1 of 15

1

Progres Pembangunan SPPG

23 September 2025

2 of 15

2

OUTLINE

1

2

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

Kronologi

2

3

Kriteria Lokasi

Status Lokasi

4

Program Anggaran

5

Timeline Pelaksanaan

6

Status, Kendala, dan Tindak Lanjut

7

Peta Sebaran Penanganan SPPG

8

Dokumentasi Survei

3 of 15

  1. Kronologi

3

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

  • Surat Kepala BGN ke Menteri PU tanggal 22 Juli 2025 tentang Permohonan Dukungan Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional
  • Surat Menteri PU ke Kepala BGN tanggal 24 Juli 2025 tentang Dukungan Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional
  • MoU Kementerian PU dengan BGN tanggal 5 Agustus 2025 tentang Sinergisitas Dukungan Pembangunan SPPG;
  • Rapat Koordinasi Kementerian PU dengan BGN dan Kemendagri tanggal 11 Agustus 2025
  • Pelaksanaan Survei Bersama Lokasi SPPG oleh Kementerian PU dengan BGN dan Kemendagri tanggal 13-31 Agustus 2025
  • Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2025; 17/PKS/M/2025; 400.5.7-3880 Tahun 2025 Tanggal 18 September 2025 Tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah

4 of 15

2. Kriteria Lokasi

4

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

​

Barang milik daerah berupa tanah yang dipinjampakaikan untuk setiap titik lokasi tanah sesuai spesifikasi teknis sekurang-kurangnya:

  • Luas tanah 800 m² sampai dengan 1.000 m² (lebar depan minimal 25m);
  • Status tanah hak pakai;
  • Lokasi dekat dengan lingkungan sekolah (terdapat 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 (dua puluh) menit dari lokasi);
  • Kondisi tanah darat dan siap bangun (tidak perlu pematangan lahan);
  • Terdapat jaringan listrik PLN sampai dengan titik lokasi;
  • Terdapat sumber air tanah atau jaringan air PDAM sampai dengan titik lokasi;
  • Terdapat akses jalan dengan lebar 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter; dan
  • Lingkungan higienis (tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir sampah dan tidak berdekatan dengan kandang peternakan).

5 of 15

5

3. Status Lokasi

5

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

LOKASI SIAP BANGUN

483

LOKASI SURVEI

1.314

Jumlah lokasi lahan yang diusulkan oleh masing-masing Pemda Kab/Kota

LOKASI TIDAK SIAP BANGUN

831

LOKASI DITANGANI BGN*

230

+

*dengan penambahan 312 lokasi diluar data survei bersama, menjadi total 542 lokasi

