAH PEMDA 542 (PROVINSI 34, KABUPATEN 415, KOTA 93)
79
21
113
119
119
32
109
268
195
44
245
58
188
37
316
166
23
8
HASIL INDEKS INOVASI DAERAH KAB. BANTUL TAHUN 2021
PETA KEKUATAN INOVASI KAB. BANTUL TAHUN 2020-2021
BERDASARKAN VARIABEL UKUR
˅ JUMLAH INOVASI
˅ RANKING
RANKING KABUPATEN BANTUL 2018-2021:
87/415 KABUPATEN
TAHUN 2018
172/514 KOTA & KAB TAHUN 2019
65/415 KABUPATEN
TAHUN 2020
185/415 KABUPATEN
TAHUN 2021
PREDIKAT:
KURANG INOVATIF(2018)
KURANG INOVATIF (2019)
SANGAT INOVATIF (2020)
INOVATIF (2021)
JUMLAH INOVASI YANG DI INPUT
68 INOVASI
42 INOVASI PENERAPAN
13 INOVASI UJI COBA
13 INOVASI INISIATIF
JUMLAH INOVASI YANG DIREVIEW & SCORE HASIL VALIDASI TAHUN 2021:
18 INOVASI DIREVIEW
6 INOVASI DITOLAK
40,97 SCORE
BERDASARKAN VARIBEL UKUR INDEKS INOVASI DAERAH, KAB. BANTUL MENGALAMI PENINGKATAN PADA SEBAGIAN BESAR VARIABEL UKUR DI TAHUN 2021 NAMUN TERHADAP PENURUNAN PADA VARIABEL INSTITUSI.
No. | Nama Pemda | Ranking Perklaster |
1. | Kab. Gunung Kidul | 55 |
2. | Kab. Sleman | 65 |
3. | Kab. Bantul | 185 |
4. | Kab. Kulonprogo | 37 |
5. | Kota Yogyakarta | 5 (Klaster Kota) |
6. | Provinsi DIY | 30 (Klaster Provinsi) |
REKAPITULASI RANKING PERKLASTER
Hasil ini merupakan hasil rekapitulasi akhir yang telah melalui verifikasi dan validasi secara berlapis dengan melibatkan pihak eksternal secara independen
REKAPITULASI INOVASI DAERAH DITERIMA DAN DITOLAK
KABUPATEN TERINOVATIF DAN BANTUL TAHUN 2021
JUMLAH INOVASI PEMERINTAH KAB BANTUL TAHUN 2021
JUMLAH INOVASI BERDASARKAN URUSAN
ANALISIS DATA:
FAKTA
ANALISA DATA/FAKTA/REKOMENDASI:
ANALISIS SINGKAT DATA INOVASI KABUPATEN BANTUL TH. 2021
TINGKAT KETERISIAN PARAMETER IID TAHUN 2021 KAB BANTUL
TINGKAT KEMATANGAN INOVASI DAERAH KAB BANTUL�TAHUN 2021
SKOR INOVASI KAB BANTUL
DAFTAR INOVASI DAERAH KAB BANTUL YANG DITOLAK
NAMA INOVASI DAERAH | DESKRIPSI |
AKSI SIMPATI (Akta Kematian Sehari Jadi) | Inovasi menggunakan media sosial sederhana yaitu whatsapp dan email |
DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUATAN APD ( MASKER DAN COVERALL) | Kegiatan rutinitas covid-19 dan UKM |
ELODEA (pEmanfaatan Lahan kOsong Di kantor kEcamatan sAnden) | Daftar Kegiatannya Bukan Inovasi Daerah karena termasuk jenis kegiatan Lingkungan Rutinitas |
LEONTIN MAS (Legalisir Online Mudah Akurat Simpel) | Inovasi menggunakan media sosial email |
Ruang Milenial Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Inovasi menggunakan media sosial sederhana whatsapp, email, facebook, intagram, youtube dan web pemda |
SITI CERIA (Sistem Terintergrasi Layanan Rekam KTP yang Cepat, Rensponsif, Informatif, Akurat dan Efektif) | Inovasi di Tingkat Nasional |
18
18
DAFTAR KEGIATAN BUKAN INOVASI DAERAH
Jenis kegiatan | Keterangan |
Kegiatan rutinitas | kegiatan yang tidak memiliki unsur nilai nilai kebaharuan (nilai sama), seperti pengadaan, pengkajian, penelitian, penyediaan sarpras. |
Kegiatan menyusun modul | kegiatan yang hanya menyusun dokumen, sop, panduan. |
Kegiatan sementara | kegiatan rapat, FGD, kegiatan insidentil lainya. |
Festival/carnaval | kegiatan yang dilaksanakan dalam pagelaran. |
Slogan | kegiatan menghadirkan slogan-slogan. |
Kegiatan lingkungan rutinitas | bank sampah, menanam pohon tanpa ada proses kebaharuan. |
Inovasi menggunakan media sosial sederhana | inovasi hanya whatsapp, google drive, email, facebook, instagram, youtube. (tanpa menarasikan ide perubahannya apa) |
Kegiatan RT | kegiatan rutinitas warga, misalkan membersihkan tempat sekitar. |
Kegiatan rutinitas covid-19 | Misalkan tanggap covid-19, pemulasaran, metode tracing-tracking Covid-19 yang biasa saja, (inovasi penerapan prokes masih tergolong inovasi). |
Kegiatan olah raga bersama | rutinitas olah raga. |
Kegiatan UKM rutinitas | pembuatan tas, baju, olahan makanan ringan, cenderamata. |
Gerakan | kegiatan yang menghadirkan moto saja. |
Bukan urusan pemda | kegiatan inovasi yang datangnya dari pemerintah pusat. |
Kegiatan swasta | inovasi dari kalangan bisnis tanpa ada binaan pemda. |
Tempat wisata
| tempat tempat wisata tanpa adanya proses kebaharuan. |
Jenis Kegiatan | Keterangan |
Gerakan rasa
| kegiatan membangkitkan rasa jiwa besar, semangat pantang menyerah. |
Geografi | kegiatan melakukan pematokan, batas wilayah tanpa pembaharuan, pemetaan. |
Posko | monumen, posko-posko. |
Demo, uji coba | kegiatan demo, tutorial, uji coba. |
Call center | kegiatan yang hanya membuat pengaduan lewat telp. |
Bimbel | kegiatan rutinitas bimbel gratis. |
Kegiatan kunjungan | kegiatan yang dilaksanakan mengunjungi/roadshow. |
Pembuatan baju | membuat baju batik, dengan cara sederhana. |
Kegiatan posyandu | kegiatan yang dilakukan rutinitas/seharusnya. |
Paten | pelayanan terpadu kecamatan (program dari pusat). |
Tes | inovasi yang hanya di input untuk uji coba. |
Website | Inovasi pembuatan website sederhana. |
Perpustakaan
| pos membaca sederhana, perpustakaan keliling, kecuali ada pembaharuan. |
Proposal inovasi | Rancang bangun proposal inovasi kurang dari 300 kata |
Kegiatan harian | Senin ceria, rabu segar, senam minggu. |
Merupakan inovasi yang dilakukan oleh K/L di tingkat nasional, seperti | Inovasi K/L |
19
19
DAFTAR INOVASI YANG DILAKUKAN OLEH K/L DI TINGKAT NASIONAL YANG BUKAN MERUPAKAN INOVASI DAERAH
DAFTAR INOVASI NASIONAL | ||
SIPKD | SIKuaD | Sikeuda |
SIMAKDA | SIMRAL | SAKD |
SIManual | SIAP | e-SAKIP |
SIMDA | SAKTI | E-BPHTB |
SIPD | SIPC | E-Kinerja |
SITARIDA | SATRIA | E-SPPT |
SIPPKD | LGS4 | SIDUPER |
SIKEU | SIKD | SAMSAT Online Nasional |
e-LPPD | e-planning | e-LHKPN |
SiCantik | Puja Indah | OSS |
SiMaya | PNSMail | PNSBox |
Mantra | e-KTP | SPSE |
Pedulilindungi | Siskeudes | SIMDADesa |
LAPOR | Si Harka/e-LHKASN | SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan |
e-Filling | saPa | SISKEUDES/SIMPA-DES |
SAPA mektan | e-Perda | SIRUP |
SDGS Desa | KRISNA |
|
PENGISIAN
SATUAN INOVASI DAERAH
ASPEK SATUAN PEMERINTAH DAERAH
NO | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | BOBOT | PARAMETER 1 | PARAMETER 2 | PARAMETER 3 |
1 | Visi dan Misi* | Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir) | 1 | Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi | Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi | Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi |
2 | Tingkat Lembaga* Kelitbangan | Tingkatan struktur Badan litbang daerah (Dokumen Tahun Terakhir) | 3 | Unit litbang ditangani setara eselon IV | Unit litbang ditangani setara eselon III | Unit litbang ditangani setara eselon II |
3 | APBD Tepat Waktu | Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir | 2 | Penetapan APBD tepat waktu hanya satu kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir | Penetapan APBD tepat waktu dua tahun berturut-turut | Penetapan APBD tepat waktu tiga tahun berturut-turut |
4 | Kualitas Peningkatan Perizinan* | Peningkatan persentase jumlah izin DPMPTSP (T-1 dikurangi T-2) | 1.5 | 1-3 % | 4-6 % | ≥7% |
5 | Jumlah Pendapatan Perkapita* | Peningkatan Besarnya pendapatan rata rata penduduk (T-1 dikurangi T-2) | 1 | Kurang dari -3,7% | -3,7% s.d. 0% | Lebih dari 0% |
6 | Tingkat Pengangguran Terbuka* | Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (-(T-1 dikurangi T-2) | 1 | ≤ -1,83% | -1,84% s.d 0,00% | ≥ 0,01% |
7 | Jumlah Peningkatan Investasi* | Jumlah peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2)
| 1 | ≤ 1,5% | 1,6% s.d. 2,5% | ≥ 2,6% |
8 | Jumlah Peningkatan PAD* | Jumlah Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-1 dikali 100 | 1.5 | 1-5 % | 6-10 % | 11% keatas |
9 | Opini BPK* | Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1) | 1 | TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ Adverse Opinion | WDP/Qualified Opinion | WTP/ unqualified Opinion |
INDIKATOR DAN PARAMETER INDEKS INOVASI DAERAH
21
21
ASPEK SATUAN PEMERINTAH DAERAH
NO | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | BOBOT | PARAMETER 1 | PARAMETER 2 | PARAMETER 3 |
10 | Nilai Capaian Lakip* | Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1) | 1 | Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir | Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir | Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir |
11 | Penurunan Angka Kemiskinan* | Penurunan Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentas penduduk miskin (Data BPS. –[(T-1) - (T-2)] atau [(T-2) - (T-1)]) | 1 | ≤ -0,57% | -0,56% s.d 0% | ≥ 0,01% |
12 | Jumlah Inovasi | Jumlah Inovasi yang dilaporkan, terhitung otomatis oleh sistem | 0,2 | Dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah 40, apabila pemda melaporkan ≥200 inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal. | ||
13 | Nilai IPM* | Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2) | 1 | ≤ -0,28 | -0,27 s.d. 0,26 | ≥0,27 |
14 | Penghargaan bagi Inovator | Penghargaan (Reward) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir) | 1 | Pemberian Piagam Penghargaan | Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/insentif | Pemberian Piagam Penghargaan, insentif serta menerapkan ide inovasinya |
15 | Jumlah Penelitian atau Kajian yang Mendukung Inovasi | Jumlah produk kelitbangan yang menghasilkan Inovasi | 2 | 1-3 Penelitian/ Kajian | 4-7 Penelitian /Kajian | >7 Penelitian /Kajian |
16 | Roadmap SIDa | Peta Jalan sistem inovasi daerah (Dokumen SIDa terakhir) | 1 | Masih berbentuk rancangan dokumen SIDa | Telah membuat dokumen SIDa yang telah disepakati | Telah membuat dokumen SIDa dan ditetapkan dalam Perkada |
Lanjutan INDIKATOR DAN PARAMETER INDEKS INOVASI DAERAH
22
22
NO | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | BOBOT | PARAMETER 1 | PARAMETER 2 | PARAMETER 3 |
17 | Regulasi Inovasi Daerah* | Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah | 4 | SK Kepala Perangkat Daerah | SK Kepala Daerah | Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah |
18 | Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah* | Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir) | 2 | 1-10 SDM | 11-30 SDM | Lebih dari 31 keatas |
19 | Dukungan Anggaran | Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan) | 4 | Anggaran tersedia pada kegiatan inisiasi inovasi daerah | Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah | Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah |
20 | Penggunaan IT | Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan | 2 | Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik | Pelaksanaan kerja secara elektronik | Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring |
21 | Bimtek Inovasi | Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah | 2 | Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek | Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek | Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek |
22 | Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah | 2 | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir |
23 | Keterlibatan Aktor Inovasi | Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2) | 1 | Inovasi melibatkan 4 aktor | Inovasi melibatkan 5 aktor | Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor |
24 | Pelaksana Inovasi Daerah | Penetapan tim pelaksana inovasi daerah | 2 | Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah | Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah | Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah |
ASPEK SATUAN INOVASI DAERAH
INDIKATOR DAN PARAMETER INDEKS INOVASI DAERAH
23
23
NO | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | BOBOT | PARAMETER 1 | PARAMETER 2 | PARAMETER 3 |
25 | Jejaring Inovasi | Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir) | 1 | Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah | Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah | Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih |
26 | Sosialisasi Inovasi Daerah | Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) | 2 | Foto kegiatan berspanduk | URL Media Sosial | Media Berita |
27 | Pedoman Teknis | Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ manual book | 2 | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online |
28 | Kemudahan Informasi layanan | Kemudahan mendapatkan informasi layanan | 2 | Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken | Layanan Email/Media Sosial | Layanan melalui aplikasi online |
29 | Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan | Waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil inovasi | 2 | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari |
30 | Penyelesaian Layanan Pengaduan | Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir | 2 | ≤ 30% | 31% s.d. 60% | ≥61% |
31 | Online Sistem | Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir) | 2 | Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media | Ada dukungan melalui web aplikasi | Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios) |
32 | Replikasi | Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1) | 2 | Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain | Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain | Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain |
33 | Kecepatan Inovasi* | Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. | 3 | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 8 bulan keatas | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 4-7 bulan | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-3 bulan |
34 | Kemanfaatan Inovasi* | Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir) | 5 | Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang | Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang | Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas |
35 | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) | 3 | Hasil laporan monev internal PD | Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat | Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian |
36 | Kualitas Inovasi Daerah* | Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) | 5 | Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi | Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi | Memenuhi 5 unsur substansi |
ASPEK SATUAN INOVASI DAERAH
Lanjutan INDIKATOR DAN PARAMETER INDEKS INOVASI DAERAH
24
24
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
2021
TERIMA KASIH
REGULASI INOVASI DAERAH
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG
INOVASI DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG
SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE)
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG
PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ INSENTIF INOVASI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 555/13100/SJ
TENTANG
PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTIM PEMERINTAHAN BERBAISI ELEKTRONIK
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
SISTIM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNDANG UNDANG
NOMOR 061-5449 TAHUN 2019
TENTANG
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
UNDANG UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
SATU DATA INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN
26
INOVASI DAERAH
DEFENISI
Inovasi Daerah 🡺 pembaharuan dalam 🡺 penyelenggaraan pemerintahan daerah 🡺 meningkatkan kinerja pemda
KRITERIA
PRINSIP-PRINSIP
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BENTUK
JENIS
INISIATOR
EFEKTIVITAS
EFISIENSI
1
2
DILAKUKAN
SECARA TERBUKA
5
6
BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN UMUM
TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN
3
4
PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN
MEMENUHI NILAI
KEPATUTAN
7
8
DAPAT
DIPERTANGGUNG-
JAWABKAN
PERLINDUNGAN HUKUM
ASN TIDAK BISA DIPIDANA JIKA UJI COBA INOVASI DAERAH TIDAK MENCAPAI SASARAN SEPERTI YANG DITETAPKAN (UU.32.2014) *SKB
27
UU.23/2014
DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN INOVASI
DAERAH WAJIB MELAPORKAN INOVASI DAERAH KEPADA MENDAGRI.
KEMENDAGRI MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH.
PERLINDUNGAN HUKUM:
BILA INOVASI YANG TELAH MENJADI KEBIJAKAN PEMDA GAGAL/TIDAK MENCAPAI SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN ASN TIDAK DAPAT DIPIDANA
D A S A R
PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ INSENTIF INOVASI DAERAH
UU NO. 23 TH 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
PP NO. 38 TH 2017
TTG INOVASI DAERAH
PP.38/2017
PASAL 386
PASAL 389
PERMENDAGRI 104/2018
PASAL 388 (7),(9)
PASAL 22(1),23,24(1)
PASAL 3 (1)
UU.23/2014
UU.23/2014
PEMERINTAH MEMBERIKAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF (IGA & DID).