LOKASI DITANGANI PU

253

LOKASI DITANGANI PU

11 PLBN

264 LOKASI

TA. 2025 Rp2,143T untuk 264 lokasi

6 of 15

6

3. Status Lokasi

Hasil Identifikasi Lokasi SPPG pada SKB

6

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

LOKASI BELUM DISURVEY

31

806

SKB BGN, MENPU, MENDAGRI

LOKASI TIDAK MEMENUHI

19

LOKASI DITANGANI PU

264

LOKASI DITANGANI BGN

542

LOKASI MEMENUHI

214

DAPUR UKURAN 20x20

184

DAPUR UKURAN 10x15

30

TITIK LOKASI PLBN

11

TITIK LOKASI NON-PLBN

20

LOKASI TIDAK SESUAI KRITERIA

6

DOUBLE COUNTING DALAM SKB

2

BERIRISAN DENGAN LOKASI BGN

11

7 of 15

7

4. Program Anggaran

Pelaksanaan Kegiatan SPPG TA 2025

7

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

8 of 15

8

5. Timeline Pelaksanaan (1/2)

8

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

9 of 15

9

5. Timeline Pelaksanaan (2/2)

9

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

10 of 15

10

6. Status, Kendala, dan Tindak Lanjut

10

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

No

Tahapan

Status

Kendala

Tindak Lanjut

1

Finalisasi Lokasi

Identifikasi lokasi yang akan diganti

Ketersediaan lokasi untuk disurvey ulang terbatas

Survey ulang dan mencari potensi lokasi baru

2

Finalisasi PKS Antara PU dan BGN

Review draft

-

Koordinasi dengan BGN

3

Finalisasi Prototipe SPPG 10x15

Penyusunan gambar detail

Perlu membuat 3 tipe prototipe

Berkoordinasi dengan BUMN penyusun desain prototipe SPPG 20x20

4

Finalisasi DED dan RAB Dokumen Lelang

Penyempurnaan RAB dan proses penyusunan dokumen lelang

Penyusunan RAB di 30 Provinsi

Penugasan Tenaga Ahli di Satker Provinsi

5

Proses Revisi Anggaran

Proses pengumpulan data dukung untuk usulan tambahan anggaran

Pengumpulan data dukung dari masing masing satuan kerja

Saat ini sedang dilakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala terhadap data dukung

6

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa

Review konsep Surat Menteri PU ke Mensetneg dan penyusunan analisa penyedia jasa

Pengumpulan dokumen kronologis dan justifikasi penunjukan PJA pada Pembangunan Percontohan SPPG melalui CSR

Koordinasi dengan Tim Ahli LKPP dan Biro Hukum, Sekjen Kementerian PU

7

Proses Konstruksi

-

-

-

11 of 15

11

7. Peta Sebaran Penanganan SPPG

4 (Aceh)

15 (Sumbar)

6 (Riau)

27 (Bengkulu)

15 (Jambi)

9 (Sumsel)

13 (Lampung)

2 (Kaltara)

1 (Gorontalo)

10 (Sulut)

2 (Papua)

10 (Kalteng)

13 (Kalsel)

9 (Sulsel)

34 (Sultra)

1 (Sulbar)

2 (Maluku)

8 (Malut)

11 (Kaltim)

6 (Jawa Barat)

8 (Jawa Tengah)

10 (Jawa Timur)

  1. Aceh (4 SPPG)
  2. Sumatera Utara (39 SPPG)
  3. Sumatera Barat (15 SPPG)
  4. Riau (6 SPPG)
  5. Kepulauan Riau (1 SPPG)
  6. Bengkulu (27 SPPG)
  7. Jambi (15 SPPG)
  8. Sumatera Selatan (9 SPPG)
  9. Lampung (13 SPPG)
  10. Banten (4 SPPG)

​

​

​

​

4 (Banten)

1 (Kepri)

264

SPPG

3

paket

30

provinsi

  1. Bangka Belitung (3 SPPG)
  2. Jawa Barat (6 SPPG)
  3. Jawa Tengah (8 SPPG)
  4. Jawa Timur (10 SPPG)
  5. Kalimantan Timur (11 SPPG)
  6. Kalimantan Selatan (13 SPPG)
  7. Kalimantan Tengah (10 SPPG)
  8. Kalimantan Utara (2 SPPG)
  9. Kalimantan Barat (12 SPPG)
  10. NTB (2 SPPG)

​

​

​

  1. NTT (6 SPPG)
  2. Gorontalo (1 SPPG)
  3. Sulawesi Barat (1 SPPG)
  4. Sulawesi Selatan (9 SPPG)
  5. Sulawesi Tengah (7 SPPG)
  6. Sulawesi Tenggara (7 SPPG)
  7. Sulawesi Utara (10 SPPG)
  8. Maluku (2 SPPG)
  9. Maluku Utara (8 SPPG)
  10. Papua (2 SPPG)

11

3 (Babel)

2 (NTB)

6 (NTT)

7 (Sulteng)

8 (Sultara)

39 (Sumut)

12 (Kalbar)

12 of 15

12

8. Dokumentasi Survei

12

Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

Survei Sumatera Barat

Survei NTT

Survei Bali

Survei Jawa Barat

Survei Kalimantan Tengah

Survei Maluku Utara

13 of 15

13

�����������

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

14 of 15

Rincian Identifikasi Lokasi SPPG pada SKB (1-2)

15 of 15

Rincian Identifikasi Lokasi SPPG pada SKB (2-2)