UU.23/2014
PP.38/2017
PERMENDAGRI 104/2018
PASAL 388 (11)
PASAL 22 (2)
PASAL 3 (1)
PERMENDAGRI NO. 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN & PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ INSENTIF INOVASI DAERAH
28
ASPEK, VARIABEL DAN INDIKATOR
INDEKS INOVASI DAERAH
SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH
INSTITUSI
SATUAN INOVASI
INFRASTRUKTUR
OUTPUT PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KECEPATAN BISNIS PROSES
KECANGGIHAN
PRODUK
HASIL KREATIF
12. NILAI IPM *
13. PENGHARGAAN INOVATOR
34. KEMANFAATAN INOVASI *
35. MONITORING DAN EVALUASI
36. KUALITAS INOVASI DAERAH *
31. ONLINE SISTEM 33. KECEPATAN INOVASI *
32. REPLIKASI
17. REGULASI INOVASI DAERAH * 20. PENGUNAAN IT
18. KETERSEDIAAN SDM INOVASI DAERAH * 21. BIMTEK INOVASI
19. DUKUNGAN ANGGARAN 22. PROGRAM/KEG INOVASI PD DALAM RKPD
27. PEDOMAN TEKNIS INOVASI 29. KEMUDAHAN PROSES INOVASI
28. KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN 30. PENYELESAIAN PENGADUAN
23. KETERLIBATAN AKTOR INOVASI 25. JEJARING INOVASI
24. PELAKSANA INOVASI DAERAH 26. SOSIALISASI INOVASI DAERAH
36
INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH
8
VARIABEL
2
ASPEK
SUMBER DAYA MANUSIA
14. JUMLAH INOVASI DAERAH 15. JML PENELITIAN/KAJIAN INOVASI
16. ROADMAP SIDA
JUMLAH INOVASI, EKOSISTEM INOVASI, DAN KAJIAN
* MANDATORI/WAJIB
5 INDIKATOR WAJIB
11 INDIKATOR WAJIB
29
30
PERSYARATAN, METODE DAN KRITERIA PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH
SKOR DAN PREDIKAT
Sangat Inovatif : 60,00-100,00
Inovatif : 30,00-59,99
Kurang Inovatif : 0,01-29,99
Tidak Dapat Dinilai : 0
1
PELAKSANAAN/IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH YANG DILAPORKAN MERUPAKAN INOVASI YANG BARU DAN/ MENGANDUNG UNSUR KEBAHARUAN
TELAH DILAKSANAKAN/DITERAPKAN MAKSIMAL SELAMA 2 (DUA) TAHUN
PELAKSANAAN INOVASI YANG DILAPORKAN DIBIAYAI DENGAN DANA APBD DAN/ DARI SUMBER PEMBIAYAAN LAIN YANG SAH
MEMBERIKAN DAMPAK/MANFAAT BAGI DAERAH DAN MASYARAKAT SERTA BERSIFAT KEBERLANJUTAN
INOVASI YANG DILAKSANAKAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
DAPAT DIREPLIKASI
2
3
4
5
6
PERSYARATAN UMUM PENGISIAN INDEKS INOVASI DAERAH
METODE PENILAIAN
30
PARTISIPASI INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2018-2021
TAHUN | SANGAT INOVATIF | INOVATIF | KURANG INOVATIF | TIDAK DAPAT DINILAI ( DISCLAIMER ) | TINGKAT PARTISIPASI | JUMLAH INOVASI |
2018 | 10 PROVINSI 43 KABUPATEN 26 KOTA | 2 PROVINSI 14 KABUPATEN 5 KOTA | 11 PROVINSI 87 KABUPATEN 15 KOTA | 11 PROVINSI 62 KABUPATEN 46 KOTA | 23 PROVINSI 144 KABUPATEN 21 KOTA | 3.718 |
| ||||||
2019 | 12 PROVINSI 71 KABUPATEN 36 KOTA | 2 PROVINSI 25 KABUPATEN 5 KOTA | 13 PROVINSI 79 KABUPATEN 17 KOTA | 7 PROVINSI 244 KABUPATEN 17 KOTA | 27 PROVINSI 175 KABUPATEN
| 8.016 |
260 (38 %) | 116 % | |||||
2020 | 21 PROVINSI 131 KABUPATEN 43 KOTA | 3 PROVINSI 30 KABUPATEN 11 KOTA | 10 PROVINSI 199 KABUPATEN 36 KOTA | 0 PROVINSI 55 KABUPATEN 3 KOTA | 34 PROVINSI 360 KABUPATEN
| 17.779 |
484 ( 86 %) | 122 % | |||||
2021 | 8 PROVINSI 17 KABUPATEN 12 KOTA | 22 PROVINSI 234 KABUPATEN 60 KOTA | 4 PROVINSI 141 KABUPATEN 21 KOTA | 0 PROVINSI 23 KABUPATEN 0 KOTA | 34 PROVINSI 392 KABUPATEN 93 KOTA | 25.124 |
519 (7,2%) | 41,3 % |
JUMLAH PEMDA 542 (PROVINSI 34, KABUPATEN 415, KOTA 93)
79
21
113
119
119
32
109
268
195
44
245
58
188
37
316
166
23
31
HASIL INDEKS INOVASI DAERAH KAB. BANTUL TAHUN 2021
PETA KEKUATAN INOVASI KAB. BANTUL TAHUN 2020-2021
BERDASARKAN VARIABEL UKUR
˅ JUMLAH INOVASI
˅ RANKING
RANKING KABUPATEN BANTUL 2018-2021:
87/415 KABUPATEN
TAHUN 2018
172/514 KOTA & KAB TAHUN 2019
65/415 KABUPATEN
TAHUN 2020
185/415 KABUPATEN
TAHUN 2021
PREDIKAT:
KURANG INOVATIF(2018)
KURANG INOVATIF (2019)
SANGAT INOVATIF (2020)
INOVATIF (2021)
JUMLAH INOVASI YANG DI INPUT
68 INOVASI
42 INOVASI PENERAPAN
13 INOVASI UJI COBA
13 INOVASI INISIATIF
JUMLAH INOVASI YANG DIREVIEW & SCORE HASIL VALIDASI TAHUN 2021:
18 INOVASI DIREVIEW
6 INOVASI DITOLAK
40,97 SCORE
BERDASARKAN VARIBEL UKUR INDEKS INOVASI DAERAH, KAB. BANTUL MENGALAMI PENINGKATAN PADA SEBAGIAN BESAR VARIABEL UKUR DI TAHUN 2021 NAMUN TERHADAP PENURUNAN PADA VARIABEL INSTITUSI.
No. | Nama Pemda | Ranking Perklaster |
1. | Kab. Gunung Kidul | 55 |
2. | Kab. Sleman | 65 |
3. | Kab. Bantul | 185 |
4. | Kab. Kulonprogo | 37 |
5. | Kota Yogyakarta | 5 (Klaster Kota) |
6. | Provinsi DIY | 30 (Klaster Provinsi) |
REKAPITULASI RANKING PERKLASTER
Hasil ini merupakan hasil rekapitulasi akhir yang telah melalui verifikasi dan validasi secara berlapis dengan melibatkan pihak eksternal secara independen
REKAPITULASI INOVASI DAERAH DITERIMA DAN DITOLAK
KABUPATEN TERINOVATIF DAN BANTUL TAHUN 2021
JUMLAH INOVASI PEMERINTAH KAB BANTUL TAHUN 2021
JUMLAH INOVASI BERDASARKAN URUSAN
ANALISIS DATA:
FAKTA
ANALISA DATA/FAKTA/REKOMENDASI:
ANALISIS SINGKAT DATA INOVASI KABUPATEN BANTUL TH. 2021
TINGKAT KETERISIAN PARAMETER IID TAHUN 2021 KAB BANTUL
TINGKAT KEMATANGAN INOVASI DAERAH KAB BANTUL�TAHUN 2021
SKOR INOVASI KAB BANTUL
DAFTAR INOVASI DAERAH KAB BANTUL YANG DITOLAK
NAMA INOVASI DAERAH | DESKRIPSI |
AKSI SIMPATI (Akta Kematian Sehari Jadi) | Inovasi menggunakan media sosial sederhana yaitu whatsapp dan email |
DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUATAN APD ( MASKER DAN COVERALL) | Kegiatan rutinitas covid-19 dan UKM |
ELODEA (pEmanfaatan Lahan kOsong Di kantor kEcamatan sAnden) | Daftar Kegiatannya Bukan Inovasi Daerah karena termasuk jenis kegiatan Lingkungan Rutinitas |
LEONTIN MAS (Legalisir Online Mudah Akurat Simpel) | Inovasi menggunakan media sosial email |
Ruang Milenial Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Inovasi menggunakan media sosial sederhana whatsapp, email, facebook, intagram, youtube dan web pemda |
SITI CERIA (Sistem Terintergrasi Layanan Rekam KTP yang Cepat, Rensponsif, Informatif, Akurat dan Efektif) | Inovasi di Tingkat Nasional |
41
41
DAFTAR KEGIATAN BUKAN INOVASI DAERAH
Jenis kegiatan | Keterangan |
Kegiatan rutinitas | kegiatan yang tidak memiliki unsur nilai nilai kebaharuan (nilai sama), seperti pengadaan, pengkajian, penelitian, penyediaan sarpras. |
Kegiatan menyusun modul | kegiatan yang hanya menyusun dokumen, sop, panduan. |
Kegiatan sementara | kegiatan rapat, FGD, kegiatan insidentil lainya. |
Festival/carnaval | kegiatan yang dilaksanakan dalam pagelaran. |
Slogan | kegiatan menghadirkan slogan-slogan. |
Kegiatan lingkungan rutinitas | bank sampah, menanam pohon tanpa ada proses kebaharuan. |
Inovasi menggunakan media sosial sederhana | inovasi hanya whatsapp, google drive, email, facebook, instagram, youtube. (tanpa menarasikan ide perubahannya apa) |
Kegiatan RT | kegiatan rutinitas warga, misalkan membersihkan tempat sekitar. |
Kegiatan rutinitas covid-19 | Misalkan tanggap covid-19, pemulasaran, metode tracing-tracking Covid-19 yang biasa saja, (inovasi penerapan prokes masih tergolong inovasi). |
Kegiatan olah raga bersama | rutinitas olah raga. |
Kegiatan UKM rutinitas | pembuatan tas, baju, olahan makanan ringan, cenderamata. |
Gerakan | kegiatan yang menghadirkan moto saja. |
Bukan urusan pemda | kegiatan inovasi yang datangnya dari pemerintah pusat. |
Kegiatan swasta | inovasi dari kalangan bisnis tanpa ada binaan pemda. |
Tempat wisata
| tempat tempat wisata tanpa adanya proses kebaharuan. |
Jenis Kegiatan | Keterangan |
Gerakan rasa
| kegiatan membangkitkan rasa jiwa besar, semangat pantang menyerah. |
Geografi | kegiatan melakukan pematokan, batas wilayah tanpa pembaharuan, pemetaan. |
Posko | monumen, posko-posko. |
Demo, uji coba | kegiatan demo, tutorial, uji coba. |
Call center | kegiatan yang hanya membuat pengaduan lewat telp. |
Bimbel | kegiatan rutinitas bimbel gratis. |
Kegiatan kunjungan | kegiatan yang dilaksanakan mengunjungi/roadshow. |
Pembuatan baju | membuat baju batik, dengan cara sederhana. |
Kegiatan posyandu | kegiatan yang dilakukan rutinitas/seharusnya. |
Paten | pelayanan terpadu kecamatan (program dari pusat). |
Tes | inovasi yang hanya di input untuk uji coba. |
Website | Inovasi pembuatan website sederhana. |
Perpustakaan
| pos membaca sederhana, perpustakaan keliling, kecuali ada pembaharuan. |
Proposal inovasi | Rancang bangun proposal inovasi kurang dari 300 kata |
Kegiatan harian | Senin ceria, rabu segar, senam minggu. |
Merupakan inovasi yang dilakukan oleh K/L di tingkat nasional, seperti | Inovasi K/L |
42
42
DAFTAR INOVASI YANG DILAKUKAN OLEH K/L DI TINGKAT NASIONAL YANG BUKAN MERUPAKAN INOVASI DAERAH
DAFTAR INOVASI NASIONAL | ||
SIPKD | SIKuaD | Sikeuda |
SIMAKDA | SIMRAL | SAKD |
SIManual | SIAP | e-SAKIP |
SIMDA | SAKTI | E-BPHTB |
SIPD | SIPC | E-Kinerja |
SITARIDA | SATRIA | E-SPPT |
SIPPKD | LGS4 | SIDUPER |
SIKEU | SIKD | SAMSAT Online Nasional |
e-LPPD | e-planning | e-LHKPN |
SiCantik | Puja Indah | OSS |
SiMaya | PNSMail | PNSBox |
Mantra | e-KTP | SPSE |
Pedulilindungi | Siskeudes | SIMDADesa |
LAPOR | Si Harka/e-LHKASN | SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan |
e-Filling | saPa | SISKEUDES/SIMPA-DES |
SAPA mektan | e-Perda | SIRUP |
SDGS Desa | KRISNA |
|
PENGISIAN
SATUAN INOVASI DAERAH
ASPEK SATUAN PEMERINTAH DAERAH
NO | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | BOBOT | PARAMETER 1 | PARAMETER 2 | PARAMETER 3 |
1 | Visi dan Misi* | Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir) | 1 | Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi | Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi | Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi |
2 | Tingkat Lembaga* Kelitbangan | Tingkatan struktur Badan litbang daerah (Dokumen Tahun Terakhir) | 3 | Unit litbang ditangani setara eselon IV | Unit litbang ditangani setara eselon III | Unit litbang ditangani setara eselon II |
3 | APBD Tepat Waktu | Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir | 2 | Penetapan APBD tepat waktu hanya satu kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir | Penetapan APBD tepat waktu dua tahun berturut-turut | Penetapan APBD tepat waktu tiga tahun berturut-turut |
4 | Kualitas Peningkatan Perizinan* | Peningkatan persentase jumlah izin DPMPTSP (T-1 dikurangi T-2) | 1.5 | 1-3 % | 4-6 % | ≥7% |
5 | Jumlah Pendapatan Perkapita* | Peningkatan Besarnya pendapatan rata rata penduduk (T-1 dikurangi T-2) | 1 | Kurang dari -3,7% | -3,7% s.d. 0% | Lebih dari 0% |
6 | Tingkat Pengangguran Terbuka* | Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (-(T-1 dikurangi T-2) | 1 | ≤ -1,83% | -1,84% s.d 0,00% | ≥ 0,01% |
7 | Jumlah Peningkatan Investasi* | Jumlah peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2)
| 1 | ≤ 1,5% | 1,6% s.d. 2,5% | ≥ 2,6% |
8 | Jumlah Peningkatan PAD* | Jumlah Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2) dibagi T-1 dikali 100 | 1.5 | 1-5 % | 6-10 % | 11% keatas |
9 | Opini BPK* | Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1) | 1 | TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ Adverse Opinion | WDP/Qualified Opinion | WTP/ unqualified Opinion |
INDIKATOR DAN PARAMETER INDEKS INOVASI DAERAH
44
44
ASPEK SATUAN PEMERINTAH DAERAH
NO | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | BOBOT | PARAMETER 1 | PARAMETER 2 | PARAMETER 3 |
10 | Nilai Capaian Lakip* | Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1) | 1 | Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir | Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir | Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir |
11 | Penurunan Angka Kemiskinan* | Penurunan Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentas penduduk miskin (Data BPS. –[(T-1) - (T-2)] atau [(T-2) - (T-1)]) | 1 | ≤ -0,57% | -0,56% s.d 0% | ≥ 0,01% |
12 | Jumlah Inovasi | Jumlah Inovasi yang dilaporkan, terhitung otomatis oleh sistem | 0,2 | Dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah 40, apabila pemda melaporkan ≥200 inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal. | ||
13 | Nilai IPM* | Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2) | 1 | ≤ -0,28 | -0,27 s.d. 0,26 | ≥0,27 |
14 | Penghargaan bagi Inovator | Penghargaan (Reward) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir) | 1 | Pemberian Piagam Penghargaan | Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/insentif | Pemberian Piagam Penghargaan, insentif serta menerapkan ide inovasinya |
15 | Jumlah Penelitian atau Kajian yang Mendukung Inovasi | Jumlah produk kelitbangan yang menghasilkan Inovasi | 2 | 1-3 Penelitian/ Kajian | 4-7 Penelitian /Kajian | >7 Penelitian /Kajian |
16 | Roadmap SIDa | Peta Jalan sistem inovasi daerah (Dokumen SIDa terakhir) | 1 | Masih berbentuk rancangan dokumen SIDa | Telah membuat dokumen SIDa yang telah disepakati | Telah membuat dokumen SIDa dan ditetapkan dalam Perkada |
Lanjutan INDIKATOR DAN PARAMETER INDEKS INOVASI DAERAH
45
45
NO | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | BOBOT | PARAMETER 1 | PARAMETER 2 | PARAMETER 3 |
17 | Regulasi Inovasi Daerah* | Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah | 4 | SK Kepala Perangkat Daerah | SK Kepala Daerah | Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah |
18 | Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah* | Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir) | 2 | 1-10 SDM | 11-30 SDM | Lebih dari 31 keatas |
19 | Dukungan Anggaran | Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan) | 4 | Anggaran tersedia pada kegiatan inisiasi inovasi daerah | Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah | Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah |
20 | Penggunaan IT | Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan | 2 | Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik | Pelaksanaan kerja secara elektronik | Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring |
21 | Bimtek Inovasi | Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah | 2 | Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek | Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek | Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek |
22 | Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah | 2 | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir | Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir |
23 | Keterlibatan Aktor Inovasi | Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2) | 1 | Inovasi melibatkan 4 aktor | Inovasi melibatkan 5 aktor | Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor |
24 | Pelaksana Inovasi Daerah | Penetapan tim pelaksana inovasi daerah | 2 | Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah | Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah | Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah |
ASPEK SATUAN INOVASI DAERAH
INDIKATOR DAN PARAMETER INDEKS INOVASI DAERAH
46
46
NO | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | BOBOT | PARAMETER 1 | PARAMETER 2 | PARAMETER 3 |
25 | Jejaring Inovasi | Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir) | 1 | Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah | Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah | Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih |
26 | Sosialisasi Inovasi Daerah | Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) | 2 | Foto kegiatan berspanduk | URL Media Sosial | Media Berita |
27 | Pedoman Teknis | Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ manual book | 2 | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online |
28 | Kemudahan Informasi layanan | Kemudahan mendapatkan informasi layanan | 2 | Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken | Layanan Email/Media Sosial | Layanan melalui aplikasi online |
29 | Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan | Waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil inovasi | 2 | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari |
30 | Penyelesaian Layanan Pengaduan | Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir | 2 | ≤ 30% | 31% s.d. 60% | ≥61% |
31 | Online Sistem | Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir) | 2 | Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media | Ada dukungan melalui web aplikasi | Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios) |
32 | Replikasi | Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1) | 2 | Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain | Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain | Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain |
33 | Kecepatan Inovasi* | Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. | 3 | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 8 bulan keatas | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 4-7 bulan | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-3 bulan |
34 | Kemanfaatan Inovasi* | Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir) | 5 | Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang | Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang | Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas |
35 | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) | 3 | Hasil laporan monev internal PD | Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat | Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian |
36 | Kualitas Inovasi Daerah* | Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) | 5 | Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi | Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi | Memenuhi 5 unsur substansi |
ASPEK SATUAN INOVASI DAERAH
Lanjutan INDIKATOR DAN PARAMETER INDEKS INOVASI DAERAH
47
47
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
2021
TERIMA KASIH